Ditemukan 1217805 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-10-2010 — Putus : 12-10-2010 — Upload : 10-05-2012
Putusan PN CURUP Nomor 98/Pid.B/2010/PN.CRP. Tanggal 12 Oktober 2010 — BURMAN SUWARDI als BUR Bin RUSLAN.A
101 — 50
101 — 50
Kepahiang atau setidaktidaknyadisuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup telahmenebang pohon atau memenen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hakatau ijin dari Pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :e Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa ditangkap oleh petugasKepolisian karena didapati tangan memanen atau memungut hasil hutan dengan caramenebang kayu jenis Medang Taji
RejangLebong, sebagai Penyuluh kehutanan dan Kasi peredaran hasil hutan, dengan latarbelakang SKMA dan Sarjana Kehutanan UGM ;Bahwa benar Ahli pernah diminta bantuan oleh Polsek Bermani Ulu untukmelakukan kubikasi kayu hasil penebangan di kawasan TNKS dengan Pal. VIIKec.
Bermani Ulu Raya atas nama tersangka Burman ;Bahwa berdasarkan perhitungan yang saksi Ahli lakukan diperoleh hasil sbbjumlah kayu 61 Keping dengan kubikasi sebanyak 1,8028 M, dengan perinciansbb :8 (delapan) potong kayu ukuran 7 cm x 14 cm x 400 cm ;21 (Dua puluh satu) potong kayu ukuran 8 cm x 8 cm x 400 cm;4 (empat) potong kayu ukuran 4 cm x 25 cm x 400 cm ;7 (tujuh) potong kayu ukuran 3 cm x 25 cm x 400 cm;3 (tiga) potong kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm ;5 (lima) potong kayu ukuran 7 cm x 14
KEPMEN Kehutanan RINo.91 Tahun 1999 ;=> Bahwa benar pohon/kayu yang ditebang saksi Eryono atas perintah terdakwa tersebuttepatnya berada di kawasan TNKS yaitu 100 m kedalam dari batas luar TNKS ;= Bahwa benar terdakwa menyuruh menebang/menggesek pohon/kayu tersebut denganmaksud akan dijual di panglong miliknya dan yang sepuluh potong papan akan dijual keSMP N.1 Bermani Ulu tempat terdakwa bekerja untuk membuat pondok garasi ;= Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menebang atau memungut hasil
berdasarkan faktafakta yang telah didapat di persidangan tersebut,apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan JaksaPenuntut Umum, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut yaitu melanggar pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf e jo UU No.41 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yangunsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil
Putus : 12-12-2006 — Upload : 25-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3076K/PDT/2002 Tanggal 12 Desember 2006 — Markatab; Ny. Titik Masyamah
18 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 20-07-2006 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3290K/PDT/2003 Tanggal 20 Juli 2006 — Junaid bin Tunru; Sale bin Sakka; H. Firman bin H. Madung; Daga; H. Abd. Aziz Adam; H. Paressa; H. Danti; H. Hasanuddin; Bampe bin Natta
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 24-02-2005 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3669K/PDT/2001 Tanggal 24 Februari 2005 —
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 12-12-2006 — Upload : 11-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3284K/PDT/2002 Tanggal 12 Desember 2006 — Ny. Murtiningrum Djaenal Fadjri; Bambang Moekti Wibowo; Sri Indriany Widiyayanti alias Poppy; Anita Rida
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 07-11-2006 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1812K/PDT/2002 Tanggal 7 Nopember 2006 — Sunarjo; Sarwono; Wiardji; Tamiarto; Miskun; Kasan; Sanardja
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-10-2005 — Upload : 29-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490K/PDT/2004 Tanggal 6 Oktober 2005 — Saur Sihombing; Pardomuan Sihombing; Lidia Sitorus
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 04-11-2008 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1284K/PIDSUS/2008 Tanggal 4 Nopember 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar ; SUDARLI BIN M. SIRAT
321 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
321 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya ldul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d 6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Register : 02-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 19-K / PM.II-10 / AD / V / 2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Praka Pujiono
66 — 22
66 — 22
Menyatakan Terdakwa Pujiono, Praka NRP 31030838400585, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Secara bersama-sama memungut hasil hutan tanpa hak atau izin pejabat yang berwenang. 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : - Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukankepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakanbahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan tindak pidana :Setiap orang secara bersamasama maupun sendirisendiri dilarangmenebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalamhutan tanoa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang danmembawa alatalat yang lazim digunakan untuk menebang,memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa
Unsur ke3 : Dilarang menebang pohon atau memanen ataumemungut hasil hutan didalam hutan.Tidak teroukti secara meyakinkan karena faktanya dalampersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah ikut menebang pohon jatiatau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tersebut.
kayunya.Bahwa yang dimaksud dengan Memanen atau memungut adalahmengambil sesuatu barang atau benda dengan maksud untuk dijualatau dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri.Bahwa yang dimaksud dengan Hasil hutan adalah bendabendahayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dandihubungkan dengan barang bukti telah terungkap faktafaktasebagai berikut :Menimbang201.
Bahwa alasan perbuatan Terdakwa secara bersamasamamenebang, memanen atau memungut hasil hutan berupa kayujati tanoa hak dan izin adalah karena Terdakwa ingin membuatdinding belakang rumahnya dengan mempergunakan kayu jati.2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikapTerdakwa yang tidak mau tahu atau tidak peduli terhadapadanya aturanaturan hukum yang berlaku.3.
Ketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan.25MENGADILIMenyatakan Terdakwa Pujiono, Praka NRP 31030838400585, terobukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :Secara bersamasama memungut hasil hutan tanpa hak atau izin pejabatyang berwenang.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementaradikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Putus : 16-06-2005 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 666K/PDT/2004 Tanggal 16 Juni 2005 — KETUT GEMET BAGIASA; GEDE KOSALA Alias JERO MANGKU SEGARA; MADE KOSALI; NYOMAN BUDARSA; NYOMAN SUKAYASA; PUTU GINASTRA; MADE SEMADA; KETUT SUANDA; NYOMAN SEDAYA; MADE CHANDRA; GEDE DJELADRI; NYOMAN ARNAWA; MADE SUYASA; MADE SUARSIKI; PUTU ARTINI; LUH WITI; MADE PARWATA; MADE LEGAWA; GEDE SUCAYA; KETUT SUDIANA; PUTU SUMPENA
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 27-02-2007 — Upload : 22-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 741K/PDT/2001 Tanggal 27 Februari 2007 — DAVID MAMINTADE; ARNEL SUKARAME; ROKIBA PANGELAWAN; NURHAYATI WENTINUSA; MATILDA KATASE; YERTINUS TONTONG; HILDA BANTINUSA; ALPIRINSI BANTINUSA
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 07-11-2006 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3439K/PDT/2002 Tanggal 7 Nopember 2006 — TIONNA HUMA br. SAMOSIR; ASENA SIMANJUNTAK; ELIESER PANJAITAN (ALMARHUM); drg. TIAR S. br. PANJAITAN; dr. TOGI TUA PANJAITAN; ARTHA br. PANJAITAN; Ir. EUNICE br. PANJAITAN; RIRIS br. PANJAITAN; ANI FRIDA br. PANJAITAN; Ir. VICTOR EDISON PANJAITAN; DIKWAN HAPOSAN PANJAITAN; WALTER SIREGAR, SH. (ALMARHUM)
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 14-11-2007 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156K/PIDSUS/2007 Tanggal 14 Nopember 2007 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAUPRAPAT ; ZAMRIL JAMBAK
351 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
351 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, yaitu meminta uang cuti tahunantersebut, sebenarnya toleransi dari perusahaan untuk memberikantunjangan Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan keuanganperusahaan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :Mengenai keberatan ke. 1 s/d6:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factiedalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salahmenerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasi ini pada hakekatnyamengenai penilaian hasil
Putus : 04-01-2007 — Upload : 18-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695K/PDT/2002 Tanggal 4 Januari 2007 — Boen Kian Tjong; Ny. Enny Kurnia
48 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 29-05-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3684K/PDT/2000 Tanggal 29 Mei 2007 — Iskandar Mirza; Sjafri Yasir; Syamsidar, BA; Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cq. Kejaksaan Negeri Tangerang; Negara RI cq. Pemerintah RI cq. Departemen Agama RI; Yayasan Pembangunan Madrasah Islam Dan Ihsan; Rafly Kimin
60 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 3684 K/Pdt/2000bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judexfacti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yangberlaku, lagipula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapatdipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adakesalahan dalam penerapan hukum ;Menimbang, bahwa
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-10-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 14 /PID.Sus/ 2016/ PT TTE Tanggal 12 Oktober 2016 — MANAF NARA alias OM MANAF
77 — 17
77 — 17
Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dalam halperedaran hasil hutan dimana dalam pendistribusian/peredaran hasil hutanharuslah dengan suratketerangan Legalitas Hasil Hutan yang menyertaipendistribusian hasil hutan tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 78 ayat (5 Jo PAsal 50 Ayat (3) huruf f Undang Undang No. 41Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.ATAU:Kedua :Bahwa ia terdakwa MANAF NARA Alias OM MANAF selaku nakhoda
Sahnya Hasil Hutan perbuatanmana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermuladariKM.
Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku dalam halperedaran hasil hutan dimana dalam pendistribusian/peredaran hasil hutanharuslah dengan surat keterangan Legalitas Hasil Hutan yang menyertaipendistribusian hasil hutan tersebut.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat HukumTerdakwa
Menyatakan Terdakwa MANAF NARA alias OM MANAF tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.
862 batang dengan volume 21,0152 M3;e 3 (tiga) lembar Surat Keterangan Membawa Hasil Hutan dari KepalaDesa Gonone Kec.
Putus : 16-03-2007 — Upload : 18-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3671K/PDT/2002 Tanggal 16 Maret 2007 — Nurhayati; Nazar alias Sica; Mudar; Ali Basir; Ali Munir; Jawinar; Ali Nuzar; Misbar; Asnibar/Len; Ihwan; Arwin; Eka; Del; Dorom; Pemerintah RI cq. Badan Pertanahan Nasional Pusat cq. Kakanwil BPN TK. I Sumatera Barat cq. Kepala BPN TK II Kabupaten Padang Pariaman
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
Putus : 29-03-2007 — Upload : 24-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1443K/PDT/2006 Tanggal 29 Maret 2007 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Cq. Bupati Samosir; Camat Pangururan; Drs. Daulat Simbolon
27 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
DalamNegeri No. 131.2127 tahun 2004 tanggal 6 Januari 2004 dan sebagai tindaklanjut dari pasal 15 ayat (1.6) dan pasal 15 ayat (2) UndangUndang No. 36tahun 2003, Penjabat Bupati Samosir membentuk Tim Inventarisasi sesuaiSurat Keputusan Bupati Samosir No. 33 tahun 2004 tanggal 29 Juli 2004kemudian Bupati Toba Samosir membentuk Tim Inventarisasi sesuai SuratKeputusan Bupati Toba Samosir Nomor 11/tahun 2004 tanggal 19 Agustus2004 yang mana Tim Inventarisasi tersebut sampai kini masih bekerja, barukemudian hasil
obyektif dalam memeriksa dan mengadili perkara yaituhanya mempertimbangkan saksi yang diajukan para Pemohon Kasasi/paraTergugat yaitu Parna Simbolon, padahal kesaksian saksi para PemohonKasasi/para Tergugat lainnya perlu. juga dipertimbangkan untukmenghasilkan putusan yang obyektif ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungpada tanggal 29 Maret 2007 telah melakukan sidang permusyawaratan untukmendengar pendapat masingmasing Hakim Agung yang memeriksa perkara inidan berdasarkan hasil
dapat dibenarkan, oleh karena judex facti(Pengadilan Tinggi) berwenang untuk mengambil alih pertimbangan hukum danputusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum~ dan putusanPengadilan Negeri telah tepat dan benar ;mengenai alasan ke 2 dan ke 4:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factitidak salah menerapkan hukum ;mengenai alasan ke 3 dan ke 5:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaalasanalasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil
Putus : 14-10-2005 — Upload : 27-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1447K/PDT/2002 Tanggal 14 Oktober 2005 — Hani alias Indo Suriani; Doping alias Indo Lahu; See alias Indo Datang; Ramasia; Taya; Cina alias Indo Malla; Malla alias Ambe Kadang; Gandeng
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
Putus : 27-10-2008 — Upload : 12-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53PK/TUN/2008 Tanggal 27 Oktober 2008 — ASOSIASI TANGKI TIMBUN DAN PEMOMPAAN BELAWAN ; PT. (Persero) PELABUHAN INDONESIA-I
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
US. 11/4/18/P1.05 Tentang PelaksanaanPenerapan Besaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk KegiatanBongkar Muat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya Serta BarangCurah Cair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16 September2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Berdasarkan dalildalil yang telah dikemukakan di atas, ParaPenggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medanmemutuskan sebagai berikut:1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Hal 4 dari 13 hal. Put.
US.11/4/18/Pl.05 Tentang PelaksanaanPenerapan Besaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk kegiatanBongkar Muat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya Serta BarangCurah Cair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16September 2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat;3. memerintahkan/Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Direksi PT (Persero) Pelabuhan No.
US.11/4/18/PI.05 Tentang Pelaksanaan PenerapanBesaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk kegiatan BongkarMuat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya Serta Barang CurahCair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16 September2005 yang dikeluarkan oleh Tergugat sampai ada Putusan Pengadilanyang memperoleh kekuatan hukum tetap;5.
No. 53/PK/TUN/2008Besaran Tarif Pelayanan Jasa Pipa Terpadu untuk Kegiatan BongkarMuat Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunannya serta Barang CurahCair Lainnya di Cabang Pelabuhan Belawan tertanggal 16 September2005 yang diterbitkan oleh Tergugat;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan PeraturanDireksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia No.
No. 53/PK/TUN/2008meliputi Surat Keputusan Nomor : US.11/4/23/P1.05 tanggal 11 Oktober2005 tentang Pelaksanaan Penerapan Besaran Tarif Pelayanan JasaPipa Terpadu Minyak Kelapa Sawit dan Hasil Turunan di CabangPelabuhan Belawan;3.