.: Bahwa dengan mendasari fakta hukum tersebut di atas, mengenaipertimbangan pembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama Nomor : 01K/PM.III17/AD/I/2014,tanggal 21 Pebruari 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan10MenimbangMenimbangsengaja dan terbuka melanggar kesusilaan sebagaimana diaturdalam Pasal 281 Ke1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai

Dengan mendasari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidakmampu lagi menjaga citra dan nama baik Kesatuan melalui sikapdan tindakannya, dimana sikap dan tindakan Terdakwa yangtidak mau bertanggungjawab yang mengakibatkan Saksi1hamil, hal ini merupakan sikap dan moral Terdakwa yang sangattidak terpuji, selain itu Terdakwa juga sudah 2 (dua) kalimelakukan tindak pidana.

.: Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim TingkatBanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertamabaik pidana pokok dan juga pidana tambahan tersebut sudah tepat,adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu perlu11MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatdikuatkan dan bersamaan dengan itu keberatan Terdakwa dalammemori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.: Bahwa

SK/22.b/ III/2019/Sat.Reskrim, tanggal 8 Maret 2019oleh Termohon yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum,sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan NegeriKraksaan untuk melanjutkan kembali proses penyidikan perkara.Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benardan tidak berdasar Hukum karena tindakan Kepolisian yang dilakukanTermohon sudah mendasari peraturan perundangundangan dan sudahsesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum,yang dalam melaksanakan

proses penyelidikan dan penyidikan perkarasudah mendasari UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRl, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan MahkamahAgung No : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, PutusanMahkamah Konstitusi No : 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, dan Termohon sudah melakukan gelarperkara sebelum mengeluarkan surat ketetapan pengentian penyidikandan mengirimkan SP2HP kepada

Akibat kejadian tersebut pelaporbeserta ahli waris lainnya mengalami kerugian karena tidak dapat lagimengerjakan tanah tersebut.Bahwa mendasari Laporan Polisi Nomor : LP/212/XII/2017/JATIM/RES.PROB, tanggal 11 Desember 2017, A.n.

dihentikan proses penyidikannya denganalasan bukan merupakan tindak pidana;Hal tersebut dilakukan oleh Termohon untuk memberikiankepastian Hukum terhadap perkara yang sedang disidiknya karenafakta yang telah diperoleh Termohon selama proses penyidikan denganmemeriksa beberapa saksisaksi, memeriksa pelapor dan beberapaorang yang diduga sebagai terlapor (pelaku menyuruh menempatkanketerangan palsu dalam akta authentik), memperhatikan barang buktidan hasil gelar perkara diperoleh fakta sebagai berikut : mendasari

Sp.Henti Sidik/22.a/III/2019/Satreskrim tanggal 08Maret 2019, dengan alasan bukan merupakan tindak pidana adalahsudah sah dan benar menurut Hukum karena mendasari ketentuanpasal 109 ayat (2) KUHAP.

Saksi bertetangga denganPemohon semenjak Pemohon masih kecil; Bahwa orang tua Pemohon bernama Pak Paring dan Bu Parni; Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dariPARTINAH menjadi FATINAH; Bahwa hal yang mendasari keinginan Pemohon untuk mengganti namanyaadalah dikarenakan nama yang sebenarnya diberikan oleh orang tuaPemohon adalah FATINAH yang memiliki arti pembuka karena merupakananak pertama namun nenek Pemohon menginginkan agar Pemohon diberinama PARTINAH; Bahwa di tempat kerja,

pokoknya menerangkan: Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonanpenggantian nama Pemohon; Bahwa Saksi adalah teman sekolah Pemohon; Bahwa orang tua Pemohon adalah Pak Paring dengan Bu Parni ; Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari PARTINAH menjadi FATINAH ; Bahwa sepengetahuan Saksi, sebenarnya nama yang diberikan oleh orangtua Pemohon adalah FATINAH oleh karenanya Pemohon ingin menggantinama sesuai dengan nama yang diberikan orang tuanya tersebut; Bahwa salah satu hal yang mendasari

TENTANG SURAT KUASA PENGGUGAT:1 Bahwa, surat kuasa Penggugat yang mendasari pengajuan gugatan dalam perkaraini tidak memenuhi syarat formil sebagai surat kuasa khusus sebagaimana yangdiatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu diantaranya pada,SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994;2 Bahwa, berdasarkan SEMA tersebut diatas, maka

perselisihan hak, perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikatpekerja, dengan demikian surat kuasa tersebut haruslah dikategorikan sebagaisurat kuasa umum;5 Bahwa, surat kuasa yang dipergunakan dalam pengajuan gugatan ini tidakmenyebutkan secara khusus kompetensi pengadilan hubungan industrial yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian suratkuasa tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagaimana pada angka 2 huruf bdiatas;Bahwa, dengan demikian Surat Kuasa yang mendasari

GUGATAN PREMATUR1Bahwa, gugatan dalam perkara ini didasarkan pada alasan Perjanjian Bersamatertanggal 19 Juli 2013;Bahwa Perjanjian Bersama tersebut belum dilaksanakan oleh Para Pihak,dikarenakan belum adanya persamaan persepsi tentang masa kerja dariPenggugat;Hal. 7 dari 13 hal.Put.Nomor 22 K/Pdt.SusPHI/20153 Bahwa, dengan demikian atas Perjanjian Bersama tersebut tidak terdapat adanyaingkar janji dari salah satu pihak, oleh karena itu belum ada alasan hukum danbelum meluang adanya alas hak yang mendasari

telahdisertifikatkan oleh Tergugat serta telah diterbitkan sertifikatnya olehTergugat IV tanopa sepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengandemikian perbuatan Para Tergugat dapat dikualisifikasikan sebagaiPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daaq);Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dansah menurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan danatau telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh suratsurat yang lahir yang mendasari

Putusan Nomor 1938 K/Pdt/201410.11.12.13.14.Berdasarkan Hukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatanberlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra;Menghukum Tergugat I, Il, Ill untuk mengosongkan Objek Sengketa darisegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jikaingkar dengan

merupakanperbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkanhukum pulalah sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya;Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama Alfidra (Tergugat );Menghukum Tergugat I, Il, dan IIl untuk mengosongkan objek sengketa darisegala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dansetelah kosong menyerahkan kepada Para

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Sadriya bin Busal dan Sahamo bin Busai, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

lebin besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 MeII UI JI J YeJd palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan10menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

YUSUF EFFENDY telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkandalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon ;11 Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebutMajelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwaselama perkawinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telahdiwarnai perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya Pemohondengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut di atasharus dinyatakan terbutki

rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimanadiatur dalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jopasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo pasal

Bahwa Surat Kaotmil I18 Ambon Nomor : B/584/VII/2011 tanggal 18 Juli2011 kepada Danyonif 732/Banau tentang Surat panggilan sidang agar PemohonPeninjauan Kembali menghadiri di persidangan di Pengadilan Militer I18Ambon pada tanggal 26 Juli 2011 dengan mendasari penetapan jadwal sidangdari Pengadilan Militer HI18 Ambon dalam bulan Juli 2011 sesuai NomorTapsid/110/PM III18/AD/VI/2011 tanggal 10 Juni 2011 yang dilaksanakan padatanggal 26 Juli 2011 terlambat dan surat panggilan tersebut diterima olehDanyonif

Bahwa surat jawaban dari Danyonif 732/Banau Nomor : B/528/VII/2011tanggal 28 Juli 2011 dengan mendasari Surat Kaotmil I18 Ambon Nomor :B/584/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang menyatakan Pemohon PeninjauanKembali sudah berada di Batalyon 732/Banau sejak tanggal 17 Juli 2011 dansurat panggilan dari Kaotmil IIJ18 Ambon diterima oleh Danyonif 732/Banaupada tanggal 28 Juli 2011 dan Surat jawaban dari Danyonif 732/Banau Nomor :B/528/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 diterima di kantor Oditurat Militer I18Ambon

Bahwa pada hari itu juga tanggal 26 Juli 2011 Mayjelis Hakim memutus perkaraPemohon Peninjauan Kembali dengan mendasari surat tuntutan Oditur Militerdan surat jawaban Danyonif 732/Banau Nomor : B/448/ VI/2011 tanggal 26 Juni2011 tentang ketidakhadiran Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengikutisidang di Pengadilan Militer HI18 Ambon pada tanggal 30 Juni 2011 sesuaidengan jadwal sidang dari Pengadilan Militer pada bulan Juni 2011 seharusnyaMajelis Hakim memutus perkara Pemohon Peninjauan Kembali harus

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan dua orang saksi yang diajukan oleh Termohonmasingmasing bernama SAKSI T.1 dan SAKSI T.2 telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pail Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian , namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyaradan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di ataspermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi10ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

A LAU, dibawah sumpah menerangkan :e Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;e Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadapsaksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadinya pemukulantersebut;Bahwa berawal saksi bersama Andi Taon berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua

Lau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi bersama Iwan Lau berangkat dari Sulamumenuju ke cabang Oelamasi untuk menjemput Apner Taneo dariAtambua;Bahwa ketika Apner Taneo menuruni Bis saksi dan Iwan Lauhendak menyeberang untuk mengambil barang barang milik ApnerTaneo akan tetapi dicegah oleh

