PPK Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran Balurebong Atanila
2.Direktur CV. Tryparty Tirta Enginering Cq. Konsultan Pengawas

Pemutusankontrak oleh PPK,Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut:Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) haridan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpapersetujuan Tergugat Il.2.

Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan suratperingatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisikpelaksanaan pekerjaan.

Konsultan pengawas wajib melaporkan hasilpekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporanprogres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan darikonsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideranmenimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)Peningkatan Jalan Tapobaran Balulebong Atanila, Multy Years. Nomor :PU. 620. 02.01/SPBM/MY/VIII/2014 dengan PT.

Nele Baru untukbekerja pada proyek tersebut, kKemudian Saksi menemui PPK DinasPekerjaan Umum Kabupaten Lembata dan saat itu disampaikan olehPPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata bahwa PT.

KeterlambatanPelaksanaaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 ApabilaPenyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harusmemberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentangkontrak kritis; Bahwa, Konsultan pengawas (Tergugat Il) tidak terikat perjanjian denganPenggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkanhasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa,justru seharusnya P.T.

TERGUGAT I. adalah Pengguna Anggaran (PA) yang telahmenyerahkan wewenang kepada PPK, sebagaimana telahdiatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyatakan :PAmemiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: c.menetapkan PPK; dalam hal ini PPK (TERGUGAT Il)ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :800/DBMSDA/I/2016/01 tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri

TERGUGAT I adalah Pengguna Anggaran (PA) yang telahmenyerahkan wewenang kepada PPK, sebagaimana telahdiatur di dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c yang menyatakan:PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: c.menetapkan PPK; dalam hal ini PPK (TERGUGAT Il)ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :800/DBMSDA/I/2016/01 tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya AirKabupaten Indragiri

Jadi tidak adakaitannya antara pemberian kesempatan 50 hari kalenderdengan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan ;Pada Pasal 93 Ayat 1 tertulis PPK DAPAT memutuskan kontrak.Hal ini berarti, pemutusan kontrak merupakan wewenang penuhdari PPK. Tidak ada batasan bahwa apabila setelah diberikankesempatan 50 hari penyedia tidak mampu menyelesaikanpekerjaan kemudian PPK wajib memutuskan kontrak.

Lebih dari50 hari juga bisa saja selama PPK mampumempertanggungjawabkan keputusannya ;Pemberian kesempatan 50 hari itu. bukan berdasarkanpermintaan dari penyedia barang/jasa, melainkan dari hasilpenelitian PPK.

PPK dapat meminta bantuan tim penelitipelaksana kontrak untuk memberikan saran atau rekomendasiyang menjadi dasar tindakan PPK selanjutnya ;Pemberian kesempatan selama 50 hari hanya diberikan apabilaberdasarkan penelitian PPK, PPK yakin penyedia mampumenyelesaian keseluruhan pekerjaan, bukan sebagianpekerjaan.

Kecamatan Abung Selatan, PPKKecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPKKecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK KecamatanKotabumi, dengan berpedoman pada :i.

digudang Kopti Sribasuki untuk melakukan penghitungan ulang terhadap suratsuara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, yakni PPK Kecamatan AbungSemuli, PPK Kecamatan Abung Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta,PPK Kecamatan Abung Tengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPKKecamatan Abung Timur, PPK Kecamatan Kotabumi ;Bahwa Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara aquo telah salah atausetidaktidaknya keliruan dalam mencermati fakta hukum dan untukselanjutnya salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa

No.33 PK/KPUD/2008Selatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah,PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPKKecamatan Kotabumi. TELAH SELESAI DILAKUKAN dan telahditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota Panitia PemilihanKecamatan (atau mnimal 2 telah ditandatangani oleh 2 anggota PPK dansaksi pasangan calon tanpa terdapat catatan keberatan yang menyangkutkesalahan hasil penghitungan suara.

No.33 PK/KPUD/2008dilakukan oleh PPK Kecamatan Abung Semuli, PPK Kecamatan AbungSelatan, PPK Kecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan AbungTengah, PPK Kecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur,PPK Kecamatan Kotabumi, dengan berpedoman pada :i. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 270/370/KPULPG/VIII/2008 Perihal : Surat Suara Sah dan Tidak SahTertanggal 27 Agustus 2008 yang ditujukan kepada Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten/Kota ;ii.

Kecamatan Abung Selatan, PPKKecamatan Abung Surakarta, PPK Kecamatan Abung Tengah, PPKKecamatan Abung Kunang, PPK Kecamatan Abung Timur, PPK KecamatanKotabumi, dengan berpedoman padai.

Tertanggal 4 Mei 2018

PUTRI PRASETYA MANDIRI

Tertanggal 4 Mei 2018 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja ( SPK) nomor09.06/075/PPK/SPK/ V/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD AL IHSANdimana Sdr. SUHARTONO selaku PPK pada RSUD AL IHSANtertanggal 02 Mei 2018 kepada M. ICHSAN PRASETYA selaku Dirut PT.PUTRI PRASETYA MANDIRI 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja ( SPK) nomor09.06/076/PPK/SPK/ V/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD AL IHSANdimana Sdr. SUHARTONO selaku PPK pada RSUD AL IHSANtertanggal 02 Mei 2018 kepada M.

Bdg.Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut, saksi baru ketahui setelahadannya surat dari Pihak Polrestabes BandungBahwa dari ke 3 SPK No. 09.06/075/PPK/SPK/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 ,SPK No. 09.06/076/PPK/SPK/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 dan SPK No.09.06/077/PPK/SPK/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 tersebut saksi jelaskanperbandingannya diantarannya :1. PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) bukan saksi ( Sdr. SUHARTONO) danbukan tanda tangan saksi melainkan PPK sekarang adalah Sdr.

Bandung kepada saksi korban yaitu pada akhir bulan April 2018yang diserahkan di Kantor Notaris ARI PRO BUNTOROBahwa ke 3 (tiga) SPK tersebut yaitu SPK No. 09.06/075/PPK/SPK/V/2018,tanggal 02 Mei 2018 , SPK No. 09.06/076/PPK/SPK/V/2018, tanggal 02 Mei2018 dan SPK No. 09.06/077/PPK/SPK/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 berikutHalaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 1184/Pid.B/2019/PN.

SUHARTONO selaku PPK pada RSUD AL IHSAN tertanggal 02 Mei 2018kepada M. ICHSAN PRASETYA selaku Dirut PT. PUTRI PRASETYA MANDIRI6. 1 (satu) bundel Surat Perintan Kerja ( SPK) ~~ nomor09.06/077/PPK/SPK/V/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD AL IHSAN dimanaSdr. SUHARTONO selaku PPK pada RSUD AL IHSAN tertanggal 02 Mei 2018kepada M. ICHSAN PRASETYA selaku Dirut PT.

SU HARTONOselaku PPK pada RSUD AL IHSAN tertanggal 02 Mei 2018 kepada M.ICHSAN PRASETYA selaku Dirut PT. PUTRI PRASETYA MANDIRI 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 09.06/077/PPK/SPK/V/2018 yang dikeluarkan oleh RSUD AL IHSAN dimana Sdr. SU HARTONOselaku PPK pada RSUD AL IHSAN tertanggal 02 Mei 2018 kepada M.ICHSAN PRASETYA selaku Dirut PT.

(sekretaris/PPK)

pengeluaran) dan Silvano Hangewa (sekretaris/PPK)

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Yona Noveanna Huragana PUMK Kecamatan

PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin dan PUMK Kecamatan Dorkas Tjanu.

05 November 2015. yang ditandatangani oleh PPK Silvano Diaz Hangewa, Bendahara Pengeluaran Gustiar Marudin, dan Aswita Abd.

Putusan No. 2140 K/Pid.Sus/2017>PPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanSN NONPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanSN NN NNPPK KecamatanSUHARDIN, S.Si:v PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK KecamatanRudiasin, A.Md:v PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK KecamatanBISLAN, S.Ag:v PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK KecamatanWawonii Tenggara

KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanSN NNNPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanPPK KecamatanS& AKA ANPPK KecamatanSUHARDIN, S.Si:v PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK KecamatanRudiasin, A.Md:v PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK Kecamatanv PPK KecamatanUnaaha;Anggaberi;PPK Kecamatan Wawonii Tenggara;Lambuya;Uepai;Routa;r.

PPK Kec.

TTS kepada Sekretaris PPK Kec. Kie atas nama LODOVICUS KAUSE, S.SOS kwitansi tanggal 22 Agustus 2013. (dalam kwitansi tertuliskan Rp. 9.300.000,- tetapi yang diterima hanya Rp.6.000.000,- dan sisanya dipotong oleh KPUD Kab. TTS).18) Uang Tunai senilai Rp. 450.000,- sebagai pengembalian Biaya Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Operator Komputer Kecamatan di KPU Kab. TTS selama 2 (dua) hari, dari bendahara PPK Kie kepada Agroni Y.

Seko.19) Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Biaya Adminstrasi Pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. TTS 2013.20) Uang Tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai Pengembalian Uang untuk Biaya Adminstrasi Pembentukan PPK Kecamatan (Fiktif) dalam kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab.

(satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kie.65) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan AmanatunUtara.66) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Nunkolo.67) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Santian.68) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kota Soe.69) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatukopa.70) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Toianas.71) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Noebeba.72) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Tobu.73) 1 (satu

47 dari 156 Putusan Nomor : 03/Pid.SusTPK/2016/PN.KPG127) 1 (satu) Bundel SP PPK Kecamatan Fatukopa.128) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kie.129) 1 (satu) Bundel SP PPK Kecamatan Amanatun Utara.130) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.131) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.132) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.133) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.134) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.135) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.136) 1 (satu) Bundel

SPJ PPK Kecamatan Tobu.137) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Batu Putih.138) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebana.139) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kualin.140) 1 (satu) Bundel SP PPK Kecamatan Fautmolo.141) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kuatnana.142) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Polen.143) 1 (satu) Bundel SP PPK Kecamatan Kolbano.144) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Oenino.145) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kotolin.146) 1 (satu) Bundel SP PPK Kecamatan Fatumnasi.147) 1

(satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kie.66) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan AmanatunUtara67) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Nunkolo.68) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Santian.69) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Kota Soe.70) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Fatukopa.71) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Toianas.72) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Noebeba.73) 1 (satu) Bundel Daftar Hadir PPK Kecamatan Tobu.74) 1 (satu

.128) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.129) 1 (satu) Bundel SP PPK Kecamatan Kie.130) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Amanatun Utara.131) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Nunkolo.132) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Santian.133) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Kota Soe.134) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Fatukopa.135) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Toianas.136) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Noebeba.137) 1 (satu) Bundel SPJ PPK Kecamatan Tobu.138) 1 (satu) Bundel SPJ PPK

Berita acara Musyawarah Desa I (MD Sosialisasi) tanggal 05 Juli 2007 ;Laporan Penggunaan Dana (LPD) Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 Desa SungaiBaung40 % TahapI; % Tahap II ; % Tahap III ;Dokumen Akhir dari Dana PNPM PPK Tahun 2007/2008 Ds.

Sungai Baung ;Dokumen Petunjuk Teknis Operasional (PTO) dari dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) tahun2007 ;Surat Ketetapan Camat Talang Ubi Atas Nama Bupati Muara Enim Tanggal 10November 2007 tentang Bantuan Program Pengembangan Kecamatan ;Rekening Korang BLM BPPK PNPMPPK No. 0000355701011103532 periode14/08/2007 s/d 01/04/2008 ;Surat Pernyataan Kepala Desa/Ketua TPK PNPM PPK Desa Sungai Baung Tanggal 23November 2010 ;Surat Camat Talang Ubi No.414.2

Terdakwa selaku Bendahara TimPengelola kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program PengembanganKecamatan (TPK PNPM PPK) sekaligus sebagai Kaur Pembangunan Desa Sungai Baung3Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim, telah ditunjuk sebagai Penanggung JawabKegiatan Administrasi Pengelolaan Keuangan dari Dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM PPK) Tahun Anggaran2007 Pada tanggal 03 Desember 2007, Tanggal 14 Desember 2007, dan dibulanFebruari 2008

(TPK PNPM PPK) yang sekaligus merangkap sebagai Kepala Desa SungaiBaung tanpa dilakukannya Musyawarah Desa terlebih dahulu, melaksanakan tugas dantanggungjawab sebagai Bendahara TPK PNPM PPK dari tahun 2007 sampai dengan tahun2008.

