Ditemukan 2289 data
102 — 25
pengadaan.faktafakta yang mendukung sehingga dalam kegiatan kegiatanPengadaan 17 (tujuh belas) unit mesin incenerator dan tempat penyimpanannyauntuk 17 (tujuh belas) Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi TA.2013 ini timbul kerugian negara adalah :1)2)3)4)5)Penganggaran untuk kegiatan tersebut tidak didasarkan pada usulan daripengguna/yang membutuhkan; puskesmas tidak mengusulkan anggaranuntuk pengadaan mesin dan tempat penyimpanan incinerator tersebut,akan tetapi usulan tersebut berawal dari staf subbagian
saksi Agus Mahmudin selaku Pejabat Pembuat Komitmenmemerintahkan saksi Beben Umbara untuk menunjuk Penyedia barang/jasasebagai penyedia dalam kegiatan pengadaan mesin Incenerator melalui suratUndangan kepada Penyedia Barang/jasa yang ditandatangani oleh terdakwaselaku Pejabat Pembuat Komitmen; Bahwa proses pengadaan dilaksanakan tanpa ada tanda tangan Hamdani selakuPejabat Pengadaan, terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkanpara Penyedia Barang/jasa dengan membuat Surat Keputusan Kepala SubBagian
HERLINA SAMOSIR, SH.,MH
Terdakwa:
MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H. LISANUDDIN
181 — 119
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun dalambentuk Subsidaritas sebagai berikut:PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian VerifikasiBagian Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan = Hilirberdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/BKPM/2015 tanggal 4Mei 2015 dan sebagai Pejabat Pengadaan di Sekretariat DewanPerwakilan Daerah Bupati Rokan Hilir Tahun Anggaran
Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyadengan tujuaan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yangmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :Bahwa ia Terdakwa MAZLAN, SE, MM, Alias KADAM Bin H.LISANUDDIN selaku Pelaksana Tugas Kepala Subbagian
190 — 55
Bahwa Riwayat Pekerjaan Saksi :Tahun 2010 s.d 2012 sebagai Kepala Subbagian Pengadaan Il, BiroPerlengkapan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.Tahun 2012 s.d sekarang sebagai Kepala Subbagian Bimbingan danLayanan Pengadaan , Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal,Kementerian Keuangan.
74 — 39
Fikri Hakimi, MAP menjadianggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut, karena jabatannya sebagaiKepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi,tanggung jawab dan kewenangan sebagai Seksi Penyuluhan danPenyelesaian Sengketa pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H.,M.Si. selaku Plt.
102 — 22
Maret 2008; Bahwa tugas pokok saksi mahkota sebagai Kabag TU Setda Pemerintah KotaBandung berdasarkan Pasal 38 s/d 41 Peraturan Walikota Bandung No.458 Tahun2008 antara lain : Bagian Tata Usaha Setda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugasAsisten III Lingkup Tata Usaha Sekretariat Daerah; Menyusun rencana, program, petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkupSekretariat Daerah serta Administrasi Sandi dan Telekomunikasi;Dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala SubBagian
FERDINAN ADI NUGROHO
Terdakwa:
MUHAMAD BAQIR.
152 — 92
Bahwa pada tanggal 24Agustus 2018 Terdakwa MUHAMAD BAQIR melalui mbanking mentransferuang sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah) ke rekening BCA a.nWAHYU TRI HARDIANTO, kemudian uang itu diserahkan kepada DWI FITRINURCAHYO untuk diberikan kepada WAKHFUDI HIDAYAT selaku Kepala SubBagian (Kasubag) Pengendalian BLP, dimana WAKHFUDI HIDAYAT disarankanoleh EDY TRISULO YUDO yang merupakan adik Walikota SETIYONO untukmembantu DWI FITRI NURCAHYO;Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu DWI FITRI NURCAHYOmenyampaikan
59 — 12
(Bukti T24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYAHMAT, S.Sos.
348 — 742
Lotim) kepada saudara RUSLAN ALI(SubBagian TU dan Perjalanan) Nomor:024/395/KESRA/2014 tanggal 21 Juli 2014;Foto Copy yang dilegalisir Berita Acara SerahTerima Barang dari Saudara SYAHMAT, S.Sos (KabagKesra Kab. Lotim) kepada saudara M.
38 — 15
sebesar Rp. 3.197.525.000,00 (tiga milyar seratursembilahpuluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);Bahwa penasehat hukum mencocokkan barang bukti dengan majelisbahwa dengan kami ada sebelas kali pengamprahan;Bahwa saksi CD ditempatkan di ruang sub keuangan, diserahkan ke saksi,tidak ada diserahkan ke orang lain kecauli pada saat TAKPA;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPK;Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwamengatakan ada keberatan karenasetahu TerdakwaSPK dibuat di subbagian
67 — 14
MUSA AHA NATAWIRIA, Msi selaku Sekretaris Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Banjardan saksi SISKA FUJIYANTI, S.E. selaku Kepala SubBagian Umum, Keuangan dan Logistik pada Komisi Pemilihan Umum KotaBanjar,dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Tahun 2013, kegiatan Pemilihan Anggota DPD DPR, DPRD Tahun 2013dan kegiatan Pemilihan Presiden Pada Tahun 2014, telah melakukanpenyimpangan penggunaan dana dengan cara membuat bukti pengeluaran palsu(bukti dibuat sendiri) yaitu
221 — 177
Saksi ARIE APRIADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Kepala SubBagian Pengelolaan Batas Kabupaten Rokan Hulu; Bahwa Saksi menjabat pada bagian tersebut sejak bulan OktoberTahun 2017; Bahwa pada bulan November 2018 Saksi pernah turun kelapanganuntuk penentuan titik batas antara Kabupaten Rokan Hulu denganKabupaten Kampar tepatnya di Desa Pendalian;Bahwa pada saat
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Ir. SYAMSUL ARIFIN, M.M., Bin Alm MOHAMAD SURI.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MULYANTO DAHLAN, S.H., M.H.
