., Kepala SubBagian Penelahaan dan Bantuan Hukum,Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;8. Indra Maulana, S.H., LLM, Kepala Sub BagianPenyusunan Rancangan Peraturan,Sekretariat Direktorat JenderalPenyelenggaraan Pos dan Informatika;9. Malkan, S.H., Kepala Sub BagianPertimbangan Hukum, Biro Hukum;10. Heri Sunarto, S.H., Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum, Biro Hukum:;11.Muhammad lImaduddin, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum;12.

Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum Letigasi BiroHukum Setda Provinsi KalimantanBarat; . NASORI, S.H.,M.H. Jabatan KepalaSub BagianPerlindungan HAM Biro Hukum SetdaProvinsi KalimantanBarat; . A. MANAF, S.H.,M.H. Jabatan Staf BiroHukum Setda Provinsi KalimantanBarat, Berdasarkan Surat TugasKhusus Nomor 180 / 1358 / HKCtanggal 11 Mei 2011, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ;Usaha Negara Jakarta tersebut telah1.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan HAM, Sekretariat DaerahKabupaten Kaur ; dan) 222220222023.

Nama MOCHAMAD TAUFIK, S.H :Kewarganegaraan Indari@Sia:~Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga ;Alamat Jalan Onje nomor 1 B Purbalingga ;3. Nama JUPRI SANTOSO, S.H ;Kewarganegaraan Indonesia;Jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Purbalingga ;Alamat Jalan Onje nomor 1 B Purbalingga ;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelahSAGAS nin1.

Putusan No.185/G/2010/PTUN.JKT.mengambil sumpah jabatan dan melantik Penggugatdari jabatan semula yaitu) Kepala Subbagian Umummenjadi Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan SupervisiLPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung denganpangkat Penata Tingkat I, golongan Ill/dberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 11376/F/Kep/KP/2010,tanggal 19 Juli 2010 yang ditandatangani olehTergugat atas nama Tergugat Il ; .

di Subbagian Umum atau Seksi masing masingkepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan atassepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yangpada rentang waktu itu dijabat oleh Penggugatberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia Nomor : 749/A.A3/KU/2009,tanggal 20 Februari 2009, dan untukPenerbit/Penanda Tangan SPM dijabat oleh EnangAhmadi, S.Pd, M.Pd Kepala Seksi Pemetaan Mutu danSupervisi (PMS).

Selain sebagai KPA, Penggugatjuga memfokuskan diri dalam pelaksanaan kegiatanyang menjadi tanggung jawab Penggugat sebagaiKepala Subbagian Umum.

Sebagai Kepala Subbagian Umum/ Pejabat Penanda Tangan SPM,Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untukmenaati segala peraturan perundang undangan ' danperaturan kedinasan yang berlaku terutama dalampengelolaan anggaran keuangan.

MPd,tertanggal 13 Januari 2009 dantertanggal 13 Januari 2010, (foto copydari foto copy) ;Surat Pernyataan dari saudara KokoHarmoko, S.E., Staf Subbagian Umum(selaku Bendahara Pengeluaran TahunAnggaran 2009), tertanggal 18 Januari2010, (foto copy sesual denganaslinya) ; Bukti Surat Setoran Bukan Pajak(SSBP) Nomor : 001/F24/V1/2010, tanggal01 Juni 2010, (foto copy dari foto copy)Surat dari Wks.

