Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar Tergugat IImenerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen Dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Menyatakan Penggugat tidak pernah membuat dan menanda tanganiSurat Pernyataan Nomor: 013/PABIR/V/2016 tanggal 03 Oktober 2016tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenBireuen tentang pernyataan bersedia dilakukan Pergantian Antar Waktu(PAW) atas dirinya sebagai Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Bireuen yang telah dijadikan sebagai alasan/dasar TergugatIl menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 013/KPTSDPA/V/2017

Menyatakan Surat Keterangan Tergugat II Nomor: 013/KPTSPA/V/2017tanggal 15 Mei 2017 tentang alasan dilakukan pergantian antar waktuAnggota DPRK Kabupaten Bireuen dari Partai Aceh dengan mendasaripada alasan adanya Surat Pernyataan tertanggal 03 Oktober 2016dengan Nomor: 013/PABIR/X/2016 tentang pernyataan bersediadilakukan pergantian Antar Waktu (PAW) atas dirinya sebagai AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum;9.

Bahwa terbukti perselisihan partai politik yang dipicu oleh tindakan paraTermohon Kasasi memberlakukan Penggantian Antar Waktu (PAW)terhadap Pemohon Kasasi belum diajukan penyelesaiannya melaluimekanisme internal partai;c.

Jadi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23September 2018 itu sebagai lampiran surat PAW dari Tergugat IIIkepada Ketua DPRD KabupatenHulu Sungai Selatan dan BendaharaDPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak ada PAW dari Penggugat kepada Tergugat ,maka dari itu masih termasuk ruang lingkup internal partai politik, danperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat harusdiselesaikan melalui mekanisme internal partai politik.Bahwa karena perselisihan antara

HSS dari PartaiHANURA (PAW Anggota DPRD Kab. HSS), dimana Penggugat tidakmenyimak secara seksama isi dari Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23 September 2018 yang didalamnya ada pengakuansebagai anggota DPRD Kab.

HSS dari Partai HANURA, dimanaPenggugat tidak melihat fakta yang sebenarnya adanya katakataberikut yang melekat pada pengakuan pekerjaan dalam SuratPernyataan Tergugat itu dimana tertulis (PAW Anggota DPRD Kab.HSS), hal ini dapat berarti dengan sebenarnya berkaitan denganpekerjaan yang tertulis tersebut apabila telah terjadi PAW antaraPenggugat kepada Tergugat , maka benarlah pekerjaan yang tertulispada Surat Pernyataan Tergugat I, akan tetapi apabila tidak terjadiPAW dari Penggugat kepada Tergugat

I Nyoman Laka sebagai Pengganti PAW DPRDProvinsi Bali periode 20142019 yang disertai dengan Surat Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016 tertanggal 4 April 2016yang dikeluarkan oleh Tergugat II tentangPergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Baliyang intinya menyatakan I Wayan Disel Astawa, SE., Anggota DPRD ProvinsiBali, periode 20142019 Dapil Kuta Selatan dari PDI Perjuangan Provinsi Bali dansebagi calon pengganti PAW adalah ditetapkan Drs.

) sebagaimana Surat DPP PDI Perjuangan Nomor : 1365/IN/DPP/IH/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal persetujuan PAW Anggota DPRD ProvinsiBali jo Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Nomor : 040/EX/DPD02/IV/2016tanggal 4 April 2016 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Bali Periode 20142019 sampai dengan adanya putusan perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

,tangal 4 April 2016 Prihal : Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRDProvinsi Bali Periode 20142019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat(1) Jo.

Surat DPP PDI Perjuangan No. 1365//DPP/III/2016,tanggal 23 Maret 2016, Perihal : Persetujuan PAW Anggota DPRD Provinsi Ball.Jo.

Membuat Usulan PAW adalahmerupakan pelanggaran terhadap hak penggugat, 3. Melakukan Pemecatanpenggugat sebagai anggota PDI Perjuangan adalah tidak sah.

