Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 30-10-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN LANGSA Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
FAJRI
Tergugat:
1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
58 — 38
  • Penggugat:
    FAJRI
    Tergugat:
    1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
    2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 15/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 15 Desember 2023 — Penggugat:
MELVITA SARI
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
Turut Tergugat:
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
94 — 43
  • Penggugat:
    MELVITA SARI
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA
    Turut Tergugat:
    KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 18-09-2023 — Putus : 30-10-2023 — Upload : 31-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jkt.Pst
Tanggal 30 Oktober 2023 — Fahruddin
Tergugat:
1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
3.DPW. Partai Persatuan Pembangunan
4.DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. OKU
Turut Tergugat:
1.Ketua DPRD Kabupaten OKU
2.Gubernur Sumatera Selatan
75 — 47
  • Fahruddin
    Tergugat:
    1.Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    2.Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan
    3.DPW. Partai Persatuan Pembangunan
    4.DPC. Partai Persatuan Pembangunan Kab. OKU
    Turut Tergugat:
    1.Ketua DPRD Kabupaten OKU
    2.Gubernur Sumatera Selatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-09-2024 — Putus : 08-10-2024 — Upload : 09-10-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 593/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 Oktober 2024 —
Tergugat:
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
75 — 35

  • Tergugat:
    DPP Partai Kebangkitan Bangsa
    Turut Tergugat:
    Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 20/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
KAMALUDIN
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN KABUPATEN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
233 — 52
  • Penggugat:
    KAMALUDIN
    Tergugat:
    DEWAN PIMPINAN KABUPATEN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Partai Politik
Register : 03-06-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 13-11-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 15/G/2014/PTUN-KPG
Tanggal 9 September 2014 — SYAFRUDDIN ABBAS (Penggugt) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
86 — 46
  • atau PAW seorang Anggota DPRDdari Partai Matahari Bangsa ; 6.
    yang belum tuntasdan hal ini bukan merupakan Kewenangan Tergugat untuk menilainya.Sedangkan terhadap Persoalan internal Partai ini telah diatur dalam Pasal 32dan 33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menegaskan halhal sebagai berikut : Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART ; (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada
    ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik ; 11(3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian ; (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ; (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam
    pokoknya menentukan: Partai Politik tidak dapatmemberhentikan, ........... dst.
    Partai Golkar.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-04-2022 — Putus : 18-07-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 235/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Juli 2022 — (Purn) Marwan Hamisi, M.B.A. selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
2.Drs. Muhammad Fahmi, M.M. selaku Sekertaris Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
3.DR. Oesman Sapta selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
4.Kodrat Sah selaku Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
80 — 0
  • (Purn) Marwan Hamisi, M.B.A. selaku Ketua Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
    2.Drs. Muhammad Fahmi, M.M. selaku Sekertaris Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
    3.DR. Oesman Sapta selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
    4.Kodrat Sah selaku Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-03-2022 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
1.Saut martua tamba
2.Harry jono situmorang
3.Renaldi naibaho
4.Romauli panggabean
Tergugat:
Mahkamah partai demokrasi indonesia perjuangan
86 — 40
  • Penggugat:
    1.Saut martua tamba
    2.Harry jono situmorang
    3.Renaldi naibaho
    4.Romauli panggabean
    Tergugat:
    Mahkamah partai demokrasi indonesia perjuangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 07-11-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 672/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 31 Januari 2023 — AHMAD RIZAL AM
Tergugat:
1.PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabarc.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU
2.DADAN YUDASWARA
3.ANTON SUKARTONO SURATTO
Turut Tergugat:
1.ROHMANI
2.HERMAN KHAERON
3.AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
81 — 59
  • AHMAD RIZAL AM
    Tergugat:
    1.PANITIA PENYELENGGARA MUSCAB PARTAI DEMOKRAT SERENTAK TAHAP II Se-Jabarc.q. PANITIA PENGARAH (Steering Committe/SC) c.q. ROCKY AMU
    2.DADAN YUDASWARA
    3.ANTON SUKARTONO SURATTO
    Turut Tergugat:
    1.ROHMANI
    2.HERMAN KHAERON
    3.AGUS HARIMURTI YUDHOYONO
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 02-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 05-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 72/PDT/2014/PT MKS
Tanggal 12 Mei 2014 — ,M.Pd Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
Terbanding/Tergugat : Ketua Umum DPP Partai PBR
Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPW PBR Sulawesi Selatan
Terbanding/Tergugat : Ketua DPW PBR Privinsi Sul-Sel
Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPP PBR Pusat
Terbanding/Tergugat : Ketua DPC PBR Kab. Pinrang
Terbanding/Tergugat : Sekretaris DPC PBR Kab. Pinrang
249 — 88
  • ,M.Pd Diwakili Oleh : ABDULLAH, SH
    Terbanding/Tergugat : Ketua Umum DPP Partai PBR
    Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPW PBR Sulawesi Selatan
    Terbanding/Tergugat : Ketua DPW PBR Privinsi Sul-Sel
    Terbanding/Tergugat : Sekjend. DPP PBR Pusat
    Terbanding/Tergugat : Ketua DPC PBR Kab. Pinrang
    Terbanding/Tergugat : Sekretaris DPC PBR Kab. Pinrang
    Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasiberkedudukan/...Dipindai dengan CamScanner berkedudukan/berkantorTebet Timur Dalam Raya No. 43Tebet Jakarta Selatan; "~Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING semula TERGUGAT I;2. Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai BintangReformasi berkedudukan/berkantor diJalan Tebet Timur Dalam Raya No. 43Tebet Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING II semula TERGUGAT I;3.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi4. Sekretarisewan PimpinanSulawesi Selatan berkedudukan/berkantor di Jalan Toddopuli 1 No. 32Makassar, Kota Makassar SulawesiSelatan; Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING III semula TERGUGATUN; Wilayah Partai Bintang ReformasiProvinsi Sulawesi Selatanberkedudukan/berkantor di JalanToddopuli 1 No. 32 Makassar, KotaMakassar Sulawesi Selatan; Selanjutnya ..Dipindai dengan CamScanner SelanjutnyaTERBANDING IV semula TERGUGAT IV;5.
    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Pinrang berkedudukan/berkantor di Jalan Pattimura KII No.58 Kelurahan Penrang, KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang;Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING V semula TERGUGAT Vv;6.
    Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Pinrang berkedudukan/berkantor di Jalan Pattimura KIl No.58 Kelurahan Penrang, KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang;Selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING VI semula TERGUGATVI: PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Setelah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 April 2014Nomor : 72/PDT/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelisuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; Penetapan Panitera
    tingkat banding;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding ietap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilantingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebutdibebankan ...Dipindai dengan CamScanner dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditdalam amar putusan ini ; Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dalam R.Bg, Undangundang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 16-10-2018 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 689/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2019 — ASTRA YUDA BANGUN
Tergugat:
DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
144 — 50
  • ASTRA YUDA BANGUN
    Tergugat:
    DEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA
    ASTRA YUDA BANGUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AnggotaDPRD Sumatera Utara dari Partai Gerindra, Tempat/Tgl LahirKabanjahe, 21031963, Tempat Tinggal Komp. Citra WisataBlok X No. 9 LK XIV, dalam hal ini diwakili Kuasa HukumnyaRICKY PANJAITAN, SH., DAN JHOHANNES' 4HSITUMORANG, SH.
    Kewarganegaraan Indonesia, ProfesiAdvokat pada kantor RICKY PANJAITAN, S.H & REKAN yangberalamat di Jalan Ngumban Surbakti (Ringroad) No.62,Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018(terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;LawanDEWAN PENGURUS DAERAH PARTAI GERINDRA c.g. H. GUS IRAWANPASARIBU, S.E. Ak, MM, CA, ROBERT L. TOBING, S.E,.
    Ak,M.Si, CA selaku Ketua dan Sekretaris Partai GERINDRASumatera Utara, beralamat di JI. D.l.
