SYAMSUL BAHRI, MSJ VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG;

., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor Hukum Wikarta & Partner,beralamat di Equity Tower Building Lantai 35, SudirmanCentral Business District Lot 9, Jalan Sudirman Kav. 5253Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor11/SKK/ILO/IV/2018, tanggal 4 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMIS PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANGtempat kedudukan di Jalan KH.

,M.H, dkk. vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

besar dan yang hanya lulus 50 besar calonanggota KPU Kab.

Setelah pelantikan tersebut KPU RIkemudian mengumpulkan semua anggota KPU Prov.

25 dari 53 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2014/PTUNMTRRumah Sakit Jiwa Provinsi NTB untuk dapat dilakukan tes kesehatan rohanikepada 8 Kabupaten/Kota dan pada hari yang sama KPU Provinsi NTBbersurat kepada Sekretariat KPU di 8 Kabupaten/Kota untuk mengundangpeserta seleksi calon KPU/Kota mengikuti seleksi tes kesehatan rohani,demikian pula untuk Sekretariat KPU KabupatenBahwa setelah Ketua KPU Provinsi NTB melalui Sekretariat KPU KabupatenLombok Barat mengundang 49 peserta Seleksi Calon Anggota KPU

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 47/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentangPedoman Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/KotaSeluruh Indonesia, tanggal 12 Februari 2013, (Vide Bukti T4);3.

;ayat (2) : Dalam hal tim seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotatidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, makapelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU provinsi dengansupervisi oleh KPU;ayat (3) : Dalam hal KPU provinsi dipandang oleh KPU tidak dapatmelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)maka pelaksanaan seleksi diambil alih oleh KPU ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas yang menjadidasar hukum bagi KPU menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 957/Kpts

., DkkMelawan KETUA KPU Propinsi Riau

Yang selanjutnyadisebut;2 222222 o nen ne nn ne nee PENGUGATMELAWANKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI RIAU, Berkedudukan diJI. Gajan Mada No. 200 Pekanbartu ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. H. AZIUN ASYAARI, SH MH2. YOANNA NILA KRESNA, SH3. YUDIS PAULINA, SH, MHKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/ KonsultanHukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang beralamat di JI.

Gugatan Penggugat Nomor : 33/G/2013/PTUNPbr, tertanggal 3 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 3 September 2013;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 03September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dengan Register Perkara No. 33/G/2013/PTUNPbr, yang padapokoknya telah mengajukan gugatan sebagai berikut :Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah: Surat Ketua KPU

ASRUL ASADI, S.Sos melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR

ASRUL ASADI, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Anggota DPRD KabupatenKaur, Tempat Tinggal Desa GedungSako Kecamatan Kaur SelatanKabupaten Kaur; Selanjutnya disebutsebagal........... 000 c eee ee eeeee eee ee eee PARAPENGGUGAT;we ene MELAWAN eee eee ee eee eee eeeKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KAUR, Tempatkedudukan di jalan Ir.

Bahwa setelah mengadakan pendaftaran dan ParaPenggugat' diseleksi, pada tanggal 5 Mei 2010terbit Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Kaur yang menyatakan bahwa ParaPenggugat adalah sebagai pemenang dengan calonyang lain yaitu Ir. Hidayat, MMdan Drs.

Keputusan Tergugat (Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kaur) Nomor: 15 Tahun 2010 tanggal14 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yangmemenuhi persyaratan sebagai peserta dalampemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertentangandengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur Nomor: 09 Tahun 2009 pasal 6 yangberbunyi: Apabila partai politik ataugabungan partai politik, mencalonkan lebih darisatu) bakal pasangan calon yang ' pertama yangditerima oleh KPU

ABRIANTINUS, MA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BALIKPAPAN;

Parman Nomor 07, Gunung Malang,Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12September 2015;Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BALIKPAPAN,tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, KotaBalikpapan;Dalam hal ini diwakili oleh:1. NOOR THOHA, S.Pd., jabatan Ketua Komisi PemilihanUmum (KPU) Kota Balikpapan ;2.

., jabatan Anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota BalikpapanKeduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 30, RT 082, Kelurahan/Desa Karang Rejo,Kecamatan Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, berdasarkanSurat Tugas dari KPU Kota Balikpapan Nomor 41/ST/IX/2015Halaman 1 dari 20 halaman.

