tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

TASRIH, S.E. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, sertadihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan dihadiri oleh Para Terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,. FERDI, S.H. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.ll. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.PANITERA PENGGANTI,A.M. TASRIH, S.E.Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 156/Pid.B/2016/PN BlnForm01/SOP/001/HKM/2015

TASRIH,SE. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin serta dihadiri olehHANINDYO BUDIDANARTO, SH., MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatulicin dan terdakwa ;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,AGUSTA GUNAWAN, SH. FERDI, SH. DEVITA WISNU WARDHANI, SH. PANITERA PENGGANTI,A. M. TASRIH, SE.Hal 20 dari 20 Perkara Pidana Biasa Nomor: 380 / Pid.B/ 2015 / PN Bln

, cekcok, hidup berpisah, tidak dalamsatu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskankehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yangcukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975.Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka dalamhal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

telahterbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah AgungNomor Tahun 2008 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih

Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta lik talakangka 1, 2 dan 4 yang dibaca sendiri oleh Tergugat sesaat setelah berlangsungnya akadMenimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumahtangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingmenyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh AlQuran Surat ArRum ayat 21 danUndangUndang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maka Majelis berpendapat rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih

tempat kediaman bersama,salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama denganpihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasandalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraian aquo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal iniPerceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

perceraian telah terbukti sesuai denganpasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuaidengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2)UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), makadalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

,M.H,masingmasing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh MuhamadHeriyansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu danTerdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Ferdi, S.H Eryusman,S.H.Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.HPanitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 15 dari 15Putusan Nomor358/Pid.Sus/2018/PN. Bln.

kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlan diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 8 Mei 2018, oleh ANTENGSUPRIYO, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, FERDI, S.H dan ALVIN ZAKKA ARIFINZETA, S.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para HakimAnggota tersebut, dibantu oleh AHMAD MAKASIDIK TASRIH

ANTENG SUPRIYO,S.H., M.HALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.Panitera Pengganti,AHMAD MAKASIDIK TASRIH, S.EHalaman 15 dari 15 Putusan Nomor 88/Pid.B/2018/PN Blin.

., M.H. masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu. oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Chahyan Uun Pryatna, S.H.

., M.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 putusan pidana nomor 362/Pid.B/2018/PN Bin.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., PenuntutUmum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Chahyan Uun Pryatna,S.H.Fendy Septian, S.H.Panitera Pengganti,Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 185/Pid.B/2020/PN BIn

No.1224/Pdt.G/2016/PA.Grtdalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telahsesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Perceraiana quo dipandang sebagai Tasrih bi insan, hal ini relevan dengan pendapat ahliHukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syariatil IslamiyahWal Qonun

Pemerintah nomor 9 tahun1975 serta pasal 116 huruf (a), (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sedangkanusaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasijo.pasal 82 ayat (2) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 juncto UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayatHal. 6 dari 9 hal, Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Srog(2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telahgagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai Tasrih

Ternohon yangdisebabkan Penvhon tidak mampu memberi nafkah kepadaTer mohon; ee ee rr eeewe ee ee ee eee ee ee ee eee ee eee ee eee Me ni mbang,bahwa rumah tangga seperti Pemohon dan Ternpohon tidakbisa mencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram),mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (salingnenyanyangi) seperti yang diharapkan oleh AlQuran SuratAr Rum ayat21 dan UndangUndang Nonor 1 tahun 1974 maka menurutMajelis Hakim Pengadilan Agama Bawean sebaiknya rumahtangga Penohon dan Ternohon adalah tasrih

Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebutdiatas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan termasuksebagaimana pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan pasal 82Undang undang No.7 ahun 1989 maka perceraian dipandang lebih baikuntuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai tasrih bilIkhsan :nenoeeoe Menimbang, bahwa pertama tama berdasarkan pengakuan Penggugatdan Tergugat dan bukti surat (P.2) dari KUA Kec.Sukomanunggal KotaSurabaya Nomor: XXXX , bermaterai cukup

kembali, maka rumah tanggatersebut, telah terbukti retak dan pecah*;Menimbang, bahwa upaya perdamaian, baik melalui keluarga, danmediator, serta Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana menurutketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 82Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, tetapi tetap tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan TinggiAgama Yogyakarta berpendapat, perceraian dipandang lebih baik untukmenentukan kehidupan berikutnya, yang dianggap Tasrih

PLhMenimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tallikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal iniperceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan dan hal ini relevan denganpendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa yang dikutip Sayid Sabiq dalamKitab Fighus sunnah juz Il halaman 208 yang berbuny! :leoJ cuasiig) SETI isl (gly idl o1j Lagin gor!

PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) KompilasiHukumlslam ;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti Sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sertaPasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaiansesuai dengan Pasal 82 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 junctoPasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandangsebagai tasrih