., Kepala SubBagian Umum;4. GUNAWAN HARTANTO, SH., Kepala SeksiPiutang Negara ;5. INDRIANI ROSITOWATI, SH.MH., Pelaksana ;6. EKO YULI HARIMAWAN, SH., Pelaksana ;7.JOKO HADI SUGONDO, SH., Pelaksana ;8. ARFIAH NURUL FAJARINI, SH., Pelaksana ;Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan No.457/Pdt/2013/PT.Smg9, SANTOSO , Pelaksana10. AGUS DWI MARTONO, SE.MM.,Pelaksana ; 11. TRIYANTO, SH.MM., Pelaksana ;12.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIA pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIB pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan ;PANGIHUTAN SIAGIAN, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IlIC pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; KINGSOSPOL SIREGAR, S.H., Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIID pada BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan ; SUHARNO, S.E., M.Si, Kepala Subbag Tata Laksana pada Direktorat JenderalPerbendaharaan ; IWAN SUTIAJI,

,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.3. Nama : Hendra Adi Riyanto,S.H.,M.H.Jabatan : Kepala Subbagian PeraturanHalaman 1 dari 43 Halaman Perkara Nomor 1/G/KI/2019Perundangundangan BagianHukum Sekretariat DaerahKabupaten Sleman.4. Nama : Aris Juni Kurniawan, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.5.

Nama : Andre Veriangga, S.H.Jabatan : Staf Subbagian BantuanHukum Bagian HukumSekretariat DaerahKabupaten Sleman.6. Nama : Drs. SiswantaJabatan : Kepala Seksi Pemerintahan,Desa WedomartaniKesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Nomor 15 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Pemerintah Kabupaten Sleman,beralamat kantor di Jalan Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman.

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Dadang Gandhi, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan

Putusan Nomor 440 K/TUN/20133. lriyanto Nainggolan, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.4.

., pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum Ill, Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.5. Mulyanto, S.H., pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan Hukum ,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat diJalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.6.

. ; Kepala Subbagian Bantuan HukumMineral, Batubara Dan Geologi, SekretarisJenderal Kementerian Energi Dan SumberMineral ; Jl. Medan Merdeka Selatan No. 18, JakartaSatya Hadi Pamungkas, S.T,.M.T. ; : Kepala Seksi Perencanaan Wilayah PertambanganDirektorat Jenderal Mineral Dan Batubara,Kementerian Energi Dan Sumber DayaMineral ; Jl. Prof. Dr.

., jabatan Kepala SubBagian Sengketa dan Bantuan Hukumpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; Halaman 3 dari 19 Halaman, Putusan Nomor :44/B/2021/PTTUNSBY.3. YOSEPH FLORIANUS NAPAL, MM.,jabatan Kepala Sub Bagian Pengamanandan Penyelesaian Sengketa Aset padaBadan Pendapatan dan Aset DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 4. YOULA Y. WANGANIA, SH., jabatan Stafpada Biro Hukum Sekretariat DaerahProvinsi Nusa Tenggara Timur ; 5. FIDEON G.

kurang, danPemohon telah di tegur untuk memenuhi kekurangan biaya perkara;Menimbang, bahwa berdasarkan surat terguran oleh Panitera PengadilanAgama Bekasi untuk menambah biaya panjar perkara karena biaya perkara telahhabis dengan surat Nomor : W.10A.19/1003/HK.O5/III/2018 tanggal O06 Maret2018; Selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah membuat suratketerangannya dengan suratnya Nomor 3527/Pdt.G/2017/PA.Bks tanggal 30 April2018, Oleh karenanya sesuai Pedoman Beracara pada Pengadilan Agama subbagian

., Jabatan : Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Manggarai Timur ; 4. FRANSISKUS C.

., jabatan Kepala SubBagian Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan DesaSekretariat Daerah Kabupaten Kudus;Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus,Jalan Simpang Tujuh No.1 Kudus;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/35/IX/29.07.6/2012,tanggal 28 September 201 2;Selanjutnya disebut sebagai ; eee oeeeeeeeeeeeeeeeees TERGUGAT / TERBANDING Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, setelahRATIO) ) = Or

,M.H, Kepala SubbagianPertimbangan dan Dokumentasi Hukum;3.Eko Setyo Budi, S.H, Staf Subbagian Bantuan danPenyuluhan Hukum;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamatJalan dr.

Masa TB S2 dihitung sebagai masa kerja untuk masa ikatan dinas DIV STIS. vide Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan danDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014 perihal PermohonanPenetapan Jumlah TGR a.n. Dani Kartika;e. Perhitungan mulai menjalani masa lkatan dinas kedua Pasca S2 ataukewajiban kerja Penggugat Pasca S2 tersebut, dihitung mulai sejakHalaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor :204/G/2016/PTUNJKT.tanggal 1 Desember 2010;f.

Kepala Pusdiklat BPS, (fotokopisesuai dengan asili);Memorandum Kepala Subbagian Kesejahteraan DanDisiplin Pegawai BPS tertanggal 9 Januari 2014,(fotokopi dari fotokopi);Lampiran Matriks Masa Kerja Dinas an.

SAKSI: ARTUTI KUSUMANINGRUM, S.E;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah fungsional pada Subbagian Tata Usaha Umum padaPusdiklat Badan Pusat Statistik; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang akan melaksanakan tugasbelajar wajib menandatangani perjanjian tugas belajar; Bahwa Saksi menerangkan pegawai yang melaksanakan tugas belajardengan biaya dari sponsor dianggap mendapatkan biaya dari Negara (buktiT10); Bahwa Saksi menerangkan jika Penggugat tidak menjalani masa ikatandinas

,P.Si;Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa Saksi adalah Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai BPS; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat datang ke Biro Kepegawaian BPSdengan tujuan untuk mengundurkan diri, Karena Penggugat masih memilikimasa ikatan dinas maka Biro Kepegawaian berkoordinasi dengan BiroKeuangan untuk mengetahui nilai TGR; Bahwa Saksi menerangkan Penggugat ingin pengunduran dirinya diprosessecara cepat karena ingin segera masuk ke Otoritas Jasa Keuangan (OJk);Halaman

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum IIIC pada Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan ; Dwi Susianto Guntoro, S.H., PenangananPerkara Tingkat pada Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan ; Dewi Sri, S.H., Penanganan Perkara Tingkat pada Biro Bantuan Hukum KementerianKe@Uangan ; 222 ee nnnn ne nnnn ne6. Adimas Aryo N.K.P., AH., Pemroses Bahan TelaahanTingkat pada Biro Bantuan Hukum KementerianK@UANGAN j n222n enna nnn nnn nnn n een7.

dalam Golongan Nomor urut 10 Lampiran Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksa LaboratorisBNN di Jakarta Nomor 533 H /VII/2016 /BALAI LAB NARKOBA tertanggal31 Agustus 2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan olehDwi Handayani S,si.M.Si NIP.197912222006042012 selaku Kepala SubBagian

tetrahydrocannabinolterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandungMetamfetamina terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika sesuai dengan Berita acara Pemeriksa Laboratoris BNN diJakarta No. 533H /VII/V2016/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 31 Agustus2016 yang ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh DwiHandayani, S,Si.M.Si, NIP.197912202006042012 selaku Kepala SubBagian

Dapat dikatakan sebagai pemeriksaan jilidIll yang merupakan pemeriksaan berkelanjutan atas dugaanpelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat secaraDOQUNTUN. ...... cece eeceeceeeceeeeceeeeaeeeeeeeeecaaaaaeeeeeesaaaeeeeeaaaeeeeeeeeaaaaeeesTerhadap pernyataan Penggugat dalam gugatan subbagian C point 4, kalimat ...namun Penggugat telah disanksitanpa klarifikasi dan konfrontasi uranpun tulisan,... dalil tersebuttidak berdasar.

Bahwa pernyataan Penggugat dalam gugatannya subbagian C point 5, Tergugat tanggapi, adalah tidak benarkalau Penggugat tidak diberitahu perihal pelanggarandisiplin yang disangkakan kepadanya, justru hal sebaliknyayang terjadi, sebagaimana dalam Berita AcaraPemeriksaan tanggal 30 September 2011 yang Penggugattandatangani di setiap halamannya. Pada pertanyaannomor 2, yakni apakah Saudara mengerti mengapaSaudara diperiksa?

Pemeriksaan terhadap Penggugat sudahdilakukan berdasarkan dan mekanisme yang berlaku.Masalah Penggugat mengenal atau tidak dengan pihakpihak yang dipanggil oleh Tim Pemeriksa bukan masalahyang penting dalam pengungkapan perkara Penggugat.Bahkan bunyi SMS yang dikutip olen Penggugat pada subbagian C point 8 menunjukkan keakraban antaraPenggugat dengan Saudara. Nini dan bukan sekedarkenal.

Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 14, Tergugat tanggapi, perihal kebenaranPenggugat pernah menyuruh/meminta peserta PLPG untukmenemui Penggugat di luar tempat PLPG akan Tergugatbuktikan di persidangan perkara a14. Bahwa terhadap Pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 15, Tergugat tanggapi bahwa Sadr Dr. SalehHaji, M.Pd dan Drs. M.

Selama belum ada Putusan Hakim yangmenyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat, salah, maka berlaku asas asas praduga keabsahan(PrACSUMPTIO IUSTAC CAUSA)........ccccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeaaaeeeeeseeeesBahwa terhadap pernyataan Penggugat dalam subbagian C point 24, terkait point 23, Tergugat tegaskan,bahwa Tergugat tidak pernah memberi sanksi pelanggarandisiplin kepada Penggugat.

., Kepala SubBagian Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi Kementerian Kesehatan;5. Sri Hastutik Ekowati, SH, MH., Kepala SubBagian Advokasi Hukum Ill pada BiroHukum dan Organisasi KementerianKesehatan;Halaman 1 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKT6.

., Kepala SubBagian Peraturan Kepegawaian danPenegakan Disiplin Pegawai pada BiroKepegawaian Kementerian Kesehatan;7. lwan Sopyan Fauzi, SKM, MH.Kes., KepalaSub Bagian Advokasi Hukum dan Humaspada Sekretariat Direktorat JenderalPencegahan dan Pengendalian PenyakitKementerian Kesehatan;8. Teza Eka Setyawaty, SH., PerancangPeraturan PerundangUndangan AbliPertama pada Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Kesehatan;9.

Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTini permasalahan yang ada sudah melalui perjalanan 3 (tiga) MenteriKesehatan, 4 (empat) Direktur Jenderal P2P, 4 (empat) SekretarisDitjen P2P, 2 (dua) Kepala Bagian Hukormas, 3 (tiga) Kepala BagianKepegawaian dan Umum, dan 3 (tiga) Kepala Subbagian Organisasidan Tata Laksana;. Bahwa Penggugat menyampaikan surat tanggal 26 Agustus 2013tentang Permohonan Pindah Tugas ke Pemda Daerah Khusus IbukotaJakarta (DKI).

Yuliyanti dengan menyampaikan surat NomorKP.04.01/1.4/2496/2015 tanggal 30 Juni 2015 kepada BiroKepegawaian, agar segera menindaklanjuti pengaduan tersebut;Pada tanggal 29 Juni 2015 Kepala Subbagian Organisasi SekretariatDitjen PP dan PL menyampaikan Surat Panggilan NomorKP.04.01/1.2/538/2015 yang meminta kehadiran Penggugat untukdilakukan pemeriksaan pada tanggal 7 Juli 2015.

Bahwa surat yang disampaikan Penggugat hanya tuduhan yangmengadaada untuk berkelit dari pemeriksaan yang akandilakukan oleh Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksanaselaku atasan langsung Penggugat, terbukti sebelumnyaHalaman 49 dari 87 halaman. Putusan Nomor 212/G/2020/PTUN.JKTPenggugat juga menyampaikan tuduhan serupa melalui surattanggal 21 Desember 2017.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;Muhammad Ravii, SH.

., Kepala Subbagian Bantuan Hukum I, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Polaris Siregar, SH.,.MH., Kepala Subbagian Bantuan Hukum II, BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Dyah Kisworini, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Didit Junaedi, SH., Staf pada Bagian Bantuan Hukum