AgungRepublik Indonesia tersebut di atas, putusan Terbanding II tersebut harus dibatalkan.a Dalam dupliknya tertanggal 18 September 2012 Terbanding IImenyatakan sebagai berikut :"Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pengabulan gantirugi atas kehilangan sales netto melanggar prinsip unus testis nullus testis,karena keterangan saksi Lukman tersebut didukung oleh buktibukti lainsebagai berikut: Surat No. 035LTIPZITII/12010 tertanggal 25 Maret2010, Bukti TIL.1 dan TI.2 dahulu bukti P3A dan bukti P3B

b Pernyataan Terbanding II di atas harus diartikan bahwa dalam memberikanputusannya, Terbanding II telah memper timbangkan buktibukti yang diajukan olehTerbanding I dan pada saat itu diberi tanda bukti P3A dan bukti P3B.

dimaksud dengan bukti TII.1 dan bukti TI.2 yang dulunyaadalah bukti yang diajukan oleh Terbanding I dan diberi nama bukti P3A dan bukti P3Btersebut di atas sudah pernah dilakukan verifikasi pada tanggal 17 Februari 2012 semasapemeriksaan perkara di BANI.d Setelah buktibukti diperiksa dalam sidang verifikasi tersebut, diterbitkanlahBerita Acara Verifikasi Bukti Perkara No. 415/VII/ARBBANI/2011 tertanggal 17Februari 2012 (Bukti P 6) Dalam Berita Acara dimaksud dicantumkan bahwa bukti P3A dan bukti P3B

Dalam Dupliknyapun sekali lagi Terbanding II mengakuitelah melakukan verifikasi bukti (Vide halaman 10 Duplik Tergugat II).f Bahwa ternyata sekalipun telah memeriksa Berita Acara Verifikasi Buktitertanggal 17 Februari 2012 tersebut, Terbanding II tetap menggunakan bukti P3A danbukti P3B yang "Tidak sesuai dengan asli" dan "Bermasalah" tersebut sebagai dasar dariputusannya.g Memberikan putusan yang memenangkan Terbanding I padahal bukti yangdigunakan ternyata "Tidak sesuai denganasli"dan "Bermasalah

(Exceptio Non Adimpleti Contractus ).Sekalipun Terbanding I telah kehilangan hak untuk menggugat,Terbanding II tetap memberikan putusan berat sebelah denganmenghukum Pembanding untuk membayar sejumlah Rp. 3.848.627.723..Dengan demikian terbukti bahwa putusan diberikan oleh Terbanding IItanpa pertimbangan yang cukup (Onvoldoende Gemativeerd).e Bukti P6 yang diajukan oleh Pembanding menunjukkanbahwa bukti yang diajukan oleh Terbanding I di BANI dan ditandai dengan namabukti P3A dan bukti P3B telah

Putusan Nomor 88/B/PK/PJK/2015Bahwa jasa yang diberikan oleh HIC merupakan jasa yang memberikan manfaatbagi PT Hyatt Indonesia, dan bukan hanya merupakan pembebanan biaya daripemegang saham/ stewardship activity;Bahwa PTHI tidak mungkin melakukan pembagian dividen, baik secara terbukamaupun terselubung karena saldo laba ditahan PTHI masih negatif (defisit);Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat,atas jasa yang diserahkan oleh wajib pajak Amerika Serikat di Indonesia

Putusan Nomor 88/B/PK/PJK/2015Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwadividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabilaPerseroan mempunyai saldo laba yang positif, Berdasarkan Pasal 71 ayat (3)tersebut, sangat tidak mungkin bagi PTHI untuk membagikan dividen karena saldolaba ditahan PTHI masih negatif walaupun untuk Tahun 2008 PTHI mengalamikeuntungan secara komersial:Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) P3B antara Indonesia dan Amerika Serikat, atas jasayang

kembali sebagai Bukti Pemohon 2.Dengan demikian, tidak terdapat jumlan melebihi kewajaran yangdibayarkan kepada pemegang saham Pemohon, dan oleh karenanya tidakterdapat pambayaran atas dividen terselubung sebagaimana diasumsikanoleh Termohon dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Oleh karenanya pembayaran atas jasa kepada HIC ini harus tetap dianggapsebagai pembayaran jasa sebagaimana natur aslinya, yang tidak terutangPPh Pasal 26 sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Penghindaran PajakBerganda ("P3B

Berdasarkan P3B Amerika, hak atas pengenaan pajakpembayaran jasa teknis berada di Amerika Serikat, akibatnya PajakPenghasilan Pasal 26 menjadi tidak terhutang.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP963/WPJ.06/2011 tanggal19 September 2011, mengenai Keberatan

) tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4)P3B IndonesiaAmerika.b.

Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial,komersial, atau ilmiah;3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal,industrial, atau komersial;(dst.)Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 huruf h angka 1 tersebut, informasiyang diserahkan oleh MCI ke pada Pemohon Banding termasuk dalampengertian royalty;P3B antara Indonesia dengan JepangBahwa kemudian definisi royalti berdasarkan pasal 12 ayat 3 P3B antaraIndonesia dengan Jepang, adalah:"The term "royalties"

bahwa untuk memahami maksud dari "... for information concerningindustrial ..." dalam Article 12 mengenai Royalty P3B tersebut, PemohonBanding merujuk pada OECD Commentaries on The Articles of The ModelTax Convention ("OECD Commentaries").

Dalam konteks P3B antara IndonesiaJepang, pembayaran atasknowhow juga termasuk dalam pengertian royalty;d.

Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepadapemegang saham atau kepada pihak yang mempunyaihubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan denganpekerjaan yang dilakukan2.3 P3B IndonesiaJepangPasal 91.

persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa pembayaran royalty kepada Mitsui Chemicals Inc, Japan yangterikat tax treaty dengan segala turunannya termasuk OECD tranferPricing Guidlines, sehingga penggunan nilai kewajaran besarnya Royaltydengan metode TNMM tidak berdasar dan oleh karenanya koreksiTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 12 P3B

Pajak Penghasilan.Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 huruf (h) UndangUndang Nomor 7 tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 diatur bahwa :Huruf h ;Pada dasarnya imbalan berupa royalti terdiri dari tiga kelompok, yaitu imbalansehubungan dengan penggunaan:1) Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merekdagang, formula, atau rahasia perusahaan;2) ...3) ...Bahwa selanjutnya pada paragraph 12 butir ke 3 perjanjian P3B

Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013Indonesia untuk tidak mengakui royalty tersebut sebagai pengurangpenghasilan bruto dan menganggapnya sebagai dividen terselubung sangatbertentangan dengan P3B yang berlaku karena menimbulkan pajak ganda(double taxation);Bahwa lebih jauh lagi, Pemohon Banding perlu menjelaskan bahwa sesuaidengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, Direktur Jendral Bea dan Cukaimengharuskan Pemohon Banding untuk memperhitungkan royalti berkaitandengan impor barang dalam penghitungan dasar

Putusan Nomor 399/B/PK/PJK/2013Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") antara Indonesia danPerancis, yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi daripadaUndangUndang Nomor 27 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor17 tahun 2000 ;Bahwa di dalam hubungan istimewa, pembayaran dari "Royalti"menurut P3B antara Indonesia dan Perancis adalah sebagaiberikut:Pasal 12 ayat (6);"Apabila karena adanya suatu) hubungan istimewa antarapembayar dengan penerima royalti

Dalam halini, jumlah kelebihan pembayaran tersebut akan tetap dikenakanpajak menurut Undangundang masingmasing Negara pihak padaPersetujuan, dengan memperhatikan ketentuanketentuan lainnyadalam Persetujuan ini".Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) tersebut diatas, disebutkanbahwa dalam hal pembayaran royalti dilakukan kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa melebihi dari jumlah yangdibayarkan kepada pihak ketiga, maka ketentuan yang diaturdalam Pasal 13 P3B antara Indonesia dan Perancis hanya

