Ditemukan 296598 data
Urut Berdasarkan
Register : 01-08-2023 — Putus : 05-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 401 K/TUN/TF/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 — MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
125 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHKOTA BERLIAN CEMERLANG VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Putus : 26-09-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2019 Tanggal 26 September 2019 — PT ARYAPUTRA TEGUHARTA vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
295 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT ARYAPUTRA TEGUHARTA vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU31192.AH.01.02.
RepublikIndonesia Nomor: C03668 HT.01.04.TH.2001 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 24Juli 2001;Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: W/HT.01.047242 tertanggal 21 Mei 2007;Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU31192.AH.01.02.
RepublikIndonesia Nomor: C03668 HT.01.04.TH.2001 tentang PersetujuanAkta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tertanggal 24Juli 2001;Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: W/HT.01.047242 tertanggal 21 Mei 2007:Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: AHU31192.AH.01.02.
Register : 20-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — MENTERI HUKUM DAM HAK ASASI MANUSIA RI VS PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO;
900 — 599 — Berkekuatan Hukum Tetap
900 — 599 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAM HAK ASASI MANUSIA RI VS PT. AYAM GEPREK BENNY SUJONO;
PUTUSANNomor 218 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H. R. Rasuna SaidNomor 89 Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LLM.
Putusan Nomor 218 K/TUN/2021Bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan atas nama MenteriHukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur JenderalKekayaan Intelektual Nomor HKIKI.06.0711, tanggal 6 Oktober 2020,Hal Penghapusan Merek Terdaftar Atas Prakarsa Menteri;Bahwa Merek terdaftar Penggugat tidak bertentangan dengan peraturanperundangundangan bahkan telah diuji oleh Putusan Nomor 57/Pdt.SusMerek/2019/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 13 Januari 2020 juncto PutusanNomor 575 K/Pdt.SusHKI/2020,
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 283 K/TUN/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — PT INDO PRAKARSA GEMILANG, Dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA, Dkk
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT INDO PRAKARSA GEMILANG, Dkk vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, Dkk
Register : 10-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 294 K/TUN/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS MUHAMMAD IRSAN, SH., SP.N;
506 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
506 — 261 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA VS MUHAMMAD IRSAN, SH., SP.N;
PUTUSANNomor 294 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Kantor KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, JalanH.R.
Rasuna Said Kav. 67, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Cahyo Rahadian Muzhar,jabatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorM.HH.HH.07.0402, tanggal 13 Januari 2020;Pemohon Kasasi;LawanMUHAMMAD IRSAN, S.H., Sp.N., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan BSD Blok H.2/32 SektorXil2, RTO004 RW 014, Kelurahan Rawa Buntu, KecamatanSerpong, Kota Tangerang Selatan, Banten, pekerjaanNotaris
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama Dr. H.
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021 Tanggal 9 Nopember 2021 — ., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
734 — 903 — Berkekuatan Hukum Tetap
734 — 903 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Putusan Nomor 39 P/HUM/2021melawan:MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan H.R.
Namun, karenaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalahorgan pemerintah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia tersebut tidak berada dalam posisi untuk melakukanjudicial review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumahtangga partai politik yang diajukan kepadanya untuk disahkan.
Untuk kepentingan tersebut perlu merujuk pada pendapatSidharta yang mengidentifikasi beberapa kata kunci dalam hukumprogresif yang lahir dari pemikiran Satjipto Rahardjo adalah sebagaiberikut: a) Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.Hukum tidak ada untuk dirinya sendiri melainkan untuk sesuatu yanglebin luas dan besar. Setiap ada masalah dengan hukum, hukumlahyang harus diperbaiki, bukan memaksakan manusia dimasukkandalam skema hukum; b) Hukum progresif itu prorakyat dan prokeadilan.
Pasal 13 huruf d dan e Partai Politik berkewajiban: d.UU Parpol menjunjung tinggi supremasi hukum,demokrasi, dan hak asasi manusia; e.melakukan pendidikan politik danmenyalurkan aspirasi politik anggotanya3.
Putusan Nomor 39 P/HUM/202110.hak asasi manusia.
Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 282 K/TUN/2022 Tanggal 16 Juni 2022 — PT MITRA TIRTA UTAMA vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Dkk
59 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT MITRA TIRTA UTAMA vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Dkk
Putus : 17-04-2023 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/TUN/2023 Tanggal 17 April 2023 — YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, dk
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS vs MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, dk
Register : 03-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 11-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 PK/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI., II. YAYASAN KAWALUYAAN;
174 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA RI., II. YAYASAN KAWALUYAAN;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor C1233.HT.01.02.TH.2006tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawaluyaan tertanggal 16Juni 2006;3. Mewajibkan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia untuk mencabut Keputusan Nomor C1233.HT.01.02.TH.2006tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawaluyaan tertanggal 16Juni 2006;4.
Putusan Nomor 142 PK/TUN/20202) Menyatakan perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Surat KeputusanMenteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorC1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian YayasanKawaluyaan tertanggal 16 Juni 2006 bertentangan dan tidak sesuaidengan UndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang YayasanjJuncto UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 tentang PerubahanUndangUndang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;3) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan
Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor C1233.HT.01.02.TH.2006tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Kawaluyaan tertanggal 16Juni 2006;4) Memerintahkan Tergugat (Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia) untuk membatalkan dan mencabut Surat KeputusanNomor C1233.HT.01.02.TH.2006 tentang Pengesahan Akta PendirianYayasan Kawaluyaan tertanggal 16 Juni 2006;5) Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori
Register : 29-05-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — ., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
305 — 776 — Berkekuatan Hukum Tetap
305 — 776 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
PUTUSANNomor 51 P/HUM/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 31Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan HakAsasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara PengundanganPeraturan Perundangundangan Dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita NegaraRepublik Indonesia, dan
Putusan Nomor 51 P/HUM/2019Gading Kirana, Jakarta, 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khususmasingmasing tanggal 21 Mei 2019;Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;LawanMENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan HR.
Rasuna Said Nomor 67Kuningan, Jakarta Selatan 12940;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatanggal 29 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padaTanggal 29 Mei 2019, dan diregister dengan Nomor 51 P/HUM/2019, telahmengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan PeraturanPerundangundangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara RepublikIndonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:.A.
Objek Permohonan Merupakan Peraturan PerundangUndangan diBawah UndangUndang;5. objek permohonan dalam Permohonan Keberatan ini adalahPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan PerundangundanganDalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, danTambahan Berita
Register : 19-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 PK/TUN/2023 Tanggal 21 Maret 2023 — ., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
196 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
., Turut Termohon : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 01-04-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 03-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 289 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
Register : 01-04-2022 — Putus : 22-06-2022 — Upload : 03-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288 K/TUN/2022 Tanggal 22 Juni 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., 2. DAVID SIEMENS KURNIAWAN;
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 17-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/TUN/2022 Tanggal 24 Februari 2022 — KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
62 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
Register : 03-02-2023 — Putus : 18-04-2023 — Upload : 30-05-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2023 Tanggal 18 April 2023 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. MULIA RAYA PRIMA;;
135 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
135 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., 2. PT. MULIA RAYA PRIMA;;
Register : 18-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 27-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626 K/TUN/2022 Tanggal 22 Desember 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. PABOXIN;;
178 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. PABOXIN;;
Register : 03-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2020 Tanggal 26 Oktober 2020 — KHOZANAH vs KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
151 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
KHOZANAH vs KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
PENGETAHUANINDONESIA (LIPI), tempat kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 10, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini:Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 145/G/2019/PTUNJKT.
Menyatakan batal atau tidak san Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;4.
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. PROFILIA INDOTECH;;
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. PROFILIA INDOTECH;;
Register : 02-01-2020 — Putus : 18-06-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2020 Tanggal 18 Juni 2020 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. BERAU JAYA PERKASA;
480 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
480 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. BERAU JAYA PERKASA;
.:1.Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan ObjekSengketa;Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas PT.
Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni2017, hingga adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdalam perkara ini atau penetapan lain di kKemudian hari;Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni 2017;Mewajibkan Tergugat untuk
mencabut Surat Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Berau Jaya Perkasa,tertanggal 22 Juni2017;Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut;1.Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadiliperkara a quo (kompetensi absolut
Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Perkasa, tertanggal 22 Juni 2017;3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552K/TUN/2018 tertanggal 25 Oktober 2018 Juncto Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 60/B/2018/PT.TUN.Jkttertanggal 24 Mei 2018:Halaman 3 dari 6 halaman.
Register : 05-08-2022 — Putus : 04-10-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2022 Tanggal 4 Oktober 2022 — MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BHAKTI KSATRYA UTAMA VS BENNY RAMBE;
209 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
209 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA., II. PT. BHAKTI KSATRYA UTAMA VS BENNY RAMBE;