Ditemukan 2284 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG. Tanggal 21 Januari 2013 — Drs. PRIYANTONO DJAROT NUGROHO
93 — 186
93 — 186
YUDHI RIARSO akan dilakukan pengukuran kepada111pemohon sesuai Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1993 Jo.Peratuaran Kepala BPN RI No. 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian dan seksi pada kanwil BPN dan uraian tugas urusan dan SubSeksi pada kantor Pertanahan dalam pasal 32 ;Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab denganmunculnya sertifikat diatas An.
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 23 Mei 2016 — YANTI ARDHYANTY BAWIAS,ST.M.ENG
73 — 15
73 — 15
(BuktiT24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure) 8915 — 27334
- adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
Uraian mengenai perkembanganforce majeure dalam peraturan perundangundangan dan kontrak akan dirangkumdalam subbagian tersendiri.B. Pengertian Keadaan Memaksa (Force Majeure)Keadaan memaksa (force majeure/overmacht) merupakan suatu ketentuan yangtidak begitu banyak ditemukan dalam peraturan perundangundangan. Jikaditemukan atau diatur, seringkali hanya menjadi bagian kecil dari keseluruhanperaturan tersebut, misalnya ditempatkan pada bagian ayat atau subayat darisuatu pasal.
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 02/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR Tanggal 20 April 2015 — Drs. H. Rachmady Fauzy Arief, S.H., M.Si. Bin H. Asmail Arief;
79 — 41
79 — 41
Fikri Hakimi, MAP menjadianggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut, karena jabatannya sebagaiKepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggung jawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H.,M.Si. selaku Plt.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 24-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 17 Desember 2012 — YANOS SEPTADI
110 — 22
110 — 22
Maret 2008; Bahwa tugas pokok saksi mahkota sebagai Kabag TU Setda Pemerintah KotaBandung berdasarkan Pasal 38 s/d 41 Peraturan Walikota Bandung No.458 Tahun2008 antara lain : Bagian Tata Usaha Setda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasAsisten III Lingkup Tata Usaha Sekretariat Daerah; Menyusun rencana, program, petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkupSekretariat Daerah serta Administrasi Sandi dan Telekomunikasi;Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala SubBagian
Register : 23-02-2015 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 2/Pid.Tipikor/2015/PT.KT.Smda Tanggal 20 April 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WIDHIARSO DWI NUGROHO, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
60 — 24
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
60 — 24
Fikri Hakimi, MAP menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut,karena jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dankewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada PelaksanaanPengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt.
Putus : 11-06-2014 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pid.TPK/2014/PN.TK Tanggal 11 Juni 2014 — - Berti Astuti, S.H., M.M. Binti Ibrahim
140 — 36
140 — 36
menjelaskan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota danProvinsi DKI Jakarta membayarkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNS Dmelalui Rekening Bank masing masing Guru, akan tetapi untuk pembayaranTunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS D pada Kabupaten Lampung Utara TahunAnggaran 2012 dari triwulan I sampai dengan triwulan ke IV tidak dilakukan olehsaksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Lampung Utara melainkan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala SubBagian
Register : 11-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 20 Maret 2019 — TOGU SIAGIAN, S.Ip. M.Si
200 — 55
200 — 55
Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kepala Subbagian Pengadaan Il, BiroPerlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.Tahun 2012 s.d sekarang sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan , Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan.
Register : 29-06-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr Tanggal 13 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
200 — 119
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
200 — 119
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalambentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian VerifikasiBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan = Hilirberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/BKPM/2015 tanggal 4Mei 2015 dan sebagai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DewanPerwakilan Daerah Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran
Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyadengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian
Putus : 16-05-2016 — Upload : 08-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 16 Mei 2016 — YUSRIZAL ANDAYANI
312 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 245 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bumi LaksamanaJaya (fotocopy);402. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKDMT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelak sana HarianHal. 159 dari 304 hal. Put.
Bumi LaksamanaJaya (fotocopy);420. 1 (satu) bundel Surat Perintah Bupati Bengkalis Nomor : 14/BKDMT/2012 yang memerintahkan Arlys Suhatman, S.E.T sebagai Kepala SubBagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah KabupatenBengkalis juga ditunjuk menjabat sebagai Pejabat Pelak sana HarianKepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalisbeserta Nota Dinas Penunjukannya (fotocopy):;421. 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02/SPK/ SCR/V/2013 antara Suhernawati dan YUSRIZAL
Register : 21-03-2013 — Putus : 30-07-2013 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 30 Juli 2013 — Drs. MOCHAMAD RIDWAN Bin ABDUL MUHYI
115 — 41
115 — 41
NASIKIN, MA selaku SubBagian Kepegawaian dan Keuangan, selanjutnya atas perintah saksi Drs. NASIKIN,MA dana dikeluarkan oleh saksi NANA MULYANA, S.Ag.,M.Pdi selaku BendaharaPenerimaan.Bahwa dengan pengeluaran dana IKOMA dan Penggunaan langsung PNBP, adaperaturan tidak tertulis dari hasil rapat pimpinan bahwa persetujuan pengeluarandana dapat diberikan secara berjenjang yakni :. Untuk pengeluaran di atas sebesar Rp. 1.000.000, persetujuan diberikan oleh KetuaSTAIN;.
