Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44599/PP/M.1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Penghasilan Orang Pribadi: 2010: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapPenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP532/WPUJ.27/2012 tanggal 2Agustus 2012 tentang Pembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP PajakPenghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Nomor : 00143/105/10/334/10 tanggal 18Nopember 2010 Masa Pajak Mei 2010

Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang bolehdikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 (dua belas) ataubanyaknya bulan dalam bagian tahun pajak;: bahwa Tergugat sebelumnya menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25Orang Pribadi atas nama Kenny Wijaya, Nomor: 00143/105/10/334/10 tanggal 18Nopember 2010 Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp 356.144,00, namun STP tersebutPenggugat terima setelah laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010,Penggugat sampaikan

pada tanggal 21 Maret 2011;: bahwa Tergugat menerbitkan STP Pajak Penghasilan (PPh) Nomor00143/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa Pajak Mei 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP14/WPJ.27/KP.08/2012 tanggal 09 Mei 2012, diterbitkan berdasarkan NotaPenghitungan Pajak Penghasilan Nomor :tanggal , dengan perhitungan sebagaiberikut :Angsuran Pajak Rp 228.700,Telah Dibayar Rp Q.Kurang Dibayar Rp228.700,Sanksi Administrasi: Sanksi Denda Pasal 7

KUP Rp 100.000,Sanksi Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP6 X 2% x Rp 228.700 Rp 27.444,Jumlah yang masih harus dibayar Rp 356.144.bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dengan surat nomor tanggal 14Maret 2012, yang diterima KPP Pratama Kuala Tungkal berdasarkan LPAD Nomor :S11/WPJ.27/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012, dengan menyampaikan alasanbahwa fisik kohir STP tersebut terlambat diterima oleh Penggugat sehinggaangsuran

PPh Pasal 25 yang ditagih pada STP tersebut telah dibayar melalui nilaikurang bayar pada SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010;bahwa atas pemohonan Penggugat, telah diterbitkan Surat Keputusan TergugatNomor : KEP532/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang isinya menolakpermohonan Penggugat dan tetap mempertahankan jumlah yang masih harusdibayar sebagaimana tercantum dalam STP aquo;bahwa kewajiban pajak per masa tahun 2010 berdasarkan SPT Tahunan OrangPribadi Penggugat tahun 2009 telah dibayar penuh oleh

PutusanPengadilanPajak Nomor Put.44598/PP/M.1/99/2013 Jenis PajakGugatan Tahun Pajak2010 Pokok Sengketabahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP533/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012 tentangPembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang PribadiNomor : 00142/105/10/334/10 tanggal 18 Nopember 2010 Masa Pajak April 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP13WPJ

.27/KP.08/2012 tanggal 9 Mei 2012; MenurutTergugatKoreksi Angsuran Pajakbahwa Tergugat mempertahankan koreksi Angsuran Pajak senilai Rp 228.700 dalam STP PPhNomor : 00142/105/10/334/10 tanggal 18 November 2010 Masa Pajak AprilApril 2010sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP13WPJ.27/KP.08/2012 tanggal 09 Mei 2012;Koreksi Denda Pasal 7 KUPbahwa Tergugat mempertahankan koreksi Denda Pasal 7 KUP senilai Rp 100.000 dalam STPPPh Nomor : 00142/105/10/334/10 tanggal

SPT Tahunan Orang Pribadi Penggugat tahun 2010 pada lajur Pajak Penghasilandibayar sendiri sebesar Rp 3.481.000,00 atau telah melebihi Rp 2.744.700,00 pada nomor 2diatas, artinya kewajiban pajak berjalan tahun 2010 telah dipenuhi dan terkandungdidalamnya; MenurutMajelis bahwa Tergugat menerbitkan STP Pajak Penghasilan (PPh) Nomor : 00142/105/10/334/10tanggal 18 November 2010 Masa Pajak April 2010 sebagaimana telah dibetulkan denganSurat Keputusan Pembetulan Tergugat Nomor: KEP13/WPJ.27/KP.08/2012

Rp 0,Kurang Dibayar Rp228.700,Sanksi Administrasi: Sanksi Denda Pasal 7 KUP Rp 100.000,Sanksi Bunga Pasal 14 ayat (3) KUP7x 2% x Rp 228.700 Rp32.018.Jumlah yang masih harus dibayar R 18.bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut, Penggugat mengajukan permohonan PembatalanSurat Tagihan Pajak yang tidak benar dengan surat nomor tanggal 14 Maret 2012, yangditerima KPP Pratama Kuala Tungkal berdasarkan LPAD Nomor:S10/WPJ.27/KP.0803/2012 tanggal 3 April 2012, dengan menyampaikan alasan bahwa fisikkohir STP

aquo dengan mengurangkanpokok pajaknya;bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengakui bahwa Penggugat tidak menyampaikanSPM bulanan adalah benar dan patut dikenakan sanksi Pasal 7 KUP sebesar Rp 100.000,00;bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Keputusan Tergugat denganSurat Nomor : KEP533/WPJ.27/2012 tanggal 2 Agustus 2012, yang menolak permohonanPenggugat dan tetap mempertahankan pajak yang harus dibayar sesuai STP aquo, adalah tidaktepat, sehingga harus dibatalkan; bahwa

Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Mira Miranti, STP, M. Si. Binti A. Soetrisno B alias Sutrisno Bratakusumah, adalah sebagai berikut:

2.1. Ade Iskandar, S.E, M. Si Bin H. Mad Ali (Pemohon I), sebagai suami Pewaris;

2.2. Muhammad Al Farisi Iskandar Bin Ade Iskandar, S.E, M. Si (Pemohon II), sebagai anak laki-laki kandung Pewaris ;

2.3. Shadrina Nur Isranti Binti Ade Iskandar, S.E, M.

.), dan PemohonII adalah ibu kandung dari Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.); Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan Nama, STP, M. Si. menikahpada tahun 1997, dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai 2 (dua)orang anak yang bernama Pemohon 2 dan Pemohon 3; Bahwa Saksi tahu, bapak kandung Pewaris (AlmarhumahNama, STP, M. Si.), yang bernama A. Nama B alias Nama, sudahmeninggal dunia terlebin dahulu, yaitu pada bulan November tahun2017; Bahwa Saksi tahu, ibu kandung Pewaris (Almarhumah Nama,STP, M.

Si); Bahwa Saksi tahu, Pemohon adalah suami dari Pewaris(Almarhumah Nama, STP, M. Si.), dan Pemohon II adalah anak lakiHal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.82/Padt.P/2019/PA.Bgrlaki kKandung Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.), dan PemohonII adalah ibu kandung dari Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.); Bahwa Saksi tahu, Pemohon dan Nama, STP, M.

Bahwa Saksi tahu, Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M. Si.)tidak memiliki anak angkat dan setelah meninggalnya Pewaris(Almarhumah Nama, STP, M. Si.) tidak ada orang yang mengakusebagai ahli warisnya. Bahwa Saksi tahu, ahli waris Pewaris (Almarhumah Nama,STP, M. Si.) adalah suami Pewaris (Pemohon 1), anak lakilakikandung Pewaris (Pemohon II), anak perempuan kandung Pewaris(Pemohon 3) dan ibu kandung Pewaris (Pemohon III) ; Bahwa Saksi tahu, Pewaris (Almarhumah Nama, STP, M.

, M.Si.), yang bernama Nama telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris(Almarhumah Nama, STP, M.

Penetapan No.82/Pat.P/2019/PA.Bgr(Almarhumah Nama, STP, M.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) No.00030/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yang masihharus dibayar sebesar Rp157.710.203.3.

KEP1386/WPJ.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang Pengurangan AtauPembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN (Lampiran8).Berdasarkan Keputusan Tergugat No.

Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2440/WPJ.12/KP.09/2013 tanggal15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar atas STP PPN Nomor00030/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2008.

yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor:00030/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Juli 2008..

aquo akan dikenakan sanksi administrasi 2% per bulan sampai dengantanggal dilunasinya STP dimaksud tanpa ada batasan waktu 24 bulansehingga Penggugat menanggung resiko dikenakan bunga yang dapatmelebihi 48% dari jumlah yang terutang menurut STP apabila tidakmelunasi STP tersebut tepat waktu, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27A UU KUP imbalan bunga maksimalyang dapat diberikan adalah sebesar 24 x 2% = 48%. bahwa dengan demikian agar terdapat kesamaan perlakuan antara hakdan kewajiban dari Penggugat

Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama NAYSA NURSYAHRANI PERMATA BR STP yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor: 1205CLT3012201195814, tertulis lahir pada tanggal 10 Februari 2006, seharusnya tertulis tanggal 10 Februari 2005;---------------------------------------------3.

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian nama anak Pemohon yang bernama NAYSA NURSYAHRANI PERMATA BR STP lahir pada tanggal 10 Februari 2005 pada pinggir Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : Nomor: 1205CLT3012201195814 tersebut ; -----4.

keterangan Pemohon dan saksisaksi di persidangan ; TENTANG DUDUK PERKARANYA :wn Menimbang, bahwa Pemohon dangan surat permohonannya tertanggal29 Mei 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat denganRegister Perkara No.60/Pdt.P/2017/PNStb. telah mengajukan permohonan yang padapokoknya sebagai berikut ; Bahwa pada Identitas Peserta Didik anak Pemohon, tertulis lahir pada tanggal 10Februari 2005; Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon bernama NAYSANURSYAHRANI PERMATA BR STP

.1205222006680002, tanggal 13 Juli2017, atas nama ZULKIFLI, selanjutnya diberi tanda P1 ;Foto Copy Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Selesai Kabupaten Langkatatas nama ZULKIFLI dan ERNA JULIANTA LEOLITA, selanjutnya diberitanda P2;Foto Copy Kartu Keluarga No.1205222712110002, tanggal 27 Januari 2016,atas nama ZULKIFLI, selanjutnya diberi tanda P 3;Foto Copy Akta lahir atas nama NAYSA NURSYAHRANI PERMATA BRSTP, selanjutnya diberi tanda P 4;Foto Copy Identitas Peserta Didik, atas nama NAYSA NURSYAHRANIPERMATA BR STP

, selanjutnya diberi tanda P 5;Foto Copy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga NegaraIndonesia atas nama NAYSA NURSYAHRANI PERMATA BR STP,selanjutnya diberi tanda P 6;w Buktibukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberimeterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat buktisurat di persidangan ; w Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapunlagi dan mohon Penetapan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat

Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon bernama NAYSA NURSYAHRANI PERMATA BR STP yangdikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten LangkatNomor: 1205CLT3012201195814, tertulis lahir pada tanggal 10 Februari 2006,seharusnya tertulis tanggal 10 Februari 2005;3.

Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkatuntuk mencatatkan Penyesuaian nama anak Pemohon yang bernama NAYSANURSYAHRANI PERMATA BR STP lahir pada tanggal 10 Februari 2005 padapinggr Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Langkat Nomor : Nomor: 1205CLT3012201195814 tersebut ; 4.

FARIDSYAH AKMAL DZIKRI, laki-laki, lahir tanggal 04 Mei 2002 (umur 10 tahun) tersebut untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun Akta-Akta dalam hal menjaminkan harta berupa : Sebidang tanah Pertanian terletak di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, luas 5917 M2, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.519/Kelurahan Karangjati, Surat Ukur tanggal 15-08-2002, No.18/Karangjati/2002, tercatat atas nama RUSYDI FARUQ, STP

Faruq, STP (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2003karena sakit;Bahwa selain mempunyai anakanak tersebut di atas, selama dalam pernikahanantara Pemohon dengan Rusydi Farug, STP (almarhum) juga mempunyai hartabersama selama dalam pernikahan yaitu Sebidang tanah pertanian terletak diKelurahan Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, luas 5917 M2,sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.519/Kelurahan Karangyjati,Surat Ukur tanggal 15082002, No.18/Karangjati/2002, tercatat

Saksi H.ABD.MUKTI, memberikan keterangan :e Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon ;e Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Rusydi Farug, STP (almarhum)pada tahun 1994 ;e Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Rusydi Faruq, STP (almahum)tersebut telah dilahirkan dua orang anak bernama : NUR LAILLIS SEPTIFANIE,dan MOCHAMMAD FARIDSYAH AKMAL DZIKRI ;e Bahwa kini pemohon hidup bersama dengan kedua orang anaknya NUR LAILLISSEPTIFANIE dan MOCHAMMAD FARIDSYAH AKMAL DZIKRI

;e Bahwa Rusydi Farug, STP (almarhum) telah meninggal dunia pada tahun 2003karena sakit;e Bahwa selain mempunyai anakanak tersebut di atas, selama dalam pernikahanantara Pemohon dengan Rusydi Faruq, STP (almarhum) juga mempunyai hartabersama selama dalam pernikahan yaitu Sebidang tanah pertanian terletak diKelurahan Karangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, luas 5917 M2,sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.519/Kelurahan Karangjati,Surat Ukur tanggal 15082002, No.18/Karangjati

(almarhum) (buktiP5);Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Rusydi Faruq,STP (almarhum)dengan Pemohon (bukti P5) tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama : 1.

MOCHAMMADFARIDSYAH AKMAL DZIKRI, lakilaki, lahir tanggal 04 Mei 2002 ;Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia Rusydi Faruq,STP (almarhum)mempunyai harta bersama berupa Sebidang tanah pertanian terletak di KelurahanKarangjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, luas 5917 M2, sebagaimana tersebutdalam Sertifikat Hak Milik No.519/Kelurahan Karangjati, Surat Ukur tanggal 15082002,No.18/Karangjati/2002, tercatat atas nama RUSYDI FARUQ, STP (Suami Pemohon)(bukti P10) ;Menimbang, bahwa Rusydi Farug

Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 5Januari 2015 , dalam Register Perkara No. 01 /Pdt.P/2015/PN.Krg. yang pada pokoknyamengemukakan sebagai berikut :1 Bahwa pemohon pernah menikah dengan seorang lakilaki bernama : TUKIJOSISWO HADIATMODJO yang dilaksanakan di Sragen pada hari Kamistanggal 9 Maret 1967 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Sragen tanggal13 Maret 19672 Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 ( lima ) oranganak yang masingmasing bernama :e Agus Winarno STP

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;e Bahwa benar anak pemohon yang no. bernama Agus Winarno STP(kakak saksi) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anakbernama : Godelva Permata Anjani yang masih dibawah umur , anaktersebut sejak kecil sampai dengan sekarang ikut Pemohon (neneknya)karena istri alm Agus Winarni STP telah berkeluarga lagi akan tatapitidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;Bahwa benar anak pemohon yang no. 1 bernama Agus Winarno STP (kakak saksi)telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama : Agus WinarnoSTP yang masih dibawah umur , sejak kecil sampai dengan sekarang ikut Pemohon(neneknya) karena istri alm Agus Winarno STP telah berkeluarga lagi akan tatapitidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan pengurusan dan atau

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;Bahwa benar anak pemohon yang no. 1 bernama Agus Winarno STP (kakak saksi)telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama : : GodelvaPermata Anjani yang masih dibawah umur , sejak kecil sampai dengan sekarang ikutPemohon (neneknya) karena istri alm Agus Winarni STP telah berkeluarga lagiakan tatapi tidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan pengurusan

Ester Juli Astuti, 6.Godelva Permata Anjani ;Bahwa benar anak pemohon yang no. bernama Agus Winarno STP (kakak saksi)telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama : : GodelvaPermata Anjani yang masih dibawah umur , sejak kecil sampai dengan sekarang ikutPemohon (neneknya) karena istri alm Agus Winarni STP telah berkeluarga lagiakan tatapi tidak diketahui tempat tinggalnya;Bahwa untuk tambahan modal dan untuk keperluan seharihari, maka ibu saksibermaksud untuk melakukan pengurusan dan

lebih dari jangka waktupengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasiatas STP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002 tersebut;6.

Dengandemikian, pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP Bunga Penagihan SKP Tahun Pajak 2002 Nomor:00006/109/03/ 059/07 tanggal 24 Maret 2005 telah melebihi jangka waktu3 (tiga) bulan sejak tanggal STP Bunga Penagihan diterbitkan sehinggatidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang KUP junctoPasal 1 ayat (2) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000;2 Bahwa dengan demikian terbukti pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi

Tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2002 Nomor: 00006/109/02/ 059/05 tanggal 24 Maret2005, yaitu 3 (tiga) bulan sejak STP diterbitkan karena keadaan diluarHalaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 528/B/PK/PJK/20137.3.kekuasaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

PutusanPengadilanPajak Nomor :Put.12977/PP/M.1I/15/2008 tanggal 15 Januari 2008 yaituputusan banding atas SKPKB PPh Badan Nomor:00041/206/02/058/04untuk Tahun Pajak 2002 (dasar diterbitkannya STP Bunga Penagihan)diterbitkan lebih dari jangka waktu pengajuan permohonanpengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2002 tersebut;b.

Dengan demikian, pengajuan Permohonanpengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP BungaPenagihan SKP TahunPajak 2003 Nomor: 00006/109/02/059/05 tanggal 24 Maret 2005 telahmelebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal STP BungaPenagihan diterbitkan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat(2) UndangUndang KUP juncto Pasal 2 huruf c Keputusan MenteriKeuangan Nomor: 542/KMK.04/2000;.

No. 037/CF/ITPBSS/IV/00, tanggal 12 April 2000 (bukti P2) perihal Peninjauan Kembaliatas Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00,Hal. 1 dari 25 hal. Put.

S358/WPJ.06/KP.0408/2000, tanggal 22 Juni 2000 sehubungan denganditerbitkannya STP Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00, tanggal9 Februari 2000 yang terkait dengan penerbitan STP PPh Pasal 25No. 00052/106/99/054/99, tanggal 12 Maret 1999 dan baru dianggap dilunasioleh PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tok, dengan diterbitkannya BuktiPemindahbukuan No.

Dasar hukum penerbitan STP Bunga Penagihan No. 00181/109/99/054/00, tanggal 9 Februari 2000, yaitu Pasal 19 ayat (1) UndangUndangHal. 6 dari 25 hal. Put.

STP Bunga Penagihan Masa April 1999 sampai dengan Desember1999 No. 00181/109/99/054/00, tanggal 9 Februari 2000;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No.

Pasal 25 masa PajakJanuari 1999 No. 00052/106/99/054/99 tanggal 12 Maret 1999 jatuhtempo tanggal 12 April 1999 (bukti P5); Bahwa Terbanding/Penggugat tidak melunasi STP PPh Pasal 25(bukti P5) tersebut sampai saat jatuh tempo, sehingga pada tanggal09 Februari 2000 diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak BungaPenagihan (STP BP) No. 00181/109/99/054/00 tanggal 09 Februari2000 (bukti P3), dimana Terbanding/Penggugat dikenai sanksiadministrasi berupa bunga terhitung sejak STP PPh Pasal 25 (buktiP5) jatuh

adalah tidak tepat;Bahwa dengan demikian juga, STP ini harus dibatalkan karena STP hanya dapatditerbitkan bila ada pajak yang terhutang;Bahwa dengan tidak adanya pajak terhutang, maka STP ini menjadi gugur dengansendirinya;2 Tanggapan Penggugat atas Pasal 32 UndangUndang Ketentuan UmumPerpajakanBahwa Surat Permohonan Penghapusan STP Bunga Penagihan Nomor:00004/109/02/059/05 yang Penggugat sampaikan ke KPP PMA VI pada tanggal 19Februari 2010 ditandatangani oleh Bapak Radjasa Tri Adisukma yang berstatus

Dengan demikian, pengajuan permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKP TahunPajak 2002 Nomor: 00004/109/02/059/05 tanggal 24 Maret 2005 telahmelebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal STP Bunga Penagihanditerbitkan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang KUP juncto Pasal ayat (2) huruf c Keputusan Menteri KeuanganNomor: 542/KM K.04/2000;Bahwa dengan demikian terbukti pengajuan permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi

lainbahwa jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya STP BungaPenagihan SKP Tahun Pajak 2002 Nomor: 00004/109/02/059/05 tanggal 24Maret 2005 tidak dapat dipenuhi karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.12977/PP/M.1/15/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang menjadi dasarditerbitkannya STP Bunga Penagihan tersebut diucap melebihi jangka waktupengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasitersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) tetap berpendapat13bahwa

/02/059/05 tanggal 24 Maret 2005,yaitu 3 (tiga) bulan sejak STP diterbitkan karena keadaan diluar kekuasaanTermohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat).

Putusan PengadilanPajak Nomor :Put.12977/PP/M.1/15/2008 tanggal 15 Januari 2008 yaituputusan banding atas SKPKB PPh Badan Nomor:00041/206/02/058/04untuk Tahun Pajak 2002 (dasar diterbitkannya STP Bunga Penagihan)diterbitkan lebih dari jangka waktu pengajuan permohonan penguranganatau penghapusan sanksi administrasi atas STP Bunga Penagihan SKPTahun Pajak 2002 tersebut;19b Surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tertanggal 16Februari 2010 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman

Putusan Nomor 346/B/PK/PJK/2015Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya KEP181/WPJ.04/2011tanggal 21 Februari 2011 yang Penggugat terima via pos pada tanggal 25Februari 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan STP Yang Tidak Benaratas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010 Masapajak Januari sampai dengan Desember 2008 yang isinya menyatakanmenolak seluruh permohonan Penggugat atas Permohonan Pengurangan atauPembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/

ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf cUU KUP, sehingga permohonan Penggugat berupapengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar atasSanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUPdimaksud di tolak;Alasan Gugatan yang Penggugat kemukakan adalah sebagaiberikut:Bahwa Penggugat tidak setuju dan mengajukan Gugatan atas KEP181/WPJ.04/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Penguranganatau Pembatalan STP Yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor00037M/107/08/014/10 Tanggal 29 Juni 2010 Masa pajak Januari

STP Yang TidakBenar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni2010 tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Mengabulkan seluruh isi Gugatan Terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP181/WPJ.04/2011 tanggal 21 Februari 2011, dan PermohonanPengurangan atau) Pembatalan STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010 Masa Pajak Januari Desember2008 sehingga membatalkan dan menghapus Surat Tagihan PajakPertambahan Nilai Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010Masa

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah:Gugatan terhadap surat keputusan nomor KEP181/WPJ.04/2011 tanggal21 Februari 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan STP Yang TidakBenar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni 2010Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008.V.

Yang TidakBenar atas STP PPN Nomor 00037M/107/08/014/10 tanggal 29 Juni2010 Masa Pajak Januari s.d.

Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapaSurat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) diantaranyaadalah Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN) Nomor00026/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 dengan jumlah yangmasih harus dibayar sebesar Rp128.386.645;.

Sebagai akibat dari diterimanya seluruh permohonan keberatan padasurat keberatan yang telah Penggugat sampaikan, maka pada tanggal 5Oktober 2011 Tergugat menerbitkan Keputusan Tergugat NomorKEP1382/WPJ.12/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang PenguranganAtau Pembatalan STP Yang Tidak Benar Wajib Pajak Atas STP PPN(Lampiran 8);8.

Jumlah yang masih harus dibayar sesuai STPRp128.386.645,00;2) Atas kedua ketetapan tersebut, yaitu SKPKB dan STP terkait,Saudara mengajukan permohonan Keberatan dan PermohonanPengurangan dan Pembatalan STP Yang Tidak Benar, yangkeduanya telah diterbitkan keputusan sebagai berikut:Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2015a.

Ketentuan ini menekankanpenqecualian pemberian imbalan bunga terhadap produk hukum berupa SKPKBdan bukan untuk STP;Bahwa Surat gugatan ini dibuat terhadap S2436/WPJ.12/KP.09/2013tanggal 15 April 2013 perihal imbalan bunga sehubungan dengan KeputusanPengurangan atau Pembatalan STP yang Tidak Benar atas STP PPN Nomor00026/107/08/651/10 tanggal 12 Februari 2010 Masa Pajak Maret 2008.

Pembatalan STP a quo;bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, mengatur bahwa PutusanHalaman 21 dari 36 halaman.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ferryzal STP Bin H. Ahmad Hasan) kepada Penggugat (Distika Binti Suhaki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Indramayu;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPN Nomor: 00826/107/97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 1997 dengan nilaiRp17.405.988,00 atas nama PT. Tricipta Karya Mobilindo, NPWP: 1.724.796.6426,Alamat Jl. Letnan Joni No.575 Jatibarang, Kab. Indramayu;Bahwa pada tanggal 28 Agustus 1998 diterbikan STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan April 1998 dengan nilaiRp100.000,00 atas nama PT.

Surat Teguran Nomor: 0000421/WP.1.07/KP. 1708/1998 untuk STP PPN Nomor:01004/107/96/426/97, diterbitkan pada tangga! 27 Februari 1998,5. Surat Teguran Nomor: 0000419/WPJ.07/KP. 1708/1998 untuk STP PPN Nomor:00945/107/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,6.

Surat Teguran Nomor: 1631.6 /WP.1.07/KP.1708/1999 untuk STP PPN Nomor:00826/107/97/426/97 dan STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98 diterbitkanpada tanggal 28 Juli 1999;Bahwa setelah diterbitkannya Surat Teguran tersebut di atas kemudian diterbitkanSurat Paksa sebagai berikut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor. 447/B/PK/PJK/2012Surat Paksa Nomor: SP46/WP.1.07/KP. 1708/1998, untuk SKPKB PPN Nomor:00075/207/95/426/97, untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97 danuntuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkan pada tanggal 1 April1998,Surat Paksa Nomor: SP37/WPJ.07/KP. 1708/1998, untuk STP PPN Nomor:01004/107/96/426/97. dan untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97diterbitkan pada tanggal 1 April 1998,Surat Paksa Nomor: SP658/WP.1.07/KP. 1708/99 untuk STP PPN Nomor:00826/107/97/426/97

PPN Nomor:01004/107/96/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997; STP PPN Nomor:00945/107/95/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997; STP PPN Nomor:00826/107/97/426/97, tanggal terbit 24 Desember 1997; STP PPN Nomor:00489/1 07/98/426/98, tanggal terbit 24 Desember 1997;Sudah tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa sesuai dengan Pasal 22UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,Halaman 3 dari

terhadap penerbitan STP tersebut, Penggugat mengajukan PermohonanPengurangan atau pembatalan atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Januaris/d Desember 2006 Nomor: 00063/107/06/062/08 tanggal 26 Juni 2008 tersebutdi atas melalui surat Nomor: AL/JKT/0809/14 tertanggal 5 September 2008;Bahwa Surat Penggugat Nomor: AL/JKT/0809/14 tgl. 5 September 2008 denganperinal: Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas STP PPN Barang danJasa tahun 2006 Nomor:00063/107/062/08, dimaksudkan sebagaimana tertuangdalam

Bahwa dalam UU KUP tersebut tidak diatur mengenaipengurangan atau pembatalan STP;Bahwa mengingat Penggugat mengajukan permohonan pengurangan ataupembatalan atas STP PPN masa pajak Januari s.d. Desember 2006sebagaimana dimaksud dalam butir 1, maka permohonan Penggugat tidakmemenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas.

Apabila permohonan pengurangan atau penghapusanatas STP sanksi administrasi berupa bunga atau denda ditolak oleh DirjenPajak, Penggugat masih dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajakberdasarkan Pasal 23 ayat (2) huruf d VU KUP Th 2000;Bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan STP PPN masa Januari s/dDesember 2006 berdasarkan Pasal 14 ayat (4) KUP Th 2000 yang merupakanSTP atas pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari DPP;Bahwa dengan demikian atas STP PPN masa Januari s/d Desember

Penerbitan STP sampai dengan Pengajuan Gugatan26 Juni0& STP Terbit STP PPN JanDes 2006 Nomor : 00063/107/06/062/0808Sep08 Permohonan WP mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalanWP Pertama atas STP PPN dengan surat nomor : AL/JKT/0809/14 tanggal5 September 200818Sep08 Surat KPP Surat KPP Madya Jakarta Selatan Nomor S00130/WPJ.04/KP. 1103/2008 tanggal 18 September 200805Nop09 Permohonan WP mengajukan penegasan permohonan pengurangan atauWP Kedua penghapusan atas STP PPN dengan surat nomorAL

Selatan Nomor : S00130/WPJ.04/KP.1103/2008 tanggal 18 September2008, perihal Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas STP PPNNomor 00063/107/06/062/08.d) Permohonan pengurangan atau pembatalan atas STP, baru ada pada UUKUP 2007 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008, namun demikian,terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampaidengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukanketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000.e) Karena STP PPN Nomor : 00063/107/06/062/

STP yang berada di blokA42A43 untuk di bawa ke pabrik PT. STP 1;Bahwa kemudian sekitar jam 11.00.

STP .

STP bukan untuk membantu kelompokManuel De Sousa dan Nedy Sugianto dalam hal mengangkut buahsawit mili PT. STP tersebut ;Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014,sekira jam 10.00 wib.

ASTATY AT, STP;

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

ASTATY AT, STP.4.

ASTATY, AT STP yangtepatnya di JI. Saranani Il No. 20 Kel. Korumba Kec.

ASTATY AT, STP.

ASTATY AT, STP. Bahwa kerugian saksi korban secara keseluruhan atas pencurian yangdilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 16.000.000, (EnamBelas juta Rupiah).

Indramayu;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPNNomor: 00945/107/ 95/426/97 untuk Masa Pajak Agustus sampai denganDesember 1995 dengan nilai Rp.17.535.358,00 atas nama PT. Tricipta KaryaMobilindo, NPWP:1.724.796.6426, Alamat JI. Letnan Joni No.575 Jatibarang,Kab. Indramayu;Bahwa pada tanggal 24 Desember 1997 diterbitkan STP PPNNomor: 00826/107/97/426/97 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Juni1997 dengan nilai Rp.17.405.988,00 atas nama PT.

Surat Teguran Nomor: 0000421/WPJ.07/KP.1708/1998 untuk STP PPNNomor: 01004/107/96/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,5. Surat Teguran Nomor: 0000419/WPJ.07/KP.1708/1998 untuk STP PPNNomor: 00945/107/95/426/97, diterbitkan pada tanggal 27 Februari 1998,6.

Surat Teguran Nomor: 1631.6/WPJ.07/KP.1708/1999 untuk STP PPNNomor: 00826/107/97/426/97 dan STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98diterbitkan pada tanggal 28 Juli 1999:Bahwa setelah diterbitkannya Surat Teguran tersebut di atas kemudianditerbitkan Surat Paksa sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 369 B/PK/PJK/20121.Surat Paksa Nomor: SP46/WPJ.07/KP.1708/1998, untuk SKPKB PPNNomor: 00075/207/95/426/97, untuk SKPKB PPN Nomor: 00012/207/96/426/97 dan untuk SKPKB PPN Nomor: 00003/207/97/426/97, diterbitkanpada tanggal 1 April 1998,Surat Paksa nomor: SP37/WPJ.07/KP.1708/1998, untuk STP PPNNomor: 01004/107/96/426/97 dan untuk STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97 diterbitkan pada tanggal 1 April 1998,Surat Paksa nomor: SP658/WPJ.07/KP.1708/99 untuk STP PPNNomor: 00826/107/97/426/97 dan

Putusan Nomor 369 B/PK/PJK/20121997, STP PPN Nomor: 01004/107/96/426/97, tanggal terbit 24 Desember1997, STP PPN Nomor: 00945/107/95/426/97, tanggal terbit 24 Desember1997, STP PPN Nomor: 00826/107/97/426/97, tanggal terbit 24 Desember1997, STP PPN Nomor: 00489/107/98/426/98, tanggal terbit 24 Desember1 9 9 7 ;sudah tidak dapat ditagih lagi karena sudah daluwarsa sesuai denganPasal 22 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang PerubahanKedua Atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang KetentuanUmum

/05 Rp. 3.796.105.030,01633/207/03/321/05 Rp. 547.775.057,Jumlah Rp. 44.608.884,399, Sejak terbitnya STP/SKPKB tersebut telah menimbulkan kerugian besarbagi PENGGUGAT, sebab pembayaran PPN sebesar Rp.44,6 milyar yangPENGGUGAT setorkan tidak kunjung dipindah bukukan (PBK) ke KPPMetro, sehingga STP/SKPKB tersebut tetap merupakan utang pajakPENGGUGAT dan tetap dibebani bunga yang tidak sedikit.

SKPLB PPh Badan dengan jumlah lebih bayar : Rp.48.115.480.507.Jumlah lebih bayar ini oleh KPP BUMN telah dikompensasikandengan hutang pajak ex KPP Metro tersebut diatas sebesarRp.44.608.884.399 dan sebesar Rp.3.506.596.108dikompensasikan dengan STP bunga ex KPP Metro sebesarRp.5.304.079.077, sisa tagihan STP bunga adalah sebesarsebesar Rp.1.797.482.969.

./2015/PT TJK.11.PENGGUGAT ajukan sengaja tidak diproses, untuk dapat menerbitkanSTP bunga penagihan dimana PENGGUGAT sangat dirugikan olehtindakan TERGUGAT yang telah secara sewenangwenang dalambertindak serta alasan yang diberikan kepada PENGGUGAT tidak bisadibenarkan.Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan yang sangat merugikan PENGGUGAT yaitu :11.1 STP bunga Penagihan Nomor: 00001/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.2 STP bunga penagihan nomor : 00002/109/03/

STP bunga penagihan Nomor : 00004/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.4 STP bunga penagihan Nomor: 00005/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.5 STP bunga penagihan Nomor : 00006/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011.11.6 STP bunga penagihan Nomor : 00008/109/03/051/11 tanggal 05Mei 2011Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :a.

Penerbitan STP Bunga Penagihan Nomor : 00008/109/03/051/11tanggal O05 Mei 2011, sekaligus untuk 77 bulan merupakankelalaian, keteledoran, pembiaran yang dilakukan oleh TERGUGATserta tidak mendidik bagi Wajib Pajak sehingga proses penerbitanSTP tersebut adalah cacat yang mengakibatkan STP juga menjadicacat hukum. TERGUGAT sudah melalaikan tugasnya untukmembina dan mengawasi Wajib Pajak.b.

STP