Bahwa dalam pertimbangan Panwas telah menyatakan bahwa telahterjadi pelanggaran hukum yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (1), (6) danPasal 24 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimanatelah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentangPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/atau Walikotadan Wakil Walikota yang dilakukan oleh Tergugatdalamhal ini petugas PPS dalam melakukan verifikasi faktual terhadappendukung Penggugat, namun ternyata dalam putusannya Panwastidak

Kota Balikpapansebanyak 110.730 dukungan, namun setelah diverifikasi olehTergugat/KPU yang memenuhi syarat 87.709 dukungan, jumlahtersebut memenuhi syarat sesuai dengan yang ditetapkan olehTergugat;Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun2015, semua surat dukungan dilampiri fotocopy identitaskependudukan dan rekapitulasi jumlah dukungan.

Muara Rapak : Jumlah dukungan sebanyak 5.629 dukungan; Kel.Gn.SamarindaBaru : Jumlah dukungan sebanyak 735dukungan;TOTAL 87.709 dukungan;Bahwa data dukungan yang disampaikan oleh Penggugat kepadaTergugat/KPU Kota Balikpapan telah memenuhi syarat minimaldan persebaran sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat/KPU KotaBalikpapan dan sebagaimana diatur dalam peraturan Nomor 9 Tahun2015 Pasal 17 ayat 2;Bahwa dari jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat yangPenggugat sampaikan kepada Tergugat/KPU Kota Balikpapanternyata

AKHMAD ISKANDAR VS TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2008-2013

PTUNBDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa, memberikan Putusansebagai berikut dalam sengketa antaraAKHMAD ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta , bertempat tinggal di Kp.Palagan RT. 01/07, Bojongkokosan,Parungkuda, Kabupaten Sukabumi ,selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGATMELAWANTIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU

)KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2008 2013,berkedudukan di Kantor KPU KabupatenSukabumi, Jalan Kompleks GelanggangPemuda Cisaat No. 822, KabupatenSukabumi, dalam hal ini diwakili olehKuasanya BERNA SUDJANA ERMAYA, S.H.

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal9 September 2008, yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor90/G/2008/PTUNBDG, tanggal 10 September 2008, yangtelah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan dan telahdiserahkan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada tanggal 14 Oktober 2008 dengan alasanalasan pada pokoknya adalah sebagai berikutAdapun yang menjadi obyek sengketa adalahSurat Keputusan Tim Seleksi Calon Anggota KPU

KabupatenSukabumi Nomor : 280/24/Timsel/KPU Kab.SMI, Perihal NamaBakal Calon Anggota KPU Kabupaten Sukabumi tertanggal 5September 2008 iBahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah sebagaiberikut #@

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KAB. PANIAI VS 1. DRS. WILLEM Y. KEIYA., 2. YOHAN YAIMO, S.Sos;

PUTUSANNomor 55 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PANIAI, tempatkedudukan di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, dalam hal inidiwakili oleh Zeth Yeimo, SH.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)Kabupaten Paniai, Selanjutnya memberi kuasa kepada:1 Aris Bongga Salu, SH.2 Herman Bongga Salu, SH.Keduanya Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum, beralamat JalanBatu Karang No. 67 A, Polimak II Jayapura, Papua, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/AVKABS/V/2012 tanggal 15Mei 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:1. Drs WILLEM Y.

sebab Pasangan tersebut hanya diusung olehPartai Politik yang mencapai 10% (Sepuluh persen) dari total jumlah kursiDPRD Kabupaten Paniai dan harus dinyatakan Gugur sebagai Calon Bupati danCalon Wakil Bupati Kabupaten Paniai;b Bahwa Tergugat dalam tahap Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati, Tergugat tidak terlebih dahulu melaksanakan tahapan sesuaidengan jadwal yang ditetapkan bersama pada tanggal 28 Oktober 2011, dengansurat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 50/KPU

Para Calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenPaniai Periode Tahun 20122017 pada sidang DPRD Kabupaten Paniai;e Bahwa Pada tanggal 21 Mei 2012, Tergugat akan melaksanakan tahapankampanye oleh masingmasing Calon Bupati dan Wakil Bupati sertaPasangan Calon Perseorangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwalyang ditetapkan oleh Tergugat;e Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012, Tergugat akan melaksanakantahapan Pencoblosan (Pemungutan Suara) serta perhitungan suara olehtingkat TPS, KPPS, PPD dan KPU

MH. dan Jhon You, sebagai CalonKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 20122017.Berdasarkan uraian tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat yang tidakHalaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 55 K/TUN/2013mengikutsertakan Ketua Partai Pemuda Indonesia (PPI) dan Ketua Partai BarisanNasional (Barnas) sebagai pihak dalam gugatan maka menyebabkan gugatanPenggugat kurang pihak;Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bahwa KPU hanyamelakukan verifikasi faktual terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROV. JAWA TIMUR., II. IMRON NAFIFAH., DKK;

Kemudian atas nama KPU Propinsi Jatim, Timsel melakukan :pengumuman pendaftaran calon, tes tulis, tes psykhologi, kesehatanjasmani, kesehatan rohani, hingga penyerahan nama 10 (sepuluh) besarkepada KPU Provinsi pada 2 Juni 2014. KPU Propinsi kemudian melakukanHalaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 694 K/TUN/2015fit and propertest, hingga pengangkatan/ pelantikan Komisioner AnggotaKPU Kabupaten Blitar pada tanggal 12 Juni 2014 lalu di Gedung GrahadiSurabaya oleh KPU Jatim;.

Kemudian Pasal 22 (8) huruf d (dan penjelasannya)UndangUndang Nomor: 15 Tahun 2011 : mengumumkan hasilpenelitian administratif bakal calon anggota KPU Kabupaten/Kota.Demikian juga melanggar ketentuan Pasal 2 huruf d, g, dan i PeraturanKPU Nomor: 02 tahun 2013 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota yang berbunyi : "Dalam pelaksanaan seleksi calonanggota KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berpedoman kepadaasas: ... d. Kepastian hukum;...g. Keterbukaan; ... i.

Akuntabilitas; ....Kemudian melanggar Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2013 Pasal 3 ayat(1) huruf i, yang menyatakan: (1) Setiap calon anggota KPU Provinsi danKPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut : ... i.

Faktanya Tergugat cq Timselmemahami maksud ketentuan ini sebagai kaidah yang wajib, sehinggaHalaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 694 K/TUN/20155.e.dengan sadar melanggar ketentuan sebagaimana Putusan MK Nomor :74/PUU/XI/ 2013, yang pada pokoknya : ... menurutMahkamah, kata*memperhatikan yang termuat dalam Pasal 26 Peraturan KPU Nomor02 Tahun 2013 tidak dapat dimaknai bahwa dalam pengisiananggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus mengikutsertakan keterwakilan perempuan sekurangkurangnya

Oleh karena sebuah prosesketatanegaraan maka dengan sendirinya proses seleksi calonanggota KPU Kab.

KAYO HUBI;VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN JAYAWIJAYA

Bahwa Peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 yang menjadi dasarpertimbangan dalam objek gugatan adalah peraturan yang cacat hukum,PESa.

Salah satu dasar pemeriksaan adalah Peraturan KPU No. 09 Tahun2013 tentang pedoman Teknis Pencalonan Pemilukada, namun sampaisaat ini penggugat belum mengetahui dan memiliki peraturan KPU No. 9Tahun 2013, tetapi yang diketahui penggugat adalah peraturan KPU No.9 Tahun 2012.

Alasan tidak lolos Verifikasi Karena Penyerahan dokumen dukunganlewat waktu yaitu diserahkan tanggal 03 Mei 2013, sedangkan waktuyang ditentukan oleh KPU tanggal 15 April 2013, menurut hematpenggugat bukan alasan mutlak yang perlu dipertimbangkan oleh KPUdan apabila berkas dukungan tersebut secara resmi sudah diterimaoleh ketua KPU Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 3 Mei 2013, danselain itu menurut ketentuan peraturan KPU No. 9 Tahun 2013 pasal 31ayat 2 menyatakan penyerahan dokumen dukungan bakal

pasangancalon Bupati oleh pasangan perseorangan kepada KPU Kabupatendilakukanpaling lambat 22 (dua puluh dua) hari sebelim masapendaftaran pasangan calon ; ".

Bahwa tidak lolos dengan alasan format surat dukungan dan jumlahdokumen dukungan serta hardcopy dan softcopy yang harus diserahkanke KPU tidak terpenuhi, karena KPU Kabupaten Jayawijaya tidakmenyediakan dokumen keputusan KPU tentang jumlah dukungan palingsedikit sebaran dukungan paling sedikit di setengah jumlah Distrik sertamengenai tempat dan waktu paling lambat penyerahan dokumenmaupun tenggan waktiu terakhir memlengkapi kekurangan jumlahdukungan, sesuai peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Pasal 28

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BIMA, dk

Pasal 2 PeraturanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2012, bahwaKomisi Pemilinan Umum (KPU) Kota Bima selakupenyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan WakilWalikota Bima tahun 2013 bertentangan dan tidakberpedoman pada asas, mandiri, jujur, adil, keterbukaan,Proporsionalitas, Kepastian hukum, Tertib, KepentinganUmum, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas. Akibatpelanggaran tersebut Tergugat telah meloloskan pasangankakak dan adik H. M. Qurais H. Abidin dan H. A.RahmanH.

Oleh karena ketidakcermatan Tergugat dalamberfikir dan bertindak dengan tidak menggunakan tata urutanperundangan yang berlaku maka terbitlah PenetapanKeputusan yang cacat hukum karena telah terjadipelanggaran terhadap ketentuan perundangan ( UUD Tahun1945, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 tahun 1999 danselanjutnya pelanggaran terhadap i peraturan KomisiPemilihan Umum ( KPU) lainnya ), maka telah berdampakbahwa Keputusan KPU Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentangPenetapan

Bahwa Panwaslu Kota Bima telah melayangkan suratkepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima denganNomor 008/PK2/Panwaslu Kobi/Il/2013 tanggal 26 Maret2013 perihal peringatan dengan tembusan kepadaBawaslu. provinsi NTB di Mataram.

) Kota Bima Nomor : 18/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan NamaPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 YangMemenuhi Persyaratan dan menyatakan batal atau dinyatakan tidaksah Keputusan Ketua KPU Kota Bima Nomor : 40/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentang Penetapan CalonTerpilin dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota BimaTahun 2013;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Ketua KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota

Putusan Nomor 194 K/TUN/20144)5)atau bahkan tidak dapat lolos dalam mekanisme pemeriksaan perkaradi Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa demikian pula Putusan Judex Facti tidak mempertimbangkanPutusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No.62/DKPPPKEIV/2013 (unduh dkpp.go.id)), atas gugatan Panwas KotaBima terhadap Pembanding/KPU Kota Bima yang intinya DKPPmenjatuhnkan Peringatan kepada Pembanding/KPU Kota Bima karenakinerjanya yang buruk.

Penggugat:
RAHMAD HIDAYAT
Tergugat:
1.KPU OKU Selatan
2.Bawaslu Oku Selatan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK/ KPU KOTA DEPOK ; Drs.H. BADRUL KAMAL, MM ; K.H. SYIHABUDDIN ACHMAD, BA

YULISMAN, MM VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PASAMAN BARAT;

Bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapatmengajukan permohonan sengketa Tata Usaha Negara Pemilihnan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan alasan sesuai ketentuanPasal 153 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 juncto UndangUndangNomor 8 Tahun 2015 telah diatur bahwa:Sengketa tata usaha negara Pemilinan merupakan sengketa yang timbuldalam bidang Tata Usaha Negara Pemilinan antara Calon Gubenur, CalonBupati dan Calon Wali kota dengan KPU Provinsi dan/atau KPUKabupaten/Kota sebagai

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsidan/atau KPU Kabupaten Kota;2.

Tanah Datar Nomor61/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Dataryang menyatakan Paslon Nelson DarwisMuzar Tidak Memenuhi Syarat (TMS).Serta Panwaslu Kabupaten Tanah Datar meminta KPU setempat untukmengubah Surat Keputusan KPU Tanah Datar Nomor 49 Tahun 2015 tentangHalaman 6 dari 24 halaman.

;Bahwa perlu dicatat dan digarisbawahi, bahwa persoalan partai politikselaku syarat pencalonan Pasion Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada ini,bagi kita semua khususnya KPU Pasaman Barat mempersoalkan danmempersalahkan salah satu kepengurusan partai politik kubu (Ir. H.Romahurmuziy, M.T. yaitu DPD Partai PPP Pasaman Barat, dengan tegas kaminyatakan, itu bukanlah domain atau wilayan KPU, khususnya KPU PasamanHalaman 9 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 568 K/TUN/PILKADA/2015Barat, karena KPU atau KPU Pasaman Barat tugasnya dan wewenangnyaadalah administratif (mencatat) yang bersifat pasif secara ilmu hukumketatanegaraan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli tata negara yaituProf. Dr. Yusril Inzamahendra, S.H., M.H.;Kalau memperhatikan kronologis pendaftaran pasangan Drs. ZambriIr.Yulisman, M.M.

