kendaraanbermotor tidak membayar uang arisan wajib tiap bulannya; dan darihasil klarifikasi tersebut ternyata semua peserta arisan kendaraanbermotor telah membayar dan menyetor uang arisan tiap bulannyakepada Tergugat I.Bahwa dengan adanya peristiwa sebagaimana tersebut pada posita. 8;9 dan 10 diatas, maka Pengurus, Pengawas dan Pembina Koperasipada sekitar bulan Agustus 2011 telah mengadakan pemeriksaan /audit internal keuangan koperasi; dan dari hasil pemeriksaan / auditinternal ternyata ditemukan adanya penyelewengan

keuangan yangdilakukan oleh Tergugat selaku pengelola arisan mobil; sebab dalampembukuan banyak sekali setoransetoran uang dari peserta arisanHalaman 5, Putusan Nomor 98/Pdt/2017/PT SMG12.13.14.15.yang tidak dimasukkan dalam pembukuan dan juga tidak di setorkankepada Rekening Bank yang ditunjuk; sehingga praktis Koperasi tidakpernah menerima setoransetoran pembayaran uang arisan dari parapeserta arisan mobil.Bahwa dengan terjadinya penyelewengan keuangan yang didugadilakukan oleh Tergugat seperti

Bahwa selama bekerja hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugatberjalan sangat baik, namun sejak bulan November 2012, Penggugatbersamasama dengan semua unsur pimpinan fakultasfakultas, dosen,karyawan yang didukung oleh alumni UKI yang bergabung dalam sebuahForum Peduli UKI melakukan demonstrasi untuk meminta penjelasan danpertanggungjawaban Tergugat dan oknumoknum rektorat, terutama masalahpenggajian yang diskriminatif, dugaan penyelewengan keuangan danpemilinan rektor yang menyalahi aturanaturan

Bahwa setelah Tim Adhoc melakukan pemeriksaan mengenaipenyelewengan keuangan berdasarkan hasil audit dari Auditor Independen,juga telah ternyata terdapat penyelewengan keuangan terutama pada unitkerja Program Pasca Sarjana (PPS) dan terdapatnya rekeningrekeningpenampung uang yang tidak sesuai dengan aturan internal UKI, makakemudian segenap unsur pimpinan, para dosen dan karyawan serta SenatUniversitas sebagai badan normatif tertinggi universitas termasuk Penggugat,kembali mendesak Tergugat agar

Nomor 283 K/Pdt.SusPHI/201510.melaporkan penyelewengan keuangan dimaksud ke pihak yang berwajib,namun desakan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat;. Bahwa pada saat yang bersamaan demonstrasi massa juga mendesak agarrektor UKI harus dipilih melalui mekanisme hukum, sehingga untuksementara Universitas Kristen Indonesia (UKI) dipimpin oleh seorang Pejabat(Pj.)

09 April itu juga, (Bukti Pelunasan:T.6); Dengan demikian maka tidak ada lagi kerugian yang diderita olehPenggugat; Atas dasar uraian hukum tersebut, maka kami mohon denganhormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, agar berkenan menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi haruslah dinyatakan tidak bersalah dan segera dipekerjakankembali pada tempat dan job yang sama;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melapor kePOLSEK setempat atas dugaan penyelewengan

keuangan yang dilakukanoleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 13 April 2013,adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan regulasiinternal perusahaan PT.

Nomor 83 PK/Pdt.SusPHI/201612.diskriminatif, karena pelanggaran yang sama (Penyelewengan Keuangan)pernah dilakukan oleh Karyawan lain, atas nama Naty Yulianus Hadjoh,pada Kantor PT.

Balindo tidak ada jam lembur, soal besarnya gaji saksi tidak tahupasti yang jelas diatas UMP, bahwa benar penggugat pernah diberikan SP (SuratPeringatan), bahwa benar ada complain dari konsumen ke perusahaan, bahwabenar telah terjadi penyelewengan keuangan di Perusahaan tergugat di Luwuk(adanya Mark up harga).

Palu Hal 18 dari 25.jika mengulanginya atau) melakukan pelanggaran/kesalahan maka siapmengundurkan diri dari perusahaan tanpa melakukan tuntutan apapun (Bukti T1).Berdasarkan halhal tersebut diatas secara jelas terlinat bahwa penggugattelah melakukan pelanggara terhadap Peraturan Perusahaan pada Pasal 30 ayat1 dan 2, (Bukti T5);Berdasarkan Buktibukti baik bukti Surat dari Penggugat maupun Tergugat jugabukti Keterangan Saksi yang terungkap di Persidangan jelasjelas Penggugattelah melakukan tindakan Penyelewengan

Keuangan Perusahaan, olehnya ituPerbuatan Penggugat itu sangatlah bertentangan dengan :Kitab undangundang Hukum Perdata (KUH Per) Pasal 16030 (4), Jo Pasal 18ayat (1) Kepmenakertrans No. 78/MEN/2001, Jo Surat Pernyataan PengakuanKesalahan (Bukti T1).

Saksi ARI SUKRISNO bin SUPARTO PENO : Bahwa saksi tahu adanya penyelewengan Keuangan yangterjadi di Koperasi KSU KURNIA BAKTI :Bahwa Koperasi KSU Kurnia Bakti adalah Koperasi yangbergerak di Bidang Simpan pinjam ;Bahwa KSU Kurnia~ Bakti oleh berbadan Hukum padatanggal 14 Oktober 1999 Nomor296/BH/KDK.11.9/X/1999 ;Bahwa sejarah berdirinya KSU KURNIA BAKTI berada di 2wilayah yaitu di Desa Tayu Kulon dan di Desa Smbirotokeduanya berada di wilayah Kecamatan Tayu , KabupatenPati dengan wilayah operasinya

Saksi NUR BUDI EKO W Bin NIN WITOYO ; Bahwasaksi tahu diperiksa dalam perkara ini untukmernerangkan adanya penyelewengan keuangan yangdilakukan terdakwa sewaktu jadi pimpinan di KoperasiKSU KURNIA BAKTI yang berlokasi di daerah Tayu Kulon,Kab.

No. 62 K /Pdt/ 2009XXVI sebesar Rp.1.827.150, = Rp.43.059.627,32 (empat puluh tiga juta limapuluh sembilan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh dua sen) ;Hal tersebut butir 4 dan 5 adalah merupakan fakta hukum betapa tidakcermatnya Judex Facti dengan melakukan penilaian dari hasil pembuktianmemihak Bank yang justru waktu itu sempat menjadi buah bibir masyarakatkarena kedapatan penyelewengan keuangan oleh oknumoknumnya, dilainpihak telah lalai tidak melindungi Pemohon Kasasi yang nota

Bahwa Termohon sering melakukan penyelewengan keuangan,diantaranya Pemohon selalu memberikan uang kepadaTermohon untuk membayar kontrak rumah, namun uangtersebut tidak pernah dibayarkan oleh Termohon' kepadapemilik rumah sehingga Pemohon sendiri yang haruslangsung membayar kepada Pemohon rumah.

berumah tanggaselama + 13 tahun dan sudah dikaruniai anak 3 orangsaat ini ikut Termohon ;33Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkanPemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya setelah+ 13 tahun menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulaigoyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yangdisebabkan antara lain sebagai berikut Sikap Termohon yang selalu) menentang Pemohon sertakurang menghargai Pemohon sebagai suami dan seorangkepala rumah tangga ; Termohon sering melakukan penyelewengan

keuangan,diantaranya uang kontrak rumah tidak dibayarkankepada pemilik rumah ; Termohon sering menceritakan aib Pemohon kepadaorang lain ; Puncak perselisihan terjadi bulan Juli 2006akhirnya pisah ranjang sejak saat itu dan pisahtempat tinggal hingga saat perkara ini di daftarkanMenimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Tersebut,maka Termohon dalam posita jawaban nomor 9 dan dalam positaDuplik nomor 7, menyatakan tidak ada perselisihan yang seriusantara pemohon dan Termohon, kemudian bulan