pengeluaran keuanganyang dikelolanyasebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor : Kep332/M/V/9/1968 tanggal 26 September1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya, yakni setiapbendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harusmempunyai buku kas umum dan mencatat semua pengeluaran danpenerimaan, catatan ini dilakukan sebelum pembukuan dalam bukubukukepala dan dalam registerregister.Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara penerima dan SubBagian
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 23 Mei 2016 — MOHAMMAD SAID ENTEBO
67 — 12
67 — 12
(Bukti T24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
Register : 14-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 195/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby Tanggal 25 Februari 2019 — Penuntut Umum:
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
162 — 92
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
162 — 92
Bahwa pada tanggal 24Agustus 2018 Terdakwa MUHAMAD BAQIR melalui mbanking mentransferuang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.nWAHYU TRI HARDIANTO, kemudian uang itu diserahkan kepada DWI FITRINURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala SubBagian (Kasubag) Pengendalian BLP, dimana WAKHFUDI HIDAYAT disarankanoleh EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untukmembantu DWI FITRI NURCAHYO;Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu DWI FITRI NURCAHYOmenyampaikan
Putus : 20-04-2015 — Upload : 20-05-2015
Putusan PT SAMARINDA Nomor 03/PID.TIPIKOR/2015/PT.SMR Tanggal 20 April 2015 — Drs. Fikri Hakimi, M.AP. Bin H. Mahesta;
77 — 48
77 — 48
Milintum RT 014, RW 05Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, KalimantanTimur;Agama : Islam;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Kepala Subbagian PemerintahanUmum Bagian Tata Praja Setkab Paser;Terdakwa tidak ditahanTerdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lenny Riantie, S.H. dan Hernaningsih,S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. R.A. Kartini Gg.
Register : 25-05-2015 — Putus : 12-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 12 Oktober 2015 — AMIR HAMZAH Bin MAKMUR
112 — 15
112 — 15
Atik Cahyawati MSi, Subbagian Perencanaan Program yaitu sdr.
SubBagian Keuangan;Bahwa benar paket pekerjaan pengadaaan alat kesehatan pada DinasKesehatan Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang tertuang dalam DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebagai berikut :zs QoHalaman 364 Putusan No. 99/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg1.
Kemudian rekapitulasi tersebut diserahkan ke Subbagian perencanaan dan program Dinkes Prov. Jabar, hingga akhirnyatertuang dalam formulir C4 bergabung dengan kebutuhan lain di DinkesProv. Jabar yang akan diusulkan ke TAPD. Selanjutnya sekitar bulanJuli 2011 staf saksi menerima lampiran PPAS dari staf sub. bagianperencanaan dan program Dinkes Prov. Jabar yaitu seingat saksi sdr.Rusli atau sdri. Wini.
Putus : 17-12-2012 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 17 Desember 2012 — LUTHFAN BARKAH, S.Stp. M.Si.
90 — 14
90 — 14
Berita Acara Penyidik Kejaksaan tidakmerasa dipaksa ;Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar sebanyak 4(empat) kali;Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai suratkuasa dan kuitansi;Bahwa dana bantuan sosial tersebut sejak tahun 2010;Bahwa tupoksi saksi :Melaksanakan tugas membantu Kepala Sub Bagian Keuangan SekretariatDaerah di Bidang tugasnya;Melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan;Melaksanakan pengadministrasian surat masuk dan surat keluar pada subbagian
Register : 23-06-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Nopember 2015 — SUBEKTI SUNOTO
108 — 56
108 — 56
Memimpin, mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugaskepada para Kepala Subbagian, sesuai bidang tugasnya :e. Memantau , mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaantugas pelaksana ;f. Mengumpulkan bahan penyusunan dan perhitungan APBD;Melaksanakan penyusunan dan perhitungan APBD;> Mengelola penatausahaan keuangan daerah ;Menganalisa dan evaluasi pelaksanaan APBD;j.
Register : 18-05-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps Tanggal 26 Agustus 2015 — IR. IDA BAGUS MADE OKA .
97 — 153
97 — 153
Kirana;32.1 ( satu ) bendel Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Karangasem/PenggunaAnggaran Nomor 602.1/1819/DPU/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentangPenunjukan PT AK sebagai Penyedia Jasa Pekerjaan Pengadaan KonstruksiJaringan Air Bersih/air Minum di Kecamatan Abang, Karangasem, Manggisdan Kubu Tahun Anggaran 2009;33.1 ( satu ) bendel Kontrak ammdemen nomor 602.1/4831/DPU/2009 tanggal24 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;34.1 (satu ) bendel Buku Register surat keluar tahun 2009 yang dibuat oleh Subbagian
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
175 — 92
175 — 92
peraturan perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakilipemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasilain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yangmenyangkut tanggungjawabnya;Subbagian
Register : 27-01-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN PALU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 23 Mei 2016 — Ir. ANDI SOSE PARAMPASI, M.Si
105 — 23
105 — 23
Palberdasarkan paraf peneliti oleh Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB. (Bukti T24)b.8. Berdasarkan lembar kontrol PPK, dicantumkan bahwa Dokumen(a.1) s.d (a.5), SPPLS beserta lampiran, SPM diteruskan keBendahara Umum Daerah (BUD) oleh Pengguna Anggaran DPPWpada Tanggal 10 Desember 2008 jam 12.00 Wita.