Ditemukan 2230 data
547 — 952
Bahwadalam konteks Pasal 21 sengaja merintangi terhadap kasus A yang sudahtertangkap atau kasus pada dia sendiri (si B), kalau ada don plegernya tentunyajuga dapat merintangi untuk kasus si A karena sulit untuk membuktikan doenplegernya Bahwa yang dimaksud dengan Non Self Incrimination yaitu seseorang yang telahditetapkan sebagai Tersangka dapat melakukan pembelaan diri untuk menghindardari jeratan hukum, namun pembelaan tersebut tidak boleh dilakukan denganmelanggar ketentuan hukum, dan seseorang
Dalam hukum pidanadikenal asas non self incrimination, bahwa seseorang tidak bisa dipaksa memberikanketerangan atau alatalat bukti yang akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya.Bahkan seorang terdakwa dalam persidangan boleh membantah semua dalildalilyang dituduhkan kepadanya dengan memberikan keteranganketerangan yangmenguntungkan dirinya, meskipun keterangannya tidak benar.
59 — 22
tinggi 2,5 m, panjang xlebar : 1x 1, Bahan : batu merah dan semen, Ada cerobong hisap udara ketungku, Dalam tungku ada besi pemanas, Diameter tungku 60 cm ;Mesin oven coklat, dengan harga Rp. 41.250.000,, Type rak, Bahan :konstruksi besi persegi, Listrik 3000 watt, Blower %4 HP, Type rak : 4 tingkat, Volume: x 1,2 x 0,8 x 1 m;Mesin Genset, dengan harga Rp. 35.000.000,, 1 Mesin penggerak : diesel 2300cc, dudukan rangka : besi mesin genset, kotak starter, radiator mesindiesel, 1 dinamo 15.000 watt, 1 self
194 — 188 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) Undangundang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
87 — 29
Berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian pekerjaan Nomor : 05/PANPEN/CATHLAB/RSSN/2013tanggal 18 Februari 2013, CV Surya Kencana menyerahkan sisa pekerjaanruangan Cath Lab senilai Rp.315.763.279, (tiga ratus lima belas juta tujuhratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiridari pengukuran dan leveling, pasang medical insulin panel untuk dinding,pasang medikal panel untuk selling, pekerjaan lampu penerangan, siliconsilent, pasang vinyl, self leveling, pasang pintu geser
115 — 31
Daridokumen PIB berdasarkan Self Asesment Importir (PT Pacific PutraMetropolitan) memberitahukan pungutan Negara sebesar Rp 4.274.658.000,(empat milyar dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus lima puluh delapanribu rupiah) yang terdiri dari pungutan PPN sebesar Rp 3.419.726.000., (tigamilyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus dua puluh enam riburupiah) dan PPH sebesar Rp 854.932.000, (delapan ratus lima puluh empatHalaman 87 dari 171 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2015/PN.
357 — 101
Jikaizin pemanfaatan hasil hutan sudah memperoleh sertifikat PHPL(perhutanan lestari) maka pengesahan dan pengusulan bisa dilakukansecara self assessment oleh pemegang izin itu sendiri namun jika belumHalaman 139 dari 172 Putusan Nomor 143/Pid.B/LH/2020/PN Sdwmemperoleh sertifikat PHPL maka yang mengesahkan adalah DinasKehutanan Provinsi;Bahwa jika seseorang atau badan hukum melakukan perbuatanmelakukan pemanfaatan hutan tanpa RKU, RKT ataupun IUPHHKHTImaka itu. merupakan sanksi pidana, namun jika
109 — 20
mengapa barang sampai dikirim karena pada saatyang bersangkutan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, tanggal 2September, yang bersangkutan mengajukan suratsurat bukti, danputusannya mengabulkan.Bahwa setelah putusan Pengadilan TUN , diterbitkanlah Surat KepalaKantor untuk mengadakan Reekspor yang ditujukan kepada PT.Antariksa;Bahwa saksi tidak tahu apakah benar barang itu sampai di PT.Antariksa ;Bahwa pada saat setelah putusan yang bersangkutan mengajukanpermohonan Reekspor, dan sistemnya adalah self
221 — 89
ketentuan yang berlaku maka hal tersebut tidak dapatdibenarkan;Halaman 70 dari 156 Putusan Nomor 161/Pid.B/2016/PN GstBahwa Nilai hutang pajak Agusman Lahagu sudah ada tercantum dalamSurat Ketetapan Pajak dan saksi tidak dapat menjelaskan dipersidanganini;Bahwa siapa yang menjadi tim dalam proses penghitungan pajak AgusmanLahagu saksi tidak bersedia menjawabnya, karena mengenai nilai hutangpajak ini ranahnya bukan di Pengadilan Negeri tetapi adalah di PengadilanPajak;Bahwa sistem perpajakan adalah self
601 — 1484
Selisin Antara pajak keluaran dengan pajakmasukan dan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaranlebin besar maka selisinya merupakann PPN yang harus dibayar dandisetor ke kas Negara;Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undangundang KUP Nomor pokok wajibpajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai saranadalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tandapengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dankewajiban perpajakannya, dalam system Self Assessment
287 — 75
TEPI) di Handil, Senipah, Tanjung Batu dan Pulau Miang diKalimantan Timur dengan menggunakan SPOB (Self Propeler Oil Boat):Bahwa minyak yang diangkut tersebut adalah minyak milik PT. Pertamina(Persero) yang dibeli oleh PT. TEPI yang kemudian di handling oleh PT.Pertamina Patra Niaga;Bahwa pembayaran dimulai dari user dalam hal ini adalah Marketing danOperasi. User akan menerima surat tagihan yang dilengkapi dengandokumendokumen berupa :Invoice;Kuitansi:Faktur Pajak;Kontrak;a.
121 — 30
Akta PPJB dan akta AJB tetap sah danTERKAIT MEMASUKAN HARGA KEDALAM SUATU AJB YANGBERBEDA DENGAN PPJB MERUPAKAN TINDAKANADMINISTRASI DIBIDANG PAJAK DAN BUKAN SUATU TINDAKPIDANA.Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa di Indonesia sistem pemungutan pajakberdasarkan dengan Self Assesment, dimana wajib pajak diberikankepercayaan sendiri untuk menghitung dan membayar pajak mereka,sebagaimana diatur dalam UndangUndang
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
239 — 104
Bimtek Self Assesment ESPIP Tahun 2020 oleh BPKPPerwakilan NTT Tahun 2020 bersertifikat9.
Diklat Audit Investigasi Tahun 2018 oleh Badan PengembanganSumberdaya Manusia Kementrian Dalam Negeri bersertifikat,Bimtek Peningkatan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasapemerintah melalui Pengaduan dan Whistleblowing SystemTahun 2019 oleh LKPP bersertifikat,Pelatinan Audit Forensik oleh Lembaga Pengembangan FraudAuditing bersertifikat dan ujian sertifikasi oleh LembagaSertifikasi Profesi Auditor Forensik Tahun 2019 bersertifikat,Pelatinan Fraud Auditing olen Lembaga Pengembangan FraudAuditingBimtek Self
204 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan asas self assessment, perhitungan dan laporanpajak wajib pajak dianggap benar, kecuali terdapat bukti yang sebaliknya.Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan danPenjelasannya, seharusnya Termohon Peninjauan Kembali mempunyaibeban pembuktian untuk (a) membuktikan adanya hubungan istimewaantara Sumitomo Corporation dan Pemohon Peninjauan Kembali dan (b)menyampaikan data pembanding mengenai transaksitransaksi antarapihakpihnak yang tidak mempunyai hubungan istimewa
102 — 27
Dari dokumen PIB berdasarkan Self Asesment Importir (PT PacificPutra Metropolitan) memberitahukan pungutan Negara sebesar Rp4.274.658.000 yang terdiri dari pungutan PPN sebesar Rp 3.419.726.000dan PPH sebesar Rp 854.932.000, dan PFPD menerima pemberitahuantersebut.
