kendaraanbermotor tidak membayar uang arisan wajib tiap bulannya; dan dari hasilklarifikasi tersebut ternyata semua peserta arisan kendaraan bermotortelah membayar dan menyetor uang arisan tiap bulannya kepada TergugatIBahwa dengan adanya peristiwa sebagaimana tersebut pada posita. 8; 9dan 10 diatas, maka Pengurus, Pengawas dan Pembina Koperasi padasekitar bulan Agustus 2011 telah mengadakan pemeriksaan / audit internalkeuangan koperasi; dan dari hasil pemeriksaan / audit internal ternyataditemukan adanya penyelewengan

keuangan yang dilakukan olehTergugat selaku pengelola arisan mobil; sebab dalam pembukuan banyaksekali setoransetoran uang dari peserta arisan yang tidak dimasukkandalam pembukuan dan juga tidak di setorkan kepada Rekening Bank yangditunjuk; sehingga praktis Koperasi tidak pernah menerima setoransetoranpembayaran uang arisan dari para peserta arisan mobil.Bahwa dengan terjadinya penyelewengan keuangan yang didugadilakukan oleh Tergugat seperti tersebut pada diatas, maka pada sekitarbulan Agustus

No.2192 K/Pid.Sus/2016ini sama sekali tidak terbukti penyelewengan keuangan Negara yangdilakukan oleh Terdakwa, melainkan yang terbukti adalah PemohonKasasi telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dan bukantindak pidana Korupsi sehingga seharusnya Terdakwa dibebaskan darituntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh Judex Facti dan putusan dalamperkara ini jelas sifatnya adalah Perdata murni.6.

akan mempertimbangkan dalildalil para pihak dihubungkandengan alat bukti para pihak dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa alasan Tergugat melakukan PHK terhadapPenggugat tergambar dalam jawaban Tergugat dari nomor 8 sampai dengan 18ditemukan adanya fakta dugaan kuat terjadi penyelewengan/penggelapankeuangan,sesuai jawaban nomor 15 dan 16 terbitlah surat keputusanpemberhentian tertanggal 01 Maret 2017,dapat disimpulkan bahwa adanyaPHK karena ada unsur kesalahan berat berupa penyelewengan

keuangan tapibelum ada pembuktian secara hukum, baru bersifat dugaan kaitan peristiwa inidiatur dalam Pasal 158 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danPasal ini sudah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor12/PPU/I/2003 tentang kesalahan berat tidak mempunyai kekuatan hukum yang Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 28/Pdt.

keuangan padaPerusda RPH dan BHP Kota Semarang yangdilakukan oleh Terdakwa ;Bahwa hubungan DPKAD dengan Perusda RPHdan BHP Kota Semarang , bahwa DPKADmenerima setoran pendapatan dari Perusda RPHdan BHP Kota Semarang dan saksi di DPKADhanya membantu saja ;Bahwa Perusda RPH dan BHP~ mulaimenyetorkan keuntungan sejak tahun 2010sampai dengan sekarang setor langsung kerekening BPD dan bukti setor dikirim ke DPKADKota Semarang sebagai berikut :e Tahun 2010, Target Rp. 31,045.922 ,realisasi Rp. 29.877.700

Mudjiman ) ;Bahwa pemotongan babi setiap hari ratarata 23ekor babi denganjasa pemotongan per ekor Rp.50.000,/hari ;Bahwa dasar tarif retribusi adalah Perda KotaSemarang No.5 Tahun 2006 dan Surat DireksiNo.007/105/2011 ;Bahwa ratarata hasil retribusi jasa pemotonganbabi setiap hari sebesar Rp. 1.150.000, dari 23ekor babi ;Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu danmengetahui setelah saksi dipanggil PolisiPolrestabes Semarang diberi tahu kalau adadugaan penyelewengan keuangan Perusda RPHmenyatakan tidak

keberatan ;dan BHP Kota Semarang yang dilakukan olehTerdakwa ;Bahwa yang mengawasi dan mengonirol tugassaksi seharihari adalah Kasubag Pemotonganyaitu Pak SRI MARTONO ;Bahwa jenis penyelewengan keuangan PerusdaRPH dan BHP Kota Semarang saksi dengardengar terdakwa memakai uang Perusda ;Bahwa saksi sebagai pegawai tetap PerusdaRPH dan BHP Kota Semarang dan saksimenerima gaji dari Pak Mudjiman , dan saksimasuk kerja pada malam hari ;Bahwa saksi pernah diminta untuk tandatanganoleh pak Heri Wahyudi sebagai

menjadi haknya Pemkot Semarang dansisanya untuk operasional Perusda RPH danBHP Kota Semarang ;Bahwa selama saksi menjadi Pengawas ,Perusda RPH dan BHP Kota Semarang saksitidak pernah melihat atau menemukan adanyapenyelewengan , karena saksi mengawasi kinerjaDireksi ;Bahwa cara penyetoran keuangan Perusda RPHdan BHP Kota Semarang yaitu bendaharaPerusda RPH dan BHP langsung menyetorkankeuangan ke BKD (Kasda)Bahwa yang berhak memegang kunci brankasyang bertanggungjawab yaitu bendahara ;Bahwa bila ada penyelewengan

keuangan yangbertanggungjawab adalah bendahara dansanksinya dapat dipidana ;menyatakan tidak tahu ;Bahwa Laporan keuangan yang membuat adalahakuntan publik ( Untuk tahun 20092011);Bahwa saksi tidak bisa menilai pekerjaan dariAkuntan Publik;Bahwa saksi meneruskan laporan dari Direksi keWalikota dan menurut ketentuan harus melaluiBadan Pengawas ;Bahwa saksi menjadi anggota Badan Pengawassejak tahun 2008 ;Bahwa jumkah anggota Badan Pengawas ada 3yaitu.

Pemasaran yaitumengawasi kolektor, menagih nasabah yang bermasalah, melaporkanperkembangan Perusahaan, dan Terdakwa sebagai Kepala PemasaranKoperasi Purnama Abadi Cabang Takalar telah melakukan Penggelapan dananasabah dengan cara Terdakwa membuat data fiktif, dan setelah teamkordinator mengecek langsung ke lapangan untuk memastikan benartidaknya nasabah melakukan pinjaman di Koperasi Purnama Abadi CabangTakalar dan hasil dari pemeriksaan team kordinator tersebut mendapatkanadanya penyalahgunaan/penyelewengan

keuangan dengan banyak nasabahpinjaman fiktif salah satu di antaranya yaitu saksi Aminah Amir dan saksiMudzakkir Yasin.Kemudian saksi Aminah Amir setelah dilakukan pengecekan/klarifikasimengatakan bahwa saksi memang pernah mengajukan kredit pada tanggal 05September 2011 ke Koperasi Purnama Abadi Cabang Takalar sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa denganmelampirkan Surat perincian gaji, Ampera gaji, foto copy SK PNS dan fotoPage 7copy KTP dan saat itu Terdakwa meminta

keuangan dengan banyak nasabahpinjaman fiktif salah satu di antaranya yaitu saksi Aminah Amir dan saksiMudzakkir Yasin.Kemudian saksi Aminah Amir setelah dilakukan pengecekan/klarifikasimengatakan bahwa saksi memang pernah mengajukan kredit pada tanggal 05September 2011 ke Koperasi Purnama Abadi Cabang Takalar sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa denganmelampirkan Surat perincian gaji, Ampera gaji, foto copy SK PNS dan fotocopy KTP dan saat itu Terdakwa meminta saksi

Bukti-bukti terlampir;

Bukti-bukti terlampir;

dijaadikansebagai alat bukti untuk melakukan penagihan;Bahwa mengenai audit oleh Kantor Akuntan Publik Wartono danrekan memberikan opini wajar dengan pengecualian dan didalamsuratnya Nomor 214.2/WR.01/L/X1/2018 tanggal 13 November 2018pada point 2 mengenai tujuan audit bukan bertujuan khusus sepertimisalnya untuk menentukan ada atau tidaknya penggelapan ataupenyelewengan keuangan Kopsen Ternak Sejahtera Kupang olehkarena dalam laporan hasil audit tidak menyebutkan telah terjadiatau tidaknya kecurangan atau penyelewengan

keuangan padaKopsen Ternak Sejahtera Kupang;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/PDT/2019/PT KPG8.10.11.Bahwa mengenai dalil Penggugat pada point 11 angka 2 dan 3adalah tidak benar oleh karena temuantemuan tersebut tidak benarsebab data laporan dibuat sendiri oleh Dinas Koperasi dan bukanbersumber dari Tergugat/Manejer, hal ini sudah ddibuktikan dalamperkara perdata Nomor 100/Pdt.G/2017/PNKpg dan sudah diakuibahwa temuan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat buktidipersidangan,demikian pula

Pangkalan dan pengecerbahan bakar minyak tanah; Ijin TV kabel, Ijin Peruntukan Tanah (IPT),Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi ( SIUJK);Bahwa semua ijin tersebut, ada dasar peraturannya yaitu Perda,untuk tahun 2013 ada 4 (empat) ijin yang dipungut retribusi aitu IMB,Ijin Gangguan, jin Agen minyak tanah dan ljin Peruntukan tanah,31sedangkan tahun 2014 hanya 2 (dua) ijin yang dipungut retribusinyayaitu ImB dan Ijin Gangguan (HO).Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan ini karenamasalahdugaan penyelewengan

keuangan IMB pada KantorPelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Tolitoli.Bahwa yang saksi tahu ada 6 (enam) item perijinan yang tidak disetorterdakwa ke Kas Negara khususnya IMB ;Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau ada yang tidakdisetorkan ke Kas Negara nanti setelah ada pemeriksaan dari BPK ;Bahwa jumlah retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang tidakdisetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 65.331.762, dan saksi tahujumlah tersebut karena ada ekspos dari BPK yang terdiri dari 6(enam) item

dan fungsi saksi adalah memimpin, mengkoordinasikan,mengarahkan, mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasipelaksanaan kegiatan Kantor Pelayanan dan Perijinan TerpaduKabupaten Tolitoli ;Bahwa Terdakwa adalah sebagai staf saksi menjabat sebagai KepalaSeksi Perijinan ;Bahwa Terdakwa dibawa ke persidangan ini karena adanya dugaanpenyelewengan Keuangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) padaKantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kabupaten Tolitoli TahunAnggaran 2012 s/d 2013;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan

keuangan IMBsejak adanya temuan Inspektorat pada awal tahun 2014;Bahwa temuan Inspektorat adalah terdapat penyalahgunaankeuangan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp.17.846.525,untuk 5 (lima) item tapi sekarang sudah disetorkankembali ke Kas Daerah pada tahun 2014 dengan menggunakan uangsaksi sendiri ;Bahwa bentuk penyalagunaannya tidak disetorkan ke Kas Daerahyang seharusnya disetor ;Bahwa sebagai kepala kantor saksi tidak mengetahui hal tersebut danbaru. mengetahui setelah ada pemeriksaan

BAYUADI KURNIAWAN selaku admin legal KSP Bina Usaha Pamardi Utomo,dengan hasil audit berupa Berita Acara Selisin Salso/Lurang Tunai danPinjaman Fiktif tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh BayuAdi Kurniawan NIK : 01692/10 18 selaku Pemeriksa dan terdakwa DENIPUSPITASARI NIK : 01685/05 18 selaku Marketing Pinjaman sertamengetahui Muhamat Habibi NIK : 01032/03 10 selaku Kepala SeksiPinjaman KSP Bina Usaha Pamardi Utomo, yang pada pokoknyamenerangkan ditemukan selisih saldo dan pinjaman fiktif(penyelewengan

keuangan oleh marketing pinjaman atas nama DENIPUSPITASARI) dengan jumlah sebesar Rp.53.206.900,00 (lima puluhtiga juta dua ratus enam ribu Sembilan ratus rupiah).Bahwa uang setoran dan pelunasan pinjaman milik para nasabah KSPBina Usaha Pamardi Utomo cabang Kendal yang tidak disetorkan olehterdakwa DENI PUSPITASARI serta pinjaman fiktif dan mark uppinjaman milik KSP Pamardi Utomo Cabang Kendal yang telahdigunakan oleh terdakwa DENI PUSPITASARI tersebut telah sengajadigunakan untuk kebutuhan hidup

dapat menerima Rp.10.000.000, dari seluruh simpanannya;Bahwa benar setelah timbul masalah banyak nasabah yang hendakmengambil simpanannya tapi tidak bisa, Terdakwa sekitar bulan Juli 2013pernah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000, kepada saksi Suryantodimana uang tersebut adalah uang simpanan milik saksi Suryanto yanghendak diambil sebelumnya;Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Anggaran RumahTangga KJKS BMT AL Furgon Giritontro 2006, menyatakan Pengelola yangmelakukan tindakan penyelewengan

keuangan dana tau kekayaan Koperasiyang dapat diindikasikan sebagai tindakan melawan hukum, diberikansanksi pemutusan kontrak kerja dan diperkarakan sesuai hukum yangberlaku;Bahwa benar Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh

Bahwa benar selama Terdakwa menjabat sebagai Pengelola, Terdakwatunduk pada klausul tanggungjawab sebagai Pengelola dalam Pasal 21 ayat (7)Anggaran Rumah Tangga KJKS BMT AL Furgon Giritontro 2006, menyatakanPengelola yang melakukan tindakan penyelewengan keuangan dana tau kekayaanKoperasi yang dapat diindikasikan sebagai tindakan melawan hukum, diberikan sanksipemutusan kontrak kerja dan diperkarakan sesuai hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapatTerdakwa

Bahwa Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Provinsi SulawesiTengah in casu Termohon bukanlah Lembaga Pemerintah yangdiberikan kewenangan oleh undangundang untuk melakukanpenyelidikan ataupun penyidikan terhadap dugaan Tindak PidanaKorupsi tentang adanya penyelewengan keuangan Negara, sebabkewenangan tersebut ada pada Kepolisian dan Kejaksaansebagimana Pasal 1 angka (4) Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana (KUHAP) serta Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 16Tahun 2014 tentang Kejaksaan yang menyebutkan

No. 401 K/Pid.Sus/2016Desa Bohotokong kepada UPK PNPMMP Kecamatan Bunta KabupatenBanggai;Bahwa benar penguliran pertama Simpan Pinjam Perempuan PNPMMPKecamayan Bunta Kabupaten Banggai dimulai sejak tahun 2012 dandilanjutkan dengan perguliran kedua tahun 2013 dan perguliran ketigatahun 2014;Bahwa permasalahan penyelewengan keuangan PNPMMP KecamatanBunta kabupaten Banggai menjadi pemberitaan di media masa kemudianada temuan dari Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banggai ataspenyelewengan keuangan yang

kekurangan pekerjaan tersebut diatas, juga terdapatkekurangan ketebalan Rabat Beton dari rencana 0,15 M diatas tanahkeras namun dalam pelaksanaannya ratarata ketebalan hanyamencapai 0,120 M sehingga kekurangan ketebalan dari Rabat beton=15 cm12cm = 3cm = 368 x 2,5 x 0,003 = 27,6 x Rp. 539,500,9= Rp. 14.890.224,84 ;Sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukanoleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Flores Timursebagaimana dituangkan didalam Laporan Hasil Pemeriksaan TentangDugaan Adanya Penyelewengan

Keuangan Dana PKSBBMIP Nomor:BANWAS.2/47/PEMSUS2006 tanggal 08 Mei 2007;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

tersebut diatas , juga terdapatkekurangan ketebalan Rabat Beton dari rencana 0,15 M diatas tanahkeras namun dalam pelaksanaannya ratarata ketebalan hanyamencapai 0,120 M sehingga kekurangan ketebalan dari Rabat beton=15 cm12cm =3 cm = 368 x 2,5 x 0,003 = 27,6 x Rp. 539,500,9= Rp. 14.890.224,84.Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil perhitungan kerugianNegara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten FloresTimur sebagaimana dituangkan di dalam Laporan Hasil PemeriksaanTentang Dugaan Adanya Penyelewengan

keuangan Dana PKPSBBM IPNomor: BANWAS.2/47/PEMSUS2006 tanggal 08 Mei 2007, perbuatanpara Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesarRp. 87.697.293,44, (delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilanpuluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah empat puluhempat sen) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut,bahwa jelas dana dalam kegiatan proyek PKPS BBMIP Tahun Anggaran2005 Desa Lewobele Kec.

Adonara Barat (sekarang kec.Adonara Tengah) hal ini jelas telah timbul kerugian negara dalam139perkara ini, dan sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yangdilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Flores Timursebagaimana dituangkan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan TentangDugaan Adanya Penyelewengan keuangan Dana PKPSBBM IP Nomor:BANWAS.2/47/PEMSUS2006 tanggal 08 Mei 2007, perbuatan paraTerdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.87.697.293,44, (delapan puluh tujuh

Saksi SUBENO,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Cilacapterkait dugaan penyelewengan keuangan Desa di Desa.

Saksi KASIMIN SUPARJO.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kejaksaan Negeri Cilacap,terkait dugaan penyelewengan keuangan Desa di Desa NusawunguKecamatan Nusawungu dan keterangan tersebut adalah benar ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Ill sejak tanggal 10September 2001 sampai dengan sekarang , yang sebelumnyasaksisebagai masyarakat biasa ;44Bahwa Tugas saksi sebagai Kadus membantu pelaksanaan pemerintahandilingkungan dusun Ill , tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dusunmelaksanakan

Bahwa saksi dipanggil diKejaksaan Negeri Cilacap sesuai dengan Undanganuntuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan keuangan desa diDesa Nusawungu Kecamatan Nusawungu ;63 Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatanberdasarkan SK.

dari tidak kembalinya uang investasi yang ditanamkan untuk proyektersebut berikut keuntungan seharusnya diperoleh Penggugat, yakni senilai Rp.1.298.685.000, (satu milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratusdelapan puluh lima ribu rupiah) berikut ditambah keuntungan sebesar 60 % yangseharusnya diperoleh dari laba proyek (dipotong dengan Pinjaman Penggugatsebesar yakni sebesar Rp.499.709.000) total kerugian materiil yang dialamiPenggugat adalah Rp. 1.935.705.257..Bahwa akibat terjadinya penyelewengan

keuangan dari Proyek Setra Jatinagor,Penggugat mengalami kerugian lain yang terkait dengan jaminan Sertifikat Hak MilikNo, 7633/Kel.

Bahwa postingan terdakwa antara yang pertama dan yang kedua tersebutdilakukan dalam waktu yang terpisah;Bahwa akun yang memposting tersebut bernama Alamsa Amq yangmemposting;Bahwa sekalipun benar tidak menyebutkan nama saksi dalam postinganterdakwa tersebut tetapi karena menyebutkan jabatan saksi maka samahalnya telah menyerang saksi selaku pejabat Kepala Sekretariat KPID Sultra;Bahwa tidak ada penyelewengan keuangan sampai dengan sekarang di KPIDSultra;Bahwa Terdakwa telah melaporkan saksi ke Kajaksaan

ketua sebagaimana AD/ART Partai PDI P ;Bahwa Bendahara mencatat semua kegiatan keluar masuknya keuangan ;Bahwa Bendahara HUT dan Bendahara partai tidak sama orangnya;Bahwa saksi tidak selalu mengontrol keuangan HUT partai pada saatpelaksanaan ;Bahwa ada hubungan antara uang DPC dengan Panitia yaitu Panitia HUT partaiharus bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran keuangantersebut ;Bahwa dengan keterangan saksisaksi antara lain Ir.Toni, Sunardi, dan Purwantoyang mengatakan ada indikasi penyelewengan

keuangan partai PDIP KotaKediri , menurut saksi itu tidak benar ;Bahwa pada saat ada pertemuan pembahasan keuangan partai PDIP KotaKediri, saksi ikut hadir, waktu itu di bentuk Komdis untuk menjembatani antara20pelapor dengan ketua DPC, tetapi pelapor setiap kali diundang tidak pemahhadir ;Bahwa setelah para pelapor lapor ke Polwil Kediri, kemudian DPC mengadakanrapat untuk membentuk komdis dan setelah mempelajari jumal neraca temyatatidak di temukan adanya penyelewengan ;Bahwa kepanitiaan HUT PDIP

Mojoroto Kota Kediri Tahun 2000 sampai 2005, dan sebagaiWakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPC PDIP Kota Kediri periode tahun2005 sampai 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu adanya penyelewengan keuangan di tubuh DPC PDIPKota Kediri, saksi hanya mengetahui setelah ada pelaporan yang mengaku darifihak GETAK (Gerakan Transparasi dan Anti Korupsi) yang dilakukan olehbeberapa Oknum Kader PDIP Kota KediriBahwa anggota GETAK tersebut setahu saksi antara lain Ir.

Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut pada point 1.1.4.tersebut diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanPermohonan Spesial Audit/Audit Investigasi atas ketigaPerseroan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atasdasar adanya dugaan penyelewengan keuangan perseroan danselanjutnya atas permohonan tersebut Pengadilan Negeri JakartaPusat mengeluarkan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2005/PN.JKT.PST tanggal 25 Juli 2005 Jo. Nomor 2272 K/PDT/2005 19 Juni2006 Jo.

Saksi TAUFIQ S.Si.M.Kes.APT Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal juga dengan para Tergugat ; Bahwa setahu saksi para Penggugat kedudukannya didalam Yayasan MabuloSibatang sudah diberhentikan oleh Tergugat ; Bahwa sebab diberhentikan ketiganya karena ada masalah dengan keuangan,karena Yayasan menemukan adanya penyelewengan keuangan ; Bahwa Yang mengelola keuangan Yayasan setahu saksi adalah Pembina Yayasandan Kepala Sekolah Farmasi yaitu bapak Drs.H.