CibinongDiCibinongAssalamu'alaikum wr. wb.Yang bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT , Lahir di Jakarta 29 Mei 1985, agama islam, pendidikan SMA,pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di KecamatanCibinong Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , Lahir di Bogor 05 Juli 1981, agama islam , pendidikan STM,pekerjaan Buruh , tempat kediaman di Kecamatan CibinongKabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Hal mana putusanputusan a quotelah mengakui bahwasanya baik terhadap posita gugatan maupunpetitum terdapat fakta hukum Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill(sekarang Termohon Kasasi , Il, dan Ill) terobukti melakukan perbuatanmelawan hukum perusahaan rumah milik orang lain yang secara hukumpengertian orang lain dimaksud adalah Pemohon Kasasi (dahuluPenggugat), sehingga seharusnya Judex Facti mendasari putusannyakepada penerapan hukum secara formil dalam sistem pembuktian hukumperdata adalah mempertimbangkan

dalam putusan pidana a quo hendaknya diakuikeabsahan dan kebenarannya in casu termasuk nilai kerugian yangdiderita oleh Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi;0 Bahwa Judex Facti dengan tidak sama sekali mempertimbangkankeseluruhan isi/materi dari putusan hakim pidana pada bukti surat P1 danP2 yang menunjukkan bahwa: akibat perusakan rumah oleh Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat IIl sehingga ada kerugian material ditaksirkurang lebin Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka tentunyatidaklah mendasari

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 199 k/Sip/1973tanggal 27 November 1975 yang berbunyi: Suatu putusan hakimpidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dalamperkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum padaputusan pidana maupun terhadap pihak ke III;Sehubungan pandangan hukum di atas, maka jika dihubungkanbukti Surat P1, P2, dan keterangan saksi Penggugat/PemohonKasasi Judex Facti karena jabatannya (ex officio) dapat mengambilkewenangan mengadili yang mendasari pada asas ex a quo et Bonoyakni

Bahwa saat Terdakwa meninggalkan satuan kondisi NegaraRepublik Indonesia dalam masa damai, dan kesatuan yonif 743/Psytidak sedang melaksanakan tugas operasi militer perang (OMP) atautidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas operasi militerselain perang (OMSP).Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas,maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan PutusanPutusan Pengadilan Militer IIk15 Kupang Nomor 15K/PM.II15/AD/VIIV2017 tanggal 24 Agustus 2017 sepanjang tentangterbuktinya

Dan dengan mendasari Pasal26 KUHPM, maka terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertamatersebut berupa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer perludikuatkan.2. Bahwa terhadap pidana pokok yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurutMajelis Hakim Tingkat Banding perlu dikurangi, dengan pertimbangansebagai berikut:a.

Bahwa pokok perselisihan pada poin Ill.1.1.inilahyang mendasari pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat/Termohon oleh Tergugat/Pemohon,karena nyatanyata Termohon tidak berdedikasidengan sengaja tidak berdisiplin/melakukan tindakanindisiplinier agar dipecat dan mengharapkanmendapatkan pesangon dari Yayasan/STMIK PelitaNusantara seperti pengakuannya pada Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara (vide bukti T.2. dan terbuktidi persidangan pada pemeriksaan saksi Ketua SenatSTMIK Pelita Nusantara Saudari Murni

Bahwa dengan demikian sangatlah keliru dansalah kalau Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan mendasari putusankepada Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1)juncto Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003.Bahwa Penggugat/Tergugat mendalilkan Tergugat/Pemohonmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadapPenggugat/Termohon secara sepihak dengan alasan yangtidak masuk akal dan diskriminatif (tertuang dalam PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. pada halaman 3 poin1);1.1.3.1

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah kelirudan salah menerapkan pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 156 ayat (1) junctoPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan untuk mendasari Putusannya;1. Bahwa Tergugat/Pemohon sangat jelas dan tegas menyebut di jawaban,duplik dan kesimpulannya termasuk yang dimuat dalam lembaran PutusanNomor 137/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.Mdn. yaitu;Halaman 11 dari 14 hal. Put.

karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyal kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II), sudahdewasa dan sudah disumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluargadengan Pemohon sehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimanaPasal 172 ayat 1 R.bg, namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkanketerangan para saksi khususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorangterdekat Pemohon dan Termohon, terlebin Pemohon mendasari

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

an al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika teradipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

Bogor, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, Lahir di Depok Tanggal 18 Januari 1972, agama Islam, pendidikanSMU, pekerjaan Wiraswasta,tempat kediaman di KecamatanBojonggede Kabupaten Bogor; selanjutnya disebut sebagaiTergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah:1.

bukanobjek PPh Pasal 23;Atas Biaya Office Maintenance sebesar Rp.21.497.850,00 PemohonBanding menyatakan biaya tersebut adalah pengeluaran untuk alatalatpenunjang dalam kantor seperti jam dinding, handle pintu, stop kontak, doorcloaser yang bukan objek PPh Pasal 23;bahwa atas pelaksanaan Uji Kebenaran Materi tersebut, Terbandingmenyatakan telah melihat dan meneliti bukti dokumen yang ditunjukkan olehPemohon Banding;bahwa Terbanding juga menyatakan telah melakukan penelitian atas buktibukti yang mendasari

Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2017bahwa Majelis berpendapat bahwa buktibukti yang mendasari pencatatandalam Buku Besar beserta Buku Besar itu sendiri adalah merupakan buktiyang dapat dipakai oleh Terbanding dalam melakukan pemeriksaan dankemudian melakukan koreksi jika terjadi perbedaan dengan yang dilaporkanPemohon Banding dalam SPT;bahwa oleh karenanya Majelis menyatakan bahwa keterangan PemohonBanding yang menyatakan bahwa Pemohon Banding telah memotong,menyetor dan melaporkan Pajak Penghasilan

Putusan Nomor 1272/B/PK/PJK/2017dan pembandingan dengan SPT yang dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut Majelis berpendapat bahwaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) belum melakukanpemeriksaan atas bukti yang mendasari pencatatan dalam buku besarterkait dengan objek PPh Pasal 23, karena terbukti bahwa dokumen aquo tidak diminta untuk dipinjam dalam proses pemeriksaan;Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut PemohonPeninjauan

Namunpertimbangan Majelis hanyalah menyalahkan koreksi PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) tanpa melihat penyebabsebenarnya yang mendasari koreksi Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding);Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, atas fakta bahwa sampaisaat diterbitkannya Keputusan Keberatan, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menunjukkandokumen yang menjadi dasar pencatatan Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding), seharusnya atas koreksiPemohon

ketiga yang mempersoalkanEksekusi, dSt......... adalah pertimbangan yang sangat keliru, karena pokokpersoalan Penggugat yang telah di uraikan dalam gugatannya bukan selaku pihak ketiga yang mempersoalkan Eksekusi, melainkan adalah pihak yangmengajukan GUGATAN HAK KEPEMILIKAN terhadap Obyek Perkara.Demikian pula Pertimbangan Majelis hakim selanjutnya yang menyataka a eons gugatan ini tidak dapat di terima dengan alasan Fundamentum petendi tidakmenguraikan tentang dasar hukumnya ( recht grounden) yang mendasari

gambaran tentang kejadian materil yang merupakan dasar dari tuntutan/gugatan.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis yangmenyatakan bahwa.... gugatan penggugat tidak dapat di terima karenafundamentum petendi tidak menguraikan tentang dasar hukumnya (recht gronden)yang mendasari dirinya menggugat putusan yang telah di laksanakan, dan dalam halpenggugat berupaya mengajukan kembali gugatan biasa mengajukan recht grondentersebut jika memang ada...... adalah sangat kelirukarena recht

Gugatan ini tidak dapat diterima dengan alasan Fundamentum Patendi tidakmenguraikan tentang dasar hukumnya (recht grounden) yang mendasari dirinyamenggugat putusan yang telah dilaksanakan yang memang sudah menjadipersyaratan suatu gugatan..., adalah pertimbangan yang keliru, karna dalamsurat gugatan sudah sangat jelas bahwa surat gugatan tersebut adalah prosesgugatan biasa yaitu gugatan Hak Kepemilikan terhadap objek Perkara yangbertujuan memperoleh pertimbangan perlindungan hak yang di berikan olehpengadilan