Yahya danBramardiansyah ;Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Bendahara TPK terdakwa pernah menjabat sebagaiKaur Pembangunan kemudian terhitung mulai tanggal 25 Februari 2008 terdakwasebagai Bendahara dalam Struktur Pengelolaan Dana PNPM PPK untuk Desa SungaiBaung ;Bahwa tugas terdakwa sebagai Bendahara TPK PNPMPPK Desa Sungai Baung Kec.Talang Ubi Menyimpan dan menjaga Uang Kas Kegiatan PNPM PPK, Menyiapkankwitansikwitansi setiap pembayaran dalam kegiatan PNPM PPK, Melaksanakanpembayaran Insentif langsung

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Pada DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Plh. KEPALA BIDANG PERMUKIMAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Namun PPK telah memberikan perpanjangan waktupengerjaan selama 50 (lima puluh) hari kepada Penggugat secara paksa, walaupunPenggugat sendiri sudah menyampaikan secara lisan kepada PPK bilamana waktuyang diberikan tersebut sangat mustahil untuk bisa diselesaikan oleh Penggugat ;Bahwa setelah perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan oleh PPK kepadaPenggugat, faktanya Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikannya 100% ;Bahwa oleh karena Penggugat dianggap oleh PPK tidak dapat menyelesaikanpekerjaan

Namun PPK telahmemberikan.....memberikan perpanjangan waktu pengerjaan selama 50 (lima puluh) hari kepadaPenggugat secara paksa, walaupun Penggugat sendiri sudah menyampaikan secaralisan kepada PPK bilamana waktu yang diberikan tersebut sangat mustahil untukbisa diselesaikan oleh Penggugat ; Bahwa setelah perpanjangan waktu pengerjaan yang diberikan oleh PPK kepadaPenggugat, faktanya Penggugat tetap tidak dapat menyelesaikannya 100% ;Bahwa oleh karena Penggugat dianggap oleh PPK tidak dapat menyelesaikanpekerjaan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dan Plh.

Namun PPK telah memberikan perpanjangan waktupengerjaan selama 50 (lima puluh) hari kepada Penggugat secara paksa,walaupun Penggugat sendiri sudah32menyampaikan secara lisan kepada PPK bilamana waktu yang diberikan tersebutsangat mustahil untuk bisa diselesaikan Penggugat.

), jika PPK berhalangan Peraturan Presiden No. 54Tahun 2010 Jo.

Sedangkan Peran anggota PPK Ulu Talo lainnyayaitu saksi Jumadi Bin Wagiman bertugas mencatat di DA1 Plano dan saksiAmrianto Bin Amanan bertugas mencatat DAA1 (basis TPS) Plano.

Kemudian diklarifiksi di Bawaslu Panwascam dan PPK Ulu Talo ,dan dari hasil klarifaksi PPK atas nama Para Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan merubah hasil pleno di PPK di Kec.Ulu Talo Kab.Seluma; Bahwa Para Terdakwa yang merupakan Ketua dan anggota PPK Divisi Data pada Tahun 2019; Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelembungan suara tersebut dengan cara merubah Hasil perolehan suara ditingkat PPK dan dilakukan setelah selesai Rapat Pleno Kecamatan di Kec.Ulu Talo Kab.Seluma; Bahwa perolehan suara

dari Panwascam Kecamatan Ulu Talo (an.HADI SANTOSO) Padahari sebelumnya Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 16.00 Wibyang menjelaskan bahwa ada dugaan Tindak PidanaPemilu/Pelanggaran pemilu) yang dilakukan PPK Ulu Talo dandilakukannya setelah rapat Pleno PPK Kecamatan Ulu Talo KababupatenSeluma tepat pada saat memperbanyak/photo copy DA 1 Salinan yangakan dibagikan para saksi partai;Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana tersebut adalah Para Terdakwa yang merupakan Ketua dan anggota PPK

1137 suara;Bahwa jumlah perolehan suara yang sebenarnya untuk caleg dr LIALASTARIA yang di input dari C1 Hologram sebanyak 185 Suarasementara yang dibacakan oleh PPK pada saat Pleno tingkat Kabupatendari formulir DA 1 DPR PPK ulu Talo sebanyak 1137 Suara dan terjadipenambahan/perubahan suara sebesar 952 suara setelah dicermati dariDA 1 PPK Ulu Talo dan dibandingkan dengan DA 1 yang diinput dari C1hologram pada saat Pleno tingkat Kabupaten penambahan perolehansuara yang diambil dari beberapa Partai