1124 — 464
PT KSEl adalah salah satu SRO (Self Regulatory Organization)yang memiliki kKewewenangan untuk membuat peraturanberdasarkan persetujuan OJK, sesuai dengan UU Pasar Modal,KSEI juga bertindak selaku LPP (Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian);b). Sebagai LPP, KSEI dapat melakukan penyimpanan efek dalampenitipan kolektif (scriptless) dan juga melakukan penyelesaiantransaksi melalui pemindahbukuan efek;c).
214 — 98
Harga atau nilai tanah tidak dapat digunakan untukmemenuhi keperluan pembiayaan sendiri (self financing)nasabah yang dipersyaratkan oleh bank dalam persetujuankredit;b. Penyediaan fasilitas kredit untuk pembiayaanpembangunan properti hanya dapat dilakukan atasdasar bukti pemilikan tanah atas nama pengembang ataudokumen lain yang memberikan hak kepada pengembanguntuk menggunakan tanah tersebut bagi pembangunanproperti yang dibiayai;c.
Terbanding/Terdakwa : ZAINUDIN HASAN
581 — 1221
Mesin 4D34TK294 76 beserta 1(satu) STNK asli. 217 1 (satu) unit Truck Trailer /Self Loader HINO 500 FM 260 TI, No. PolDA 8101 TG, NOSIN JO8E4FJ18326, NOKA MJEFM8 JMK8JM16546,beserta 1 (satu) STNK asli. 218 1 (Satu) unit mesin Asphalt Mixing Plant (AMP) dengan kapasitas 1000ton atas nama PT. KRAKATAU KARYA INDONESIA 219 1 (satu) Unit Asphalt Finisher atas nama PT. KRAKATAU KARYAINDONESIA 220 1 (satu) unit Sakai Roller tipe TS 200 atas nama PT.
143 — 92
(tigaratus lima belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluhsembilan rupiah) yang terdiri dari pengukuran dan leveling, pasang medicalinsulin panel untuk dinding, pasang medikal panel untuk selling, pekerjaanlampu penerangan, silicon silent, pasang vinyl, self leveling, pasang pintugeser lapis timbal, pasang rel pintu geser serta pekerjaan instalasi senilaiRp.196.405.000,. (seratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima riburupiah);Bahwa CV.
SRI SURYANTI MALOTU, SH.MH
Terdakwa:
ALFONS STANI RUMENGAN alias APONG
238 — 74
Didalam UndangUndang asuransi disebutkan bahwa segalaketentuan tentang pendaftaran, tata cara, prosedur, kegiatan agen diaturdalam oleh peraturan OJK, namun hingga saat ini masin ada kekosonganbahwa peraturan tentang agen itu belum diatur oleh OJK, sehingga sekarangitu ketentuan tentang agen itu sekarang dilaksanakan oleh asosiasi yangdisebut Self Regulatory Organization; Bahwa OJK mempunyai/mengeluarkan Peraturan OJK (POJK)tentang anti fraud/anti kecurangan dimana tindak pidana antifraud/kecurangan
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
306 — 265
Perhubungan yang punya indikator itu dan kepolisian yatapi Seberapa jauh apa namanya kemacetan akan bisa diturunkandengan apa bangun jalan di putaran Semanggi itu bisa bicara sepertiitu seperti ini berarti masuk ke kualitatif ; Bahwa kita harus kembali dulu ke prinsip dasar undangundangadministrasi pemerintahan salah satunya juga ada AsasKeseimbangan hak dan kewajiban di situ sebenarnya di pasal 21 yaitu dibuka kewenangan hak ya hak bagi pejabat pemerintah untukmelakukan Adip mendorong dilakukannya self