Bahwa berdasarkan uraian diatas , maka pertimbangan Majelis yang menyatakanbahwa.... gugatan penggugat tidak dapat diterima karna fundamentum petenditidak mengurangi tentang dasar hukunya (recht groden) yang mendasari dirinyamenggugat putusan yang telah dilaksanakan, dan dalam hal penggugat berupayamengajukan kembali gugatan biasa mengajukan biasa mengajukan rechtgeonden tersebut jika memang ada.... adalah sangat keliru karena recht grondenyang dimaksud oleh Majelis Hakim, bukanlah merupakan perebutan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON I dan SAKSI PEMOHON II, dan dua orang saksi yangdiajukan oleh Termohon masingmasing bernama SAKSI TERMOHON I dan SAKSITERMOHON II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;9 MbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam PutusanNomor 02/G/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 17 Juni 2010, memberikanpertimbangan hukum (dalam halaman 29) yang mendasari amar putusannyaantara lain sebagai berikut :a. Bahwa Bupati Purbalinga dalam menjatuhkan hukuman disiplin beratterhadap Penggugat dengan memberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil mendasarkan PutusanPengadilan Negeri Purbalingga ;b.

Bahwa Tergugat dalam memperberat hukuman disiplin dariPemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat tidakmemberikan alasan, pertimbangan yang mendasari memperberathukuman Penggugat ;c.

hukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta khususnyapada halaman 28 sampai dengan 29 dalam putusannya Nomor02/G/2010/PTTUN.JKT. tanggal 17 Juni 2010 yang menyatakan bahwaBupati Purbalingga dalam menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadapPenggugat yaitu memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, adalahkeliru dan tidak cermat, sebab sebagaimana dalam faktor menimbang SuratKeputusan Bupati tersebut bahwa yang mendasari

dengan sungguhsungguh mendamaikanpara pihak yang berperkara baik oleh Majelis Hakim maupun Mediator, sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangPutusan No. 127/Pdt.G/2010/PA.Prob. 910Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;no Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan seorang saksi Termohon yang bernama SAKSI III10telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

abs Gls prt. x1 LealArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;5 MII aU I JI J Vel paslbArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

tidak keberatan dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu bukti lagi, selanjutnyamenyampaikan kesimpulan akhir tetap pada dalil permohonanya dan mohon dijatuhkanpenetapan; Menimbang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk halhalsebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telahterurai diatas; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yangberbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkankepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, Pengadilan Agama secaraabsolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untukkepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkaravoluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Rafa Natha Wiyatama ;Bahwa benar nama anak tersebut diganti karena selama anak tersebut mempergunakan namaitu, anak tersebut sering sakitsakitan, kemudian diajak berobat kepada Paranormal, laluoleh Paranormal tersebut diberikan petunjuk agar nama anak tersebut diganti dari I GedeRafa Wilyana Mahottama diganti/ dirubah menjadi : I Gede Rafa Natha Wiyatama ;Bahwa benar tujuan Para pemohon merubah nama anak tersebut agar kesehatan anaktersebut baik sebagaimana harapan Para Pemohon;Bahwa benar yang mendasari

Tidak menerapkan hukum pembuktian yaitu dengan keliru mengambilkesimpulan tentang unsur kesengajaan.Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam mempertimbangkan unsurdengan sengaja hanya mendasari pada satu warna dari kesengajaan ituyakni sengaja sebagai maksud, tidak mendasari pada teori kesengajaanyang mempunyai 3 (tiga) warna.Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) warna kesengajan yaitu :1. Sengaja sebagai maksud (Opzet als oogmerk).2.

