Ditemukan 947 data
78 — 7
Selanjutnya terjadi musyawarah dirumah Ketua RT 04/0311Kampung Rarahan dengan kesimpulan telah terjadi perdamaian dan salingmemaafkan atas pemukulan terhadap saksi, dimana perdamaian tersebutdituangkan dalam surat notulensi musyawarah warga;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwamenyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi;2.
Selanjutnya terjadi musyawarah dirumah Ketua RT 04/03Kampung Rarahan dengan kesimpulan telah terjadi perdamaian dan salingmemaafkan atas pemukulan terhadap saksi Asep Suratman, dimanaperdamaian tersebut dituangkan dalam surat notulensi musyawarah warga;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwamenyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Suratman;3.
Selanjutnya terjadi musyawarah dirumah Ketua RT 04/03Kampung Rarahan dengan kesimpulan telah terjadi perdamaian dan salingmemaafkan atas pemukulan terhadap saksi Asep Suratman, dimanaperdamaian tersebut dituangkan dalam surat notulensi musyawarah warga;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwamenyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Suratman;4.
Selanjutnya terjadi musyawarah dirumah Ketua RT 04/03Kampung Rarahan dengan kesimpulan telah terjadi perdamaian dan salingmemaafkan atas pemukulan terhadap saksi Asep Suratman, dimanaperdamaian tersebut dituangkan dalam surat notulensi musyawarah warga;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwamenyatakan tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Asep Suratman;5. DEDE SUPRIJADI Alias DEDE PHPA Bin H.
Selanjutnya terjadi musyawarah dirumah Ketua RT04/03 Kampung Rarahan dengan kesimpulan telah terjadi perdamaian dan salingmemaafkan atas pemukulan terhadap saksi Asep Suratman, dimana perdamaiantersebut dituangkan dalam surat notulensi musyawarah warga (vide bukti suratPara.
102 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriTangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan tender yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2018dimana Penggugat dinyatakan sebagai pemenang tender untukpengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasar Modern Bintaroperiode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2021 adalah sah,mengikat, dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Notulensi
Menyatakan Notulensi Tender pada tanggal 29 Januari 2018 yangmenyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemenang tender untukpengelolaan parkir di Bintaro Trade Center dan Pasar Modern Bintaroperiode 1 Maret 2018 sampai dengan 28 Februari 2023 adalahkeputusan yang sah, mengikat, dan mempuyai kekuatan hukum;4.
1.ERMENILDA JIMI
2.YOSEF AMAT SADAR
3.SELVIANA ASUL
4.SERILUS JANI.
5.PETRUS MARTONO
Tergugat:
PT. ANUGERAH ENERGITAMA
70 — 11
AnugerahEnergitama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten kutaiTimur, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur, KepolisianResor Kutai Timur menghasilkan 8 (Delapan) Point Kesimpulansebagaimana dituangkan dalam Notulensi Rapat Dengar PendapatHalaman 5 dari 16 Putusan Nomor 76/Pdt.SusPHI/2021/PN Smrb)d)f)Q)h)DPRD Kabupaten Kutal Timur, Nomor : 13/PersRisalah/Notulen/Ill/2019, tanggal 25 Maret 2019, yaitu:DPRD telah mengundang pihak Disnakertrans Kutai Timur, PengawasKetenagakerjaan dari
intensif permasalahan inisesuai hak dan kewajibannya kepada Eksekutif dan pihak terkait.PHK yang dilakukan pihak perusahaan dianggap tidak sah (belumSah) berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Oleh Karena itu. sebelum ada penetapan sesuai peraturanperundangan, agar perusahaan dan buruh tetap menjalankan hak dankewajiban masingmasing atau perusahaan bisa menskorsing buruhdengan tetap memberikan upahnya.Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 76/Pdt.SusPHI/2021/PN Smr11.12.13.Bahwa Meskipun Notulensi
KutaiTimur tanggal 25 maret 2019 telah disampaikan oleh pihak DPRD Kab.Kutai Timur kepada Tergugat, namun Tergugat tidak jugamelaksanakan Kesimpulan yang dituangkan dalam Noteulensi RapatDengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Kutai Timur, khususnyaPoint ke 8 (Delapan) Kesimpulan pada Notulensi RDP DPRDKabupaten Kutai Timur.
71 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Megawati bersamaSulindro memalsukan tanda tangan Koran Purba dalam Notulensi RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham PT Sakima Indah, pada pokoknyaketerangan dalam Akta tersebut seolaholah dihadiri oleh Koran Purba,lalu alm.
Megawati Purnomo bersamaSulindro secara melawan hukum, memasukan keterangan palsudan tanda tangan palsu Koran Purba melalui Notulensi RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham.
