Jumlah PPh yang masih harus dibayar 143.095.909 (143.095.909) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang,Put.004917.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00835/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 29Maret 2018 tentang

7.788.000 7.788.000 7.788.000 Bahwa demi keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, PemohonBanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanpermohonan banding ini seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113855.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 04 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunhnya

pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Bandung dimana Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisilldan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung tempat kelahiranPemohon dicatat, untuk selanjutnya oleh pegawai pencatat pada kantor dinasKependudukan dan catatan sipil tersebut diberi catatan pinggir pada register aktakelahiran pada Pencatatan Sipil dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;Menimbang oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkanuntuk selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebut7telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya ( ex aequo et bono );Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

adalahbukanlah hanya untuk tertibnya administrasi kependudukan saja, tetapi jugaagar ada kepastian hukum yang dapat berhubungan dengan hakhak dankewajiban keperdataan dari seseorang;Menimbang, bahwa sebagaimana azas dalam hukum Perdata bahwapemeriksaan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya murah;Menimbang, bahwa selain itu didalam suatu putusan / penetapan,haruslah terdapat nilai kemanfaatan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh halhal yang dimintakan olehPemohon telah dikabulkan selurunhnya

Jumlah sanksi administrasi (5a+5b) Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar (4+5c) (17.833.484.604) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 5 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT110928.16/2013/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 10 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01621/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 24

Putusan Nomor 2646/B/PK/Pjk/2020Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP263/WPJ.08/2015 tanggal 16 Maret 2015 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2012 Nomor0001 7/207/12/401/13 tanggal 23 Desember 2013, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.386.230.5401.000

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 November 2019, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

nafkah untukPenggugat dan keluarga; Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugatdan Tergugat, namun tidak berhasil;Bahwa sSelanjutnya Penggugat telah membenarkan keterangansaksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon agarPengadilan menjatuhkan Putusan, sedang Tergugat tetap tidak hadirtanpa alasan sah menurut hukum ;Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yangterjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan dianggap telah termuat selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Rofian selama 1(satu) tahun dikurangi selurunhnya selama terdakwa berada dalamtahanan dengan perintah tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa Dua buah sangkar, Satu ekor burung jenis murai batu;dikembalikan kepada saksi Yusak taufik; Satu potong jaket warna cokelat; Satu potong celana jeans pendek warna biru;Dikembalikan kepada terdakwa Satu buah helm merk KYT warna hitam; Satu buah helm merk HIU warna pink Satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah No. Pol.

Jumlah PPh yang masih harus dibayar 51.452.960 (51.452.960) 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang

Sisa barang bukti : Nomor barang bukti :4319/2020/NNF dengan berat netto selurunhnya 0,6124 gram, Nomorbarang Bukti : 4320/2020/NNF habis untuk pemeriksaan;Halaman 6 dari 18 Hal.

Nomor 50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Di Dalam Lampiran UndangUndang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki jin dari aparat yang berwenang untukmenggunakan Narkotika Golongan berupa shabushabu;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan dalam perkara ini berupa 6 (enam) sachet plastik beningberisikan Narkotika yang mengandung Metamfetamina (Shabushabu)dengan berat netto selurunhnya 0,7018 gram, sisa hasil Laboratoriumdengan

Soeradji Tirtonegoro No.211, Tegalsari, Trunuh, Klaten Selatan,Klaten dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang di dalamdaerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yangdipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara

hukum yang berlaku perbuatan terdakwa tersebutdilarang karena BPKB dan STNK Mobil Grand Livina tersebut bukanlah milik terdakwaakan tetapi milik Saksi Noor Sudiarto karena sudah terjadi jual beli antara Terdakwadengan saksi Noor Sudiarto sehingga Hak Milik atas mobil Grand Livina tersebut telahberalin kepada Saksi Noor Sudiarto, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atas BPKBdan STNK tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Unsur dengan sengaja danmelawan hukum memiliki barang sesuatu yang selurunhnya

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya

Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya

Lalu saksi LILA lari keluarkamar.Melihat saksi LILA keluar kamar tersangka kemudian mengambil 1 (satu)unit HP Cool Pad warna putih milik saksi LILA yang diletakkan diatas bantal tanpaseijin dan tanopa sepengetahuan saksi LILA.Dengan semikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukumUnsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lainBahwa yang dimaksud dengan sebagian atau selurunhnya milik orang lainadalah barangbarang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwamelainkan milik

Lalu tersangka keluar meninggalkanrumah saksi LILA melalui pintu depan dengan membawa celana tersangkasehingga saat keluar rumah tersangka dalam kondisi tidak memakai celana.Selanjutnya tersangka membawa HP tersebut dan menggunakannya sendiri.Dengan semikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hokum.Unsur Secara melawan hukumBahwa yang dimaksud dengan sebagian atau selurunhnya milik orang lainadalah barangbarang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwamelainkan milik orang

patut dikabulkan;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggildengan sah dan patut tidak pernah menghadap di persidangan dan pula tidakternyata, ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidakdatang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan tersebuttelah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 125 ayat(1) jo. 126 HIR. gugatan tersebut patut dikabulkan selurunhnya