Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Karena itu, PemohonBanding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasaryang kuat sehingga harus dibatalkan;Bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dividensebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Dari sudut pandang yuridis formal maupun subtansinya (substance),pembayaran komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding)lakukan kepada ELBV bukan merupakan dividen melainkan pembayaranjasa komisi.Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelasmenyebutkan bahwa dividen diartikan sebagai penghasilan dari sahamjouissance atau hak jouissance, saham pendiri atau hakhak ataspembagian laba lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa biaya tradingcommission ini tidak memenuhi definisi dividen sebagaimana disebutdalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan Pemerintah KerajaanBelanda. Sebaliknya, pembayaran trading commission tersebut terkaitdengan Trading Agreement (terlampir Bukti PPK2) antara Pemohon PK(semula Pemohon Banding) dengan ELBV untuk keperluan pembelianbahan baku dan penjualan hasil produksi.

Secara nyatanyata penetapan komisisebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yang salah, karenajika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden.

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Karena itu, PemohonBanding berpendapat bahwa koreksi pihak Terbanding tidak memiliki dasaryang kuat sehingga harus dibatalkan;bahwa pembayaran komisi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai dividensebagaimana didefinisikan dalam P3B Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Dari sudut pandang yuridis formal maupun subtansinya (substance),pembayaran komisi yang Pemohon PK (semula Pemohon Banding)lakukan kepada ELBV bukan merupakan dividen melainkanpembayaran jasa komisi.Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelasmenyebutkan bahwa dividen diartikan sebagai penghasilan dari sahamjouissance atau hak jouissance, saham pendiri atau hakhak ataspembagian laba lainnya.

Dengan demikian, jelas bahwa biayatrading commission ini tidak memenuhi definisi dividen sebagaimanadisebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia dan PemerintahKerajaan Belanda.

Putusan Nomor 937/B/PK/PJK/2015jika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden. Dengandemikian telah terobukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadikekhilafan Majelis Hakim dan suatu kekeliruan hukum yang mengakibatkankeputusan yang bertentangan dengan ketentuan undangundang.13.

Labuan merupakan offshore center yang menawarkan berbagai tax incentives yang menyerupaiapa yang ditawarkan oleh tax haven countries;bahwa walaupun pada tahun 2009, Labuan belum dikeluarkan dari cakupan wilayah P3B antara Indonesia Malaysia, namun Surat Dirjen Pajak tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya peluang bagi wajib pajakuntuk memanfaatkan "celah" tersebut untuk melakukan treaty abuse termasuk treaty shopping;bahwa indikasi bahwa Mindsource International Inc. melakukan treaty shopping

terlihat dari pendiriannyayang dilakukan di Mauritius, dimana Mauritius juga merupakan salah satu negara yang dijuluki tax heavencountries, kemudian Indonesia menghentikan P3B dengan Mauritius pada tahun 2005 melalui Surat EdaranJenderal pajak Nomor SE06/PJ.3/2004 tanggal 24 Juni 2004.bahwa Mindsource International Inc kKemudian menyatakan mengubah domisilinya dengan mendaftarkanbadan hukumnya di Labuan Malaysia,bahwa menurut Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S1058/11.1341/2006 tentang IndonesiaMalaysia

menyatakan bahwa ketentuan anti penghindaranpajak domestik seperti "substance over form principle", "economic substance", dan ketentuan umum antipenghindaran pajak (General Anti Avoidance Rule/ GAAR) tidak bertentangan dengan perjanjianpenghindaran pajak berganda.bahwa dari uraian diatas, tidak dapat diyakini bahwa domisili yang sesungguhnya dari MindsourceInternational Inc adalah di Labuan,Malaysia, sehingga Mindsource International Inc tidak dapat memakaiPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

PLN (Persero)Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area PelaksanaPemelihnaraan Bandung di muka persidangan perkara gugatan perdataRegister Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal 27 September 2016 diPengadilan Negeri Kelas A Bandung dalam perkara antara NyonyaEucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagai PENGGUGAT)melawan PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa BaliArea Pelaksana Pemeliharaan Bandung dkk.