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

Majene. karena usulan PAW Penggugat sudah berproses di DPRDMajene maka menurut hemat Tergugat 1 dan Tergugat 2 DPRD Majenepatut ditarik sebagai PIHAK dalam perkara ini.

Majene yangmempertegas tidak ada Pergantian Antar Waktu(PAW), surattersebut tidak sah adanya karena yang menandatangani surattersebut adalah M.

Majene atas Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab.

MAJENE NOMOR : 017/DPCPPNUI/MN/IX/2013 TANGGAL 19092013 PERIHAL PENEGASAPROSES PAW DITUJUKAN KEPADA BADAN Ketua/PIMPINAN DPRDKAB. MAJENE, tertanggal 19 September 2013, ditandatangani olehHAMASAN selaku Ketua dan ASRUDDIN selaku Sekretaris, T1.220;2421.Foto Copy SURAT Ketua DPRD KAB. MAJENE NOMOR : 323/DPRD/XII/2013TANGGAL 18122013 PERIHAL USULAN PAW ANGGOTADPRD KAB.

Majene tentang penegasan proses PAW atas diri Penggugat , danoleh karena surat itu DPRD Kab. Majene telah menindaklanjuti denganmenyurati Bupati Majene perihal usulan PAW Anggota DPRD Kab. Majene, danoleh karena itu Pula DPRD Majene patut ditarik sebagai pihak dalam perkaraini;Menimbang bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berpendapat bahwa DPRD Kab.

Dedi Irawan, S.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) dari sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf,telah mengakibatkan terbitnya surat Nomor: 193/A/DPWPBRSumsel/V/2012 tentang pengantar Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW)Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 777 K/Pdt.Sus/2012sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. Muhammad Yusuf yang dikeluarkanoleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi ProvinsiSumatera Selatan (Tergugat IJ).

Dedi Irawan, $.H. dan Rekomendasi Penggantian AntarWaktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, S.H. kepada sdr. MuhammadYusuf, yang merekomendasikan Pencabutan Status Keanggotaan Sdr. DediIrawan, S.H. sebagai Anggota Partai Bintang Reformasi, maka terlihatdengan jelas adanya peran yang begitu kuat dari Dewan Pimpinan Cabang(DPC) Partai Bintang Reformasi Kabupaten Musi Rawas.

Dedi Irawan, SH. danRekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) atas nama sdr. Dedi Irawan, SH.kepada sdr.

Muhammad Yusuf, kepada Ketua DPRDKabupaten Musi Rawas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan PutusanProvisional atau Putusan Sela untuk penundaan Proses Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H.kepada Muhammad Yusuf dengan dasar Surat Pencabutan StatusKeanggotaan sdr.

Dedi Irawan, S.H. dan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas an. sdr. Dedi Irawan, S.H. kepadasdr. Muhammad Yusuf dengan Nomor : 052/A/DPCPBRLHT/V/2012yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Musi Rawas (Tergugat I) yang ditujukan kepada DewanPimpinan Wilayah (DPW) Sumatera Selatan (Tergugat IJ) dan SuratNomor: 191/A/DPWPBRSUMSEL/V/2012, serta Surat PengantarRekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) antara sdr.

Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPW PartaiSIRA Kabupaten Aceh Utara dalam membuat dan menanda tangani suratusulan PAW Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara periode20092014 dan turut diketahui oleh Tergugat adalah tidak benar dantidak sah menurut hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat Ill serta Tergugat yangmembuat dan menandatangani surat usulan PAW terhadap Penggugatsebagai Anggota DPRK Aceh Utara periode 20092014 adalah sebagaiperbuatan melawan hukum;Menghukum Tergugat , Tergugat

Aceh Utara) ikut menjadiTergugat dalam perkara a quo dan memang berdasarkan fakta hukumTergugat V belum melakukan perbuatan hukum apapun terhadapproses PAW Penggugat selaku anggota DPRK Aceh Utara pada saatgugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon;.

Taleb, SE ) kepada Tergugat IV untuk tidakmenindaklanjuti pengantian antar waktu (PAW) terhadap diriPenggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat IV atasusulan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Penggugat dalampermasalahan tersebut Tergugat IV telah menerima salinan surat dariDewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA secara tertulis yang ditujukankepada DPRK ACEH UTARA Nomor 02/EKS/DPWAU/XII/2012Tanggal 04 Desember 2012 Perihal Penggajuan Pemberhentian danPenetapan PAW (Penggantian Antar

(Husaini Musa)sebagai Pengganti antar waktu;Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauanInternal Partai SIRA, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW)kader Partai SIRA merupakan wewenang Internal Partai SIRA yangharus diselesaikan di tingkat Internal Partai SIRA dan tidak perlumelibatkan Tergugat IV sama sekali;Hal. 9 dari 19 hal Put. Nomor 485 K/Padt.SusParpol/20133.

Tentang Pemberhentian/Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadapPenggugat Sebagai Anggota Dpr Kabupaten Aceh Utara periode20092014.1.

Hamid Metemempunyai Tabungan Tapemda dengan nomor Rekening 100201Hal. 2 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg0000285421 dan Tabungan Tampan dengan nomor Rekening 1002080000003851 di Bank Sulselbar dan sehingga ahli Waris ingin mengambiluang tersebut namun pihak Bank menolak tanpa ada penetapan ahli warisdari pengadilan Agama;6.

Hamid Mete bukan karenaulah istri, anakanaknya, tetapi karena sakit;Hal. 4 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidupnya Hariyanto Hamid bin Drs. Hamid Mete satu kalimenikah, yaitu perempuan bernama Hildayani binti Paddupai;Bahwa dari pernikahan Hariyanto Hamid bin Drs.

Hamid Mete tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksudPasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;Hal. 9 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA SkgMenimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli warisadalah untuk mengurus pencairan tabungan Tapemda almarhum HariyantoHamid bin Drs.

Makka A.masingmasing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu jugadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebutHal. 10 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skgdengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Eviyani,S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.Hakim Anggota,Drs. H. Asri, M.H.Drs. H. Makka A.Ketua Majelis,Dra. Hj.

Hasniati D, M.H.Panitera Pengganti, Eviyani, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan Rp 75.000,00 PNBP Panggilan :Rp 10.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 841/Pdt.P/2019/PA Skg

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdKabupaten Pidie.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdRanie Sayulina. SHI. SKHPanitera Pengganti Rinaldi. SHIPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 390. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000.Jumlah : Rp.481.000, (empat ratus delapan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

Tentang Proses Penggantian Antar Waktu(PAW):Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/036/DPPHanura/II/2012, tertanggal 28 Februari 2012 perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu) a.n.

Foto copy Absensi Tim P2PAW dan Notulen Rapat Tim P2PAW padatanggal 19 Oktober 2011 dan 2 November 2012, yang menerangkanbahwa telah terjadi pembahasan usulan PAW dihadiri oleh TimP2PAW, Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Pengusul PAW;7. Foto copy Laporan Tim Investigasi terhadap permasalahanTermohon Kasasi/semula Penggugat di DPRD Provinsi SumateraUtara pada tanggal 12 Januari 2012;8.

A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.

Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.

PAW dari Pemohon Kasasi II/semula TergugatI, dan Termohon Kasasi/semula Penggugat pun berjanji akan memperbaikidiri untuk aktif dalam tugastugas Termohon Kasasi/semula Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi di DPRD Prov.

Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997(19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belumHal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skgmencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, makaPemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangmasih di bawah umur.Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg.

Saksisaksi :Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA SkgSaksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62,Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupudua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.