Sehingga, dapat Pemohon PeninjauanKembali simpulkan bahwa pembayaran royalti kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa diperkenankan dan telah diaturdengan jelas didalam Pasal 13 P3B antara Indonesia dan Perancis.Lebih lanjut, Pasal 9 (a) dan (b) dari P3B antara Indonesia danPerancis menyatakan sebagai berikut:"(a) suatu perusahaan dari suatu Negara pihak pada Persetujuanbaik secara langsung maupun tidak langsung turut serta dalamHalaman 36 dari 45 halaman.

melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu memilikiketerkaitan dengan hubungan istimewa dan penggunaan metodetransfer pricing serta regulasi pada ketentuan Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B

terukurdan Majelis Hakim telah memutus sudah benar dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 6ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) serta Pasal 18 ayat (3) UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 11 ayat (6) P3B

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05431/2009 tertanggal 29 Juni2009 atas nama Chelsia Dwi Indiana, diberi tanda P3B;5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Kelurahan Nagari Sago Salido,Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat,Surat Ukur Nomor 289/Sago Salido/2012, tanggal 26 November 2012,diberi tanda P4;6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor400/62/SKM/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020 atas nama Intan PuspitaSari, diberi tanda P5;7.

YS, S.Pd, M.Si, diberi tanda P6;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dansetelah dicocokkan ternyata bukti Surat bertanda P1, P2, P3A, P3B, P5 danP6 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P4 merupakanfotokopi dari fotokopi, Kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkasperkara ini;Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN PnnMenimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan juga mengajukan

jaminannya;Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN PnnMenimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanapakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akanmempertimbangkan Petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 (dua),sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dari buktisurat bertanda P1, P2, P3A, P3B

berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 228/Kelurahan Nagari Sago Salido, Kecamatan IVJurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Surat Ukur Nomor289/Sago Salido/2012 tanggal 26 November 2012 dan isteri Pemohon yangbernama Intan Puspita Sari (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli2020;Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan meneliti bukti suratbertanda P3A, P3B dan P6 yang bersesuaian dengan keterangan saksisaksidi persidangan ternyata diketahui anakanak Pemohon yang

seharusnyaMajelis Hakim dalam menegakkan keadilan substantifmempertimbangkan juga aspek yuridis substansial denganmenyampingkan (put a side) aspek yuridis formal dan asas retroaktif.Dengan demikian maka terlepas dari kedudukan Penggugat sekarangPemohon Peninjauan Kembali merupakan Perwakilan PerusahaanDagang Asing (PPDA) dari Trafigura PTE LTD yang berdomisili diSingapura, sekaligus Penggugat sekarang Pemohon PeninjauanKembali merupakan BUT baik berdasarkan ketentuan domestik (UUPPh), maupun OECD Model dan P3B

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 18 ayat (3), Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 juncto.Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) huruf b UndangUndangAdministrasi Pemerintahan juncto UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Vienna Convention junctoPasal 38 Piagam Mahkamah Internasional juncto Article 5 ayat (3) danArticle 7 angka 1 P3B

Djoko Santoso, tanggal 06 Mei 1992 (bukti P2B) ;5 Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Adi Triharso No.21, tanggal 29Mei 2006 (bukti P3A) ;6 Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 23, tanggal 28 Maret 2006,(bukti P3B) ;7 Foto copy Akta Kuasa untuk menjual Nomor 24, tanggal 28 Maret 2006(bukti P4A) ;8 Foto copy Akta Kuasa untuk menjual Nomor 22, tanggal 29 Mei 2006, (buktiP4B) ;9 Foto copy surat dari PT.Otomas Multifinance kepada Djoko Santoso No.

bidang tanah seluas 534 M2 berikut bangunan (buktiP1A);2 Perjanjian pembiayaan konsumen sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus jutarupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan No.PK C098/06/CF/022, tanggal29 Mei 2006 (bukti P1B) ;e Bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman diatas, diterbitkan :1 Akta Pengikatan Jual Beli No.21 dan No.23 dihadapan Notaris Adi Triharso,berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.391/Cengkareng danSertifikat Hak Guna Bangunan No.868/Cengkareng tanggal 28 Maret 2006(bukti P3A, P3B

Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P5 dan P6 berupa suratperingatan pelunasan, Penggugat telah melakukan somasi atau peringatan kepada13Tergugat untuk melunasi seluruh hutangnya berdasarkan perjanjian pembiayaankonsumen sebagaimana bukti P1A dan bukti P1B, dan telah ternyata hinggagugatan diajukan oleh Penggugat, Tergugat sebagai debitur belum melunasi hutanghutangnya kepada Penggugat sebagai kreditur ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3A, P3B

Nomor 3705.005634 atas nama kepalakeluarga ALOY SIUS, diberi tanda bukti P3B ;Fotocopy Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang, atas nama ALOY SIUS,TJOENG, diberi tanda bukti P4A;Fotocopy dari print Out makam atas nama ALOY SIUS, diberi tandabukti P4B ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1259/U/JB/1995, atas namaIRFAN LORIA, anak pertama laki laki luar kKawin dari Maria, diberi tandabukti P5 ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3033/U/JB/1996

, atas nama ALFIANLORIA, anak kedua laki laki luar kawin dari Maria, diberi tanda bukti P6 ;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4065/U/JB/2004, atas namaANDRIAN LORIA, anak ketiga laki laki luar Kawin dari Maria, diberi tandabukti P7 ;Surat surat bukti tersebut setelah dicocokan ternyata telah sesuai denganaslinnya kecuali tanda bukti P3B dan P4B tidak menunjukan bukti aslinya danbukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagaialat bukti yang sah.Halaman 3 dari8 Penetapan

Putusan Nomor 3981/B/PK/Pjk/2019Kembali merupakan BUT baik berdasarkan ketentuan domestik (UUPPh), maupun OECD Model dan P3B sebagaimana didalilkan olehTergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali maka demikian pulaPutusan Hak Uji Materil Nomor 73 P/HUM/2013 harus dimaknai telahterjadi pelanggaran norma hukum sejak semula.

Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 18 ayat (3), Pasal 26, Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (3 dan 4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 junctoPasal 10 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) huruf b UndangUndangAdministrasi Pemerintahan juncto UndangUndang Nomor 24 Tahun2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Vienna Convention junctoPasal 38 Piagam Mahkamah Internasional juncto Article 5 ayat (3) danArticle 7 angka 1 P3B

labadari kegiatan usaha yang berada pada domisili perusahaan penyediajasa bukan pada domisili Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali, sehingga bukan menjadi obyek PPh Pasal 26karena yurisdiksi hak pemajakan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam dalam Pasal 7 ayat (1) P3B

Indonesia Kingdom of Sweden, Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia Malaysia jo Pasal32A dan Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan joPenjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional Article 26, 27, 31, 32 Vienna Convention jo SuratMenteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan

putusan a quo karena in casu PPFB.V,merupakan beneficial owner (penerima manfaat) sebenaranya daripenghasilan bunga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali kepada PPFB.V, yang didukung denganSurat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh the Netherlands TaxAuthonty teroukti banhwa PPFBV adalah penduduk negara Belanda(Netherlands Tax Resident), sehingga Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakanuntuk menggunakan P3B

(sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 23/26 serta Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4)UndangUndang Pajak Penghasilan juncto Penjelasan Pasal 13 UndangUndang Nomor24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional junctoPasal 11 ayat (4) P3B

Bahwa pokok sengketa adalah apakah terhadap jasa teknik yangdiberikan oleh Continuity Solution Pte Ltd sebagai pihak di luar negeri,terutang PPh Pasal 23 karena Continuity Solution Pte Ltd ditetapkansebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sesuai ketentuanperaturan perpajakan, atau bukan BUT sehingga tunduk padaketentuan P3B antara Pemerintah Indonesia dan Singapura, sehinggahak pemajakannya ada di Singapura.7.

sepanjang dilakukan lebih dari 60(enam puluh) heri dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidakmampu menunjukkan asli Surat Keterangan Domisili ContinuitySolutions PTE LTD sesuai dengan ketentuan dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor : SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret1996 tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;Penentuan adanya BUT di Indonesia ditentukan berdasarkan jangkawaktu (time test) yang berlaku di masingmasing P3B

tersebut tidak hanya melakukan pekerjaan yangdisubkontrakkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), tetapi juga melakukan pekerjaan yang diminta oleh WajibPajak Dalam Negeri lainnya;16.Bahwa berdasarkan penjelasan pada angka 15 tersebut di atas, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikanlamanya keberadaan kapal MN Zephyr di Indonesia sehingga tldakdiperoleh bukti bahwa keberadaan kapal tersebut tidak melebihi time testatas keberadaan BUT berdasarkan P3B

untuk membuktikan keberadaan kapalasing di Indonesia, Majelis seharusnya meminta Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) menunjukkan Surat KelonggaranSyarat Bendera (Dispensasi) yang dikeluarkan Departemen Perhubunganserta paspor dan visa bagi orangorang asing yang berada di kapal MNZephyr ;18.Bahwa berdasarkan surat penegasan Direktur Jenderal Pajak Nomor:S1016/PJ.341/2005 tanggal 24 November 2005 tentang Penjelasan TimeHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 1659/B/PK/PJK/2016Test P3B

Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23,Masa Pajak Oktober 2012, sebesar Rp4.136.714.090,00 terkait denganpembayaran Overflying Charges kepada PT Angkasa Pura dan AngkasaPura Il, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, mengacu pada P3B

perwakilan Qantasbukan merupakan BUT;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah apakah atas pembayaran Overflying Charges sebesarRp4.136.714.090,00 kepada PT Angkasa Pura dan Angkasa Pura Il, MasaPajak Oktober 2012, merupakan objek PPh Pasal 237;Menimbang, bahwa Judex Factie sudah benar, dengan pertimbangan:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding memenuhikriteria sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT), baik berdasarkanketentuan domestik, UU PPh, maupun OECD Model dan P3B

dipertahankan atau dibatalkan keputusanTergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena diperolehpetunjuk bahwa Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitelah menunjukkan adanya Surat Keterangan Domisili (form DGT2) dariSingapura, maka Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembaliberhak memperoleh fasilitas perpajakan untuk menerapkan P3BIndonesiaSingapura, sehingga Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah melaksanakan kewajiban memotong PPhPasal 26 berdasarkan ketentuan P3B

Masa PajakJuli 2014 atas nama Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembalitidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan oleh karenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 14 ayat (4) Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga Pasal 36 ayat (1) huruf c UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan juncto P3B

voluntair adalah masalah yangdiajukan bersifat kepentingan sepihak semata;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentangsesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum dan tidakbersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain karena pada prinsipnyatanpa sengketa dengan pihak lain dan tidak ada orang lain atau pihak ketigayang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat exparte;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P1A, P1B,P1C, P1D, P2A, P2B, P3A, P3B

Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1A, P1B, P1C, P1D, P2A, P2B, P3A, P3B, P3C, P4 dan P5 serta diperkuat dengan keteranganpara Saksi telah diperoleh fakta yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagaiberikut:(1) Bahwa benar Pemohon pada tahun 2009 telah mengajukanpermohonannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa paspor atasnama Pemohon terdapat kesalahan dalam hal penulisan tanggal,bulan dantahun kelahiran dimana pada paspor Pemohon sebelumnya

tertulis 13 Juni1975, pada hal yang benar hal penulisan tanggal, bulan dan tahun lahirPemohon adalah 20 Juli 1971;(2) Bahwa benar atas dasar tersebut dipersidangan Pemohon telahmembuktikan dalil permohonannya itu dengan mengajukan alat bukti suratyaitu berupa Bukti Surat Surat P1A, P1B, P1C, P1D, P2A, P2B, P3A,P3B, P3C, P4 dan P5 dan telah pula dikuatkan dengan keterangan 3(tiga) orang saksi;(3) Bahwa benar setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keteranganpara saksi tersebut, telah tampak dengan

use this trial version for further 0 days.telah dipertimbangkan berdasarkan buktibukti, fakta dan penerapanhukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan ataudibatalkan keputusan Tergugat oleh Majelis Hakim sudah tepat danbenar, karena diperoleh petunjuk bahwa Penggugat sekarang TermohonPeninjauan Kembali telah menunjukkan adanya Surat KeteranganDomisili (form DGT2) dari Singapura, maka Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali berhak memperoleh fasilitas perpajakanuntuk menerapkan P3B

Indonesia Singapura, sehingga Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali telah melaksanakan kewajibanmemotong PPh Pasal 26 berdasarkan ketentuan P3B RI Singapuradengan benar, dan penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 26 MasaPajak Juni 2014 atas nama Penggugat sekarang Termohon PeninjauanKembali tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesualdengan ketentuan peraturan

Manajer P3B Jawa Bali Region Jawa Timur dan Bali, dalamhal ini memberikan kuasa kepada Ir. Taufiq Dermawan, Reza Pane, S.H.

., para pegawai PT PLN (Persero) Penyaluran dan PusatPengatur Beban Jawa Bali, dalam hal ini memilih tempat kediamanhukum (domisili) di Kantor PT PLN (Persero) Penyaluran dan PusatPengatur Beban Jawa Bali, Cinere 16514, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus masingmasing Nomor 0016.SKu/432/P3B/2014tanggal 23 Mei 2014 dan Nomor 0017.SKu/432/P3B/2014 tanggal 10 Juli2014, selanjutnya disebut Turut Terbanding II/ Terbanding III;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Desember2014 dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22April 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor 235/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 April 2014, telahmengajukan gugatan yang pada intinya sebagai berikut :1) Bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Tergugat Ill melalui pejabatnyaTri Agus Cahyono, selaku Manajer P3B

Pasal 4 Ayat (2) Final Masa Pajak JanuariDesember 2009dengan No. 00001/240/09/053/13 tanggal 10 Januari 2013 (SKPKB PPhPasal 4 Ayat (2) Final No. 00001 Tahun 2013) dilakukan tidak sejalandengan parameter hukum baik secara rechtmatigheid van bestuurbeginsel maupun doelmatigheid van bestuur beginsel sebagaimanatercermin dalam halaman 4 sd halaman 10 dari 65 halaman yang sangatbertentangan dengan fax treaty berikut peraturan perpajakan diIndonesia dan khususnya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B

kepada penyedia jasa dan olehkarenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 4 ayat (2),Pasal 32A dan Pasal 33A ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan joPasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042302150014 atas nama KepalaKeluarga TERGUGAT, diberi tanda P3B ;Hal. 7 dari 18 hal.Putusan No. 410/Pdt.G/2016/PN.DpsMenimbang, bahwa Bukti P1 sampai dengan P3B tersebut telah diberimaterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai denganaslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapatdijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, kecuali bukti P3A danP3B adalah copy dari copy ;Menimbang, bahwa selain alat bukti suratsurat

perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetapdipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keduabelah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baikperkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian,dengan demikian petitum angka 2 patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P3B