Labuai Garden,sebagian besar telah dipesan dan atau dibeli oleh Konsumen dan seharusnya uangdari hasil penjualan rumah tersebut, diprioritaskan untuk pembayaran angsuranPokok Hutang Kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) dan sebahagiannya lagiseharusnya dipergunakan untuk biaya balik nama Sertifikat kepada Konsumen /pembeli namun dipergunakan oleh Tergugat untuk membayar upah tukang danmembayar hutang bahan bangunan / material ke toko Sukses Harapan Jaya (SH3J)dan bahkan Tergugat telah melakukan penyelewengan

keuangan dengan berdalihadanya kelebihan bayar baik rehadap upah tukang maupun bahan bangunan /material ke Toko Sukses Harapan Jaya (SHJ) menurut laporan Tergugat.Bahwa pada bulan Juni tahun 2012 Pembangunan perumahan Labuai Gardensebanyak 33 (tiga puluh tiga) unit rumah tersebut, telah selesai dibangun dan sudahlaku terjual semuanya, Penggugat mulai curiga masalah keuangan yang tidakpernah dilaporkan kepada Penggugat dan saldo buku kas Keuangan mulai Kosong,atas kecurigaan Penggugat tersebut Penggugat

Kas Unit DinasPendidikan Kabupaten, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, SMP, SMA, SMK seKabupaten parigi Moutong Tahun Anggaran 2010.Foto Copy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor : 823.3/282X/Bag.Orpeg/2006 tanggal 10 Oktober 2006 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil atas nama HARUN LASANGGO,A.Ma.Pd.Formulir pengajuan pinjaman/kredit pada BRI Unit Tinombo dan BRI CabangParigi.Foto copy surat tanggal 4 juli 2011 dari Guruguru TK/SD dan Staf pegawaikantor UPTD Kecamatan Tinombo, perihal penyelewengan

keuangan mantanbendahara TK/SD Kecamatan Tinombo ( Sdr.

Foto copy surat tanggal 4 juli 2011 dari Guruguru TK/SD dan Staf pegawaikantor UPTD Kecamatan Tinombo, perihal penyelewengan keuangan mantanHal. 25 dari 29 hal. Put. No : 14/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT. PALU10.11.12.13.bendahara TK/SD Kecamatan Tinombo ( Sdr.

Gugatannya mendalilkan bahwaperkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagidikarenakan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yangdisebabkan adanya perselisinan, pertengkaran dan percekcokan yang seringdan teruS menerus terjadi dan percekcokan tersebut terjadi dikarenakan ulahTergugat sebagai suami yang tidak memberikan biaya nafkahn dan seringmelakukan kekerasan fisik serta psikis kepada Penggugat maupun anakanak.Selain itu Tergugat juga selalu melakukan penyelewengan

keuangan kepadaPenggugat, orang tua Penggugat dan juga keluarga yang lainnya.

saksi Slamet Wahjudi yakni rekening BankNiaga dengan nomor 2230100221115, rekening Bank Mandiri dengan nomor1400007857874 dan nomor 1400009794232 berikut kartu debit masingmasingrekening tersebut;Bahwa pada bulan Oktober 2014, saksi Weny Fitri Yanti selaku controlmanager pada Wahyu Group melakukan audit internal terhadap keuanganWahyu Group dengan cara mengumpulkan bukti kas keluar dan masuk, bankkeluar, bank masuk, rekening koran kemudian mencocokkan dengan laporankeuangan dan menemukan adanya penyelewengan

keuangan yang dilakukanoleh terdakwa ERNI RACHMAWATI, SE sebanyak Rp.797.734.265, (tujuhratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enampuluh lima rupiah);Bahwa terdakwa ERNI RACHMAWATI melakukan perbuatannya antaralain:1.

keuangan yang dilakukanoleh terdakwa ERNI RACHMAWATI, SE sebanyak Rp.797.734.265, (tujuhHalaman 6 dari 31 Putusan Nomor 110/Pid.B/2018/PN Gskratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus enampuluh lima rupiah);lain:1.Bahwa terdakwa ERNI RACHMAWATI melakukan perbuatannya antaraTanpa seijin dan sepengetahuan saksi Slamet Wahjudi, menggunakankartu debit atas nama Slamet Wahjudi untuk menarik uang secara tunaidan berbelanja barang untuk kepentingan pribadi terdakwa sebagaiberikut

April itu juga, (Bukti Pelunasan: T.6); Dengan demikian10maka tidak ada lagi kerugian yang diderita oleh Penggugat; Atas dasar uraianhukum tersebut, maka kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menyatakan bahwaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak bersalahdan segera dipekerjakan kembali pada tempat dan job yang sama ;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melapor ke POLSEKsetempat atas dugaan penyelewengan

keuangan yang dilakukan oleh PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 13 April 2013, adalah merupakantindakan yang bertentangan dengan ketentuan regulasi internal perusahaan PT.Pegadaian (Persero), karena terhadap pelanggaran seperti yang dilakukan olehPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, ternyata diberi ruang untukdiselesaikan secara kekeluargaan, karena perbuatan itu adalah termasukpelanggaran PKB, sebagaimana diatur dalam ketentuan PKB terbaru, Nomor104 Tahun 2013 dan Nomor

tindakan yang tidak benar dan tidak berdasarkanhukum, dan oleh karena itu, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan menyatakan bahwagugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebutharuslah dinyatakan diterima dan dikabulkan seluruhnya ;Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini patut di pandangsebagai tindakan tidak adil, tidak arif dan terkesan sangat diskriminatif, karenapelanggaran yang sama (Penyelewengan

Keuangan) pernah dilakukan olehKaryawan lain, atas nama NATY YULIANUS HADJOH, pada Kantor PT.Pegadaian, (Persero), Cabang Kefamenanu; Terhadap Karyawan tersebut,Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan tindakan skorsingdan gugatan PHK seperti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini, tetapihanya diberikan Surat Peringatan (III) dengan sanksi pengurangan upah pokoksebesar 25% selama 6 (enam) bulan dan pengurangan (satu) kali jasa produksisebesar 100%, dan yang bersangkutan masih tetap

Tergugat telah melakukan penyelewengan keuangan Negara dan sekarangberada dalam lembaga Pemasyarakatan Tondano;Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadipada Februari 2015, saatmana terjadi perselisinan dan pertengkaran antaraPenggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat cemburu kepadaPenggugat tanpa alasan yang jelas, setelah perselisinan tersebut Penggugatsudah tidak pernah lagi mengunjungi Tergugat di Lembaga PemasyarakatanTondano, Penggugat dan Tergugat

TAT OETOJO sebagaimana dalam Surat Laporan Polisi Nomor:LP/B/655/V1I/2014/JBR/RES BGR Tanggal 17 Juli 2014 oleh EKO PRAHCOYO,dimana laporan tersebut dibuat berdasarkan adanya Surat Kuasa dari DirekturCV Surya Indonesia Lestari Buddy Tirtha kepada Eko Prahcoyo untukmelaporkan adanya dugaan penyimpangan dan penyelewengan keuangan diCV Surya Indonesia Lestari dan Surat Kuasa dari Presiden Direktur PT.

SunindoAdipersada Tati Oetojo kepada Eko Prahcoyo untuk melaporkan adanyadugaan penyimpangan dan penyelewengan keuangan di PT. Sunindo AdiPersada, dan hal ini merupakan suatu bentuk melawan hukum sebagaimanayang dimaksud oleh UNSUR MELAWAN HUKUM dalam unsur pasalPENGGELAPAN.

Semakin dianggap lumrah atau permissive terhadap perselingkuhan,menjual nasib anggota dan penyelewengan keuangan;3. Masalah agama dan suku menjadi bahagian pertimbanganmengambil keputusan, baik pembicaraan informal maupun rapatresmi. Hal itu mendorong saya mengeluarkan penjelasan perbedaanidiologi dan visi antara saya dengan Rekson Silaban;4. Puncak pesimisme saya:a.

