IRIYANTO NAINGGOLAN, SH, Kepala Subbagian BantuanHukum Il, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamat di JalanJenderal Sudirman ;6. DADANG GANDHI, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum Il,Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;7.

MULYANTO, SH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum , BagianBantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beralamatdi Jalan Jenderal Sudirman ;8. DYAH KISWORINI, SH, Staf pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, beralamat di Jalan JenderalSudirman ;9.

., Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMan Qgatai ; 222 so erence nnn nce enceKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor BupatiManggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.034.1/382/2019 Tanggal 18JANUAR 201 Bf settee eens craHal 1 Putusan No. 220/B/2019/PT.TUN.SBYSelanjutnya disebut

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan dan Penyuluhan Hukumpada Bagian Hukum dan Ortala SetdaKota Palembang, alamat Jalan MerdekaNo. Palembang; 3. Mauliddin, S.H., Jabatan Staf BagianHukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang;4. Fetty .... Fetty Dewi Utami, S.H., Jabatan StafBagian Hukum dan Ortala Setda KotaPalembang, alamat Jalan Merdeka No. Palembang; . Yuni Rismansyah, S.H., Staf Dinas TataKota Setda Palembang, alamat JalanMerdeka No. Palembang; . H.M.

Agus Ahmed Riza, Jabatan Kepala Subbagian LayananPengadaan Transportasi Laut, Bagian LayananPengadaan Biro. Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;7. Syafli, Jabatan Kepala Subbagian Straregi Pengadaan,Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan Dan TataKelola Biro Layanan Pengadaan Dan PengelolaanBarang Milik Negara;8.

Taufan Isharmawan, Jabatan Kepala Subbagian LayananPengadaan Transportasi Udara Dan Penunjang, BagianLayanan Pengadaan Biro Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;10. Dwi Kurniawan, Pengolah Data, Subbagian StrategiPengadaan, Biro Layanan Pengadaan DanPengelolaan Barang Milik Negara;11. Sulaksono, Penyusun Peraturan Prundangundangan;12. Tomy Prasetyo, S.H., Penyusun Peraturan Perudangundangan;13. Ricardo A. Siringoringo, S.H, Penyusun Bahan BantuanHukum Bagian Hukum Dan KSLN;14.

Ketua Muda Pidana No.3963/2013/S.1282.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal O09 Januari 2014Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Il,terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.ATAUKEDUAPRIMAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004Hal. 14 dari 63 hal. Put.

Pasal 56 ayat (2) KUHP.SUBSIDAIRBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

No. 2293 K/Pid.Sus/2013KEEMPATBahwa Terdakwa Puji Hartono,S.lp Bin Martodihardjo selaku Kepala SubBagian Tata Pemerintahan Umum pada bagian Pemerintahan SekretariatDaerah Kabupaten Kulon Progo dengan dasar Surat Keputusan Bupati KulonProgo Nomor : Pem.D/21/820/D.4 tanggal 30 Maret 2005, jabatan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor : 31 Tahun 2004tanggal 10 Februari 2004 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanahsecara ex officio (otomatis) bertindak selaku Pemimpin Kegiatan

surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian

tahun 1996.SMA Negeri Depok, Jawa Barat lulus tamat tahun 1999.S1Universitas Indonesia lulus tamat tahun 2004.a @ NMS2The University of Queensland, Australia lulus tamat tahun 2016.Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 592/Pid.B/LH/2021/PN PbrPekerjaan /Jabatan:1) Sejak tahun 2005 s.d.2006 bekerja diSwasta, Jakarta.2) Sejak tahun 2006 s.d. 2012 Penyusun Peraturan Perundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi danSumber Daya Mineral Jakarta.3) Sejak tahun 2012 s.d.2012 Kepala Subbagian

Dokumentasi Hukum,Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jakarta.4) Sejak tahun 2012 s.d.2015 Kepala Subbagian Penyusunan PeraturanPerundangundangan Minyak dan Gas Bumi Biro Hukum KementerianEnergi dan SumberDaya Mineral Jakarta.5) Sejak tahun 2015s.d.2016 Tugas Belajar Pasca Sarjana Strata2(dua)/S2.6) Sejak tahun 2016 s.d.2018 Penyusun Peraturan PerundangundanganMinyak dan Gas Bumi Biro Hukum Kementerian Energi dan SumberDaya Mineral Jakarta.7) Sejak tahun 2018 s.d. sekarang Kepala

Subbagian Pertimbangan danBantuan Hukum BPHMigas Jakarta.Bahwa jabatan Ahli YYUDHOUTOMO DHARMOJO, S.H., LLM sekarang iniadalah Perancang Peraturan Perundangundangan Ahli Muda merangkapSubkoordinator Pertimbangan dan Bantuan Hukum.

RAHMAT PERMATA, SHFORMUL02/PROKSI01/KIMAdvokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Advokat/Pengacara;Pekerjaan PNS,Jabatan KepalaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Kepala SubBagian ProdukHukum Daerah SetdaKabupatenBanyuasin;Pekerjaan PNS,Jabatan Staf padaBagian Hukum danHAM SetdaKabupatenBanyuasin;Semuanya adalah Warganegara Indonesia, domisili hukum diKantor Hukum SUHARYONO & ASSOCIATES yangberalamat di JI.

UK.182/1/01/DNG.SMG11, tanggal 18Januari 2011, dari Kepala Distrik Navigasi Kelas II Semarang, Kepala SubBagian Tata Usaha, diberi tanda (P3); Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksisaksi yang di sidangtelah memberikan keteranan di bawah sumpah : 1.

DINGIN TARIGAN;====Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata2Usaha dan Rumah Tangga;10.

., Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah PropinsiAWE UL TTGIE eennnnnenecesnnnnennmmeeanennnnemmannenneeds8. HARYO BIMO BRAMANTYO, SH.M.Kn., StafBagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, PemerintahPropins! Jawa, TINUE 5 ==nn nnn nnnnnnnn9. ADI SARONO, SH.MH., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintahan Propinsi Jawa10. SYAILENDRA ........310.

FRANSISKUS MARTINO DURA, SH Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenMan gQatai ; 2= = sen nnn ne nnn neKetiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor BupatiManggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu,Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai,Hal 1 dari10 hal Putusan No.219/B/2019/PT.TUN.SBYProvinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : HK.034.1/33/2019 Tanggal 18PANUAT ZO 7

.; NIP: 197610292010012006:;Jabatan : Kepala Subbagian Dokumentasi Hukumpada Bagian HukumHalaman 1 dari 10 halaman Putusan Perkara Nomor : 165/B/2020/PTTUN.SBYMelawan5.Nama : DWIAPRILIASTUTI,S.H.;NIP : 19860401201 1012 016;Jabatan: KepalaSubbagianPeraturanPerundangundanganpada BagianHukumSetdaKabupatenKebumen);6. Nama : MUHARI WARDANI,S.H.; NIP198307102010011 019; Jabatan:Pelaksana pada Bagian Hukum Setda KabupatenKeburnen 7.Nama : WAHYU PADMISETYANINGRUM,S.H.

surat dan 3 (tiga) orang Saksi;Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan buktibukti yang diajukanPemohon sebagaimana tersebut, Pengadilan Negeri Cibinong berpendapat:Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) huruf f UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tanggal,bulan dan tahun kelahiran merupakan data perseorangan yang merupakan subbagian

DPPA SKPD : 1.20 04 01 15 12 5 2 kegiatan Study komparatif Pansus Peraturan Daerah , Inisiatif dan Non Raperda sebesar Rp. 9.109.231.000,- (Sembilan milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perundang-Undangan 11 Februari 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 621.000.200,-;

Perundang-Undangan bulan 11 Maret 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 577.730.000,-;

study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 69.757.500,-;

Perundang-Undangan bulan April 2013 perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif Pansus Peraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 598.900.000,-;

Copy Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 821.2/Ill.1952/BKD/2009 Tanggal 15 Mei 2009 Tentang Pengangkatan Kepala SubBagian PerundangUndangan Sekertariat DPRD Kabupaten KutaiKartanegara2. Copy Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 175/ SK38/ 800/ I/ 2013tanggal 7 Januari 2013 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan dan Staf Pengelola Kegiatan Pada Sekretariat DPRDKabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;3.

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Halaman 9 dari 929 Putusan Nomor 51/Pid.SusTPK/2016/PN Smr62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaahan Staff Subbagian

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar Rp. 52.994.200,Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 0051 / NPD/ SETWAN/ 2013tanggal ..Februari 2013 kegiatan Penyempurnaan Aplikasi Legal Draftingsebesar Rp. 52.994.200,Telaanhan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan Penyempurnaan dan PenguatanAplikasi Legal Drafting Tahun 2013 sebesar

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.13.306.000,Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 11 Desember 2013 Nomor : 0337 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus PeraturanDaerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp. 13.306.000,;Telaanan Staff Subbagian PerundangUndangan bulan Desember 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif

;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 11 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah, Inisiatif, dan Non Raperda TA. 2013 sebesar Rp.621.000.200,;Nota Pencairan Dana (NPD) tanggal 13 Februari 2013 Nomor : 0042 /NPD/ SETWAN / 2013 kegiatan study komparatif Pansus RancanganPerraturan Daerah sebesar Rp. 621.468.200,;Telaahan Staff Subbagian PerundangUndangan 27 Februari 2013perihal mohon pencairan dana kegiatan study komparatif PansusPeraturan Daerah

Sos selaku Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi Hukum pada BagianHal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 1634 K/Pid.Sus/201850.51.52.53.54.perundangundangan Sekretariat DPRD Kab. Sinjai, Eselon IV a,Pangkat Ill/c, yang terlegalisir;Copy Surat Keputusan Bupati Sinjai No. 821.2/100/BKD tanggal10 April 2012, yang mengangkat Drs. Muh.

Sos dari jabatannya sebagai Kepala SubBagian Dokumentasi dan Informasi dan Informasi Hukum padaBagian Perundangundangan, Eselon IV.a pada Sekretariat DPRDKab. Sinjai, dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf padaSekretariat Daerah Kab.

., jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;4. Ahmad Rizal Saifuddin, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Halaman 1 dari 19 halaman.

Asep Sanna Sumanilaga, S.H., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Ratih Puspitorini, S.H., M.Kn., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Vivid Yuni Triningsih, S.H., jabatan Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 180/8874/436.6.2/2016,tanggal 03 Juni 2016;SURATI, kewarganegaraan Indonesia

Bukti P3: Surat Kenal Kelahiran Nomor : 2703/IM.04/04312/1980 atasnama TJOAN TJIAT, yang dikeluarkan oleh Kepala SubBagian Kependudukan, Kepala Bagian Pemerintahan, BupatiKepala Daerah Tingkat II Tangerang, tanggal 2 Mei 1980;4.

., jabatan Penangan Perkara SubBagian Advokasi III Bagian Advokasi Ill pada BiroAdvokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.233/B/TF/2019/PT.TUN.JKT15. Sofri, S.H, jabatan Penangan Perkara Sub BagianAdvokasi III A Bagian Advokasi III pada Biro AdvokasiSekretariat Jenderal Kementerian Keuangan: 16. Verita Dewi, S.H., jabatan Pelaksana Administrasipada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan CukaiJawa17.

., Jabatan Kepala SubBagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; 3 BASUKI, S.H., Jabatan Kepala Sub Bagian PenyusunanProduk Hukum ;Il.4 M. AGHA RAMADHAN SYAHPUTRA, S.H., M.H,Jabatan Pelaksana dan Pemroses Bantuan Hukum dan HakAsasi Manusia ; 5 OKTAVIANA SIBORO, S.H., Jabatan Pelaksana danPemroses Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan diKantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Jalan Pangeran IndraKesuma Negara, Kotabaru.