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR. 2. IMRON NAFIFAH .dkk. vs 1. HERI SETIYONO.dkk

Dalam menjalankan kewenangan tersebut Tergugat/Pembandingtelah mendelegasikan sebagian kewenangan tersebut kepada Tim Seleksi yangdibentuk berdasarkan Surat keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 21/Kpts/KPU/tahun 2014 tanggal 10 April 2014 (bukti T6), dimana Tim SeleksiCalon Anggota KPU Kabupaten Blita memilki kewenangan delegatif untuk (j)menetapkan sepuluh nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota dalam rapatBahwa berdasarkan hukum administrasi, penerima delegasi yakninTimSeleksi Anggota KPU Kabupaten

Bahwa Tergugat/Pembanding walaupun memiliki kewenangan atributifuntuk memilih anggota KPU Kabupaten, namun terikat kepada keputusan TimSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar yang telah menetapkan sepuluhcalon anggota KPU Kabupaten Blitar sehingga Tergugat/Pembanding tidakberwenang untuk memilih calon lain di luar sepuluh nama yang diputuskanTim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar.Bahwa pasal yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya, yakni pasal 2 huruf g

Bahwa nyatanya pertimbangan majelis hakim mengenai dilanggarnyapasal 33 huruf c Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2013 senyatanyadidasarkan pada pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Tim SeleksiSeleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitar dan karenanya menjadikewenangan...8kewenangan Tim Seleksi Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Blitarbukan Tergugat/Pembanding ;3. Majelis Hakim tingkat Pertama telah keliru menyebut pasal 33 huruf cPeraturan KPU nomor 2 Tahun 2013 tanpa menyebut ayatnya ;B.

17 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun2013 .

Hal inisebagaimana pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 02 tahun 2013 : KPU Provinsimembentuk Timsel untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kotapada setiap Kabupaten/Kota . Kemudian pasal 31ayat(1)b PKPU Nomor (02 tahun 2013: Setelah selesai seluruh rangkaiantahapan...16tahapan seleksi, Timsel melaporkan hasil pelaksanaan seleksi...... b. seleksicalon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU KPU Provinsi . B.

JAIB HAER, S.Sos Sebagai PenggugatMelawanKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI MALUKU UTARA Sebagai Tergugat

KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadirioleh para saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu Provinsi.

Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentangPenyelenggara Pemilu yang berbunyi Dalam hal tidak ada anggota KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani PenetapanHasil Pemilu, dengan sendirinya hasil Pemilu dinyatakan sah dan berlakuIni berarti bahwa kalau sudah selesai direkapitulasi penghitungan suara, makatidak ditandatangan sekalipun hasil rekapitulasi perolehan suara tersebutdianggap sah. ;b.

secara Nasional dalam waktu 30 hari setelah haripemungutan suara dan bukan KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.;10.

KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasisebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapan PartaiPolitik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; danb. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR,DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftarcalon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang penetapandaftar calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 75.

Dapat dinyatakanbahwa keputusan KPU Provinsi yang dapat menjadi pangkal sengketa hanyalahapabila : 1) Partai Politik dinyatakan tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilihanumum oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; 2) Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dicoretdari daftar calon tetap oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;15. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 16, 17 dan 18, dapat Tergugat sampaikana.

MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KOMISIPEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG, tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PANGKAL PINANG VS 1. ISMIRYADI., 2. DRS. H. ABU BAKAR, MM

Bahwa pada Tanggal 18 Maret 2013 Para Penggugat mendaftarkan dirisebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU KotaPangkalpinang, yang diberikan tanda terima tanpa Tanggal oleh Tergugat;6.

di laci lemari KPU Kota Pangkalpinang tanpaalasan yang jelas, hal ini diketahui pada saat Tergugat pada Tanggal 26Februari 2013 melakukan klarifikasi ke partai PIS yang hanya membawaberkas calon Drs.

mengeluarkan rekomendasi Nomor 002/RKD/Panwaslu.Pkp/IV/2013yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP menonaktifkan 2 orang Tergugatselaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang dan anggota Pokja pencalonanWalikota dan Wakil Walikota serta meloloskan partai RepublikaN sebagaipartai pengusung Para Penggugat;Halaman 16 dari 49 halaman.

PadaPk.16.00WIB hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013, satu harimenjelang masuknya masa pendaftaran bakal calon (15 21Maret 2013), KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan SK Nomor20 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 16, TentangPenetapan Partai Politik Dan Pengurus Partai Politik PesertaPemilinan Umum WalikotaWakil Walikota Pangkalpinang Tahun2013.

Komisioner KPU KotaPangkalpinang 4 (empat) orang bersama 4 (empat) orang stafnya danHalaman 28 dari 49 halaman.

Penggugat:
HAMSIR, BE
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KPU, KPU provinsi, KPUkabupaten/kota paling lambat 14Halaman 13 dari 57.

, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota untuk mengambil tindakanberupa:a.

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calonanggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kotayang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannyaKeputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap.Halaman 23 dari 57.

mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibatdikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPUKabupaten/Kota...... 12.

VSKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI PAPUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.;DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDIP).;

PUTUSANNomor : 36/ B/2014/ PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No. 2 Samarinda ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LAURENSIUS SILI BOLI

No. 36/B/ 2014 / PT.TUN.JKT3 Suharto, S.H (Asisten DATUN) ; 4 Raharjo Budi Kisnanto, S.H (Jaksa Pengacara Negara) ;6 Mustofa, S.H (Jaksa Pengacara negara) ; 7 Jofri, S.H., MH (Anggota KPU Prov. Kaltim) ; 8 Drs. H. Syarifuddin Rusli, M.Si (Sekretaris KPU Prov.

Nomor. 33 /kpts/KPU-KAB/PKD/VII/ Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Buton tahun 2011, tanggal 13 Juli 2011;----------------------------------I. DALAM EKSEPSI :- Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -------------------------------II. DALAM POKOK PERKARA :1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;---------------------------------------2.

LA UKU, SH.Dk (Para P) Vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BUTON (T)

LA UKU,SH dan DANI,BSCmendaftar Di KPU Kabupaten Buton pada tanggal 15 juni 2011, kKemudian KPUKabupaten Buton menyampaikan hasil penelitian awal persyaratan pengajuandan syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana termuatdalam Surat NO. 102/KPUKAB/PKD/VV/2011.

Bahwa hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh kpu kabupaten butonlembaran verifikasi Keabsahan Surat Pencalonan NO.114/KPUKAB/PKD/VIImenyatakan bahwa sisa 7 (tujuh ) Partai politik yang bermasalah;7. Bahwa para penggugat mengetahui ketidaklolosannya pada tanggal 13 juli2011, melalui Surat KPU NO. 114/KPUKAB/PKD/VIV2011; perihalpenyampaian penetapan pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Buton tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggalTN ee8.

LA UKU, SH Dan DANI, BSC meminta klarifikasi keoda KPU KabupatenButon tentang perihal tidak lolosnya pasangan calon tersebut untukditetapkan sebagai Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun2011, dan oleh KPU Kabupaten Buton menjelaskana bahwa prosentasesuara yang dimiliki pasangan H.

SOS belumdimasukkan kepada KPU Kabupaten Buton ;Bahwa alasan KPU Kabupaten Buton tersebut sangat mengadaada, sebagaibukti bahwa malalui berita acara permintaan perbaikan syarat calon dansyarat pengajuan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala DaerahKabupaten Buton tahun 2011 oleh partai politik / gabungan partai politik danperorangan pada hari sabtu 2 juli 2011, tim H. LA UKU, SH dan DANI, BSCAn.

SUPERMAN telah memasukan surat penegasan tersebut dan telahditerima oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Buton saudara SUMARNO,SE yang saat itu menjabat sebagai ketua pokja penetapan 5Bahwa oleh surat penegasan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai PenegakDemokrasi Indonesia tersebut telah diterima oleh anggota KPU KabupatenButon masih pada saat interfal waktu pemasukan berkas tanggal 2 juli 2011maka alasan KPU Kabupaten Buton tersebut harus dikesampingkan karenamelangar peraturan perundangundangan yang