    Astra Yuda Bangun(Penggugat) melawan Dewan Pengurus Daerah Partai Gerindra (Tergugat) dalamregister perkara Perdata Nomor 689/Pdt.Sus.Parpol/2018/PN Mdn;Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat mencabut gugatannya,maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yangtersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan KuasaPenggugat;2.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata Khusus
Register : 12-05-2023 — Putus : 06-07-2023 — Upload : 16-08-2023
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 28/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mkd
Tanggal 6 Juli 2023 — Penggugat:
1.Muhammad Ihsan
2.Muhtarom
3.Trikuntoro
4.Muhammad Nur
Tergugat:
4.Lilik Trihandoko
5.Muhamad Sobikin
6.Muhamad Syamsul Arifin
7.Muhtamam
8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
122 — 76
  • Penggugat:
    1.Muhammad Ihsan
    2.Muhtarom
    3.Trikuntoro
    4.Muhammad Nur
    Tergugat:
    4.Lilik Trihandoko
    5.Muhamad Sobikin
    6.Muhamad Syamsul Arifin
    7.Muhtamam
    8.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Khusus
Register : 14-09-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 18-08-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 288/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Mks
Tanggal 26 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
128 — 52
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 707/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Mdn
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
BOYKE SIMARANGKIR
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
251 — 63
  • Penggugat:
    BOYKE SIMARANGKIR
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 147/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Maret 2021 — Penggugat:
1.DR. H. MARZUKI ALIE, S.E.,M.M.
2.H. TRI YULIANTO, SH.
3.Ir. DAMRIZAL, MS
4.DR H. ACHMAD YAHYA, SE.,MM.
5.DR . YUS SUDARSO,Drs, S.H.,M.H.
6.SYOFWATILLAH MOHZAIB
Tergugat:
1.H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A
2.H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., M.T
3.Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H.,
252 — 85
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Khusus Parpol
Register : 17-02-2011 — Putus : 04-04-2011 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 15/Pdt.G/2010/PN-PSB
Tanggal 4 April 2011 — MURSIDI Melawan DPP PPRN, Cs
167 — 42
  • Diberhentikan karena melakukan pelanggaran terhadapAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainyang ditetapkan oleh partai;Dipecat karena melakukan tindakan yang mencemarkan namabaik partai;Kehilangan Warga Negara Indonesia;Pasal 5.Disiplin Partai.
    Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional dilarang menjadi anggotapartai lain;Anggota dan Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional dilarangmengadakan kegiatan usaha dan bisnis atas nama partai, baikresmi maupun tidak resmi tanpa izin Dewan Pimpinan Partai;.
    Anggota Partai PeduliRakyat Nasional dilarang melakukan kegiatan dan tindakantindakan yang sifatnya bertentangan dengan AD/ART partai,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 Anggaran Rumah TanggaBerakhirnya Keanggotaan Keanggotaan Partai Peduli RakyatNasional berakhir apabila 3.
    Diberhentikan karena melakukanpelanggaran terhadap anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan peraturan lain yang ditetapkan partai makaberdasarkan Anggaran Dasar tanggal 9 Maret 2010 Bab XV Pasal37 Tugas Dewan Pimpinan Pusat angka 7 Memberikan sanksiorganisasi kepada kader partai yang melanggar peraturan partaidan kebijakan partai, berupa pemecatan keanggotaanPenggugat berdasarkan Pasal 6 ART Sanksi Partai, Partai dapatmenjatuhkan sanksi terhadap setiap pelanggaran disiplin partaiberupa: angka
    diadakan kapan saja dan dalam kondisiyang dianggap sangat mendesak;Bahwa hasil MUNAS partai yang diadakan di Bandung tersebuttelah didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusiaseperti yang diamanatkan oleh Undangundang Partai Politik;Bahwa pemecatan Penguggat sebagai anggota partai dandibuatkan proses PAWnya dikarenakan Penguggat dianggap telah76melanggar AD/ART partai, yang selanjutnya diterjemahkan karenatidak loyal kepada partai dengan tidak mengikuti acara yangdiadakan partai mulai dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 09-11-2012 — Upload : 21-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 9 Nopember 2012 — PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PKN-PDP), 2. PIMPINAN KOLEKTIF KOTA PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PKK-PDP) KOTA BONTANG
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PIMPINAN KOLEKTIF NASIONAL PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PKN-PDP), 2. PIMPINAN KOLEKTIF KOTA PARTAI DEMOKRASI PEMBARUAN (PKK-PDP) KOTA BONTANG
    Partai sebagaimana telah diatursecara jelas dan dijamin dalam AD/ART Partai DemokrasiPembaruan serta Peraturan Disiplin dan Hukum Acara PetanggaranKode Etik dan Disiplin Partai Demokrasi Pembaruan ;Bahwa dengan demikian maka adalah sangat jelas tindakan daripara Tergugat tersebut adalah merupakan suatu pelanggaran atashak Penggugat sebagai anggota partai dan sekaligus merupakanpenyalah gunaan wewenang dimana telah terjadi banyakpelanggaran peraturan perundangundangan yang dilanggar olehpara Tergugat
    selera daripengurus partai politik, sehingga menggeser orientasi anggotadewan menjadi penyalur kepentingan pengurus partai politik danbukan lagi menjadi wakil rakyat yang sejati.
    membentuk danmenetapkan peraturan dan atau keputusan partai politikberdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan denganperaturan perundangundangan ;UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 32 : Perselisihan partai politikdiselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di datam AD danART.
    Harian Pimpinan Kolektif, Pimpinan Kolektif Partai danseluruh jajaran Partai dikenakan sanksi ;Ketentuan mengenai jenisjenis pelanggaran disiplin Partai dan tata carapemberian sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Disiplin Partai ;2 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa PemecatanPenggugat sebagai Anggota PDP sudah sah berdasarkan ADdan ART serta Peraturan Partai Demokrasi Pembaruan danmempunyai kekuatan hukum mengikat dan sudah berkekuatanhukum tetap, oleh karena itu demi hukum Eksepsi
    Pimpinan KolektifNasional Partai Demokrasi Pembaruan No. 1.399/SKep/ PKNPDP/VIII/2010tanggal 5 Agustus 2010 tentang Pemecatan/ Pemberhentian Saudari Desi EmiliaZola Sebagai Anggota Partai Demokrasi Pembaruan, maka kader Partai DemokrasiPembaruan yakni Sdri.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Khusus
Register : 04-08-2023 — Putus : 27-09-2023 — Upload : 13-10-2023
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bna
Tanggal 27 September 2023 — Penggugat:
TARMIZI
Tergugat:
1.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
3.PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ACEH
4.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
5.IRWANDI YUSUF
6.MISWAR FUADY
162 — 60
  • Penggugat:
    TARMIZI
    Tergugat:
    1.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
    2.KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
    3.PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ACEH
    4.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
    5.IRWANDI YUSUF
    6.MISWAR FUADY
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Khusus
Register : 26-09-2023 — Putus : 23-01-2024 — Upload : 14-03-2024
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 32/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Psp
Tanggal 23 Januari 2024 — Penggugat:
BALEO MUDA SIREGAR
Tergugat:
1.DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
2.DPD PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTARA
3.DPP PARTAI DEMOKRAT JAKARTA
47 — 24
  • Penggugat:
    BALEO MUDA SIREGAR
    Tergugat:
    1.DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
    2.DPD PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTARA
    3.DPP PARTAI DEMOKRAT JAKARTA
Pengadilan PN LAHAT Perdata Khusus
Register : 06-03-2023 — Putus : 06-06-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan PN LAHAT Nomor 5/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lht
Tanggal 6 Juni 2023 — Penggugat:
Imanullah,SH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Sumatera Selatan
3.Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA) Kabupaten Lahat
4.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD kabupaten Lahat
5.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat
6.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten
238 — 0
  • Penggugat:
    Imanullah,SH
    Tergugat:
    1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
    2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Sumatera Selatan
    3.Ketua Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya ( GERINDRA) Kabupaten Lahat
    4.Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD kabupaten Lahat
    5.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat
    6.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten