5.235.890.705 0 5.235.890.705Kredit Pajak 4.863.023.540 0 4.863.023.540PPh Kurang (Lebih) Bayar 372.867.165 0 372.867.165Sanksi Administrasi 156.604.209 0 156.604.209Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 529.471.374 0 529.471 .374 Alasan dan Dasar Koreksi menurut Pihak Terbanding:Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar PengenaanPajak PPh Pasal 23 berupa pembayaran jasa konsultasi kepada Inco TechnicalServices Limited (ITSL), sebuah perusahaan di Kanada sebesarRp8.285.937.010;Bahwa sesuai dengan P3B

Meskipun di dalamtagihan tersebut tertulis ITSL Contact Name, namun ada beberapa orang yangnamanya tertulis sebagai Contact Name tersebut sesungguhnya bukan pegawaiITSL, melainkan pegawai Pemohon Banding;Bahwa oleh karena ITSL adalah Wajib Pajak Kanada, maka analisaperpajakan ini harus berdasarkan pada Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara IndonesiaKanada.

suatu konstruksi instalasi atau proyek perakitanatau. kegiatan pengawasan yang berhubungan dengannya yangberlangsung untuk suatu masa lebih dari 120 hari;""(i) Pemberian jasajasa, termasuk jasa konsultasi, oleh suatu perusahaanmelalui seorang pegawai atau orang lain (selain dengan agen yangbertindak bebas, seperti yang dimaksud ayat 6) dimana kegiatankegiatantersebut berlangsung dalam suatu negara pihak pada persetujuan untuksuatu masa lebih dari 120 hari dalam masa 12 bulan";Sedangkan Pasal 7 dari P3B

Donald yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding;Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2(i) P3B dan kedua dokumen tersebutdi atas, jelas membuktikan bahwa Michael OSullivan, Peter Calder dan J.Donald adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehinggakeberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;Bahwa selain Michael OSullivan, Peter Calder dan J. Donald, namanama tenaga kerja asing lain yang tercantum dalam tagihan dari ITSL adalah A.Vahed, .

Bahwa dengan demikian, kegiatan usaha yang dilakukan /ncoTechnical Services Limited (ITSL) di Indonesia di tahun 2008 melebihi120 hari dalam jangka waktu 12 bulan, sehingga sesuai ketentuanPasal 5 ayat (2) huruf i P3B IndonesiaKanada yang menyatakanbahwa Istilah tempat usaha tetap meliputi pemberian jasa, termasukjasajasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui seorangHalaman 16 dari 25 Halaman.

Pada saatpemeriksaan, Pemohon Banding telah melampirkan bukti bahwa karyawan PemohonBanding seperti Michael OSullivan, yang sering muncul dalam tagihan sebagai ITSLContact Name, adalah benarbenar pegawai Pemohon Banding;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan ljin kerja dari Departemen TenagaKerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang disponsori Pemohon Banding sertaFormulir 1721A1 untuk Tahun 2008, jelas membuktikan bahwa Michael O'Sullivan,Peter Calder dan J.

Donald adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawaiITSL, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan status BUT bagiITSL;bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanada danITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapbkan mempunyai BUT diIndonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran olehPemohon Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPhPasal 23;bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibukti

Fotokopi Berita Acara Penelitian Register No. 475/902/12/2018, diberi tanda P3b;5. Fotokopi Ijazah Ahli Madya dari Univ. Gadjan Mada Yogyakarta atas namaMuhammad Tosidiq, diberi tanda P4;6. Fotokopi ljazan SMK N 2 Yogyakarta atas nama Muhammad Tosidig, diberitanda P5;7. Fotokopi Ijazah SDN Sendangadi Mlati, Sleman atas nama MuhammadTosidiq, diberi tanda P6;8.

