Ditemukan 1217809 data
24 — 1
207 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
25 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan hukumPengadilan Negeri dalam perkara a quo hal. 22 alinea terakhir dan hal. 23alinea pertama, menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan setempat danbuku rincik tanah, bukan menjadi tanah objek perkara akan tetapi terletakpada sebelah utara milik orang tua Tergugat.
Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam perkara a quo hal. 22dan hal. 23 dengan menjadikan acuan buku perincikan tanah yang dibawaoleh Kepala Kelurahan Macanang sewaktu Majelis Hakim melakukanpemeriksaan setempat pada tgl. 6 Nopember 2000 setelah kedua pihakmemajukan kesimpulan dan memohon putusan sangat menyalahi tertibberacara dan mengurangi hakhak keperdataan pihak dalam membelakepentingannya karena hasil pemeriksaan setempat tidak termuat dalamkesimpulan ;.
putusan Majelis Hakimpertama tersebut sangat khilaf dan keliru dalam mengadili serta menerapkanhukum, karena tidak mempertimbangkan segenap alat pembuktian(keterangan kesaksian) yang sangat relevan dengan hukum dalammengambil putusan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex factitidak salah menerapkan hukum lagi pula alasanalasan tersebut mengenaipenilaian hasil
17 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
19 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalamtingkat + kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini merupakan suatukesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, olehnya itu putusanjudex facti dapat digolongkan sebagai putusan hakim onvoldoendegemotiveerd) ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alasanalasan tersebut di atas :Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karenaputusan Pengadilan Tinggi/judex facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkanatau melanggar hukum yang berlaku lagi pula alasanalasan tersebut mengenaipenilaian hasil
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
30 — 2
hutan kayu yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf e ,oerobuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa WAGIMAN bin WAGIMIN memiliki kayu hutan jenis Pinusyang diperoleh dari Sdr.
yang tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 huruf e ,oerobuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Terdakwa WAGIMAN bin WAGIMIN memiliki kayu hutan jenis Pinusyang diperoleh dari Sdr.
Mennguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersamasurat keterangan sahnya hasil hutan ; 0Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: n omen en nn nnn nn nnnAd.1. Unsur Setiap orang ; n monn nn nnn nnn nnn nnn nen nnn nnn nnn nnn nnncnnnnes12Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampumempertanggungjawabkan perbuatannya.
Unsur Mennguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan ; Berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat,barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti sebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa Wagiman Bin Wagimin memiliki kayu hutanjenis pinus yang diperoleh dari Suselo dalam bentuk glondongan, kemudian olehTerdakwa dibelah menjadi bentuk blandar sebanyak 13 (tiga belas) lembar papanukuran panjang 3
Menyatakan bahwa terdakwa Wagiman Bin Wagimin tersebut diatas terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana menyimpandan memiliki hasil hutan kayu yang diambil atau dipungut secara tidaksah;2.
42 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4 :Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya
202 — 103
Menyatakan terdakwa EDI SASTRA ALS EDI BIN HOLIDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primeir 2.Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primeir tersebut 3.Menyatakan terdakwa EDI SASTRA ALS EDI BIN HOLIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENARIK KEUNTUNGAN DARI HASIL SESUATU BENDA YANG SEPATUTNYA HARUS DIDUGA BAHWA DIPEROLEH DARI KEJAHATAN
Menyatakan terdakwa EDI SASTRA Als EDI Bin HOLIDI (Alm) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatubenda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan2..Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintahterdakwa tetap di tahan,3.Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna hitam No Pol BH
Telanaipura Kota Jambi dan menjual sepeda motor tersebut kepada JORDANseharga Rp. 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motortersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)Bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada JORDAN, sepeda motortersebut tanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKBBahwa sepengetahuan terdakwa harga standar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 9.000.000,(sembilan juta rupiah
Legok Kec.Telanaipura Kota Jambi dan menjual sepeda motor tersebut kepada JORDAN seharga Rp.2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebutterdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah)Bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada JORDAN, sepeda motor tersebuttanpa dilengkapi dengan plat nomor kendaraan, STNK dan BPKBBahwa sepengetahuan terdakwa harga standar sepeda motor tersebut sebesar Rp. 9.000.000,(sembilan
Unsur menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harusdiduga bahwa diperoleh dari kejahatanMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangansaksi saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti,e Bahwa sekira bulan Oktober 2014 pukul 18.00 Wib bertempat di PulauPandan Kel. Legok Kec.
12 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
222 — 29
Menyatakan Terdakwa Bambang Ibrahim, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki hasil hutan kayu tanpa disertai dokumen yang sah ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bambang Ibrahim, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; 3.
kayu Gosale dengan ukuran 5x10x4 meter ;Dengan total volume 3,9968 m3 tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan ;Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, dan c Permenhut No.P.30/MenhutII/2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangBerasal Dari Hutan Hak, kayukayu milik terdakwa Bambang Ibrahim, STtersebut haruslah dilengkapi dengan :Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) atau ;Nota Angkutan atau ;Nota Angkutan Penggunaan Sendiri apabila kayukayu tersebut
P.41/MenhutII/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan KayuYang Berasal dari Hutan Alam, kayukayu milik terdakwa Bambang Ibrahim, STyang diangkut tersebut haruslah dilengkapi bersamasama dengan dokumenangkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu FakturAngkutan Kayu Olahan (FAKO) dan/atau Daftar Kayu Olahan (DKO) ; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana sebagaimana Pasal 83ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentangPencegahan
Menyatakan terdakwa BAMBANG IBRAHIM, ST telah terbukti secara sah danmenyakinkan "Dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa BAMBANG IBRAHIM, STdengan pidana penjara selama 1 Tahun 4 Bulan dikurangkan selama terdakwaberada dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahandan pidana denda Rp. 525.000.000.
hutan kayu tidak dilengkapisecara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;Ad.1.
Unsur Mengangkut, menguasai, ataumemiliki hasil hutankayuyang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyahasilhutan
14 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.456 K/AG/2007Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 4:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan TinggiAgama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasantersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkandalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanyaberkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaranhukum yang berlaku, adanya kelalaian
34 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam ,jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaput darasampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melalui liangsenggama (Penetrasi) ;Perbuatan la Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang, Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.DANKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Sulaeman, pada
Selaput dara : terdapat luka lama pada posisi arah jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar ;Kesimpulan :Dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya robekan lama pada selaputdara sampai dasar disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang melaluiliang senggama (Penetrasi) ;Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana. diatur dan diancam pidanadalam pasal 285 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDonggala tanggal 6 Januari
N.GFeryantini, dokter yang memeriksa saksi koroan KORBAN pada PuskesmasSabang tanggal 10 Nopember 2007; dimana dan hasil visum tersebutmenunjukkan terdapat robekan lama pada selaput dara pada posisi jam 12, jam1, jam 3, jam 5 dan jam 8 sampai dasar yang dilakukan melalui liang sengamaoleh benda tumpul melalui penerasi ;Bahwa terhadap alat bukti surat Surat Visum Et Repertum Nomor122N/XV2007, yang dijadikan sebagai alat bukti sehingga terbuktinyaperbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam putusan Judex
Bahwa dalam persidangan Judex Facti telah terungkap bahwaSaksi Korban KORBAN juga ternyata sudah melakukan HUBUNGANBADAN layaknya suami isteri sebelum dilakukan Visum, denganSaksi MUHAMAD NUR (diakui dalam persidangan/disumpah)sehingga Tidaklah Dapat Hasil Visum yang menyatakan terdapatRobekan lama pada kemaluan Saksi Korban KORBAN, dituduhkankepada Terdakwa/ Pemohon Kasasi, karena sudah jelasjelas SaksiKorban KORBAN dan Saksi MUHAMAD NUR mengakui telah jugaberhubungan badan sebelum dilakukan visum
Bahwaadapun keberatan Pemohon Kasasi dengan diambilnya keteranganpada saat di BAP ditingkat penyidik adalah hal yang keliru dimanaSaksi INTAN sudah memberikan keterangan dimuka persidangansehingga Keterangan Saksi yang dimuka persidangan (disumpah)seharusnya itulah yang diambil sebagai pertimbangan putusan sebabhasil dari proses verbal yang dilakukan penyidik baik terhadapTersangka maupun Saksi menurut hukum tidak mempunyai kekuatansempurna bagi Hakim untuk menyatakan seorang Terdakwa terbuktbersalah, hasil
JUMAIN
32 — 8
J UM A IN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyai ijin daripihak yang berwenang sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No.41tahun 1999;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. ABDURRAHMAN dan 2.
baiksecara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada hariSenin, tanggal 22 Nopember 2010 sekira jam 17.15 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lainnya pada bulan Nopember tahun 2010,bertempat di kawasan hutan petak 53 hutan lindung bagian hutan SepanjangRPH CalungBKPH Sepanjang Desa Sepanjang Kecamatan SapekenKabupaten Sumenep atau setidaktidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengajamenebang pohon, memanen atau memungut hasil
Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan,didalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yangberwenang ;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam sidang perbuatanpara terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakanoleh Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakanbersalah ;Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu apakah para terdakwa
ABDURRAHMAN dan 2.J UMA IN terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama menebang hasil hutan yang tidak mempunyaiijin dari pihak yang berwenang Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) bulan ;Menjatuhkan pidana denda masingmasing sebesar Rp. 250.000,00(duaratus limapuluhribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidakdibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;Menetapkan masa penangkapan