Ketika kesaksian sdr Mudhofir sebagai presiden KSBSI di polresJakarta Timur yang mengatakan tidak ada kerugian KSBSIterhadap pengaduan saya penyelewengan keuangan yangdilakukan sdr Rekson Silaban. Dana yang digelapkan : SocioEkonomi, Anggaran 20102011, dan Dana setelah Kongres;b. Ketika mengetahui sdr Mudhofir selaku presiden KSBSI membawadalam rapat pleno KSBSI (saya waktu itu sakit) agar semuapeserta pleno mengikuti pendidikan kader Golkar pada Februari2012.

Semakin dianggap lumrah atau permissif terhadap perselingkuhan,menjual nasib anggota dan penyelewengan keuangan;3. Masalah agama dan suku menjadi bahagian pertimbanganmengambil keputusan, baik pembicaraan informal maupun rapatresmi. Hal itu mendorong saya mengeluarkan penjelasan perbedaanidiologi dan visi antara saya dengan Rekson Silaban;4. Puncak pesimisme saya:Halaman 27 dari 65 halaman. Putusan Nomor : 53/G/2016/PTUNJKTa.

Bahwa untuk menindaklanjuti sangsi disiplin pegawai dan sangsiatas penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh pegawaiPD.BKK WEDI Kabupaten. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c diatas, perluditetaokan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BadanKredit Kecamatan (PD.BKK) WEDI Kabupatene.

Hal tersebut tentunya sangat jauh dariprinsipprinsip keadilan dan akan menjadi preseden buruk dikemudian hari, karenapekerja/buruh yang telah melakukan suatu penyelewengan keuangan perusahaansedemikian rupa, masih tetap harus diberikan hakhaknya mengikuti ketentuan Pasal 156UndangUndang No. 13 Tahun 2003.Bahwa betapa luluh lantahnya sebuah perusahaan bila para karyawannyamelakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyelewengkan keuangan perusahaannya,lalu di PHK dan perbuatan hukumnya pun telah dilaporkan

Menimbang, bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat tergambar dalam jawaban Tergugat dari nomor 7 sampai dengan 8ditemukan adanya fakta dugaan kuat terjadi penyelewengan/penggelapankeuangan milik Akbid Graha Ananda Palu in casu Yayasan senilai lebih kurangRp. 1,5 Milyar,sesuai jawaban nomor 9 terbitlah surat keputusanpemberhentian tertanggal 01 Maret 2017 yang diterima tanggal 6 Maret 2017oleh Penggugat, hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya PHK karena adaunsur kesalahan berat berupa penyelewengan

keuangan tapi belum adapembuktian secara hukum ( masih sebatas Laporan Polisi) bukti T1, barubersifat dugaan, kaitan peristiwa ini diatur dalam Pasal 158 UU No.13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal ini sudah dianulir oleh PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 12/PPU/I/2003 tentang kesalahan berat tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga sanksi PHK sepihak yangdiberikan Tergugat kepada Penggugat tidak sah menurut hukum, pascapencabutan Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 sudah diatur lebih

Apabila harta bersama diklaim sebagai milik sendiri, ituartinya secara terangterangan Penggugat telah melakukan kecurangan/penyelewengan keuangan keluarga.Sangat mustahil, seorang isteri yang berkerja sebagai PNS sama sepertiTergugat bisa membeli rumah dengan penghasilannya sendiri.

dari tidak kembalinya uang investasi yang ditanamkanuntuk proyek tersebut berikut keuntungan seharusnya diperolehPenggugat, yakni senilai Rp. 1.298.685.000, (satu milyar dua ratussembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)berikut ditambah keuntungan sebesar 60 % yang seharusnya diperolehdari laba proyek (dipotong dengan Pinjaman Penggugat sebesar yaknisebesar Rp.499.709.000) total kerugian materiil yang dialamiPenggugat adalah Rp. 1.935.705.257,.Bahwa akibat terjadinya penyelewengan

keuangan dari Proyek SetraJatinagor, Penggugat mengalami kerugian lain yang terkait denganjaminan Sertifikat Hak Milik No. 7533/Kel.