., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum danTerdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.EHalaman 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 281/Pid.B/2019/PN Bin.

ulsArtinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantarakeduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraianMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat lIbnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitabFiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :leo cuasiig) BSI sl (gully pil ol) Login god

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumislam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.LKperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi Ihsan;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkanrumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yangdiharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankanperkawinan seperti itu.

, oleh karena itu harus dicarikemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah figh yangberbunyi sebagai berikut:LW = i:a) le As fo ke LlArtinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu. harus didahulukan(diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar padahukum haram, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara iniperceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidakberhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, dan dihadiri oleh DIAN AKBAR WICAKSANA, S.H., S.Pi. sebagai JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa ;HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,I. FERDI, S.H.VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H.ll. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI21A.M. TASRIH, S.E.

., masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Rhaksy Gandhy Arifran, S.H, M.H., Penuntut Umumdan Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor3/Pdt.G/2021/PN Bin tanggal 18 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itujuga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anmad Makasidik Tasrih,S.E., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri olen Tergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Perincian biaya:1. Pendaftaran .........c.cccccecceeeeees : Rp30.000,002.

TASRIH, SE. sebagaiPanitera Pengganti dan dihadiri oleh ARI PRASETYA PANCA ATMAJA, SH. JaksaPenuntut Umum dan Para Terdakwa. HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,1. VIVLINDRASUSI SIREGAR, SH. A. ZAMRONI, SH.Mhum. 2. HARRIES KONSTITUANTO, SH.MKn.Panitera PenggantiAM. TASRIH, SE.

:Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukumharam, wajib, Sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraianmenjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil maruf tidak berhasil makaperceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh ERIK EB MUDIGDHO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,Halaman 15 dari 14 Putusan Nomor 15/Pid.B/2016/PN Bin16I. AGUSTA GUNAWAN, S.H.ANDI AHKAM JAYADI,S.H.ll. DAMAR KUSUMAWARDANA, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.

Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BITHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, makapertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama yang mengabulkan

Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraiantelah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum = Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 olehHakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAhmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriBatulicin, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditiyanto, S.H., M.Kn., selaku PenuntutUmum dan Terdakwa menghadap sendiri.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Denico Toschani, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.Domas Manalu, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2021/PN Bin.

kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarikkemaslahatan.Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkandoktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:Artinya : Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperolehdiantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwamemutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkaramaka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih

Putusan No.49/Padt.G/2021/PA.DpsMenimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbuktisesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usahaperdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, makadalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, makapermohonan cerai

Dalam keadaanseperti ini Al Quran Surat AlBaqoroh ayat 229 mengisyaratkan :Artinya : Talak ( yang dapat dirujuki ) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yangmaruf atau menceraikan dengan cara yang baik.Oleh karena alternatif pertama imsak bil maruf atau mempertahankan perkawinan dengancara yang maruf sudah tidak mungkin lagi, maka alternatif kedua Tasrih bi iksan ataumenceraikan dengan cara yang baik merupakan jalan keluar yang terbaik.Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal

Dalam halini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak danmelalui Mediasi sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupanberikutnya atau dianggap sebagai TASRIH BI IHSAN ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PengadilanTinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama dengan

Pasal 31 ayat (1) dan (2) sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan dengan pendapat IbnuSina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 yang berbunyiArtinya :Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetapkumpul sebagai suami isteri niscaya akan bertambah buruk dancememperuncing perselisihan, serta kehidupan menjadi suram

bahagia yangdiliputi oleh suasana kasih sayang (mawaddah warachmah) antarakeduanya sebagaimana dimaksudkan oleh AlQuran surat ArRum ayat 21dan juga yang dikehendaki oleh jiwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, nyatanya sudah tidak dapat diwujudkanlagi, sehingga majelis tingkat banding berpendapat bahwa perceraianantara keduanya tersebut adalah merupakan jalan keluar yang dipandanglebih baik dan maslahah untuk menentukan kehidupan berikutnya bagimasingmasing yang diharapkan Tasrih

oleh fakta dan tidak berhasilnya MajelisHakim merukunkan kembali' para pihak yang bersengketa sebagaisuami istri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo1 Tahun 1974 secara yuridis gugatandiceraikan dengan Tergugat harusoleh karena19 huruf (f)116 hurufMenimbang, bahwaterbukti sesuai dengan PasalNomor 9 Tahun 1975 serta Pasalsesual1989 yangIslam, sedang usaha perdamaianUndang Undang Nomor 7 TahunUndang Undang NomorTahun 2009 dantidakPeraturanberhasil,tasrih

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan penceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal inipenceraian dipandang sebagai tasrih

pecah ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telahterbukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuaidengan Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006juncto Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih