Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Khusus Parpol
Register : 19-10-2023 — Putus : 31-01-2024 — Upload : 03-05-2024
Putusan PN TENGGARONG Nomor 91/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Trg
Tanggal 31 Januari 2024 — Penggugat:
HAIDIR
Tergugat:
1.Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa
2.Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur
3.DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara
54 — 35
  • Penggugat:
    HAIDIR
    Tergugat:
    1.Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa
    2.Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur
    3.DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kutai Kartanegara
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 02-04-2019 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 95/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : H. AMIR MAHMUD, SE. MM
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
194 — 23
Pengadilan PN LANGSA Perdata Khusus
Register : 06-11-2023 — Putus : 08-12-2023 — Upload : 20-12-2023
Putusan PN LANGSA Nomor 17/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Lgs
Tanggal 8 Desember 2023 — Penggugat:
CHAIRUNNISAH, SE
Tergugat:
DPP PARTAI NANGGROE ACEH
79 — 41
  • Penggugat:
    CHAIRUNNISAH, SE
    Tergugat:
    DPP PARTAI NANGGROE ACEH
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-11-2022 — Putus : 25-01-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 694/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Januari 2023 — Ahmad Kamil Lubis
2.Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Cq. 2. Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Cq. Zulkifli
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Cq. Parliansyah Harahap
4.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara Cq M.
98 — 74
  • Ahmad Kamil Lubis
    2.Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Cq. 2. Panitia Pengarah (Steering Committee) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Cq. Zulkifli
    3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Cq. Parliansyah Harahap
    4.Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara Cq M.
    Lokot Nasution
    5.Badan Pembinaan, Organisasi, Kaderisasi, Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara (BPOKK DPD PD) Sumatera Utara, Cq H.M. Sajali
    Turut Tergugat:
    1.Badan Pembinaan, Organisasi, Kaderisasi, Dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Cq Herman Khaeron
    2.Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Cq Agus Harimurti Yudhoyono
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Januari 2020 — MAHKAMAH PARTAI
313 — 131
  • MAHKAMAH PARTAI
Pengadilan PN JANTHO Perdata Khusus Parpol
Register : 02-06-2022 — Putus : 20-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PN JANTHO Nomor 12/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Jth
Tanggal 20 Juli 2022 — Penggugat melawan Tergugat
174 — 0
Pengadilan PT MEDAN Perdata Khusus
Register : 05-03-2024 — Putus : 26-03-2024 — Upload : 27-03-2024
Putusan PT MEDAN Nomor 160/PDT.SUS/2024/PT MDN
Tanggal 26 Maret 2024 — ., M.Kn
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
64 — 21
  • ., M.Kn
    Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
    Terbanding/Tergugat II : Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Khusus
Register : 05-06-2023 — Putus : 10-07-2023 — Upload : 17-07-2023
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 24/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Pkl
Tanggal 10 Juli 2023 — Penggugat:
JECKY ZAM ZAMI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW PKB) PROVINSI JAWA TENGAH
3.DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KOTA PEKALONGAN
129 — 123
  • Penggugat:
    JECKY ZAM ZAMI
    Tergugat:
    1.DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB)
    2.DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPW PKB) PROVINSI JAWA TENGAH
    3.DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPC PKB) KOTA PEKALONGAN
Pengadilan PTUN SERANG TUN Partai Politik
Register : 17-10-2013 — Putus : 20-01-2014 — Upload : 20-03-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 20 Januari 2014 — 1. EVI ELVIA ABDULLAH, S.H. 2. MUNHADIYAH, S.E., M E L A W A N GUBERNUR BANTEN
159 — 113
  • Sekitar bulan Juni 2009, Penggugat mendapat surat panggilandari DPP Partai Demokrat disebabkan ada laporanterkaitpengaduan Pelapor (Sakti Nasution, caleg no. Urut 2 yangmemperoleh jumlah suara dibawah Penggugat), bahwa di TPS 17Kampung Kosong Kecamatan Pinang, Tangerang, ada surat suaraatas nama Pelapor yang dimasukkan ke suara Partai, padahalPenggugat tidak mendapatkan 1 suarapun di TPS tersebut, ataslaporan saksi Partai Demokrat juga.
    Saat Penggugat dan Penggugat II diberhentikan oleh Partai, ataspermintaan DPC Partai Demokrat Kota Tangerang, HerryRumawatine adalah juga Ketua DPRD Kota Tangerang, memintaFraksi Partai Demokrat untuk tidak memperbolehkan Penggugat dan Penggugat II ikut kegiatan Fraksi dan Partai Demokrat, tidakboleh ikut Pansus dan alat kelengkapan lain (waktu itu Penggugat di Badan Anggaran dan Penggugat II di Badan Musyawarah),kecuali kegiatan komisi saja; g.
    Menjadi pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tangerang, sesuaiSurat Keputusan DPP No. 55.05/SK.DPP.PD/DPD/VII/2011 tentangSusunan Pengurus DPC Partai Demokrat Kota Tangerang MasaJabatan 2OT2 BOT 1 5 ~ nnn nnn(3). Penggugat mendapat KTA (kartu tanda anggota) Partai Demokratyang baru, No.12 36 220169 71112000027, tertanggal 30 Oktober2012 ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Bapak AnasUrbaningrum dan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono, demikian jugaPenggugat Il mendapat KTA baru; (4).
    4 menyebutkan : Keanggotaan partai berakhir karena1) Meninggal dunia;2) Mengundurkan diri secara tertulis ;3) Menjadi anggota partai politik lain;4) Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah15.
    2)3)Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari partaipolitik apabilaMeninggal dunia; Mengundurkan diri secara tertulis; Menjadi anggota partai politik lain; atau Melanggar AD dan ART; 22" 2020222 2022222 2Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART;Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan
Pengadilan PN BARRU Perdata Khusus
Register : 18-09-2023 — Putus : 16-11-2023 — Upload : 17-11-2023
Putusan PN BARRU Nomor 14/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Bar
Tanggal 16 Nopember 2023 — KAMIL RUDDIN, M.Si
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, c.q. Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus
2.Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, c.q. Taufan Pawe dan Andi Maszuki Wadeng
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Barru c.q. Mudassir Hasri Gani dan Hacing
Turut Tergugat:
Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si
92 — 58
  • KAMIL RUDDIN, M.Si
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, c.q. Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus
    2.Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Provinsi Sulawesi Selatan, c.q. Taufan Pawe dan Andi Maszuki Wadeng
    3.Dewan Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Barru c.q. Mudassir Hasri Gani dan Hacing
    Turut Tergugat:
    Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si
Pengadilan PN CURUP Perdata Khusus
Register : 21-09-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 3/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Crp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
256 — 125
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 14-02-2022 — Putus : 22-07-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/G/2022/PTUN.BNA
Tanggal 22 Juli 2022 — Penggugat:
DPP Partai Nanggroe Aceh
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh
Intervensi:
Irwandi Yusuf, dkk
376 — 108
  • Menyatakan Batal Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh

    Nomor W.1.AH.11.03-877 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan

    Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh bertanggal 06 Desember 2021 ;

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

    Aceh Nomor W.1.AH.11.03-877 perihal Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan

    Kepengurusan Partai Nanggroe Aceh bertanggal 06 Desember 2021 ;

    4.

    Mewajibkan kepada Tergugat untuk Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah

    Tangga dan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh hasil Kongres Luar Biasa Partai Nanggroe

    Aceh Tahun 2019 yang telah diajukan oleh Penggugat ;

    5.

    Penggugat:
    DPP Partai Nanggroe Aceh
    Tergugat:
    Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Aceh
    Intervensi:
    Irwandi Yusuf, dkk
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 07-09-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2023/PTUN.SMD
Tanggal 28 Desember 2023 — Penggugat:
HAIDIR
Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Kutai Kartanegara
Intervensi:
Munabbihuddin, SH., M.H.
192 — 113
Pengadilan PN MASOHI Perdata Khusus
Register : 09-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 11-01-2024
Putusan PN MASOHI Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Msh
Tanggal 28 Desember 2023 — Penggugat:
Muhammad Kenny Gemayel Lestaluhu
Tergugat:
1.Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat
2.Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah
Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah
85 — 38
  • Penggugat:
    Muhammad Kenny Gemayel Lestaluhu
    Tergugat:
    1.Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat
    2.Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tengah
    Turut Tergugat:
    Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Maluku Tengah
Pengadilan PN JOMBANG Perdata Khusus
Register : 21-08-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 18-10-2023
Putusan PN JOMBANG Nomor 64/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Jbg
Tanggal 16 Oktober 2023 — Penggugat:
RETNO MARLIYANI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN JOMBANG
2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
107 — 61
  • Penggugat:
    RETNO MARLIYANI
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO KABUPATEN JOMBANG
    2.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERINDO PROPINSI JAWA TIMUR
    3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERINDO
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 06-11-2023 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 07-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 967/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Mdn
Tanggal 15 Februari 2024 — AULIA RIZKI AGSA
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA)
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD PARTAI GERINDRA SUMUT)
76 — 56
  • AULIA RIZKI AGSA
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPP PARTAI GERINDRA)
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (DPD PARTAI GERINDRA SUMUT)
Pengadilan PN BATURAJA Perdata Khusus
Register : 26-09-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN BATURAJA Nomor 22/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN BTA
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat:
SAHRIL ELMI
Tergugat:
DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
237 — 47
  • Penggugat:
    SAHRIL ELMI
    Tergugat:
    DEWAN PENGGURUS DAERAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 27-06-2022 — Putus : 26-09-2022 — Upload : 13-10-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 48/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto
Tanggal 26 September 2022 — Penggugat:
Sri Masri Sumuri
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
155 — 19
  • Penggugat:
    Sri Masri Sumuri
    Tergugat:
    1.Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
    2.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 24-08-2022 — Putus : 03-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Gto
Tanggal 3 Nopember 2022 — ,
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
2.Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si selaku KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
Turut Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO
128 — 71
  • ,
    Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
    2.Ir. H. ANAS JUSUF, M.Si selaku KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL PROVINSI GORONTALO
    Turut Tergugat:
    1.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL
    2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN POHUWATO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 15-10-2012 — Upload : 18-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 563 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Oktober 2012 — EFFENDY CHOIRIE vs DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
85 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • EFFENDY CHOIRIE vs DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
    dan bahkan menurutpemberitaan media cetak/elektronik, Tergugat malahmengadu kepada partai lain;Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 32 UU No. 2Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15Januari 2011 menyatakan:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan olehinternal partai politik sebagaimana diaturdidalam AD ART;2 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat dilakukanoleh mahkamah partai politik
    atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik;3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lainsebagaimana dimaksud pada ayat 2disampaikan oleh pimpinan partai politikkepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal partai politiksebagaimana dimaksud ayat 2 harusdiselesaikan paling lambat 60 (enam puluh)hari;Hal. 15 dari 38 hal.
    Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik;3 Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(2
    sebagaianggota partai yang dilanjutkan dengan usulan PAW sudah benar atau tidak?
    terlebihdahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;Bahwa, terhadap perkara tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politiksebagaimana tercantum dalam putusan Nomor ...... tanggal .....