Ditemukan 2059 data
20 — 7
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
11 — 5
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
13 — 5
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Putusan No. 295/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini
16 — 13
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Putusan Nomor 85/Pdt.G/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini
15 — 14
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
13 — 6
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
10 — 6
maupun alatalat bukti lagi dan telahmemohon putusan;Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang terlebin dahulu, bahwa dasar permohonan para Pemohontersebut ialah ketentuan Pasal 49 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989No. 49 TLN
. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006),sedang kepentingannya ialan untuk mengurus harta peninggalan (tirkah)ALMARHUMAH.
6 — 5
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
9 — 5
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
11 — 6
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
13 — 12
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Putusan Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 9Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini
8 — 5
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019).Halaman 7Menimbang, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006).Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini.MENGADILI:1.
10 — 8
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
19 — 6
pertimbanganpertimbangan tersebut,maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPenggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No.49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Putusan No. 129/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 11 dari 13 hal.Mengingat, Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz halaman83:elo Gyles Gao GMb!
12 — 20
Tahun1974 No. 1 TLN.
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Putusan No. 288/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 6 dari 8Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;
16 — 12
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
20 — 13
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuanhukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnya yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
34 — 10
berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapatdidamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatanPutusan Nomor 623/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 7Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugatkepada Penggugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UUNomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, Pasal 38 dan 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 (LN.Tahun 1974 No. 1 TLN
No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret2006);Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segalaketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundangundangan lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI:1.
13 — 8
Tahun1974 No. 1 TLN. No. 3019);Mengingat, Pasal 73 UndangUndang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan UndangUndangNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);Him. 7 dari 9 him. Put.
340 — 807 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut:Pengundangan adalah penempatan PeraturanPerundangundangan dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia,Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita NegaraRepublik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan LembaranDaerah, atau Berita Daerah;Dengan demikian, secara gramatikal, tata cara pengundanganadalah tata cara penempatan peraturan perundangundangandalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LN), TambahanLembaran Negara Republik Indonesia (TLN
), Berita NegaraRepublik Indonesia (BN), Tambahan Berita Negara RepublikIndonesia (TBN);Pasal 155 Perpres Pelaksanaan UU PPP membatasi delegasikepada Termohonhanya untuk mengatur tata cara penempatanperaturan perundangundangan dalam LN, TLN, BN danTBNyang merupakan suatu prosedur administratif belaka.Artinya, jika Termohon mengatur halhal di luar tata carapenempatan peraturan perundangundangan dalam LN, TLN,BN dan TBNmisalnya seperti pemeriksaan substansi maupunsinkronisasisudah barang tentu.
12Pelaksanaan UU PPP)PerpresPenempatan peraturanperundangundangan dalamLN, TLN, BN dan TBN (Pasal1 angka 2 PermenkumhamPengundangan 2015) Menandatanganipengundangan peraturanperundangundangan denganmembubuhkan tanda tanganpada naskah (Pasal 151 danPasal 153Pelaksanaan UU PPP)PerpresMenandatanganipengundangan peraturanperundangundangan denganmembubuhkan tanda tanganpada naskah (Pasal 13 objekpermohonan) Melakukan pemeriksaansubstansi dan prosedur serta Halaman 28 dari 87 halaman.
Dari ruang lingkup di atas, terang bahwa pengundangan30.hanyalah tindakan administratif berupa penempatan peraturanperundangundangan di dalam LN, TLN, BN atau TBN (videBukti P30 dan Bukti P32).
, BN dan TBNLN, TLN, BN dan TBN(Pasal 1 angka 2 Halaman 36 dari 87 halaman.