Ketentuan hukum yang digunakan untukmenghitung kadaluarsa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2)KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Pasal 385 ke1 KUHP yangdilakukan oleh Terdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal 79KUHP saja yang berbunyi tenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku padahari sesudah perbuatan dilakukan.Bahwa karena itu tenggang waktu daluwarsa dalam perkara Terdakwa initidak dihitung sejak dibuat / diketiknya

Unsur melawan hukum subjektif;Bahwa dalam keberatan ini, kami Jaksa Penuntut Umum tidak akanmenguraikan dan menganalisa secara yuridis tentang perbuatan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo, tapi akan kami sampaikansalah satu unsur dari perbuatan pidana, yaitu unsur adanya kelakuan(tingkah laku) dan akibat konstitutif, sehingga bisa menjadi dasar untukmenghitung kadaluarsa penuntutan yang menjadi kKewenangan kami selaku,Jaksa Penuntut Umum ;Bahwa perbuatan pidana adalah mengenai

penuntutanberdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyi "tenggang waktukadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan" dihitungdari waktu sesudah diketahuinya perbuatan "memalsukan" atau "membuatSurat palsu atau menggunakan surat palsu tersebut menimbulkan kerugianyaitu di tanggal 12 Oktober 2011;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 menyatakankewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsa mengenai kejahatanyang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun

Sehingga kadaluarsa dalam perkaraaquo dimulai dari tanggal tanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan 12 (duabelas) tahun kemudian sehingga tindakan penuntutan yang dilakukan olehJaksa Penuntut Umum adalah masih dalam tenggang waktu kadaluarsasebagaimana yang ditentukan oleh undangundang;Maka menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum bahwa waktukadaluarsa penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHP yang berbunyitenggang waktu kadaluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatandilakukan dihitung dari

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke3 KUHPmenyatakan kewenangan menuntut pidana hapus karena kadaluarsamengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tigatahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, maka mengingat ketentuantersebut kadaluarsa perbuatan pidana membuat surat palsu atau yangdipalsukan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan yang dilakukanoleh Terdakwa bersamasama dengan Sdr.

rupiah) ;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu, sekalipun adaupaya hukum (Verzet), banding dan kasasi (Uit Vorbaar Bij Vooraad) ;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;AtauJika Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang berpandang lain, mohon keadilan yang seadiladilnya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:I.GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA

No. 459 K/PHI/2007Ketenagakerjaan Kota Tangerang telah memperantarai penyelesaianperselisinan serta telah mengeluarkan anjuran sesuai Surat No.567.2/1087 Disnaker/2005 tertanggal 2 Pebruari 2005 (kurang lebih 1tahun 7 bulan sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini) ;Bahwa Ketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI mengatur kadaluarsa/lewat waktu yang untuk jelasnya kamituliskan : gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungan kerjasebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan 171

Pasal 82 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPPHI secara tegas mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatanoleh Pekerja (dhi Penggugat) adalah 1 tahun terhitung sejak tanggaldiberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha (dhi Tergugat)sedangkan Penggugat mengajukan Gugatan ini setelah lewat waktu 1tahun 9 bulan sejak Tergugat mengeluarkan keputusan dan atau lewatwaktu 1 tahun 7 bulan terhitung sejak tanggal Disnaker mengeluarkananjuran dengan demikian jelas dan TERBUKTI bahwa GugatanPenggugat KADALUARSA

/LEWAT WAKTU oleh karenannya hak untukmengajukan gugatan menjadi gugur ;Bahwa sebelum PHI terbentuk untuk menyelesaikan sengketa perselisihanhubungan industrial Penggugat dalam dapat mengajukan pada PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) hal mana tidakdimanfaatkan oleh Penggugat ;Berdasarkan uraianuraian kami tersebut pada butir 2 angka 1 s/d 7 diatasTERBUKTI bahwa Gugatan Penggugat KADALUARSA / LEWAT WAKTUoleh karenanya sepantasnya Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormatmenolak

Gugatan Penggugat dan atau setidaktidaknya menyatakan GugatanPenggugat Tidak Dapat Diterima/Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) karenatelah kadaluarsa/lewat waktu ;GUGATAN PENGGUGAT TELAH PERNAH GUGUR.

Leo Hartono yang ditanda tangani pemohon kegunaankeempat giro tersebut kepada dr Leo Hartono untuk pembayaran ada surat berita acarapenyerahan giro ;Bahwa 4 (empat) lembar giro yang diperlihatkan termohon II kepada pemohon tanpaditujukan kepada dr.Leo Hartono, tidak tertera pembayaran apa hanya nilai uang yangtertera ;Bahwa keempat giro yang diperlihatkan termohon II penerbitan Bank Mandiri Binjaitahun 2007 telah kadaluarsa serta tidak pernah diberikan Pemohon hanya rekayasaPelapor yaitu dr.

termohon II terhadap perbuatan yang tidak pernahmenyerahkan keempat giro kepada pelapor, oleh karena itu mengajukan Permohonan15.16.17.Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa permohonanini berdasarkan laporan pelapor kepada termohon II ;Bahwa Permohon Pra Peradilan diajukan Pemohon untuk memohon keadilan bagiPemohon yang disidik Termohon II berdasarkan laporan pelapor yang buktipermulaannya yang tidak pernah diberikan pemohon untuk pembayaran kepadapelapor dan gironya kadaluarsa

Leo Hartono masihberlaku dan tidak kadaluarsa, karena tanggal jatuh tempo dari 4 (empat) girotersebut adalah 10 September 2015, sedangkan masa berlaku bilyet giro adalah 270(dua ratus tujuh puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo sebagaimana dicantumkanpada bilyet giro.Bahwa terhadap panggilan sebagaimana diuraikan pada poin 17, karena suatu alasan,Pemohon baru menghadirinya pada tanggal 25 Nopember 2015 dan dalampemeriksaan Pemohon pada pokoknya menerangkan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon

Leo Hartono.Bahwa tentang permintaan dari Pemohon untuk menyatakan tidak sah penyidikan yangdilakukan TermohonII, karena laporan Pelapor mempergunakan giro tanpa tandaterima dan sudah kadaluarsa pada tahun 2007 adalah tidak tepat dengan didasarkanpada 2 (dua) alasan sebagai berikut : Bahwa tidak ada satu aturanpun yang mewajibkan penyerahan bilyet giro harusmenggunakan tanda terima. Bahwa 4 (empat) bilyet giro dari PT.

Leo Hartono serta ke 413Bilyet giro tersebut telah kadaluarsa karena diterbitkan sejak tahun 2007, sehingga karenanyapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon II tersebut menjadi tidak sah.Menimbang, bahwa pada prinsipnya kegiatan penyidikan yang dilakukan penyidikadalah kegiatan yang independen yang harus terbebas dari intervensi yang berpotensimembiaskan arah penyidikan diluar kepentingan hukum, dengan demikian tanggung jawabsecara hukum atas kegiatan penyidikan yang dilakukan merupakan tanggung

membantu melakukan tes laboratorium untuk mengetahui layakatau tidak air kemasan merek Rencong tersebut dikonsumsi dan dari hasil teslaboratorium tersebut maka air kemasan merek Rencong diproduksi dankemudian perdagangkan ke supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh.Bahwa air kemasan merek Rencong yang tidak ada izin diperdagangkan olehterdakwa di supermarket/tokotoko yang ada di Banda Aceh ternyata padakemasan botol plastiknya juga tidak mencantum jenis produksi, grade(tingkatan mutu), tanggal kadaluarsa

C2.814.06.13.1280 tanggal 14 Juni 2013 dan SuratKepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014;Bahwa setelah dikeluarkannya surat tersebut telah dilakukan perbaikan, namuntetap dikeluarkan surat teguran;Bahwa surat teguran dikeluarkan karena ada kekurangan yaitu berupa lampupenerangan di ruangan produksi tidak sesuai dengan standar, kamar mandiharus di luar, ruang produksi dan pekerja harus mengenakan masker, tutupkepala dan sarung tangan;Bahwa pada kemasan 220 ml, ada dicantumkan masa kadaluarsa

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa selain alatalat bukti tersebut di atas, di mukapersidangan telah pula diperlinatkan barang bukti berupa :11(satu) rangkap surat dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan MakananRepublik Indonesia dengan Nomor : PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun 2014tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan;(satu) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dengan No.503/4233/KPPTSP/2013 tertanggal 8 Nopember 2013

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, Majelis Hakim akanpertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaiman yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwadengan Surat Dakwaan yang bersifat gabungan alternatifsubsidaritas, yaitu :Pertama :Primair : melanggar Pasal 141 Jo.

, sedangkanpada kemasan botol 600 ml dan galon tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimmenilai Terdakwa telah memiliki kKesengajaan dalam memperdagangkan airminum dalam kemasan milik Rencong walaupun telah diketahuinya izinnya telahdicabut karena tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangansebagaimana Surat Kepala BPOM RI Nomor PN.06.04.5.51.01.14.0414 Tahun2014 tentang Pencabutan Persetujuan Pendaftaran Pangan Olahan serta suratsurat

) bulan dan 22 (dua puluhdua) hari);Bahwa Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusan berpendirianbahwa gugatan yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahunsebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 82 UndangUndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial, dinyatakan kadaluarsa.

Nomor 641 K/Pdt.SusPHI/2014tanggal 21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman11 paragraf 4 menegaskan:"Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum pernah dilakukanjudicial review oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menjadi dasarMahkamah Agung RI untuk menyatakan kadaluarsa apabila gugatandiajukan melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun;9.

demi hukum menjatuhkan putusan yangamarnya :DALAM EKSEPSI : Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa;Hal 38 dari 51 Putusan Perkara No. 51/Pdt.SusPHI/2018/PN.

Eksepsi Kadaluarsa (Exceptio Tempotis); Bahwa Penggugat diberhentikan tanggal 13 September 2015 dangugatan diajukan pada tanggal 04 Juni 2018, sehingga bertentangandengan Pasal 82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung berpendirian bahwagugatan yang melampaui batas waktu 1 (Satu) tahun sebagaimana Pasal82 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial dinyatakan kadaluarsa

li>Uang 50.000 Rupiah (Lima Puluh Ribu Ribu Rupiah) Nomor Resi YDP572832 1 lembar

Beach warna pink, 1 notapenjualan, 3 buku penjualan, 1 buah alat press impulse sealer, 2 drumHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1354/Pid.Sus/2017/PN Bimkosong warna biru isi 200 liter, 3 jirigen kosong (label luxury, beach dantanpa merk) isi 5 liter, 28 bungkus diterjen bubuk merk go green, 8 pack@200 bungkus kosong untuk diterjen bubuk merk go green; Bahwa kemudian pewangi pakaian dan diterjen yang ditemukan di tokomilik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa

Kota Banjarbaru, saksi dan rekan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa;Bahwa terdakwa ditangkap karena memperdagangkan berupa pewangipakaian dan diterjen tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barangtersebut;Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 14.00Wita, saksi dan saksi H.

merk Luxury, 7 jirigen @ 5 liter pewangipakaian merk Beach warna pink, 1 nota penjualan, 3 buku penjualan, 1buah alat press impulse sealer, 2 drum kosong warna biru isi 200 liter, 3jirigen kosong (label luxury, beach dan tanpa merk) isi 5 liter, 28 bungkusditerjen bubuk merk go green, 8 pack @200 bungkus kosong untukditerjen bubuk merk go green; Bahwa kemudian pewangi pakaian dan diterjen yang ditemukan di tokomilik terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa

Kota Banjarbaru, saksi dan rekan telah melakukanpenangkapan terhadap terdakwa;Bahwa terdakwa ditangkap karena memperdagangkan berupa pewangipakaian dan diterjen tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa ataujangka waktu penggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barangtersebut;Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 sekira jam 14.00Wita, saksi dan saksi Ade Putera, S.

atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling atas barang tersebut; Berdasarkan keterangan Ahli Ahmad Gajali dari DinasPerindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan, bahwapelaku usaha yang memperdagangkan suatu produk atau barangharus mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan barang tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telahHalaman 15 dari 18 Putusan Nomor

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;DALAM REKONVENSIDALAM EKSEPSI1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi ;2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat secara absolute tidak berwenang untuk memeriksa, mengadilidan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;DALAM KONVENSI! DAN REKONVENSI!

Bahwa kalau dikaitkan antara tenggang waktu pengajuan gugatandengan proses formil yang harus ditempuh sejak terjadinya pemutusanhubungan kerja hingga pengajuan suatu gugatan ke PengadilanHubungan Industrial cukup menyita waktu yang cukup lama, jadisangatlah tidak logis kalau kadaluarsa tenggang waktu pengajuangugatan dihitung dari sejak terjadinya pemutusan hubungan kerja, sebabsejak terjadinya pemutusan hubungan kerja hingga pengajuan gugatanharus melalui penyelesaian bipartit, mediasi hingga terbitnya

Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum putusan pengadilanHubungan Industrial yang menyatakan pengajuan gugatan PemohonKasasi/Penggugat sudah kadaluarsa adalah merupakan suatupertimbangan hukum yang salah menerapkan hukum dan telahmelanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 30ayat 1 huruf b UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang MahkamahHal. 12 dari 16 hal. Put. No. 393 K/Pdt.Sus/2010Agung Jo.

Menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa ;2.

tidak ditolak, sedangkan poin 1 berbunyi : Menyatakantegugatan Penggugat telah kadaluarsa yang artinya gugatan Penggugatsudah tidak bisa diajukan lagi.Bahwa karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah tidakmenerapkan hukum atau telah menerapkan hukum atau terdapat kesalahanHal. 14 dari 16 hal.

tersebut tidak diperbolehkan dijual di tokoobat milik terdakwa, tetapi harus melalui apotik dan dijual oleh orang yangmemiliki keahlian kefarmasian ;Bahwa toko obat milik terdakwa bukan apotik, dan terdakwa tidak memilikikeahlian kefarmasian;Bahwa obatobatan yang saksi temukan diantaranya adalah Natriun Doklofenak,Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, dan vanquin ;Bahwa Tripelcream termasuk obat bebas terbatas yang boleh dijual di toko obatmilik terdakwa, tatapi dalam kondisi kadaluarsa

, demikian juga dengan obatvanquin juga dalam kadaaan kadaluarsa ;e Bahwa saksi menemukan obat yang kadaluarsa tersebut di dalam kotakpenyimpanan dan sudah tidak dijual lagi ;e Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa obat NatriunDoklofenak, Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, danvanquin, adalah obatobatan yang saksi temukan dan kemudian disita dariterdakwa ;e Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual obatobat keras di toko obatmilik terdakwa yang

, demikian juga dengan obat vanquinjuga dalam kadaaan kadaluarsae Bahwa saksi menemukan obat yang kadaluarsa tersebut didalam kotak penyimpanan dan sudah tidak dijual lagi ;e Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidanganberupa obat Natriun Doklofenak, Zolarin, Megasonum,Teosal, Bepanthen, Mitadex, Tripelcream, dan vanquin,adalah obatobatan yang saksi temukan dan kemudiandisita dari terdakwa ;e Bahwa terdakwa adalah orang yang telah menjual obatobatkeras di toko obat milik terdakwa yang diamankan

Vanquin Rp. 7.000, (tujuh ribu Rupiah) per keping, obat TripelCrem Rp. 4.000, (empat ribu Rupiah) per keping, dengan keuntungan Rp. 1.000,(seribu Rupiah) per keping;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupaNatriun Doklofenak, Zolarin, Megasonum, Teosal, Bepanthen, dan Mitadexadalah obatobatan yang dijual di toko obat milik terdakwa, sedangkan obatTripelcream dan vanquin adalah obat milik terdakwa yang tidak dijual laghi dantelah disimpan terdakwa karena telah kadaluarsa

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 25/G/2020/PTUN.BJM. tanggal 8 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Terbanding/Tergugat II Intervensi tentang kadaluarsa;

Dalam Pokok Perkara

Pengajuan keberatan Para Pembanding/Para Penggugat menjadicacat yuridis dan sesuatu perbuatan yang mengandung cacat yuridis tidak dapatdigunakan sebagai sarana untuk menjustifikasi perbuatan selanjutnya, dengandemikian Majelis Hakim Banding berkesimpulan eksepsi Tergugat/Tergugat IIIntervensi tentang upaya administrasi kadaluarsa dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terbanding/Tergugat IIIntervensi dinyatakan diterima dan Para Pembanding/Para Penggugat telahkehilangan hak untuk

permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Abdul Shobur, SH tanggal 28 Agustus 1998atas nama Frenky, sehingga jika dilihat dari tanggal pembuatan objekgugatan perkara Tata Usaha Negara ini sudah sangat jelas dan terangbahwa Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa berdasarkan pasal 55 UU No5 tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 jo UU No 51 tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 5tahun 1986 PTUN beserta perubahannya) yang isinya sebagai berikut :*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

Bahwa Gugatan Penggugatsudah kadaluarsa dengan alasan hukum sebagai berikut :Halaman 7 dari 19 halaman.

seharusnya jangan minta sama Penggugat karenaobjek perkara tidak pernah ada sama sekali pada Penggugat, olehkarena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan Penggugattelah mengetahui objek perkara ini sejak tahun 1974 atau setidaktidaknya pada tahun 1998 oleh karena itu secara hukum GugatanPenggugat telah kadaluarsa, hal ini sebagaimana diatur dalamPasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 PTUN beserta perubahannya;Dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas dapat ditarik kesimpulanberdasarkan pasal 55

Judek facti Salah menilai gugatan PemohonKasasi/Pembanding/Penggugat kadaluarsa, dengan mengganti istilah :diterimanya yang tercantum dalam Pasal 55 Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan istilah :mengetahui.c. Judek facti Salah menilai alatalat bukti.d. Judek facti Salah menilai keterangan saksisaksi.2.

SEMA No. 2 Tahun 1991 Tanggal 9 Juli 1991, bahwa gugatanini diajukan di dalam tenggangwaktu sembilan puluh hari,sejak diketahui adanya akta kelahiran tersebut;Bahwa judex facti salah menilai gugatan incasu kadaluarsa, denganmenggantii istilah : diterimanya yang tercantum dalam Pasal 55, denganistiah : mengetahui. Kesalahan tersebut terungkap dalam pertanyaannyayang diajukan pada halamaan : 45 paragrap : kelima, yaitu : ....sejak kapansesungguhnya Penggugat mengetahui objek sengketa a quo ?

Pasal 78 KUHPidana tentang Kadaluarsa Hak Penuntutan Hukuman (strafsactie);c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun2012, Tentang Manegemen Penyidikan Tindak Pidana, Paragraf 9, PenghentianPenyidikan, Pasal 76, ayat (1), huruf (c), angka (2);B.

TENTANG KADALUARSA PENYIDIKAN IN CASU A QUO;Bahwa diketahui bersesuaian berdasarkan kepada alat alat bukti tertulis(Surat resmi) in casu a quo, kalau Pemohon Praperadilan telah dilaporkan olehHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor10/Pid.Prap/2019/PN KisPelapor (i.c.

Perkara telah Kadaluarsa;Bahwa dengan demikian, bersesuaian berdasarkan kepada uraian landasanyuridis tertulis di atas, menjadi nyata dan terang benderang kalau sebuah PerbuatanTindak Pidana (strafbaarfeit) berdasarkan hukum memiliki tenggang waktu untukdikualifikasikan telah kadaluarsa atau telah lewat waktu dalam penyidikan danpenuntutan;Bahwa dikarenakan in casu a quo Pemohon Praperadilan telah dilaporkanoleh Pelapor (i.c.

Selanjutnya bersesuaianberdasarkan kepada isi dan maksud tertulis di dalam Pasal 78, angka (2e)KUHPidana dinyatakan tertulis kalau Kadaluarsa (lewat waktu) Hak PenuntutanHukuman (strafsactie) adalah Sesudah lewat 6 (enam) tahun, bagi kejahatan, yangterancam hukuman denda kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;Bahwa dengan demikian berdasarkan kepada uraian pendalilan yuridistertulis diatas, semestinya berdasarkan dan atau demi hukum Termohon Praperadilantidak menetapkan Pemohon

Perkara telah Kadaluarsa;Bahwa dengan demikian Perbuatan Hukum (rechthandeling) dan SikapHukum (fet) dari Termohon Praperadilan yang menetapkan Pemohon Praperadilandengan status hukum (legal standing) sebagai Tersangka adalah tidak berdasarkanatas hukum dan atau tidak sah, serta kontradiktif dengan kwalitas materil dari HukumPidana Positif.

Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalamperkara ini;Subsidair:Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya; Tentang pengajuan gugatan yang kadaluarsa;Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Hubungan Industrial

pertimbangan JudexFacti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dalam pengajuan jawaban Tergugat telah dimintakan eksepsikepada Judex Facti akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkaneksepsi yang diajukan oleh Tergugat, yang seharusnya sebelummemeriksa pokok perkara dipertimbangkan mengenai eksepsi terlebihdahulu; Bahwa oleh karena Judex Facti tidak mempertimbangkan eksepsiTergugat tentang kadaluarsa

SusPHI/2020menyatakan gugatan oleh pekerja/ouruh atas pemutusan hubungankerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu 1 Tahun sejak diterimanya ataudiberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha, oleh karena itugugatan Penggugat dinyatakan kadaluarsa, dengan demikian eksepsiTergugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat

Menyatakan Para Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri dangugatan Para Penggugat kadaluarsa, karena telah melebihi waktu 1(satu) tahun sejak tanggal dilakukan Pemutusan Hubungan Kerjanya;3.

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan memberikanputusan pada dictum ke 2 Menyatakan para Penggugat dikualifikasimengundurkan diri dan gugatan para Penggugat Kadaluarsa karena telahmelebihi waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukannya pemutusanhubungankerja;.

Nomor 741 K/Pdt.SusPHI/20162.32.4berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja(vide Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003) masihrelevan dan tidak patut di kualifikasi mengundurkan diri maupundinyatakan kadaluarsa;Bahwa terhadap amar putusan Judex Facti yang menyatakangugatan Para Penggugat kadaluarsa, selain salah menerapkanhukum, ternyata gugatan kadaluarsa sudah tidak memiliki dasarhukum serta sudah tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatlagi, Karena kadaluarsa tersebut

Apt melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Kios Mitramilik terdakwa yang menjual pangan, ternyata ditemukan barangbarang pangan yangsudah rusak, cacat atau bekas karena telah melewati batas kadaluarsa, namun terdakwamasih memperdagangkan yaitu terdakwa menyimpan di display atau dipajang pada rakpenjualan kios milik terdakwa berupa : No Nama Produksi Jumlah Nilai Tanggal Jenis Ket.Barang Ekonomi Kadaluarsa Temuan(Rp)1. Kopi KapalPT.

Bintang 108 180.000, JUN 15 PanganBlend Toedjoe Kadaluarsa Nutri Gold PT. Nestle 2 222.000, MAR 2015 Pangan3 KadaluarsaNutri Gold PT. Nestle 1 63.000, MEI2014 PanganA KadaluarsaTiky Jelly PT. Kurnia 2 24.000, (07.15 PanganWijaya KadaluarsaAnekaIndustriIndomie PT. Indofood 1 3.000, 11.14 PanganRasa Kari KadaluarsaAyamABC PT.

Apt melakukan Operasi Gabungan Daerah terhadap Kios Mitramilik terdakwa yang menjual pangan, ternyata ditemukan barangbarang pangan yangsudah rusak, cacat atau bekas karena telah melewati batas kadaluarsa, namun terdakwaHal. 3 Putusan Nomor 49/Pid/2016/PT JAPpenjualan kios milik terdakwa berupa:masih memperdagangkan yaitu terdakwa menyimpan di display atau dipajang pada rak No Nama Produksi Jumlah Nilai Tanggal Jenis Ket.Barang Ekonomi Kadaluarsa Temuan(Rp)Kopi KapalPT.

2 (dua) bungkus;e Indomie rasa kari ayam sebanyak (satu) bungkus;e ABC sambal terasi sebanyak (satu) botol;Dirampas untuk dimusnahkan.4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (duaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telahmengajukan Pembelaan yang diajukan secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2016, yang padapokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Tuntutan Penuntut Umum telah keliru menerapkan hukum;2 Menyatakan barang kadaluarsa

Ramli bersalah melakukantindak pidana) memperdagangkan barang += yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentudan tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yangmemuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau metto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat dan alamatpelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yangmenurut ketentuan harus dipasang/dibuat, sebagaimana dimaksudpasal 8 ayat (1) huruf

Rifal Suyitno (keterangan dibacakan)Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan sosialisasibaik kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen tentang UUPerlindungan Konsumen dan melakukan mediasi bilamana adapengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha;Bahwa setiap orang perseorangan maupun badan usaha yanmelakukan usaha dibidang produksi dan perdagangan pangan wajimencantumkan label kadaluarsa pangan yang diperdagangkan;Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.

Unsur memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang, bahwa selanjutnya

Ad.2 Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau .jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan / pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau metto, komposisi, aturan. pakai,tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha,serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harusdipasang / dibuat;Menimbang bahwa Unsur

atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakmemasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang,ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, atauran pakai, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, sertaketerangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasangj/dibuat, Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memproduksi dan/ataumemperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkantanggal kadaluarsa

Pemohon Il karena saksi adalahSepupu dua kali dengan Pemohon ;Bahwa saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Pemohon Ilkarena kebetulan saksi juga bekerja di Malaysia sebagai TKI;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juli 1992di Kuala Lumpur, Malaysia;Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon II tidak memiliki wali nikahkarena wali nikah yang berhak tidak dapat dihubungi dan tidak diketahuikeberadaannya;Bahwa Pemohon II kesulitan mendapatkan wali hakim karena pasporpara Pemohon telah kadaluarsa

dan tidak diketahuikeberadaannya;Bahwa Pemohon II kesulitan mendapatkan wali hakim karena pasporpara Pemohon telah kadaluarsa sehingga tidak mungkin untukmengajukan permohonan wali hakim kepada pejabat KBRI di Malaysia;Bahwa pada saat bekerja di Malaysia, pada siang hari para Pemohonbekerja sebagai kuli bangunan dan jika malam tiba mereka harus tidurdengan cara sembunyisembunyi di goronggorong menghindari raziapetugas Imigrasi Malaysia;Bahwa pemohon II dan Pemohon serta keluarga Pemohon yang ikutturut