Saksi ABNER TANEO, dibawah sumpah menerangkan :Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap IwanLau ;Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 sekitarpukul 15.30 Wita, bertempat di Cabang Oelamasi, KecamatanFatuleu, Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari terjadinyapemukulan tersebut;Bahwa berawal saksi berangkat dari Atambua menuju Kupang,sebelumnya saksi telah menelepon Iwan

kepersidangan oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali dengan surat panggilan sebagai berikut :1 Nomor : B/439/XI/2012 tanggal 13 Nopember 20122 Nomor: B/12/1/2013 tanggal 9 Januari 2013Nomor : B/43 /I /2013 tanggal 29 Januari 2013Bahwa berdasarkan surat dari Dan Denhubrem NomorR/01/1/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang menyatakan bahwaTerdakwa atas nama Serda Wahono NRP 319080183621175 BaDenhubrem 161/WS belum kembali kekesatuan sampai dengansekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.Bahwa dengan mendasari

6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpasuatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidakdiketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari

penggal waktu.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsurunsur tindakpidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke2yo ayat (2) KUHPM.Menimbang : Bahwa para saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangandibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yangbersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kalinamun tidak hadir di sidang karena tempat tinggalnya yang jauh dantidak memungkinkan untuk hadir, dengan mendasari

Putusan No 3/Pdt.G/2019/PTA Bndimohonkan banding a quo serta mempelajari pula memori banding dan kontramemori banding, maka majelis hakim tingkat banding selanjutnyamempertimbangkan sebagai berikut:Dalam Konvensi:Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusan a quo yang mendasari diberikannya izin kepadaPemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Pembandingsebagaimana termuat dalam amar/diktum putusan angka 2, menurut Majelis Hakimtingkat banding

majelis hakim pengadilan tingkatpertama telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana telah dikemukakan diatas;Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca putusan pengadilantingkat pertama atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon/Pembanding dalamperkara a quo khususnya mengenai tuntutan nafkah lampau (madhiyah) danmembaca pula memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini, makaMajelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukumMajelis Hakim tingkat pertama yang mendasari

,SH.SIK ; Bahwa yang mendasari saksi mengamankan Terdakwa yang membawadan memiliki senjata tajam an.

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Akan tetapi apabila seorang pria tersebut ingin mempunyai lebih dariseorang isteri haruslah memenuhi syaratsyarat sebagaimana dimaksudkan olehpasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 57 KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan dalildalil yang diajukan olehPemohon yang juga dibenarkan oleh Termohon, pada dasarnya alasanalasan8yang mendasari diajukannya permohonan ini tidaklah sesuai dengan alasandibolehkannya seseorang untuk melakukan poligami sebagaimana dimaksudkanoleh

Tidak jelasnya posita gugatan Penggugat.Posita gugatan Penggugat tidak jelas yaitu tidak jelasnya peristiwa dandasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat karena:a. Bahwa Penggugat tidak menguraikan siapa, kapan, bagaimana dandimana peristiwa dalam posita angka 5 terjadi;b. Bahwa Penggugat tidak menguraikan bagaimana bentuk ganti rugidalam posita angka 5;c.

Dalam posita angka 5, Penggugat tidak menguraikan bentuk perjanjianyang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat;Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 1090 k/Pdt/2016d. Bahwa Penggugat tidak menguraikan sejak kapan Para Tergugat telahmelakukan ingkar janji/cidra janji/wanprestasi sebagaimana dalam dalilgugatan angka 6;Bahwa dengan tidak jelasnya posita gugatan Penggugat, kami mohonkepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat;2.

Nomor 1090 k/Pdt/2016maupun mengenai pembayaran merupakan hak dari Pemohon Kasasiatas tanah yang bersangkutan untuk musyawarah;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan,oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Prabumulih tidak salah menerapkan hukum;Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas mengenai peristiwa dan dasarhukum yang mendasari gugatan Penggugat terkait

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama SAKSI PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, dan seorangsaksi yang diajukan oleh Termohon bernama SAKSI TERMOHON, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dailildalil yang mendasari

peasilArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak secara jelas dan spesifik menyebut tentang kapasitas dari kuasa maupun surat kuasanya untukmengajukan gugatan, yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tidak disebut secara jelas dan spesifikdan atau tidak dicantumkan pihak lawan dan atau pihak yang dijadikan Tergugat dalam Perkara/gugatan.b.

Tidak menyebut kompetensi relative, yang dapat di uraikan sebagai berikut :Bahwa mendasari surat kuasa Penggugat, ternyata tidak menyebut kompetensirelative dalam hal ini Pengadilan Negeri Timika, sebagai lembaga peradilan yangberwenang untuk memeriksa dan dan memutus atas perkara a quo.

Bahwa yang mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamkonvensi), sebagai dasar gugat kepada Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalamkonvensi) adalah karena menurut Tergugat Rekonvensi (Penggugat dalamKonvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum di karenakan PenggugatRekonvensi (Tergugugat dalam Konvensi) telah mengalinkan tanah kepadaTergugat II Konvensi. .

Bahwa mendasari pada surat kuasa Penggugat, tidak secara jelas dan spesifikmenyebut tentang kapasitas dari kuasa maupun surat kuasanya untukmengajukan gugatan, yakni gugatan Perbuatan Melawan Hukum.2. Bahwa dalam surat kuasa Penggugat tidak disebut secara jelas dan spesifikdan atau tidak dicantumkan pihak lawan dan atau pihak yang dijadikan Tergugat dalam Perkara/gugatan.b.

Tidak menyebut kompetensi relative, yang dapat di uraikan sebagai berikut :Bahwa mendasari surat kuasa Penggugat, ternyata tidak menyebut kompetensirelative dalam hal ini Pengadilan Negeri Timika, sebagai lembaga peradilan yangberwenang untuk memeriksa dan dan memutus atas perkara a qUuO.

Irfan Rachmawan, umur 6 tahun, agamaIslam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kali Putih, RT.O5 RW.03 DesaSumber Suko, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;aeseCAdapun alasan/dalildalil yang mendasari permohonan ini adalah sebagaihe4 is 81. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernama M.

asuhanTermohon ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernamaSAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan seorang saksi yang diajukan Termohon bernamaSAKSI 3 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukumIslam memberi petunjuk sebagai berikut :mArtinya " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;mArtinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Ternyata telah bertentangan denganfakta peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi, yaitu:3.1.BeDokumen Akta dibawah tangan tentang pelepasan hak penemu GOA KULLATdikampung Merapun pada tahun 1993/1994 kepada Sdr YUSTIRADA alias ANENdan NUDING dkk (BEDDU, NURDIN, ANTREA, NOTO SALIM penerimalimpahan dan SUIK alias USMAN SIGI) kepada Sdr YUSTIRADA alias ANEN(BUKTI P), adalah mendasari kerjasama antara Sdr YUSTIRADA alias ANENdengan Penggugat (H.ABDULRAHMAN ISMAIL) sehingga faktanya sejak tahun1993 pengelolaan

tahun 2001. dibawah naungan Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau disebabkan Penggugat adalah pengurus Koperasi Tunas MekarKabupaten Berau.Dokumen AKTA NOTARIS FUDRAWANTO, SH tanggal 12 Maret 2002 nomor70/LEG/FGFJ/III/2002 tentang perjanjian pelimpahan hak dan Sdr YUSTIRADAalias ANEN kepada Haji ABDULRAHMAN ISMAIL atas hak 4 (empat) penemusarang burung wallet hitam GOA KULLAT atas nama NUDING dkk (BEDDU,NURDIN, ANTREA, NOTO SAUM penerima limpahan dan SIJIK alias USMANSIGI) tersebut (BUKTI P), adalah mendasari

kuasa pemilik di Desa Merapun Kecamatan Kelay tidak diterbitkanlagi.Dokumen Surat ijin petik Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Berau tertanggal 23November 2002 nomor 522.5/2965.PM.IV/2002 sesuai BUKTI P , dan dokumenSK Bupati Berau tanggal 6 November 2002 nomor 85/SBW/2002 tentangPemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang burung walet GOA KULLATdi Kampung Merapun, Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau kepada Sdr HAJIABDULRAHMAN ISMAIL sebagai pelimpahan hak penemu (jual beli) videBUKTI P6, adalah mendasari

pidana pencurian dengankekerasan memakai senjata tajam sesuai pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jopasal 2 ayat (1) UU Drt no 12/Drt/1951.Dokumen SK Bupati Berau nomor 24/SBW/TAHUN 2003 tanggal 2 Januari 2003tentang Pemberian izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet GOAKULLAT (hitam) kepada Saudara HAJI ABDULRAHMAN ISMAIL sebagaiPelimpahan Hak (Jual beli) di Kampung Merapun Kecamatan Kelay, KabupatenBerau berlaku 12 bulan sesuai BUKTI P, yang dilengkapi ijin petik dan TergugatIV telah mendasari

Melainkanyang terjadi adalah Tergugat I dengan puluhan karyawannya bersama Tergugat XIImembawa belasan petugas Polnes Berau memaksa melakukan panen pemetikan sarangburung wallet GOA KULLAT di Kampung Merapun memakai SK Dmnjen PKAtertanggal 31 Januani 1999 nomor 122/Kpts/D/V/1999 vide BUKTI P , dimilikiTergugat I yang diketahui banyak mengandung kecacatan hukum, yaitu selain DirjenPKA tidak berwenang menerbitkan ijin untuk antar kabupaten, senyatanya juga alas hakyang mendasari SK Dirjen itu berupa