Sendangadi, Mlati, Sleman, sebagaimanadibuktikan olen Pemohon pada bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksiSaksi;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan NegeriSleman menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isidan maksud permohonan Pemohon tersebut diatas apakah cukup beralasan atau tidakserta apakah bertentangan dengan perundangundangan/hukum atau tidak;Menimbang, bahwa terhadap bukti P3a dan P3b

X, yang sering muncul dalam tagihan sebagaiITSL Contact Name, adalah benarbenar pegawai Pemohon Banding.bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan Jjin kerja dari DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang disponsori PemohonBanding serta Formulir 1721Al untuk Tahun 2008, jelas membuktikanbahwa Mr. X, Mr. Z dan Mr.

Y adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukanpegawai ITSL, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan statusBUT bagi ITSL.bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanadadan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyaiBUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di ataspembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPhPasal 26 maupun PPh Pasal 23.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktipendukung

Dengan memperhatikanbahwa harga jual ammonia dari Pemohon Banding ke MitsubishiCorporation, Marigold Development Ltd, dan PT MC Indonesia di bawahharga pasar (indeks FERTECON), maka dapat disimpulkan bahwa telahterjadi Transfer Pricing, sehingga Terbanding berwenang untukmenghitung kembali harga, hal ini sebagaimana diamanatkan dalamPasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia Jepang.

Putusan Nomor 425/B/PK/PJK/2017atas hal ini Terbanding berpendapat bahwa berdasarkan fakta yangada nyatanyata transaksi tersebut terkait hubungan istimewasehingga berlaku Pasal 18 UU PPh dan Pasal 9 P3B Indonesia Jepang; Bahwa kontrak antara dua pihak merupakan hukum bagi keduanya,namun apabila kontrak tersebut melampaui ketentuan yang berlakumaka aturan resmi dalam hal ini adalan UU PPh dan P3B Indonesia Jepang yang diberlakukan.

Koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memiliki dasarhukum dan tidak sesuai dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000Tentang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang(Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dan PencegahanPenggelapan Pajak sehubungan dengan Pajak Penghasilan antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang);b.

Indonesia secara resmimeratifikasikan Vienna Convention UndangUndang Nomor 1 Tahun1982 tertanggal 25 Januari 1982), P3B mempunyai kekuatan hukum diatas Undangundang yang berlaku di Indonesia maupun di Jepang (/exspesialis) (Lihat artikel 18 dan 27 dari Vienna Convention pada HukumKerjasama dan Pasal 32A UU PPh) sehingga dalammenginterpretasikan P3B, peraturanperaturan hukuminternasional(atau petunjukpetunjuk yang diterima secara internasional) harus diikuti(Vienna Convention atas Law of Treaties,

Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalamgaris keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat;Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemerintahJepang tentang Penghindaran Pajak Berganda dan PencegahanPengelakan Pajak yang Berhubungan dengan PajakPajak atasPendapatan (selanjutnya disebut dengan P3B IndonesiaJepang);Pasal 9:Apabila:a.

X, yang sering muncul dalam tagihan sebagaiITSL Contact Name, adalah benarbenar pegawai Pemohon Banding.bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan Jjin kerja dari DepartemenTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang disponsori PemohonBanding serta Formulir 1721Al untuk Tahun 2008, jelas membuktikanbahwa Mr. X, Mr. Z dan Mr.

Y adalah pegawai Pemohon Banding, dan bukanpegawai ITSL, sehingga keberadaannya di Indonesia tidak menciptakan statusBUT bagi ITSL.bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanadadan ITSL sesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyaiBUT di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di ataspembayaran oleh Pemohon Banding kepada ITSL tersebut tidak terutang PPhPasal 26 maupun PPh Pasal 23.bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan buktibuktipendukung

Pasal 26 ayat (4) dengan tarif 20% sebesarRp5.580.727.803,00 Masa Pajak Mei 2014 yang tidak disetujui olehTermohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, tarif PPh Pasal 26 atas bunga yang dibayarkan kepada PPFBVsebesar 20% dikenakan karena penerima bunga, yaitu PPFB V bukanmerupakan beneficial owner sedangkan menurut Pemohon Banding PPFBVadalah beneficial owner sehingga tidak seharusnya dipotong PPh Pasal 26sesuai dengan Pasal 11 P3B

Putusan Nomor 2233 B/PK/Pjk/2021 Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal32A UU PPh diberlakukan ketentuan khusus sebagaimana diatur dalamP3B, terutama atas dasar ketentuan Pasal 11 ayat (4) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesiadan Pemerintah Kerajaan Belanda (P3B IndonesiaBelanda) yang hakpemajakannya ada di negara Domisili (Belanda).

tersebutdiperoleh Detpak Holding dari rasio sales budget dan biaya Detpak holding yangdibebankan per perusahaan berdasarkan rasio sales budget;: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi atas obyek PPh Pasal 26berupa manajemen fee sebesar Rp1.222.629.129,00 yang dibayarkan kepadaDetpak Holdings PTE Ltd namun oleh Terbanding dikoreksi sebagai devidenterselubung yang dikenakan PPh Pasal 26;bahwa menurut Pemohon Banding atas manajemen fee tersebut tidak dikenakanpajak di Indonesia karena memenuhi ketentuan P3B

Atas transferdana dari Pemohon Banding ke Detpak Holding PTE limited dapat digolongkansebagai deviden terselubung sehingga sesuai artikel 10 butir 2 P3B IndonesiaSingapura dipotong PPh Pasal 26 sebesar 10% dari DPP;bahwa sesuai dengan hasil pembahasan pada sengketa PPh Badan Tahun 2006Majelis telah memutuskan bahwa secara factual biaya Manajemen tersebutmerupakan biaya yang telah dikeluarkan dan dicatat olen Pemohon Banding sesuaiperjanjian yang telah dituangkan dan disepakati oleh para pihak, yaitu

Pada saat pemeriksaan, Pemohon Banding telahmelampirkan bukti bahwa karyawan Pemohon Banding seperti Michael OSullivan, yangsering muncul dalam tagihan sebagai ITSL Contact Name, adalah benarbenar pegawaiPemohon Banding;bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 (i) P3B dan Jjin kerja dari Departemen Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia yang disponsori Pemohon Banding serta Formulir 1721A1untuk Tahun 2008, jelas membuktikan bahwa Michael OSullivan, Peter Calder dan J.

Donaldadalah pegawai Pemohon Banding, dan bukan pegawai ITSL, sehingga keberadaannya diIndonesia tidak menciptakan status BUT bagi ITSL;bahwa mengingat bahwa ITSL adalah perusahaan yang didirikan di Kanada dan ITSLsesungguhnya tidak mempunyai/tidak dapat ditetapkan mempunyai BUT di Indonesia, makaberdasarkan Pasal 7 dari P3B tersebut di atas pembayaran oleh Pemohon Banding kepadaITSL tersebut tidak terutang PPh Pasal 26 maupun PPh Pasal 23;bahwa berdasarkan data yang terdapat dalam berkas banding

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2015bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaatbagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/ stewardship activity;bahwa PTHI tidak mungkin mungkin melakukan pembagian dividen, baik secaraterobuka maupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif(defisit);bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat

Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2015karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008PTHI mengalami keuntungan secara komersial;Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atasjasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia tanpamelalui BUT di Indonesia, hak pemajakan berada pada Amerika Serikatbahwa Pasal 8 (1) Tax Treaty antara Indonesia dengan Amerika Serikatmenyebutkan:Business profits of a resident of one of the Contracting States

kembali sebagai Bukti Pemohon 2;Dengan demikian, tidak terdapat jumlah melebihi kewajaran yangdibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanyatidak terdapat pambayaran atas dividen terselubung sebagaimanadiasumsikan oleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak;Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetapdianggap sebagai pembayaran jasa sebagaimana natur aslinya, yangtidak terutang PPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalam PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda ("P3B

Indonesia Amerika dan oleh karenanya koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali), dengan demikian koreksi Terbanding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia Amerika;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PT.

Pemohon Banding tidakmelakukan pembayaran kepada Talisman Canada (Kantor Pusat), karena akandiperhitungkan dalam penghitungan penerimaan bagi hasil untuk Pemohon Bandingsebagai kontraktor dalam pelaksanaan Production Sharing Contrac (PSC) untuk BlokOgan Komering.bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi biayaoverhead dari kantor pusat (Talisman Ltd Canada) kepada Pemohon Banding bukanmerupakan obyek PPh Pasl 26.bahwa ditinjau dari Perjanjian Penghidaran Pajak Berganda (P3B

berdasarkan ketentuan tersebut, karena biaya overhead kantor pusat terjadidan dilaksanakan di kantor pusat Talisman Ltd Canada, maka atas alokasi biayaoverhead kantor pusat tersebut tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia.bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, alokasi overhead kantorpusat Talisman Ltd Canada kepada Pemohon Banding bukan merupakan Obyek PPhpasal 26 menurut Undangundang Pajak Penghasilan, dan bukan merupakan obyekyang dapat dikenakan pajak di Indonesia berdasarkan P3B

tandaP1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi SAKSI P. 1 dan SAKSI P. 2 ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan alatalat bukti yangtelah diajukan maka yang pertamatama harus dibuktikan apakah benar antaraPenggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terkait dalam taliperkawinan yang sah, sebab tanpa demikian menurut Majelis Hakim meniadakanperlunya untuk mempertimbangkan lebih jauh tuntutan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3a dan P3b

12 September2011, dimana di dalamnya dengan sangat jelas terbaca bahwa dilangsungkanperkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) padaTanggal 18 Februari 2011 di dalam kebaktian Jemaat GKJW Sumberpakem,Jember Jawa Timur yang dilayani oleh Pdt'SAPTA WARDAYA, SP, dimanaperkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Badung pada Tanggal 12 September 2011 sesuai dengan AktaPerkawinan Nomor : 2922 / 2011 ; Menimbang, bahwa bukti P3a dan P3b

(bukti P3a dan P3b) adalahsama yaitu Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat) tersebut telah pula diperkuatdengan keterangan saksi Penggugat yang bernama : SAKSI P. dan SAKSI P. 2yang samasama menerangkan kalau benar hubungan14antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menikahsecara sah di Jember Jawa Timur ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian maka telahterbukti benar adanya kalau hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaipasangan suami istri

untuk menjenguk dan menumpahkan kasih sayangnya kapan saja tanpaada yang boleh menghalanginya ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, makapetitum angka 4 patut dapat untuk dikabulkan ;17Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, maka majelis dapatpertimbangkan bahwa untuk adanya tertib administrasi yang baik dimana terbuktibahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana buktiP3a dan P3b

Negeri Kelas A Bandung dalam perkara antara Nyonya EuchariaSastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagai PENGGUGAT) melawan PT.PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa BaliAreaPelaksana Pemeliharaan Bandung dkk.

PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (sebagai TERGUGAT). Dalamacara sidang pembuktian tersebut, Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) PenyalurDan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana PemeliharaanBandung (sebagai TERGUGAT) untuk meneguhkan dasardasar daripenguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa perdata a quo, telahmengajukan Sertipikat Hak Milik a quo atas nama (1). Ny. Rd. Muthmainah SriHaerani (2). Ny. Soeherna (3).

PLN (Persero) Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa BaliNomor 027.Spn/442/P3B/2009 tanggal 27 Agustus 2009 pada pokokmenjelaskan secara fisik tanah di mohon dalam penguasaan PT.PLN(Persero) yang dipergunakan untuk Rumah Dinas PLN atas nama penghuniSdr.

PLN (Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) JawaBaliArea Pelaksana Pemelihara Bandung (TERGUGAT); CAMAT KECAMATAN REGOL beralamat di Jalan Denki No. 54 Kota Bandung.

PLN(Persero) Penyalur dan Pusat Pengatur Beban (P3B) JawaBaliAreaPelaksana Pemelihara Bandung (TERGUGAT) dan PENGGUGAT tidakmelakukan upaya Hukurn Banding.

SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 ;Bahwa berkenaan dengan itu bentuk usaha tetap, Maersk Sealand tidakmempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, karena sesuai dengan perjanjianpenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara IndonesiaDenmark, hak pemajakanterhadap Perusahaan Pelayaran Internasional adalah pada Negara dimanaPerusahaan tersebut berdomisili yang dalam hal ini adalah di Denmark ;KesimpulanBahwa jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding dan dikonsumsi (dimanfaatkan)oleh A.P.

Moller (Maersk Sealand) sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 P3B(Tax Treaty) Pemerintahan RI dan Kerajaan Denmark, sehingga atas jasapengurusan termasuk agency fee yang diterima Pemohon dari A.P. Mollermerupakan objek PPN atas penyerahan jasa kena pajak ;Hal. 12 dari 17 hal. Put.

No. 01 B/PK/PJK/2008.Bahwa berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, serta agreement yangdiberikan Pemohon dan Pasal 5 P3B (Tax Treaty) Pemerintah RI danPemerintah Kerajaan Denmark Majelis berkesimpulan terdapat petunjuk dalamhal kegiatan pemberian jasa yang dilakukan Pemohon terhadap pelanggaranA.P. Moller (Maersk Sealand) di Indonesia, Pemohon berkedudukan tidakbebas dan bertindak untuk dan atas nama A.P.

Moller tidakmempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, karena sesuai P3B IndonesiaDenmark, hak pemajakan Perusahaan Pelayaran Internasional adalah padaNegara dimana Perusahaan tersebut berdomisili, yang dalam hal ini adalah diHal. 13 dari 17 hal. Put. No. 01 B/PK/PJK/2008.Denmark, sehingga berdasarkan P3B Indonesia Denmark tersebut, tidakterdapat permasalahan Bentuk Usaha Tetap atas Maersk Indonesia di Indonesia.3.13.2.3.3.3.4..

Anggaran Investasi tahun 2010 Nomor SKI.TRS/NR/003/P3B/2010/MPRK Nomor 9.6;b. Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04.DP/PBJBJ3/P3BJB/2010tanggal 26 Agustus 2010;c. Berita Acara Penjelasan Nomor 04.BAP/PPBJ3/P3BJB/2010 tanggal 27September 2010;d. Addendum 1 dan 2 Nomor ADD. 04.DP/PPBJ3/P3BJB/2010 tanggal 7Oktober 2010 dan 20 Oktober 2010;e. Surat Penawaran Nomor 961/Sek/Ord.11A/2010 tanggal 4 November 2010;f. Surat Penetapan PT PLN (Persero) Nomor 043/2010 tanggal 14Desember 2010;g.

Surat Keputusan Penunjukkan PT PLN (Persero) P3B Jawa Bali Nomor0076/61 1/P3B/2010R tanggal 17 Desember 2010;i. Garansi Bank dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur CabangUtama Nomor 048/144/Pmsr/Cpem/UWK/10 tanggal 22 Desember 2010Halaman 4 dari 45 hal Put. Nomor 312 B/Padt.Sus Arbt/2017dengan masa berlaku 20 Desember 2010 berakhir sampai dengan 11 Juli2012;j. Berita Acara Kesepakatan Pra Kontrak Nomor 01.BAKPK/GIPNROGO/P3BJB/2010 tanggal 21 Desember 2010;4.

Bahwa namun demikian, menjelang tanggal yang telah disepakati tersebut,ternyata Tergugat merasa tidak mampu untuk menyelesaikanPekerjaannya, sehingga Tergugat pun mengajukan permohonan untukmemperpanjang jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan, dimana hal tersebutpun telah disepakati dengan itikad baik oleh Penggugat, sehingga padatanggal 8 Juni 2012, Penggugat dan Tergugat telah menandatanganiAmandemen Nomor 01.AMD/335.PJ/611/P3B/2012 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Amandemen 1 Perjanjian);6.

Bahwa Penggugat sebagai mitra bisnis yang memiliki itikad baik pun kembalimemberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikanPekerjaannya, dimana hal ini pun dituangkan ke dalam Amandemen Nomor02.AMD/335.PJ/611/P3B/2010 tanggal 6 Desember 2010 (untuk selanjutnyadisebut sebagai Amandemen 2 Perjanjian);9.

Nomor 312 B/Padt.Sus Arbt/2017Perjanjian Nomor 012.PJ/KON.02.04/P3B/2015 (untuk selanjutnya disebutsebagai Kesepakatan Pengakhiran). Kesepakatan Pengakhiran tersebutsendiri pada pokoknya menyepakati halhal sebagai berikut:a. Bahwa oleh karena terjadi perbedaan pemahaman mengenai pengenaandenda keterlambatan, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untukmengakhiri perjanjian serta menuntaskan perhitungan hak dan kewajiban;b.

perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan, pengujiandan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo karena pembayaran bunga kepada DamianoInvestment BV of Domicile yang telah didukung dengan certificate ofdomicile dan Form DGT1 tertanggal 14 Desember 2013 dari otoritasperpajakan, maka kepadanya berhak atas penggunaan fasiltaspemilihan penggunaan P3B

dengan tarif 10% (sepuluh perseratus) danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 11 ayat (2) P3B IndonesiaBelanda dan Singapura juncto Pasal32A dan Pasal 33A ayat (3) dan (4) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Penjelasan

buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansiyang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis PengadilanPajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalihpertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak aquo karena in casu terkait dengan fax treaty yang memiliki sifat Lexspecialis derograt lex generalis dan ikatan perjanjian hukumperpajakan atau Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

perpajakan dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karenatidak sesuail dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10, Pasal 11 sertaPasal 32A, Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Pasal 12 dan Pasal 22 Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B

Putusan Nomor 2955/B/PK/Pjk/2020(Netherlands Tax Resident), sehingga Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakanuntuk menggunakan P3B IndonesiaBelanda a quo, yaitu denganpembebanan tarif PPh Final Pasal 26 sebesar 0%, sehingga yurisdiksiatas hak pemajakannya ada di negara Domisili (Belanda) danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 23/26 serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional junctoPasal 11 ayat (4) P3B IndonesiaBelanda juncto Article 26 dan 27 ViennaConvention juncto Article 38 Statuta The International Court of Justice;b.

Bahwa karenanya yangmenjadi obyek sengketa berupa Koreksi atas tarif PPh Pasal 23/26terutang sebesar 20% yang telah dipertimbangkan berdasarkan faktadan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karenapembayaran imbalan ke Jerman yaitu kepada UHDE GMBH merupakanimbalan jasa terkait dengan engineering services (jasa teknik) terkaitdengan P3B Indonesia dengan Jerman dengan tarif sebesar 7,5% danolehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang

Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam P3B IndonesiaJerman juncto Pasal 32A danPasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPenjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional Article 27 Vienna Convention juncto Pasal 38Piagam Mahkamah Internasional (/nternational Court Justice):.

Putusan Nomor 1970/B/PK/Pjk/2019hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casuberupa penghasilan yang diterima oleh LB (Vietnam) Co.Ltd. dan TKLMedia Corporation adalah suatu laba usaha (business profit) dan keduaperusahaan tersebut tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia,maka berdasarkan ketentuan P3B hak pemajakan penghasilan tersebutadalah di negara Vietnam dimana kedua perusahaan tersebut adalahpenduduk (resident) di negara Vietnam dan kepadanya berhakmemperoleh fasilitas

yangmenjadi sengketa dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 10,Pasal 11 serta Pasal 32A, Pasal 33A ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan juncto Pasal 7 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda(P3B