Pemohon IIangka 1 dan 2 yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon II telah menikahsecara agama Islam pada tanggal 5 Juli 1992 di Malaysia dan yangmenikahkan Pemohon II dengan Pemohon adalah seorang Imam Masjidbernama Muhammad Arsyad selaku wali hakim karena para wali yang berhakmenikahkan Pemohon II tidak dapat dinubungi dan diketahui keberadaannya(mafqud) serta tidak memungkinkan untuk mengajukan permohonan wali hakimke pejabat KBRI di Malaysia karena paspor para pemohon sebagai salahsyaratnya telah kadaluarsa

pernikahansecara syariat Islam pada tanggal 5 Juli 1992 di Malaysia; Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Pemohon II adalah ImamMasjid bernama Muhammad Arsyad selaku wali hakim; Bahwa para Pemohon menunjuk Muhammad Arsyad selaku wali hakimkarena wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon Il tidak dapatdihubungi dan tidak diketahui keberadaannya; Bahwa para Pemohon kesulitan untuk mendapatkan wali hakimsebagaimana diatur oleh ketentuan perundangundangan yang berlakudi Indonesia karena paspor para Pemohon sudah kadaluarsa

ghaib atau adhal atau engganPeralihan wali nikah tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan dansah secara hukum;Menimbang, wali hakim yang ditunjuk yaitu Muhammad Arsyad bukanmerupakan wali hakim sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan hukum yangberlaku di Indonesia, disebabkan kondisi para Pemohon yang tidakmemungkinkan untuk mengajukan permohonan wali hakim kepada pejabatKBRI di Malaysia karena paspor para Pemohon sebagai salah satu syaratkelengkapan dokumen pengajuan permohonan wali hakim sudah kadaluarsa

Gugatan Penggugat Kadaluarsa;3. Eror in persona (Cacat sebagai subyek Penggugat karena dasar hakmewaris atas surat keputusan in /itis objek sengketa tidak jelas menuruthukum;4.

Obscuur Libel (Gugatan Kabur);Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa;Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima olehPengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan Putusan Nomor16/G/2018/PTUNSRG, tanggal 7 November 2018, kemudian di tingkatbanding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, dengan Putusan Nomor 23/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 19Februari 2019;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

saat dilakukanpemasangan selebaran Pengumuman pertama pemberitahuan lelangeksekusi Hak Tanggungan tertanggal 29 September 2016 yangmenyebutkan dengan jelas Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa di Komplek Taman Asri; Bahwa apabila dihitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 sampaididaftarkannya gugatan pada tanggal 21 Mei 2018, maka Penggugatsudah mengetahui keberadaan objek sengketa yang merugikankepentingannya melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari,sehingga gugatan Penggugat telah kadaluarsa

berlaku sejak tanggal 15 Juni2001 dan masa kadaluarsa tersebut adalah 15 Juni 2013 dan apabilaHal. 29 dari 35 hal.

Putusan Nomor 1470 K/PID/2016mengacu pada perbuatan penggunaan Surat Keterangan Nomor 470/284/402.09.01.08.02/2001 tanggal 14 Juni 2001 sebagai dasar perbuatan jualbeli di Notaris Tirtowardojo, S.H., pada tanggal 26 September 2001 yangdipersalahkan, maka kadaluarsa mulai berlaku sejak tanggal 27 September2001 dan masa kadaluarsa adalah tanggal 27 September 2013;Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M.

Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal11 Maret 2014, sedangkan apabila batas kadaluarsa mengacu pada awalpersidangan sebagai bentuk penuntutan, maka dakwaan atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M. Syafii dibacakan di depan persidangan PengadilanNegeri Surabaya pada hari Senin tanggal 07 April 2014, dengan demikiantelah lewat dari masa kadaluarsa untuk dilakukan penuntutan atas perkaraTerdakwa H.M.

Syafii;Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke3KUHPidana, yakni mengenai kejahatan yang diancam dengan pidanapenjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun maka perkara initelah memenuhi kriteria kadaluarsa karena masa kadaluarsa telah terpenuhiyang menyangkut perbuatan Terdakwa ini sudah lebih dari 12 (dua belas)tahun sejak perbuatan tersebut ada bahkan sudah lewat dari 12 (dua belastahun) atau tepatnya sudah 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan;Pertimbangan Pengadilan

Bahwa kewenangan penuntutan sudah kadaluarsa seperti yang diaturdalam ketentuan Pasal 78 Ayat (1) ke3 KUHPidana atas Terdakwa/Pemohon Kasasi H. M.