Daniel Pujosudarmo;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II dan TerdakwaIll merubah hasil rekapitulasi pleno PPK Kecamatan Ulu Talo untuk partaiGERINDRA yaitu untuk memenangkan Calon Legislatif DPR RI AN. dr.Lia Lastaria;Bahwa kronologis kejadian tersebut pada Hari Rabu Tanggal 24 April2019 sekira pukul 22.00 Wib selesai penghitungan perolehan suaratingkat PPK, kemudian Terdakwa III.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

EDDYPURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVT PelaksanaPengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

EDDY PURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan AirBaku SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

EDDYPURNOMO,MT selaku PPK Pengembangan Air Baku SNVTPelaksana Pengelolaan SDA Kalimantan I Prov.

Jaminan Pelaksanaan Kemudian Terdakwa mengatakankapada MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kerenaWEKY THENY sanggup untuk mengurus perpanjangan jaminanpelaksanaan pekerjaan tersebut maka MUSTAF, S.Pi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) disuruh agar menandatangani Addendum tersebut, setelah mendengar perintah Terdakwa lalu MUSTAF S.Pi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani adenddum kontrak tersebut dihadapan Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri.Bahwa sekitar bulan November

Kontrak diputus PPK 82.260.750.00,karena rekanan tidak dapat menyelsaikanpekerjaan 100% namunjaminan pelaksanaantidak dicairkan. 3.

MUSTAF, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kerenaWEKY THENY sanggup untuk mengurus' perpanjangan jaminanpelaksanaan pekerjaan tersebut maka MUSTAF, S.Pi selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) disuruh agar menandatangani Addendum tersebut, setelah mendengar perintah Terdakwa lalu MUSTAF S.Pi selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani adenddum kontrak tersebut dihadapan Terdakwa dan oleh Terdakwa sendiri.Bahwa sekitar bulan November 2011 MUSTAF, S.Pi selaku PejabatPembuat Komitmen

Kontrak diputus PPK 82.260.750,0karena rekanan tidak 0,dapat menyelsaikanpekerjaan 100% namunjaminan pelaksanaantidak dicairkan. 3.

KPTSN PPK Keg.Fasilitas Penguatan danPengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Nomor:007.1/PPK/DKPPS/I2012 Tanggal 4 Januari 2012 ttg penetapan SanksiPencantuman Daftar Hitam PT.LION FIBRE GLASS.33.

2014 dalam gugatan ini cukup disebut Hasil Lelangibaru diterima oleh PPK Biro Umum Setda Prov.

Dengan demikian dari waktu penerbitanSurat Undangan terlihat jelas begitu PPK Biro Umum Setda Prov.DKI Jakarta menerima Hasil Lelang hari itu juga ditindaklanjutikepada Penggrgat dan tentunya Penggugat dapat memahamitindakan itu dilakukan karena PPK Biro Umum Setda Prov.

Surat Pernyataan dimaksud telah diserahkanPenggugat kepada PPK Biro Umum Setda Prov. DKI Jakartasebagaimana terlihat dalam bukti tanda terima yang dibuat olehstaff PPK Biro Umum Setda Prov. DKI Jakarta sendiri bernamaMushor ;4. Penggugat Memperoleh Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ) Dari ULP DKI Jakarta :4.1. Bahwa atas telah terpenuhinya permintaan PPK Biro Umum SetdaProv.

(diulang sekali lagi,bahwa segala tindakan hukum PPK Biro Umum Setda Prov.

yang telah dilakukansebelumnya oleh PPK Biro Umum Setda Prov.

Asli 1 (satu) berkas Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 523 / 03 / PPK / APBN-SP / IV.35 / VI / 2012, tanggal 6 Juni 2012 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Fasilitas Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dengan Penyedia Jasa CV.

Agus Salim,MM selaku PPK menandatangani suratNomor 523/02/PPK/APBNSP/IV.35/V1/2012 yang ditujukan kepada CV IndonesiaKarya Mandiri, perihal penunjukan penyedia jasa untuk pelaksanaan Paket PekerjaanPembangunan Sentra Pengolahan, dan selanjutnya ditandatangani Surat perjanjiankontrak antara terdakwa Ir. Agus Salim,MM selaku PPK dan saksi Sudarno, WakilDirektur CV Indonesia Karya Mandiri (KARI) Nomor 523/03/PPK/APBNSP/IV.35/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012.

Agus Salim,MM selaku PPK menandatangani suratNomor 523/02/PPK/APBNSP/IV.35/V1I/2012 yang ditujukan kepadaCV Indonesia Karya Mandiri, perihal penunjukan penyedia jasa untukpelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sentra Pengolahan, danselanjutnya ditandatangani Surat perjanjian kontrak antara terdakwaIr. Agus Salim,MM selaku PPK dan saksi Sudarno, Wakil DirekturCV Indonesia Karya Mandiri (IKARI) Nomor 523/03/PPK/APBNSP/IV.35/V1/2012, tanggal 6 Juni 2012.

Agus Salim,MM selaku PPK menandatangani surat Nomor523/02/PPK/APBNSP/IV.35/V1/2012 yang ditujukan kepada CVIndonesia Karya Mandiri, perihal penunjukan penyedia jasa untukpelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sentra Pengolahan, danselanjutnya ditandatangani Surat perjanjian kontrak antara terdakwaIr. Agus Salim,MM selaku PPK dan saksi Sudarno, Wakil DirekturCV Indonesia Karya Mandiri (IKARI) Nomor 523/03/PPK/APBNSP/IV .35/VI/2012, tanggal 6 Juni 2012.

Agus Salim,MM selaku PPK menandatangani suratNomor 523/02/PPK/APBNSP/IV.35/V1I/2012 yang ditujukan kepadaCV Indonesia Karya Mandiri, perihal penunjukan penyedia jasa untukpelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Sentra Pengolahan, danselanjutnya ditandatangani Surat perjanjian kontrak antara terdakwaIr. Agus Salim,MM selaku PPK dan saksi, Wakil Direktur CVIndonesia Karya Mandiri (IKARI) Nomor 523/03/PPK/APBNSP/IV.35/V1/2012, tanggal 6 Juni 2012.

pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;

Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;

,M.Pdselaku PPK menerbitkan Surat Nomor 22AB/PPK Bimas Islam/KUALabangka/SBSN/B/8/2018 hal Pemblokiran Sementara Rekening atasnama CV Samawa Talindo Resource yang ditujukan kepada PimpinanCabang PT Bank NTB Cabang Taliwang yang isinya:a.

kelalaianpekerjaan tersebut.Bahwa PPK telah melakukan pencairan 100% atas permintaandan pengajuan kami untuk membantu kami dalam menyelesaikanpekerjaan akibat kekurangan dana dari kami.Akibat dari upaya PPK mencairkan uang tersebut jika kami tidakmenyelesaikan pekerjaan, murni Kami selaku pelaksana pekerjaanyang salah dan kamilah yang patut dituntut hukum pidana maupunperdata bukan PPK, karena PPK selama ini selalu mengontrol danmengevaluasi serta memberikan pendekatan yang ideal buat kami,sehingga

IRWAN NOVANDY PeriodeAgustus s/d Oktober Tahun 2018.92. 1(satu) Bandel Tanggapan Penyataan Aliran Dana ke PPK dan ataudigunakan untuk PPK yang dibuat oleh MUHAMMAD FIRDAUS,SKH, M.Pd,.Semuanya dikembalikan ke Penyidik untuk pengembangan Perkara;8.

(d)(a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barangsebagaimana diterangkan dalam SyaratSyarat Umum Kontrak yangtefampir dalam Kontrak ini (Selanjutnya disebut "PekeraanPengadaan Barang");(b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK(c) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan memilikikewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikatpihak yang diwakili;PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwasehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masingmasing pihak:1) Telah dan senantiasa

Ferny Mulia selaku Penyedia Barang, namun tidakada tanggapan sama sekali;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No.133/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 28 September 2016 Perihal: SuratPeringatan Pertama (Ke1). Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV.Ferny Mulia selaku Penyedia Barang, namun tidak ada tanggapan sama sekali;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No.143/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 7 Oktober 2016 Perihal: Surat PeringatanKedua (Ke2).

Ferny Muliaselaku Penyedia Barang, namun tidak ada tanggapan sama sekali;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No. 158/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 Perihal: PemberitahuanDenda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan PeralatanPendukung Laboratorium Politeknik Negeri Padang;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No.162/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 1 November 2016 Perihal: Undangan Rapat.Surat tersebut ditujukan kepada Wakil Direktur CV Ferny Mulia.Berita Acara Rapat No. 166/

PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 7 November 2016;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No.182/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 28 November 2016 Perihal: UsulanPemutusan Kontrak a.n.

Aur Duri Indah No. 1 1Padang;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No.193/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 14 Desember 2016 Perihal: SuratPemutusan Kontrak;v Surat PPK PEDP Politeknik Negeri Padang No.196/PL9/PPK/PEDP/2016 tanggal 19 Desember 2016 Perihal: PernyataanWanprestasi Penyedia CV.

Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanSumbul ;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;4.

Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;5. Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;Basir Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan PegaganHilir ;.

) Yaitu :1.a fF oO NhPahala Tamba, Bendaharawan Sekretariat PPK kecamtan Sidikalang;Parsaoran Pasaribu, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Sumbul;Luksan Limbong, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Kerajaan;Gambar Padang, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan Salak;Poltak Lumbangaol, Bendaharawan sekretariat PPK KecamatanParbuluan;Muda Siringoringo, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TigaLingga;lrianti Sembiring, Bendaharawan sekretariat PPK Kecamatan TanahPinem;8.

dan bawahan PPK Sidikalang ;Penyaluran tanda terima dana PPK dan bawahan PPK Salak ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SiempatNempu ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Simbul ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK TanahPinem ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Kerajaan ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK Tigalingga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK SilimaPunggaPungga ;Penyaluran tanda terima sana PPK dan bawahan PPK

3 orang untuk tiap Desa .Hal 4 dari 185 PutusanNomor 25/Pid.SusTPK/2017/PT MDNDalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

3 orang untuk tiap Desa .Dalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

orang untuk tiap Desa .Dalam memfasilitasi PPK melaksanakan tugas dan fungsinya, dibentukSekretariat PPK Se Kab.

PPK KECAMATAN BRANDAN BARAT. , PADA TANGGAL 20 NOPEMBER 2014.( P.12 )b. PPK KECAMATAN SIRAPIT, PADA TANGGAL 18 DESEMBER 2014.( P.13 )c. PPK KECAMATAN KUALA, PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2014.( P.14.)d.

RATU KARYA
Tergugat:
1.Slamet Soedarsono selaku PPK Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu
2.Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri

Dalam hal ini TERGUGAT Il adalahPengguna Anggaran (PA) yang telah menyerahkan wewenangkepada PPK, sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1)huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 besertaperubahannya yang menyatakan :PA memiliki tugas dankewenangan sebagai berikut: c. menetapkan PPK; PPK telahditetapbkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Nomor :800/DBMSDA/I/2016/01 tentang Penetapan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Pada Dinas

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.03 tanggal 24 Agustus 2016 yang telahdisepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan PPK,pelaksanaan pekerjaan dimulai pada tanggal 25 Agustus 2016 danselesai tanggal 24 Desember 2016. Dalam hal ini Kontrak yangditandatangani antara PENGGUGAT dengan PPK adalah Kontrak TahunTunggal.

PPK sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (1)huruf c yang menyatakan :PA memiliki tugas dan kewenangansebagai berikut: c. menetapkan PPK; sedangkan untukmenandatangani dan melaksanakan kontrak adalah tugas PPKsebagaimana yang diatur di dalam Pasal 11 huruf c, huruf d dan huruf ePeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya yangmenyatakan sebagai berikut: PPK memiliki tugas dan kewenangansebagai berikut: menandatangani Kontrak, melaksanakan Kontrakdengan Penyedia Barang/Jasa

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 620/SP/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/01.03 tanggal 24 Agustus 2016 beserta adendumadendumnya yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGATdan PPK, dalam hal ini Kontrak yang ditandatangani antara PENGGUGATdengan PPK adalah Kontrak Tahun Tunggal.

Gugatan Error In Persona; Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah salah alamatdikarenakan Tergugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber DayaAir Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 800/DBMSDA/I/2016/01 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Dinas Bina Marga danSumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2016 untukPembangunan Jalan Dana Alokasi Khusus (DAK), bukan sebagai PejabatPembuat Komitmen (PPK) Pembangunan