Besse Hasniar telahmelahirkan 2 orang anak, yaitu: Besse Rahmaniar A dan Baso Rahmat Fajar;Hal. 7 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg Bahwa agama yang dianut oleh istri dan anakanak H. Achmad, B.Sc, adalahagama Islam; Bahwa meninggalnya H. Achmad, B.Sc karena tertinpa balok dari atas mobiltruk, bukan ulah dari istri dan anakanaknya. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.

Mamase telah meninggal duniapada hari Kamis, 15 Maret 2018;Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg3. Menetapkan sebagai berikut :1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang (istri);2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.4.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp166.000,00 (Sseratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;Il.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas PenggantiAntar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 TentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

Putusan Nomor 455 K/TUN/2017ayat (1) yang menyatakan : musyawarah desa diselenggarakan khususuntuk pelaksanaan pemilihnan kepala desa antar waktu (PAW);e Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu(PAW), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun2014, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud pada ayat (1);Bahwa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal inisesuail dengan Pasal 53 ayat (2)

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris , yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongXxx, diberi kode: P.4 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa tanpa ada dasar yang jelas Tergugat mengeluarkan Surat PemberitahuanPenggugat sebagai anggota DPRD Sampang periode 20092014 melalui suratkeputusan Tergugat Nomor: 07/SK/DPC/M/V/2013 tentang Pemberhentian danPengganti Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. KH. Miftahul Arifin sebagai anggotaDPRD Kabupaten Sampang 20092014 tertanggal 16 Mei 2013;.

) Penggugat dengan dikirimnya surat dari Ketua DPRD SampangNomor: 171/355/434.090/2013 perihal: Permohonan PAW Anggota DPRDKabupaten Sampang, tertanggal 23 Oktober 2013 yang ditujukan kepada KetuaKPUD Sampang (Turut Tergugat);10.11.12.13.Bahwa selanjutnya Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sampang(Turut Tergugat) memproses pengajuan Pergantian Antar Waktu (PAW) dariTergugat dan diterbitkanlah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupatenSampang Nomor 32/Kpts/KPUKab014329872/2013 tentang

Penetapan CalonPengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Sampang 2013 tertanggal 28Oktober 2013;Bahwa tentunya perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan TergugatNomor: 07/SK/DPC/M/V/2013 tentang Pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu(PAW) terhadap Sdr.

Miftahul Arifin sebagai anggota DPRD KabupatenSampang 20092014 tertanggal 16 Mei 2013 dan perbuatan Turut Tergugat yangmenerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SampangNomor 32/Kpts/KPUKab014329872/2013 tentang Penetapan Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) terhadap Sdr. KH.

Miftahul Arifin karena perbuatannya, dinaggap perlu untukdiadakan Pergantian Antar Waktu yang diusulkan oleh partai, yang tertuang dalamkeputusan DPC PPP Kabupaten Sampang Nomor: 07/SK/DPC/2013 tentangPemberhentian dan Pengganti Antar Waktu (PAW) terhadap Sdr. Miftahul Arifin sebagaianggota DPRD Kabupaten Sampang 20092014 tertanggal 16 Mei 2013.Selanjutnya PAW terhadap:1. Nama : KH. Miftahul Arifin;Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 02 Januari 1960;Alamat : Desa Tlambah, Kec.

ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.

Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.

Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.

setelah tersambung dengansaudara PAW Terdakwa mengatakan BANG PESAN PAKET Rp.200.000 (duaratus ribu rupiah) ANTAR KEDALAM BAE DI SIMPANG 4 RT.07 dan dijawaboleh saudara PAW YO LAH, JANGAN SIRU NIAN selanjutnya sekira pukul23.00 wib saudara PAW datang menemui Terdakwa dan saudara PANDI diSimpang 4 Rt.07 Desa Tebing Tinggi dengan menggunakan sepeda motor setelahitu saudara PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klip bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal warna putih bening yang merupakan

dan selanjutnyaTerdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawan Abang laluTerdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBI dan langsungmenelephon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwa mengatakanBang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) antar ke dalamsaja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah, jangan sirunian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphone Terdakwamatikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemui Terdakwadan Saksi di Simpang 4 RT.07 Desa Tebing

Tinggi denganmenggunakan sepeda motor dan setelah turun dari sepeda motorselanjutnya PAW langsung menyerahkan 1 (satu) paket plastik klipbening transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal warna putihbening dan langsung Terdakwa menerima Narkotika Jenis shabutersebut dan saat itu PAW langsung pergi;Bahwa setelah narkotika tersebut diterima, Saksi menelepon ROBBIdengan menggunakan HandPhone Saksi dan setelah tersambungselanjutnya handphone tersebut Terdakwa ambil dan mengatakanCepatlah Bi

PAW (DPO) dengan cara menghubungiSdr.

danselanjutnya Terdakwa menjawab Kagek Abang tanyo dulu samo kawanAbang lalu Terdakwa mematikan sambungan telepon dengan ROBBIdan langsung menelepon PAW (nama panggilan) dan saat itu Terdakwamengatakan Bang, pesan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)antar ke dalam saja di simpang 4 Rt.07, dan dijawab oleh PAW Yo Lah,jangan siru nian (jangan ribut nian), selanjutnya sambungan handphoneTerdakwa matikan dan sekira Pukul 23.00 Wib PAW datang menemuiTerdakwa dan Saksi PANDI di Simpang 4 RT.07 Desa

Penggugat tanpamempertimbangkan nuansa yuridisnya oleh karenanya untuk mendapatkankepastian hukum gugatan ini diajukan ;Bahwa mengingat dengan dikeluarkannya Surat Pengganti Antar Waktu(PAW) dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PakarPangan) terhadap Penggugat yang ada indikasi akan digantikan oleh peraihsuara terbanyak No. 4 dan bukan peraih suara terbanyak No. 2 yang jugaperbuatan melawan hukum, ADA PERMAINAN APA PADA PARTAIYANG PENGGUGAT CINTAI INI ?

No. 446 K/Pdt.Sus/2012121314KARYA PERJUANGAN (Pakar Pangan) PUSAT DI JAKARTA UNTUKTIDAK MENERIMA LAPORAN SEPIHAK BEGITU SAJA ;Bahwa sebagaimana tindakantindakan melawan hukum yang dilakukan olehPartai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Buleleng hinggaPenggugat di PAW sepihak seolaholah PAW telah 100 % terjadi padahalmasih dalam proses hingga adanya gugatan ini, PENGGUGAT BELUMMERASA BERSALAH DAN YAKIN TIDAK BERSALAH karena masihdalam pembuktian di pengadilan dan belum adanya putusan hakim

yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat benarmelakukan tindakan apa yang dituduhkan, akan tetapi begitu arogannyaoknumoknum partai menyebarkan melalui media (khususnya Media NusaBali tertanggal 22 Desember 2011, 24 Desember 2011, 26 Desember 2011)seolaholah Penggugat benar tidak melakukan kewajiban membayar kepadapartai hingga dijadikan dasar dalam mem PAW, oleh karena itu Penggugatmerasa dicemarkan nama baiknya melalui media sehingga Penggugat jugaakan mengambil langkahlangkah

Buleleng sehinggagugatan Penggugat dimaksud adalah sangat premature oleh karena jelasbelum terjadi perbuatan melawan hukum mengingat surat keputusanpemberhentian (PAW) belum dikeluarkan oleh Gubernur Bali ;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Padahal disatu sisi dalam konteks yuridis ada peraturanperundangundangan yang khusus dan relevan mengatur masalah PAW yaitu UUNo. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan Anggota DPRD.Dalam AD/ART Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dikatakan :e = Pasal 12 AD : Setiap Anggota mempunyai hak : 1. Hak berbicara dan haksuara, 2. Hak memilih dan dipilih, 3.

2/Pdt.G/2011/PAW