Dalam Notulensi rekayasatersebut Para Pemegang Saham yang hadir memberi KuasaKhusus kepada Mulyanto untuk menyatakan sekali lagi NotulenRapat tersebut dengan suatu Akta Notaris dan dimana diperlukanmerubah sebagian ataupun seluruhnya Anggara Dasar PerseroanPT Sakima Indah;Bahwa, atas dasar Notulensi Rapat palsu PT Sakima Indahtersebut, dibuat Keputusan Rapat Nomor 44 pada tanggal 9September 1996 dan kemudian dibuat Akta Berita Acara RapatNomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang dipimpin oleh alm.
Pemohon Kasasi Ill) Dalam Notulensi Rapat Umum LuarBiasa Pemegang Saham PT Sakima Indah (salah satu Tergugat Vdalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN.BKS);a. Bahwa sebelum perkara Nomor 12/Pdt.G/2000/PN Bks., diajukan,Pada tanggal 15 Juli 1996 alm. Megawati Purnomo bersamaSulindro secara melawan hukum, memasukan keterangan dantanda tangan palsu Koran Purba (Pemohon KasasiIII/dahuluTerbanding IIl/dahulu Pelawan Ill) melalui Notulensi Rapat UmumLuar Biasa Pemegang Saham (vide Bukti P5).
Bahwa, atas dasar Notulensi Rapat palsu PT Sakima Indahtersebut, dibuat Keputusan Rapat Nomor 44 pada tanggal 9September 1996 dan kemudian dibuat Akta Berita Acara RapatNomor 22 tertanggal 6 Juni 1997 yang dipimpin oleh alm.
1.PAIJAN
2.BASIRUN
Tergugat:
1.PT. KENCANA AMAL TANI
2.BUPATI PEMERINTAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
3.CAMAT BATANG GANSAL, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
4.CAMAT SEBERIDA, KABUPATEN INDRAGIRI HULU
5.KEPALA DESA BELIMBING, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
6.KEPALA DESA RINGIN, KEC. BATANG GANSAL, KAB. INDRAGIRI HULU
7.KEPALA DESA KELESA, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
8.LURAH PANGKALAN KASAI, KEC. SEBERIDA, KAB. INDRAGIRI HULU
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu
331 — 307
yang terletak diwilayah Desa Belimbing dan Desa Ringin masuk ke dalam wilayahKecamatan Batang Gansal serta Desa Kelesa dan Kelurahan PangkalanHalaman 7 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.RgtKasai masuk ke dalam wilayah Kecamatan Seberida yang kesemuanyaterletak di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;Bahwa, selain dasar hukum sebagaimana poin 5 diatas, antara PENGGUGATdengan Para TERGUGAT secara sadar dan tanpa adanya paksaan pernahmengikatkan diri dalam Notulensi Rapat Penyelesaian
KAT) di KecamatanSeberida tanggal 19 Mei 2000 (untuk selanjutnya disebut notulensi rapat aquo) halmana pada pokoknya dalam notulensi rapat a quo disepakati halhalsebagai berikut :Pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2000 bertempat di ruangan rapat BupatiKepala daerah tingkat II Indragiri Hulu (in casu TERGUGAT II) telahdilaksanakan Rapat Penyelesaian Masalah Pembangunan Perkebunan KelapaSawit PT.
Halaman 8 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.RgtBahwa, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menerima realisasipenyerahan lahan dari pihak TERGUGAT sejumlah 1000 Ha (seribuhektar) sebagaimana tercantum dalam Notulensi Rapat a quo;Bahwa, sampai dengan diajukannya gugatan ini, PENGGUGAT belum pernahmenerima haknya atas realisasi Pembangunan Kebun Masyarakat sejumlah1.834,77 Ha (seribu delapan ratus tiga puluh empat koma tujuh tujuh) yangmerupakan kewajiban dari TERGUGAT , padahal sebagaimana
Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugatdipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :Halaman 42 dari 76 halaman Perkara No :11/Pdt.G/2020/PN.Rgt10.11.Fhoto copy surat Notulensi Rapat Penyelesaian Masalah PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit PT. KENCANA AMAL TANI (PT.
Pasal 40 ayat (1) huruf k dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak GunaUsaha, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa karena dasar gugatan Penggugat kepada paraTergugat didasarkan dari Notulensi Rapat Penyelesaian Masalah PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit PT. KENCANA AMAL TANI (PT.
59 — 31
Bapak Henky Soetedjo secara sepihakmelakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanpamengundang serta tanpa dihadiri oleh Penggugat Il pada saat ituselaku Direktur Utama dan Penggugat sebagai pemegang saham,akan tetapi diketahui dalam Notulensi Rapat RUPS tersebut adapemalsuan tanda tangan Penggugat dan Penggugat Il dikarenakanPenggugat dan Penggugat Il tidak hadir akan tetapi ada tanda tangandalam Notulensi rapat tersebut dan dibuatkan akta No. 35 tertanggal24 Mei 2000 yang di buat oleh Notaris Roekiyanto
MariatiBahwa RUPS tersebut ilegal dan ada dugaan pemalsuan tandatangan dalam notulensi rapat tersebut sehingga rapat tersebut cacathukum dan hasil apapun dalam rapat tersebut tidak memiliki kekuatanhukum karena bertentangan dengan anggaran dasar perseroan danperaturan perundangundangan.Bahwa sejak tahun 2000 perseroan PT.
177 — 80
BapakSukemiberdasarkan Notulensi penyelesaian masalah keluarga almarhum BapakSukemi dan Ibu almarhumah Sunarti pada tanggal 02 Juli 2019 di desaBumi Harapan untuk pembayaran hutanghutang almarhum yang jugadisepakati oleh Penggugat;3. Bahwa 1 Unit sawah 1 ha ( 10.000 M2) an. Bapak Sukemi dalamgugatannya telah dijual oleh Turut Tergugat 7 ( tujuh );4. Bahwa lahan sawit 75 are ( 7.500 M2) telah dijual Penggugatuntuk melunasi hutanghutang Sukemi;5.
Bahwa 4 sepeda motor telah diberikan kepada keponakan sertacucu dari almarhum berdasarkan hasil; notulensi pada tanggal 02 Juli2019 di desa Bumi Harapan;10.
130 — 76
Komitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2015 Asli8 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150921-02/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Nomor 150706-01/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 1412112-10/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016 dan SUPAS Asli9 Surat Undangan Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 Nomor B-435/BPS/6130-SE2016/09/2016 Copy10 Notulensi
Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan Petugas SE2016 tanggal 18 September 2015 Copy11 Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan Panitia SE2016 Nomor B-438/BPS/6130-SE2016/09/2015 Asli12 Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 Nomor 716/BPS/2120/09/2015 Asli13 Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta Spesifikasi Teknis Nomor: D-467/6130-SE2016/09/2015 Copy14 Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 September 2015 Asli15 Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan
Pejabat Pembuat AsliKomitmen Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 20158 Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 15092102/SKKPA/2015 tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 15070601/SKKPA/2015 tentang Perubahan Atas AsliKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 141211210/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016dan SUPAS9 Surat Undangan Pembahasan Pelelangan Perlengkapan CopyPetugas SE2016 Nomor B435/BPS/6130SE2016/09/201610 Notulensi
Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan GoPetugas SE2016 tanggal 18 September 2015 Py11 Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan AsliPanitia SE2016 Nomor B438/BPS/6130SE2016/09/201512 Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 #Nomor Asli716/BPS/2120/09/201513 Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta CSpesifikasi Teknis Nomor: D467/6130SE2016/09/2015 Opy14 Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 AsliSeptember 201515 Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi Asli16
Anggaran 2015Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 15092102/SKKPA/2015 tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat StatistikNomor 15070601/SKKPA/2015 tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Nomor 141211210/SKKPA/2014 tentang Panitia Pengadaan Instumen SE2016dan SUPAS Asli Hal 19 Putusan No.23/Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKI. 9 Surat Undangan Pembahasan Pelelangan Perlengkapan CPetugas SE2016 Nomor B435/BPS/6130SE2016/09/2016 Opy10 Notulensi
Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan CPetugas SE2016 tanggal 18 September 2015 Opy11 Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan AsliPanitia SE2016 Nomor B438/BPS/6130SE2016/09/201512 Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 #Nomor Asli716/BPS/2120/09/201513 Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta CoSpesifikasi Teknis Nomor: D467/6130SE2016/09/2015 Py14 Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 AsisliSeptember 201515 Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi Asli16
Rapat Pembahasan Pelelangan Perlengkapan ornPetugas SE2016 tanggal 18 September 2015 Py11 Surat Usulan Revisi POK Perlengkapan Petugas, INDA, dan AsliPanitia SE2016 Nomor B438/BPS/6130SE2016/09/201512 Surat Pengesahan Revisi POK SE2016 #Nomor Asli716/BPS/2120/09/201513 Form Permintaan Pengadaan Rompi dan Topi beserta CopySpesifikasi Teknis Nomor: D467/6130SE2016/09/201514 Notulensi Rapat Perbaikan Spesifikasi Barang tanggal 29 AsliSeptember 201515 Berita Acara Penetapan HPS Rompi dan Topi Asli16
Terbanding/Terdakwa : LISSA RUKMI UTARI
824 — 825
TPK/2021/PT BDG35.36.37.38.39.40.41.42.43.44.3 (tiga) lembar fotocopy dokumen daftar hadir Rapat Koordinasipengadaan Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggitanggal 30 Juni 2016 di Ruang Rapat Antariksa LAPAN;1 (satu) bundel fotocopy dokumen Notulensi pertemuan FGDKebutuhan Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggiuntuk kegiatan prioritas Nasional tahun 2016 tanggal 19 Juli 201('Ruang Rapat Demo, Gedung III Pustekdata LAPAN Pekayon;1 (satu) bundel fotocopy dokumen Laporan
Rapat Koordinasi LAPANdan BIG tanggal 7 Januari 2015 di Ruang Rapat Deinderaja, Gedung IIKantor LAPAN Pekayon;2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Notulensi Rapat KoordinasiPersiapan Pengadaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG TA 2015tanggal 8 Januari 2015 di Gedung R BIG;1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notula Rapat Hasil Kegiatan T2014 tanggal 1415 Januari 2015 di Aula Utama BIG, Gedung S It. 2;1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat Pimpinan BIGKegiatan Strategis Tahun 2015 tanggal 22
Rapat Koordinasi IngNo. 6/2012 tanggal 12 Juni 2015 di Ruang Rapat Deputi IIG BIG;110.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Rapat KoordinasiKegiatan PPRT TA2016 tanggal 18 Juni 2015 di Ruang Rapat GedungR It. 2 BIG;111.1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Surat Nomor: B19.3/KA/IIG/O6/2015 dari Kepala BIG (Priyadi Kardono) ke Kepala BPKyang ditandatanganitanggal 19 Juni 2015 perihal BIG akanmelaksanakan Pengadaan CSRT sendiri tanpa melalui LAPAN dengancara merevisi output data;112. 1 (satu) bundel
dokumen Fotocopy Keputusan KPA Satker SekretariatUtama BIG Nomor: 84.3 Tahun 2015 tentang Tim NarasumberKoordinasi Persiapan Pelaksanaan Kerja Sama Swakelola PengadaanData Citra yang ditandatangani pada tanggal 3 Juli 2015 oleh KPA BIG(Nurwadjedi);113. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Notulensi Pertemuan PenyediaanData Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Sangat Tinggi kerjasamaLAPANBIG tahun 2015 bersama Tim BPKP pada tanggal 6 Juli 2015di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Utama BIG;114.1 (satu) bundel
TPK/2021/PT BDG141. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Catatan tentang Proses QC Awandari Ade Komara Mulyana;142.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Disposisi Deputi Bidang InforrGeospasial Dasar atas surat Tindak Lanjut Pengadaan Data CSRTTahap 2, Berdasarkan Nota Dinas Kepala BIG No.1.3/KA/IED/10/2015tanggal surat 5 Oktober 2015;143. 1 (satu) bundek dokumen Fotocopy Notulensi Rapat perihal KorrdinasiPengadaan CSRT 2015 tanggal 6 Oktober 2015;144. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Laporan Pelaksanaan
92 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Simon Hartanto yang bertempat di Makro kawasanIndustri MM2100 Cikarang BaratBekasi, namun dalarn pertemuan tersebuttidak ada notulensi;Bahwa pada tanggal 6 Maret 2013 diadakan pertemuan dengan Tergugatyang diwakili oleh Bok.
Simon Hartanto yang bertempat di Makro KawasanIndustri MM2100 Cikarang BaratBekasi, namun dalam pertemuan tersebuttidak ada notulensi;Bahwa terhitung sejak bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Juni 2013Upah Penggugat tidak lagi dibayarkan;Bahwa pada tanggal 28 Juni 2013 Penggugat menerima surat dari TergugatNomor 05/HRDCMU/V1I72013 yang menyatakan bahwa Penggugat sudahbukan lagi karyawan Tergugat sejak bulan April 2013 dan perusahaan tidakmengakui segala macam bentuk surat atau kegiatan Pimpinan
Ricard sebagai kuasahukum Tergugat di daerah Lippo Cikarang, namun dalam pertemuantersebut tidak ada notulensi;Bahwa pada tanggal 12 November 2013 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bok. Unang (HRD PlantHalaman 12 dari 44 hal. Put.
Nomor 34 Pk/Pdt.SusPH1/201736.37.38.Ja:40.Al,42.Cibitung) di PT Cipta Mortar Utama, namun dalam pertemuan tersebut tidakada notulensi;Bahwa pada bulan November 2014 sampai dengan bulan Januari 2013Upah Penggugat tidak dibayarkan;Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 diadakan pertemuan antaraPenggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk.
Ricard di daerah LippoCikarang, namun dalam pertemuan tersebut tidak ada notulensi;Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 Pimpinan Unit Kerja Serikat PekerjaAneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI)PT Cipta Mortar Utama mengajukan Surat Permohonan Perundingan Nomor020/ORG/PUK SPAI FSPMI/PT.CMU/II/2014, yang waktu dan tempatnyaditentukan oleh Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat;Bahwa dengan tidak adanya tanggapan dari Tergugat maka pada tanggal17 Februari
1.BAINUDDIN
2.SUTRISNO
3.NURMAN BANCIN
4.MUKSIN
5.MUJLI, SP
6.HAMDAN HUTABARAT
Tergugat:
Kepala Desa Sianjo- Anjo Meriah
Intervensi:
PANITIA PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPKam KAMPUNG SIANJO ANJO MERIAH Diwakili Oleh SAÃÂT POHAN
269 — 135
GunungMeriah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama TAHARUDINtanggal 2 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Pernyataan Mengundurkan diri dari calon BPKamKampung Sianjo Anjo Meriah Kecamatan Gunung MeriahKabupaten Aceh Singkil atas nama SAAT POHAN, tanggal 2April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Berita Acara Musyawarah/Rapat tanggal 2 April 2020 tentangPembentukan dan Pemberhentian Panitia Pemilihan BPKamKampung Sianjo Anjo Meriah Kecamatan Gunung MeriahKabupaten Aceh Singkil, beserta notulensi
Bukti T16SAM/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Laporan HasilPemilinan Anggota BPKam yang ditujukan kepada KepalaKampung Sianjo Anjo Meriah Kecamatan Gunung MeriahKabupaten Aceh Singkil, (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BadanPermusyawaratan Kampung (BPKam) Kampung Sianjo AnjoMeriah Melalui Proses Musyawarah Perwakilan Tahun 2020,beserta Notulensi, daftar hadir peserta Musyawarah danDokumentasi kegiatan, tanggal 16 April 2020 (fotokopi sesuaidengan aslinya
T.I.INTV15 :April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon AnggotaBPKam Dusun Il Kampung Sianjo Anjo Meriah tanggal16 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Calon AnggotaBPKam Dusun Ill Kampung Sianjo Anjo Meriah tanggal16 April 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Berita Acara Musyawarah Dusun Kampung Sianjo AnjoMeriah tanggal 16 April 2020 tentang Pemilihan BPKammelalui proses Musyawarah Perwakilan Tahun 2020,beserta notulensi
dan daftar hadir peserta musyawarah(fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Musyawarah Dusun II Kampung Sianjo AnjoMeriah tanggal 16 April 2020 tentang Pemilihan BPKammelalui proses Musyawarah Perwakilan Tahun 2020,beserta notulensi dan daftar hadir peserta musyawarah(fotokopi sesuai dengan aslinya);Berita Acara Musyawarah Dusun IIl Kampung SianjoAnjo Meriah tanggal 16 April 2020 tentang PemilihanBPKam melalui proses Musyawarah Perwakilan Tahun2020, beserta notulensi dan daftar hadir pesertamusyawarah
(fotokopi sesuai dengan aslinya);: Surat Panitia Pemilihan BPKam Nomor 002/PBPKamSAM/2020 tanggal 16 April 2020 Perihal Laporan HasilPemilinan Anggota BPKam yang ditujukan kepadaKepala Kampung Sianjo Anjo Meriah Kecamatan GunungMeriah Kabupaten Aceh Singkil, (fotokopi sesuai denganaslinya);Berita Acara Musyawarah Penetapan Anggota BadanPermusyawaratan Kampung (BPKam) Kampung SianjoAnjo Meriah Melalui Proses Musyawarah PerwakilanTahun 2020, beserta Notulensi, daftar hadir pesertaMusyawarah dan Dokumentasi
92 — 57
foto copy);: Notulen Rapat dengan agenda Rapat Pembahasan Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Kabupaten Katingan tentangKoperasi Harapan Makmur Tertanggal 7 Mei 2014 (fotocopy dari foto copy);= === =: Daftar Hadir Rapat Tindak lanjut Rekomendasi DPRDKabupaten Katingan Tertanggal 7 Mei 2014 (foto copy dariTOO COPY) ; 2 nn no nnn nnn nnn ene nen nnn con nnn nnn nnn nne nce: Surat dari Pemerintah Kabupaten Katingan Nomor005/140/EKSDA Perihal undangan rapat Tertanggal 12 Mei2014 (foto copy dari foto copy);: Notulensi
sampai sekarang masih menjadiAnggota Koperasi Harapan Makmur foto copy dari foto0Akta Pendirian Koperasi Harapan Makmur Badan HukumNo.35/BH/KDK.154/XIX Desa Tumbang KamanKecamatan Sanaman Mantikei yang disahkan oleh MenteriKoperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Dengan SuratKeputusan Nomor 164/BH/KDK.154/IV/1999 Tanggal 26 41999 (foto copy dari foto copy);Surat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Nomor005/306/EKSDA Perihal undangan rapat tertanggal 7Agustus 2014 (foto copy dari foto copy); Notulensi
Int29penyelesaian permasalahan Koperasi Harapan MakmurDesa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman MantikeiTertanggal 11 Agustus 2014 (foto copy dari foto copy);Notulensi Rapat dengan agenda Rapat tindak lanjutterhadap kepengurusan Koperasi Harapan Makmur yangbaru Tertanggal 15 November 2014 (foto copy dari foto0)Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi HarapanMakmur Tahun Buku 2008 s/d 2013 (foto copy dari fotoCOPY). n2= 29222 nan nnn nnn nnn nnn enn nen ce nee ree cee nn ne nnn: Surat dari Pelindung
103 — 10
Bahwa posita gugatan Para Penggugat point No. 18 adalah tidak benar,karena notulensi tertanggal 23 Juli 2005 dibuat tanpa ada penjelasaan riil statustentang tanah yang dibagikan diantaranya tanah tanah yang sudahbersertifikat atas nama R. SOEKOYO, adapun dalam notulensi tersebutTergugat tidak pernah menerima kuasa dari selurun Ahli Waris R. SOEKOYOyang lainnya.20.
sesuai aslinya SPPT PBB tahun2008 atas nama ~Martadiwirya DesaWanareja Rt 000 RW 00 dan foto copy buktipungutan desa;Foto copy sesuai aslinya SPPT PBB tahun2008 atas nama Martodiwiryo Ruslan Rt000 RW 00 Desa Wanareja;: Foto copy tanpa asli Daftar KeteranganObyek Untuk Ketetapan lpeda Pedesaantertanggal 12 Oct 1985;Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataanyang dibuat Ahli Waris almarhum bapak R.Martodiwiryo Ruslan dan almarhumah ibuRA Siti Sudjiem tertanggal 23 Juli 2005;: Foto copy sesuai asli Notulensi
Rapattertanggal 23 Maret 2003;Halaman 36 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2014/PN Clp40.Bukti P.LILIll 37 berupa : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa tertanggal23 Juli 2005;41.Bukti P.LILIIl 38 berupa : Foto copy sesuai asli Notulensi Rapattertanggal 8 Maret 2008 beserta lampiran;42.Bukti P.LILIIl 39 berupa : Foto copy tanpa asli Notulensi Rapattertanggal 3 April 2010;43.Bukti P.LILIIl 40 berupa : Foto copy sesuai asli Notulensi Rapattertanggal 29 Mei 2010;44.Bukti P.LIblll 41A berupa
Martodiwiryo Ruslan dan almarhumahibu RA Siti Sudjiem tertanggal 23 Juli 2005, bukti P.LIl,IIl 36 berupa foto copysesuai asli Notulensi Rapat tertanggal 23 Maret 2003, bukti P.LILIll 37berupa : Foto copy sesuai asli Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2005, buktiP.LIL lll 38 berupa foto copy sesuai asli Notulensi Rapat tertanggal 8 Maret2008 beserta lampiran), bukti PIII 39 berupa foto copy tanpa asliNotulensi Rapat tertanggal 3 April 2010, bukti P.I,II,lIl 40 berupa foto copysesuai asli Notulensi Rapat
71 — 35
Drydocks, Notulensi rapat dihadiri oleh ManagemenPerusahaan saja yang isinya 50% adalah orang asing,Notulensi rapat dilakukan pada tanggal 29 November 2009,Hal tersebut sudah disosialisasikan dan ditempelkan dalam bentuk pengumuman,Munculnya Notulensi salah satunya didasakan karena seringnya karyawan melakukankegiatan merokok diarea yang dilarang merokok,Tidak ada surat PHK buat Penggugat, tetapi dengan cara pengembalian atributatributmerupakan PHK dan selanjutnya tidak boleh masuk ke area kerja
Peraturan Notulensi Rapat tentang PHK jika terdapat karyawan merokok diarea laranganmerokok, harus dilakukan persetujuan terhadap instansi Dinas Ketenagakerjaan KotaBatam untuk dilakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Perusahaan yangsekarang masih berlaku;Menimbang, bahwa peraturan yang berlaku di perusahaan Tergugat secara hukum adalahPeraturan Perusahaan tahun 2009 2011, yang seharusnya Penggugat diberikan SP III, maka ataskeputusan Tergugat memberi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap
Terbanding/Tergugat : WAHID LAKIPO BIN LAKIPO
Terbanding/Tergugat : DIANA BINTI WAHID
64 — 12
Begitu pula dengan bukti suratP.3 dan P.4 hanya berupa notulensi yang menjelaskan caracara penyelesaian perkaradiantara para pihak, sama sekali tidak memiliki kaitan atau relevansi secara langsungdengan pokokpokok gugatan Pembanding semula Penggugat;Bahwa faktafakta dalam persidangan, Pembanding semula Penggugat tidak mampumenghadirkan saksisaksi yang melihat atau mendengar atau mengetahui secaralangsung bahwa telah terjadi transaksi atau pada saat pembayaran atas objek sengketa,semua saksi Pembanding
69 — 8
sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 374 KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaanPertama kami ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Widodo Bin Suwardi berupa pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa:e 1 (atu) bundel Peraturan Desa (Perdes) Rayung, Kecamatan Senori,Kabupaten Tuban ;e 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa/ Mudes PemerintahDesa Rayung No. 001/ BA/ 414 303 02/ V/ 2011, tanggal 13 Mei 2011 ;e 1 (Satu) lembar Notulensi
dan diancam pidana dalam pasal385 ke4 KUHP ;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa danPenasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa sebagai berikut :1 (satu) bendel Peraturan Desa (Perdes) Rayung, Kecamatan Senori,Kabupaten Tuban ;(satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa/ Mudes Pemerintah DesaRayung Nomor : 001/ BA/ 414 303 02/ V/ 2011, tanggal 13 Mei 2011 ;(satu) lembar Notulensi
dantahanan rumah, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebutdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada terdakwadiperintankan tetap berada dalam tahanan rumah ;Menimbang, bahwa terhadap status hukum barang bukti dalam perkara iniyang berupa : (satu) bendel Peraturan Desa (Perdes) Rayung, Kecamatan Senori, KabupatenTuban ;27 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa/ Mudes Pemerintah DesaRayung Nomor : 001/ BA/ 414 303 02/ V/ 2011, tanggal 13 Mei 2011 ; (satu) lembar Notulensi
dengan pidana penjaraselama 1 (Satu) bulan dan 15 (lima belas) hari ;Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bendel Peraturan Desa (Perdes) Rayung, Kecamatan Senori,Kabupaten Tuban ; (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Desa/ Mudes Pemerintah DesaRayung Nomor : 001/ BA/ 414 303 02/ V/ 2011, tanggal 13 Mei 2011 ; (satu) lembar Notulensi
Terbanding/Tergugat I : PERKUMPULAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN KONDOMINIUM HOTEL THE EDEN KUTA
Terbanding/Tergugat II : EFENDI DJASMIN
Terbanding/Tergugat III : SUNARJO TIRTO
Terbanding/Tergugat IV : PT PAPAN UTAMA INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat I : COSMAS DIMAS DARMOYO DANISWORO, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : DEBBY SINTYAWATI TJAHJANTO, S.H., M.Kn.,
Terbanding/Turut Tergugat III : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat IV : BUPATI BADUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. EDEN KUTA MANAGEMENT
259 — 122
Menyatakan Notulensi rapat Pembentukan Perhimpunan PemilikSatuan Rumah Susun Kondominium Hotel The Eden Kuta tertanggal 3Desember 2016 batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah;5. Menyatakan Kuasa rapat Pembentukan Perhimpunan Pemilik SatuanRumah Susun Kondominium Hotel The Eden Kuta berdasarkanNotulensi rapat Pembentukan Perhimpunan Pemilik Satuan RumahSusun Kondominium Hotel The Eden Kuta tertanggal 3 Desember2016 batal demi hukum dan dinyatakan tidak sah;6.
Tetapi dalam Petitum gugatan angka 4, PENGGUGAT telahmeminta putusan Notulensi Rapat Pembentukan TERGUGATHalaman 78 dari 180 halaman Putusan Nomor 901/PDT/2021/PT SBY. tanggal 3 Desember 2016 dinyatakan batal demi hukum dandinyatakan tidak sah, dan dalam Petitum angka5,PENGGUGAT mohon putusan agar Akta PendirianTERGUGAT !
Menyatakan Notulensi rapat Pembentukan Perhimpunan PemilikSatuan Rumah Susun Kondominium Hotel The Eden Kutatertanggal 3 Desember 2016 batal demi hukum dan dinyatakantidak sah;5.
Notulensi rapat tertanggal 3 Desember 20162. Kuasa Rapat Pembentukan Perhimpunan Pemilik SatuanRumah Susun Kondominium Hotel The Eden Kutaberdasarkan Notulensi Rapat Tertanggal 3 desember 2016/.8. Berdasarkan Pokok Permasalahan tersebut (Bodem Questi) tersebutjelas Majelis Hakim Pemeriksa tingkat pertama telah salah dalammemberikan pertimbangan hukum terkait gugatan PEMBANDINGkurang pihak.I. KEBERATAN III1.1.
Bahwa berdasarkan Notulensi rapat (VIDE Bukti TII.III4) jugajelas disebutkan Pemilik unit yang hadir dan atau kuasanyadalam rapat umum ini ada 193 orang pemilik unit, hal ini jikadikaitkan dengan buktibukti T.I195 dan TII.IIN5 s/d TI.II183 makadapat dikatakan rapat tersebut hanya dihadiri 2 orang saja yaituTERBANDING II dan TERBANDING IIII.7.
Terbanding/Tergugat I : P.T. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero pusat di Jakarta cq PT.Bank Pensiunan Nasional cabang Bekasi Cq P.T. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Mitra Bisnis Tbk Jakarta Selatan Cabang Bekasi Mas
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI, Mentri Keuangan RI Cq Departemen Keuangan RI Cq Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah IV DJPLN Bandung Cq Kantor Pelayanan Utang dan Lelang Negara Cirebon
Terbanding/Turut Tergugat : Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Pusat Jakarta Cq Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Cabang Bandung
76 — 80
Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 Desember 2017 terjadi pertemuan dankesepakatan yang dituangkan secara tertulis ( NOTULENSI MEETING ) antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan kesepakatan kesepakatansebagai berikut;Notulensi Meeting.
Bahwa, selanjutnya sebagai itikad baik untuk mengurangi beban kridit tersebut,kemudian PENGGUGAT sesuai kesepakatan Notulensi Meeting tertanggal, 14Desember 2017 dengan TERGUGAT I, selanjutnya PENGGUGAT pada tanggal,15 Desember 2017 telah melaksanakan kewajiban kepada TERGUGAT telahmembayar sejumlah Rp. 271.000.000, (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah)kepada TERGUGAT ;9.
hutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT disepakati hutang kridittotal jumlah Rp16.000.000.000,(enam belas milyar, sebagai ternyata padatanggal, 19 Desember 2017 TERGUGAT telah memberi informasi kepadaPENGGUGAT melalui surat Nomor : S.680/RemMitraBisnis/KP/IX/2019tertanggal, 19 Desember 2017 jumlah total tunggakan hutang kreditPENGGUGAT kepada TERGUGAT masih tetap sejumlah Rp16.271.000.000.00, (enam belas milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah)bukan total jumlah Rp 16.000.000.000, sesuai kesepakatan Notulensi
118 — 51
Informasidibacakan atau sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihakberdasarkan tanda bukti penerimaan (vide Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2011)sehingga dengan demikian keberatan/gugatan dari segi tenggang waktu pengajuan gugatandinyatakan diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta setelahmempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan Resmi Putusan Komisi InformasiPusat Republik Indonesia Nomor : 301/XII/KIPPSMA/2014, tanggal 28 Mei 2015,Notulensi
62 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
SugihartoWidjaja adalah Rp 240.000.000, (dua ratus empat puluh juta rupiah) sedangkanmengenai jumlah pembelian kayu, Tergugat menyatakan kayu yang terpakaisebanyak 600 M8 tetapi dari jumlah tersebut yang rusak sebanyak 150 MB jadijumlah yang bisa dipakai adalah sebanyak 450 M hasil pembicaraan tersebutdimuat dalam Notulensi Pertemuan (BUKTI P10);Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai jumlah pembeliankayu, maka disepakati agar pihak para Penggugat membuat perhitungan lagiberdasarkan informasi
Sehingga Total hutang Tergugat menurut perhitungan para Penggugat adalahsebesar Rp 2.206.812.836, (dua milyard dua ratus enam juta delapan ratus duabelas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (Bukti P11);Bahwa selanjutnya perhitungan pihak para Penggugat tersebut dibawadan dibicarakan dalam pertemuan tanggal 7 September 2006 di Kelapa GadingJakarta Utara, tetapi dalam pertemuan inipun tidak terjadi kesepakatanmengenai jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugatyang dimuat dalam Notulensi