PLN (Persero) Penyalur Dan PusatPengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung(sebagai TERGUGAT). Dalam acara sidang pembuktian tersebut, KuasaHukum PT.

Anton Suranto, MM,Nomor : 257.PJ/062/P3B/2000 tanggal 17 Mei 2000, (Fotokopi) ;Kwitansi Nomor : 06009.RD202/RII/Bidkeu P3B/VI/2005tanggal 21062000, pelunasan sewa beli rumah dinasPT.PLN sebesar Rp.2.000.000,.

) P3B Jawa Bali Region Jawa Barat, (Fotokopi);Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan BangunanRumah antara PT.PLN (Persero) dengan SumarnoHal. 108 dari 155 hal.

Putusan Nomor : 62/G/2017/PTUN.BDG16.17.18.19.2c22.T.IL.Int1316T.IL.Int1317T.ILInt1318T.IL.Int1319T.IL.Int1320T.LInt1321T.ILInt1322T.ILInt1322Nomor : 231.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28 April 2000,(Sesuai dengan asli) ;Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan EndangSaputra, BE, Nomor : 170.Pj/062/P3B/2000 tanggal 28April 2000, (Sesuai dengan asli) ;Surat Perjanjian Sewa Beli Tanah dan Bangunan Rumah antara PT.PLN (Persero) dengan Memed AE,Nomor : 233.Pj/062/P3B

Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex generalis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan P3B

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Kufpec Indonesia (Natuna) BVketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Ketentuan Contract dimaksudtidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialis derogatlex geralis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori, maka perbedaanpengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilanuntuk Januari Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan P3B merupakan perjanjian

Ketiga, karena ada dua /ex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a)P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4),Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1150/B/PK/Pjk/2021sehingga berdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karenaketentuan PSC lebih mendominasi pemajakan BUT Natuna 1 B.Vketimbang P3B, maka Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan danberlaku tarif BPT 20% UU PPh.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218162606150004atas nama kepala keluarga Agustisn Farady Silalahi, yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten SerdangBedagai tanggal 20 April 2016, selanjutnya diberikan tanda bukti P3a;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218162606150004 atas nama kepalakeluarga Agustisn Farady Silalahi, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal30 Juli 2020, selanjutnya diberikan tanda bukti P3b;4.

Fotocopy Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor0008920190510000010, tanggal 16 Mei 2019, atas nama Endang HertanaGinting, yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dedi Irawan, SH.Mkn,selanjutnya diberi tanda P11Menimbang, bahwa bukti surat P10 diserahkan aslinya dan bukti suratP1, P3a, P3b, P4, P5, P7, P8 diserahkan fotokopinya dan telahdisesuaikan dengan aslinya, serta bukti surat P2, P6 dan P9 diserahkanfotokopinya dan hanya disesuaikan dengan fotokopinya karena tidak dapatdiperlihatkan asli dokumannya

untuk dapat mengambil sertifikattersebut, maka perlu adanya tandantangan ahli waris Almh. yaitu Pemohon danAnak Pemohon dimana Anak Pemohon masih belum dewasa dan oleh karenaitu Pemohon mengajukan permohonan agar menjadi wali bagi Anak Pemohontersebut:Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon,Pemohon telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat P10 diserahkanaslinya dan bukti surat P1, P3a, P3b

Menimbang, bahwa bahwa dengan memperhatikan asasasas hukumyang berlaku secara universal tentang pemberlakukan peraturan undangundangan dan dengan memperhatikan peraturan tersebut, Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Pasal 48 Undangundang Perkawinan dan Pasal 393KUHPerdata perlu dikaitkan dalam pemberlakuannya, dimana dari ketentuantersebut didapatkan konklusi bahwa dalam pengujian kepentingan anak itu telahmenghendakinya yaitu melalui penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P3a, P3b

Putusan Nomor 4453/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Desember 2013 yang dilakukan oleh Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) sudah tepat dan benar mengingat bahwa: pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.

Kedua, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian atau kesepakatan atasusaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidangpertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat melakukan pilihanhukum dan menggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena adadua lex spesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A dan(b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (KAKAP 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)tidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UU PPh.

Oleh karena itu, berdasarkan P3B IndonesiaAustralia biayaatas jasa tersebut termasuk ke dalam kategori Business Profits dimana hakdari pemajakannya hanya ada di Negara Australia.

Oleh karena itu, tidak ada PPh Pasal 26 yang kurangdibayar dan SKPKB terkait dan sanksisanksinya harus dibatalkan;Bahwa oleh karena itu sehubungan dengan jasa konsultasi yangdiberikan oleh Orica terhutang tarif PPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimanatercantum pada Pasal 7 Business Profit dari P3B Indonesia Australia,dimana surat ketentuan pajak yang diterbitkan seharusnya adalah sebagaiberikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4)dan Pasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Vienna Convention junctoArticle 38 Statuta The International Court of Justice juncto Pasal 9 danPasal 12 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Putusan Nomor 5303/B/PK/Pjk/2020Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah mencegah terjadipengenaan pajak berganda dan menurut OECD mengatur pembagianhak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili secaraseimbang dan tidak mengurangi kKewenangan absolut sesuai dengankompetensi absolut yang melekat pada persetujuan (b) kontainer yangdisewa oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembaliadalah persewaan barang berwujud berupa kontainer yang dirancangkhusus untuk keperluan industri minyak

Hal ini didukungdengan ketentuan yang menyebutkan bahwa menyebutkan The laws inforce in each Contracting State shall continue to govern the taxation ofincome in the respective Contracting States except where expressprovision to the contrary has been made in this Agreement (vide Article21 P3B a quo), bahwa atas pembayaran sewa yang dilakukan PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada Altus LogisticsPte., Ltd. bukan hanya atas benda berupa kontainer saja melainkan jugaatas penggunaan

Putusan Nomor 5303/B/PK/Pjk/2020serta Pasal 21 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaSingapura juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 27 ViennaConvention juncto Pasal 38 International Court of Justice;b.

Oleh karena itu, berdasarkan P3B IndonesiaAustralia biaya atas jasa tersebut termasuk ke dalam kategori BusinessProfits dimana hak dari pemajakannya hanya ada di Negara Australia.

ada lagi pajak yang kurang dibayar, baikdi Indonesia maupun di Australia;Bahwa penjelasan di atas telah menunjukkan bahwa perjanjian tersebutadalah untuk jasa design dan bukan perjanjian untuk pembayaran royalti.Oleh karena itu, tidak ada PPh Pasal 26 yang kurang dibayar dan SKPKBterkait dan sanksisanksinya harus dibatalkan;Bahwa oleh karena itu, sehubungan dengan jasa design yang diberikan olehOrica terhutang tarif PPh Pasal 26 sebesar 0% sebagaimana tercantum padaPasal 7 Business Profits dari P3B

perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan Juncto Pasal 4 ayat (1) huruf h, Pasal 18 ayat (4) danPasal 26 ayat (1) huruf c UndangUndang Pajak Penghasilan JunctoPasal 4 dan Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional Juncto Vienna Convention JunctoArticle 38 Statuta The International Court of Justice Juncto Pasal 9 danPasal 12 P3B

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Lebih lanjut lagi, ditegaskan pula bahwa sesuai denganketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduknegara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalanjasa tersebut;Bahwa berdasarkan fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas,pembayaran trading commission sebagai imbalan sehubungan dengan peranELBV dalam pembelian dan penjualan sangat jauh dari definisi dividen yangHalaman 9 dari 39 halaman.

Dengan demikian,jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antaraIndonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda. Sebaliknya, pembayarantrading commission tersebut terkait dengan Trading Agreement(terlampir Bukti PPK2) antara Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) dengan ELBV untuk keperluan pembelian bahanbaku dan penjualan hasil produksi.

Putusan Nomor967/B/PK/PJK/201512.13.14.Terbanding) mengacu kepada ketentuan pasal 10 ayat (5) P3B antaraIndonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka pasal ini secarategas menyatakan bahwa dividen merupakan penghasilan dari saham atauhak atas pembagian laba lainnya atau hak atas perusahaan yang dapatdipersamakan dengan penghasilan dari saham.

Secara nyatanyata penetapan komisisebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yang salah, karenajika pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelas pasal tersebuttidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividen atau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisi deviden.

pihak penerima penghasilan merupakanbeneficial owner dari penghasilan tersebut atau bukanadalah otoritas pajak Negara tempat domisili pihakpenerima penghasilan ;pahwa oleh karena itu) menurut pendapat Majelis perludilakukan exchange of information antara otoritaspajak dari kedua Negara ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telahnyata nyata keliru dan tidak berdasar sama sekali =;Bahwa Indonesia sebagai Negara sumber penghasilan yangmembayar kan dividen, sesuai dengan Pasal 10 ayat (2)P3B

antara Indonesia Mauritius merupakan pihak yangakan memberikan fasilitaS penurunan tarif pemotonganPPh dari tarif 20% sesuai ketentuan domestiknyamenjadi 5% atau 10% sesuai P3B apabila persyaratanyang ditetapkan terpenuhi yakni bahwa penerimapenghasilan diluar negeri merupakan residen dariNegara mitra P38B terkait dan merupakan beneficialowner dari penghasilan dimaksud ;Bahwa dengan demikian, Indonesia merupakan pihak yangmemilik i wewenang untuk menentukan apakah keduapersyaratan tersebut dipenuhi

karena Indonesia lahyang akan memberikan fasilitas penurunan tarifpemotongan PPh kepada penerima penghasilan diluarnegeri tersebut ;Bahwa sementara itu, exchange of information merupakansebuah fasilitas yang disediakan oleh P3B bagi parapihak dalam perjanjian sehingga akan dilaksanakanapabila salah satu pihak dalam perjanjian menganggapperlu dilakukan pertukaran informasi untukHal. 21 dari 14 hal.

No.116/B/PK/PJK/2006melaksanakan P3B,~ artinya bahwa Indonesia dapatmeminta bantuan pertukaran data atau informasi denganMauritius apabila Indonesia menganggap bahwa data dataatau. informasi tambahan tersebut diperlukan dalamrangka melaksanakan pasal pasal dalam P3B termasukdalam menentukan apakah penerima penghasilan merupakanbeneficial owner atau bukan ;Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak melakukan exchange of informationkarena data data yang diberikan oleh TermohonPeninjauan

PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATUR BEBAN (P3B) JAWA BALI, yang diwakili oleh Ir. E.Haryadi, M.Eng., selaku General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

PLN (PERSERO) PENYALURAN DAN PUSAT PENGATURBEBAN (P3B) JAWA BALI, yang diwakili oleh Ir. E.Haryadi,M.Eng., selaku General Manager PT PLN (Persero) Penyaluran danPusat Pengatur Beban Jawa Bali, berkedudukan di Cinere, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yan Apul, S.H., dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Menara Thamrin Lt.21, Suite2102, Jalan M.H.

PLN (Persero) P3B Jawa Bali (Penggugat) yangdikarenakan terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 milikPT.

PLN (Persero) P3B Jawa Baliakibat terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 (selanjutnya disebut "Perjanjian Notaris HabibAdjie"), yang mana perjanjian tersebut dilatar belakangi oleh adanya kerusakankabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit IT milik PT. PLN (Persero) P3B Jawa Baliakibat terkait/tergaruk oleh Jangkar Kapal Tongkang Taurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 milik PT.

Pelayaran Taurus Naksaktra Abadi (PTNA) tentangPenyelesaian kasus kerusakan kabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit II milik PT.PLN (Persero) P3B Jawa Bali akibat terkait/ttergaruk oleh Jangkar Kapal TongkangTaurus 06 yang ditarik/digandeng oleh TB.

PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa Bali dan PT. Pelayaran Taurus Naksaktra Abadi (PTNA) tentang penyelesaiankasus kerusakan kabel laut 150 KV Jawa Madura Sirkit II milik PT. PLN (Persero)P3B Jawa Bali akibat terkait/tergaruk oleh jangkar kapal tongkang Taurus 06 yangditarik/digandeng oleh TB. Atlantic Star 15 oleh Notaris Habib Ajie Nomor 9tanggal 3 Desember 2005;4.

yang telah berlaku, pada umumnya imbalan atas jasayang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri merupakan laba usahasehingga pengenaan pajaknya hanya dapat dilakukan di Indonesia apabilaWajib Pajak luar negeri tersebut melakukan jasa di Indonesia melalui suatuBUT di Indonesia;2) Sehubungan dengan halhal tersebut di atas maka perlu ditegaskan bahwasesuai dengan ketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luarHalaman 6 dari 40 halaman.

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda. Sebaliknya, pembayaran trading commissiontersebut terkait dengan Perjanjian (Lampiran 9) antara Pemohon BandingHalaman 8 dari 40 halaman.

Lebih lanjut lagi, ditegaskan pula bahwa sesuai denganketentuan dalam P3B, atas jasa yang dilakukan di luar negeri oleh penduduknegara treaty partner, Indonesia tidak dapat mengenakan PPh atas imbalanjasa tersebut;Bahwa berdasarkan fakta yang telah Pemohon Banding uraikan di atas,pembayaran trading commission sebagai imbalan sehubungan dengan peranELBV dalam pembelian dan penjualan sangat jauh dari definisi dividen yangHalaman 9 dari 40 halaman.

Jika memang Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (5) P3B antaraIndonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka pasal ini secarategas menyatakan bahwa dividen merupakan penghasilan dari sahamatau hak atas pembagian laba lainnya atau hak atas perusahaan yangHalaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 941/B/PK/PJK/2015dapat dipersamakan dengan penghasilan dari saham.

Secara nyatanyata penetapankomisi sebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yangsalah, Karena jika Pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelaspasal tersebut tidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividenatau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisideviden.

2015 Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding terhadapkoreksi Terbanding atas objek pajak PPh Pasal 26 Masa Februari 2009Pemohon Banding sebesar Rp2.105.666.862,00 dengan alasan sebagai berikut:Bahwa peraturan pajak yang menjadi rujukan sehubungan denganpermohonan banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP713/WPJ.24/2012 tanggal 23 April 2012;Bahwa adapun landasan hukum yang menjadi dasar permohonanbanding Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Bahwa Pasal 7 dalam P3B

Pada hakikatnya, biaya tradingcommission yang dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada ELBV sama sekalitidak terkait dengan kepemilikan saham ELBV pada Pemohon Banding, dengandemikian, jelas bahwa biaya trading commission ini tidak memenuhi definisidividen sebagaimana disebut dalam Pasal 10 ayat (5) P3B antara Indonesia danPemerintah Kerajaan Belanda.

Dari sudut pandang yuridis formal maupun subtansinya (substance),pembayaran komisi yang Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaPemohon Banding) lakukan kepada ELBV bukan merupakandividen melainkan pembayaran jasa komisi;Pasal 10 ayat (5) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda secara jelasmenyebutkan bahwa dividen diartikan sebagai penghasilan darisaham jouissance atau hak jouissance, saham pendiri atau hakhakatas pembagian laba lainnya.

Jika memang Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) mengacu kepada ketentuan Pasal 10 ayat (5) P3B antaraIndonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda, maka pasal ini secarategas menyatakan bahwa dividen merupakan penghasilan dari sahamatau hak atas pembagian laba lainnya atau hak atas perusahaan yangHalaman 36 dari 40 halaman. Putusan Nomor 938/B/PK/PJK/2015dapat dipersamakan dengan penghasilan dari saham.

Secara nyatanyata penetapankomisi sebagai dividen telah didasarkan pada ketentuan hukum yangsalah, Karena jika Pasal 10 ayat (5) P3B yang dipakai, maka jelasjelaspasal tersebut tidak memberikan definisi seluasluasnya untuk dividenatau, setidaktidaknya, komisi jelasjelas tidak termasuk dalam definisideviden.

Adapunbunyi Pasal 9 masingmasing Negara mitra P3B lawan transaksiadalah sebagai berikut:Halaman 81 dari 202 halaman. Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2015Pasal9 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah di Negara mitra P3B lawantransaksi :1.

Putusan Nomor 375/B/PK/PJK/2015.1.1.3.6I.1.1.3.7tersebut dapat dilihat dari Pasal 9 P3B Indonesia Negara Mitra P3Blawan transaksi sebagai berikut:Tabel 6Rangkuman Article 9 Para. 1 Tax Treaty Indonesia dengan NegaraMitra P3B Lawan Transaksi Article 9 Para. 1 P3B Indonesia Negara Mitra P3BLawan Transaksi (1)Where:(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly inthe management, control or capital of an enterprise of the otherContracting State, or(b) the same persons participate

adalah untuk menghindari pemajakanberganda dan mencegah penghindaran serta penyelundupan pajak.Tujuan P3B tersebut dapat tercapai dengan cara mengalokasikanhak pemajakan diantara kedua negara yang mengikat perjanjianberdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjiantersebut.Il.1.1.3.23 Bahwa untuk mencapai tujuan diadakannya P3B tersebut, berbagaiakademisi dan ahli di bidang perpajakan internasional menyarankanditerapbkannya principle of common interpretation dalammenginterpretasikan P3B

Dalam bentuk yang paling murni, berdasarkan prinsipini, administrasi pajak dan pengadilan dari salah satu Negara yangmengadakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) harusmelihat keputusan yang dibuat oleh administrasi pajak danpengadilan dari satu negara yang mengadakan perjanjian ketikamenafsirkan dan menerapkan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B), dan sebaliknya.

Il.1.1.3.25 Bahwa para akademisi tersebut menyatakan bahwa tujuan P3Bhanya bisa tercapai apabila otoritas pajak dan pengadilan pajak daritiap negara yang mengadakan P3B menerapkan interpretasi yangsama atas suatu ketentuan dalam P3B sehingga P3B tersebut tidakmemiliki dua arti yang berbeda pada dua negara yang mengadakanperjanjian serta sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya P3Byaitu. untuk menghindari pemajakan berganda dan mencegahpenghindaran pajak serta pengelakan pajak.Il.1.1.3.26 Bahwa

danmenghargai Penggugat sebagai suami dan terhadap sikap dan sifat serta tingkah laku Tergugattersebut, Penggugat mencoba untuk bersabar dan mengalah demi untuk menjaga keutuhanrumah tangga dengan pengharapan Tergugat dapat menyadari kesalahannya, akan tetapiperselisihan dan percecokkan sering terjadi dan sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkanPenggugat sampai sekarang ini.Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4bukti surat yaitu bukti P1 sampai dengan P3b

terdaftar dibawahnomor 1837/1984, tanggal 12 Juni tahun 1984, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya.Menimbang bahwa saksi Kwee Soei Leng dan saksi Diah Astarini Irawan menerangkanbahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan kapanserta dimana mereka melangsungkan perkawinan saksi tidak mengetahui.Menimbang bahwa bukti P3a, tentang kutipan akta perkawinan antara Tjoa MarwahArifin Zain (Penggugat) dengan Yuliana Arif (Tergugat).Menimbang bahwa bukti P3b

Utr.Menimbang bahwa meskipun bukti P3a tidak dapat menunjukkan aslinya, akan tetapidari bukti P3b, ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanperkawinan di jakarta pada tanggal 12 Juni tahun 1984 dan juga telah didaftarkan dan adanyaakta perkawinan yang dikeluarkan Kantor Pencatat sipil propinsi DKI Jakarta.Menimbang bahwa dari keterangan saksisaksi dan dari bukti P3A dan P3B terbuktisuatu fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diJakarta dan

dan mekanismepajak ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Surat MenteriKeuangan Nomor : S604/MK.017/1998 tidak melalui mekanisme penerapanHalaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1639 B/PK/PJK/2016ketentuan perpajakan, melainkan melalui mekanisme lain yang akandilaksanakan oleh DJLK / DJA;Bahwa Terbanding juga menetapkan bahwa kantor pusat dari PemohonBanding adalah ConocoPhillips Indonesia Holding yang berlokasi diBermuda, dan dengan demikian maka Pemohon Banding tidak dapatmenerapkan P3B

cabangcabangnya,termasuk Pemohon Banding;Bahwa dalam kasus ini, tagihan sehubungan dengan dengan alokasibiaya kantor pusat (Parent Company Overhead/PCO) yang disampaikankepada Pemohon Banding merupakan tagihan yang berasal dariConocoPhillips Company selaku kantor pusat dari Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka seharusnya ketentuanP3B antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dipergunakan, danapabila ConocoPhilips Company berhak atas perlindungan pajak yangdisediakan oleh P3B

Bahwa terkait pemotongan PPh 26 menurut Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) Transaksi biaya Overhead FromAbroad terutang PPh Pasal 26 sebesar 20% karena transaksidilakukan dengan WPLN yang kedudukannya di negera Bermudasehingga tidak terdapat ketentuan P3B, sedangkan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) berpendapattransaksi dengan USA sebagai kantor pusat sehingga kalaupunterutang namun tariff yang berlaku adalah 0%;Bahwa atas sengketa tersebut telah diuraikan dalam penelitian

Untuk menentukan P3B mana yang akan digunakan atas jasatersebut, tidak dapat digunakan prinsip beneficial owner, karena prinsiptersebut hanya diterapkan atas penghasilan passive income berupadividen, bunga dan royalti. Objek PPh pasal 26 yang disengketakantersebut adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima homeoffice dan menjadi penghasilan home office yaitu ConocoPhillips(South Jambi) Ltd. (Bermuda), selaku pihak yang terikat KontrakProduction Sharing.

Oleh karena home office (kantor pusat) PemohonBanding berada di negara Bermuda, bukan Delaware, AmerikaSerikat, maka COD ConocoPhillips Company dari Pejabat yangberwenang di Amerika Serikat dan P3B antara Indonesia Amerikatidak berlaku. Karena tidak terdapat P3B antara Indonesia denganBermuda/ maka terhadap transaksi di atas tetap berlaku ketentuanperpajakan domestik Indonesia.

PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding menggunakan tarif 10% berdasarkanPersetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia denganInggris, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali/Terbandingmenggunakan tarif 20% sesuai ketentuan perundangundangan yang berlakudi Indonesia sehingga menyebabkan koreksi PPh terutang yang tidakdisetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding adalah adanya kesalahan Termohon PeninjauanKembali

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, Pemohon

Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memenuhikondisi yang disyaratkan untuk dapat menerapkan tarif reduksi PPh Pasal 26ayat (4) sebesar 10% sesuai ketentuan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) IndonesiaInggris, dan berdasarkan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak penghasilan bagiPemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding yang bergerak di bidangpertambangan Minyak dan Gas Bumi merujuk pada ketentuan dalam kontrakbagi hasil yang disepakatinya, sehingga di tahun