211 — 107
Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikanbawahannya masingmasing dan memberikan bimbingan serta petunjukuntuk bawahannya ; Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajibmengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepadaKepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya ; Setiap laporan yang diterima oleh KepalaDinas dari bawahannya wajibdiolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebihlanjut dan untuk memberikan petunjuk
Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. H.RACHMADY FAUZY ARIEF, SH, M.Si Bin H.ASMAIL ARIEF Diwakili Oleh : HERNANINGSIH, SH.
56 — 21
Fikri Hakimi, MAP menjadi anggota Panitia Pengadaan Tanah tersebut,karena jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemerintahan Umum pada Bagian Tata PrajaSetda Kabupaten Pasir, dan mempunyai tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dankewenangan sebagai Seksi Penyuluhan dan Penyelesaian Sengketa pada PelaksanaanPengadaan Tanah tersebut;Bahwa tanggal 15 Mei 2006, Sdr. Drs. H. Heriansyah Idris, S.H., M.Si. selaku Plt.
127 — 36
menjelaskan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota danProvinsi DKI Jakarta membayarkan Tunjangan Profesi kepada Guru PNS Dmelalui Rekening Bank masing masing Guru, akan tetapi untuk pembayaranTunjangan Profesi (Sertifikasi) Guru PNS D pada Kabupaten Lampung Utara TahunAnggaran 2012 dari triwulan I sampai dengan triwulan ke IV tidak dilakukan olehsaksi SAHADAT BURHAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas PendidikanKabupaten Lampung Utara melainkan dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala SubBagian
106 — 41
NASIKIN, MA selaku SubBagian Kepegawaian dan Keuangan, selanjutnya atas perintah saksi Drs. NASIKIN,MA dana dikeluarkan oleh saksi NANA MULYANA, S.Ag.,M.Pdi selaku BendaharaPenerimaan.Bahwa dengan pengeluaran dana IKOMA dan Penggunaan langsung PNBP, adaperaturan tidak tertulis dari hasil rapat pimpinan bahwa persetujuan pengeluarandana dapat diberikan secara berjenjang yakni :. Untuk pengeluaran di atas sebesar Rp. 1.000.000, persetujuan diberikan oleh KetuaSTAIN;.
pengeluaran keuanganyang dikelolanyasebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) Surat KeputusanMenteri Keuangan RI Nomor : Kep332/M/V/9/1968 tanggal 26 September1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya, yakni setiapbendaharawan atau pemegang kas yang mengurus uang negara harusmempunyai buku kas umum dan mencatat semua pengeluaran danpenerimaan, catatan ini dilakukan sebelum pembukuan dalam bukubukukepala dan dalam registerregister.Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Bendahara penerima dan SubBagian
105 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Margono, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan NIP.131483261 (lama) 19580404 198510 1 001 (baru), sebagai staf Pembantu Pimpinanpada Subbagian Tata Usaha pada Balai Pengembangan Media Radio (BPMR)Yogyakarta, dengan pangkat Penata Muda, Golongan (III/b) berdasarkan SK MenteriPendidikan Nasional Nomor : 10432 / A.8 / KP / 2006 tanggal 2 Maret 2006, padahari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali antara bulan Januari 2008 sampaidengan bulan
102 — 23
Palberdasarkan paraf peneliti oleh Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB. (Bukti T24)b.8. Berdasarkan lembar kontrol PPK, dicantumkan bahwa Dokumen(a.1) s.d (a.5), SPPLS beserta lampiran, SPM diteruskan keBendahara Umum Daerah (BUD) oleh Pengguna Anggaran DPPWpada Tanggal 10 Desember 2008 jam 12.00 Wita.
161 — 79
peraturan perundangundangan dan kebijakan yangditetapkan oleh Jaksa Agung;Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara mewakilipemerintah dan negara didalam dan diluar pengadilan sebagai usahamenyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundangundangan dankebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasilain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yangmenyangkut tanggungjawabnya;Subbagian
70 — 15
(BuktiT24)Selanjutnya dokumen SPM diajukan untuk diverifikasi oleh PPK.Dokumen SPM tersebut lolos verifikasi yang menandakandokumen sah dan lengkap pada tanggal 10 Desember 2008berdasarkan paraf peneliti olen Staf Pengelola Keuangan BagianVerifikasi SPJ Tata Bangunan RITJE MPATOKI dan Kepala SubBagian Keuangan selaku PPK Hj. ADNEN TAYEB.
86 — 186
YUDHI RIARSO akan dilakukan pengukuran kepada111pemohon sesuai Keputusan Kepala BPN No.6 tahun 1993 Jo.Peratuaran Kepala BPN RI No. 5 tahun 2008 tentang uraian tugas subbagian dan seksi pada kanwil BPN dan uraian tugas urusan dan SubSeksi pada kantor Pertanahan dalam pasal 32 ;Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung jawab denganmunculnya sertifikat diatas An.