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/tidak terang atau isinya gelap(onduidelijk) serta posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskandasar hukum (rechts ground) dan dasar fakta (retelik ground) kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan dalam hal ini dalil gugatan sepertiitu tidak memenuhi syarat formil;2.

hukum: Bahwa gugatan khususnya yang ditujukan kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung in casu Tergugat Il,yang menuntut Tergugat Il untuk melakukan penangguhanpelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek sengketa aquo, karena telah terjadi pelanggaran hukum/perbuatan melawanhukum, tidak jelas dasar hukum gugatan; Bahwa tidak jelasnya dasar hukum gugatan, posita atau fundamentumpetendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari

Penggugat pada halaman 2 angka 9 yangmendalilkan bahwa Turut Tergugat telah terlalu tergesagesa menerbitkansertipikat hak tanggungan, sedangkan Penggugat tidak pernah merasamenandatangani dan memberi persetujuan kepada Tergugat , tidaklahberdasar hukum dan beralasan hukum, oleh karenanya haruslahdikesampingkan, dan tindakan administrasi Turut Tergugat telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku.Berdasarkan halhal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertaidasardasar hukum yang mendasari

Pemohon I sah secara Hukum Islam akantetapi tidak tercatat di KUA setempat;Menimbang, bahwa oleh karena penikahan Pemohon dan Pemohon IIyang dilaksanakan pada tanggal ... di ... sah Secara Hukum Islam, maka sesualketentuan dengan normanorma dan ketentuanketentuan yang telahdipertimbangkan di atas, anak yang bernama / .. anak yang masingmasingbernama ... ... adalah anak sah Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

tidak sah secara Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagiamana telahdipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak ataupenetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak,yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknyaperkawinan tersebut (lbnu Qudamah, A/Mughni, VIII:96 atau Wahbah Zuhaili,AlFighu alIslam wa Adillatuh, V:690);Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

hubungan perdata dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalahhubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidupanak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b)memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiatwajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut HukumIslam;Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindunganatas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari

Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan cerai saya ini adalah sebagaiberikut :1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telan melangsungkanpernikahan di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, padatanggal 5 April 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:88/07/V/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 4Mei 2010.2.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat denganterbuktinya unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer yaitu secarabersamasama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagaimilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain,dengan mendasari keterangan yang disampaikan oleh Saksi1 dalampersidangan yang tidak menuntut secara hukum dan tidak pernah merasadirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1 telah memaafkanperbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dan tidak membantahatas

selaku pemiliknya.Mendasari fakta tersebut di atas, sudah jelas sekali bahwa telahterjadi peralihan penguasaan mobil Suzuki APV Nopol R 9162 JB yangsebelumnya telah disewa oleh Terdakwa dari Saksi1 kepada Saksi2, haltersebut merupakan perbuatan melanggar hukum karena perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin 7 sepengetahuan Saksi1selaku pemilik sahnya.Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari

Sedangkan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakantidak sependapat dengan terbuktinya unsur kedua dakwaan Oditur Militerdengan mendasari pernyataan Saksi1 yang tidak menuntut secara hukumdan tidak pernah merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa serta Saksi1telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui dantidak membantah atas keterangan Saksi1 tersebut adalah pendapat yangtidak berdasar karena meskipun Saksi1 tidak menuntut tidak akanmenghapuskan sifat melawan hukum yang dilakukan

yang didakwakan oleh OditurMiliter dalam Dakwaan tunggal mengandung unsurunsur sebagaiberikut :Unsur kesatu : Barang siapa .Unsur kedua : Secara bersamasama dengan sengaja dan melawanhukum, mengakui sebagai milik sendiri barang suatuyang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaanorang lain .Unsur ketiga : 'Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan .Bahwa mengenai unsurumsur dakwaan tersebut Majelismengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Barang siapa.Bahwa dengan mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI PEMOHON, saudara sepupu Pemohon dan SAKSI PEMOHON, saudarasepupu Pemohon dan dua orang saksi yang diajukan Termohon masingmasing bernamaSAKSI TERMOHON, ayah angkat Termohon dan SAKSI TERMOHON, ibu angkatTermohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;a Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pariArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1990 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 199610terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan