Ditemukan 51528 data
40 — 23
Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 1981 yangmenyatakan :Bahwa dalam hal perkara yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum Terdakwanya tidak hadir dan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapatdihadapkan ke persidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Pratu Tomi Siagian NRP31081552210286 Oditur Militer tidak dapat menjamin bisa menghadirkanTerdakwa Pratu Tomi Siagian NRP 310815522102868 ke persidangan PengadilanMiliter Il08 Jakarta oleh karena itu dengan mendasari
1.DANI DWI SETIAWAN
2.NORMA DWI LESTARI
Tergugat:
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO),Tbk. Kantor Pusat di Jakarta Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Surabaya Diponegoro
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA & LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
3.PEMERINTAH RI c/q. BADAN PERTANAHAN NASIONAL c/q. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR c/q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
4.PEMERINTAH RI c/q KANTOR REGIONAL 4 OTORITAS JASA KEUANGAN SURABAYA
35 — 5
Tanggungan nomor 4 tahun 1996 dikenal denganPemberian Hak Sita Persamaan (Vergelijkkende Beslaag) dan Pasal 11ayat (12) UU PUPN (UU No. 49 Tahun 1960).Berdasarkan uraian kecacatan yuridis dalam posita Para Pelawan,sehingga menjadi segala dokumen kredit a quo menjadi cacat hukumtermasuk sertifikat hak tanggungan atas obyek sengketa a quo menjadibatal demi hukum;Bahwa karena didasari oleh dasar yang tidak benar atau tidak sahmenurut hukum maka batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari
Menyatakan batal demi hukum suratsurat / penetapanpenetapan yang mendasari pelaksanaan eksekusi lelang a quo;8.
156 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);4.2. Tidak jelas dasar gugatan perbuatan melawan hukum;4.3. Tidak jelas objek sengketa;4.4. Petitum tidak jelas;4.5. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;4.6.
Posita/fundamentum petendi tidak memuat atau menjelaskan dasarhukum (rechtsground) dan kejadian yang mendasari gugatan(fetelijke ground);5.2. Tidak jelas objek sengketa;5.3. Petitum tidak jelas dan tidak terinci;5.4. Posita tidak singkron atau saling bertentangan;5.5. Posita dan petitum saling bertentangan;6. Dasar tuntutan ganti rugi bukan merupakan dasar tuntutan ganti rugiperbuatan melawan hukum dan tidak diuraikan dasar perhitungantimbulnya ganti rugi a quo;Dalam Eksepsi Turut Tergugat:1.
12 — 1
Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2005, ketentramanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antaraPenggugat dengan Tergugat terjadi perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yangpenyebabnya antara lain;Selama berumah tangga Tergugat tidak menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari
Selama berumah tangga Tergugat tidak $=menunjukkan sikapmemprioritaskan keluarga (Penggugat dan anakanak) baik dalam sikap,perkataan maupun pemikiran yang mendasari keputusankeputusan yangdiambil untuk kesejahteraan keluarga (Penggugat dan anakanak);b. Selama berumah tangga, Tergugat tidak jujur, tidak terbuka dan tidaktransparan tentang kondisi keuangan, jalannya usaha maupun hasil usahayang didapatkan Tergugat.
12 — 7
Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat telahdinasihati agar dapat rukun membina rumah tangga dengantergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikankesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya,namun dipersidangan penggugat telah menegaskan semua isigugatanya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankannya.Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermatialasan perceraian yang dikemukakan penggugat, ternyata alasanyang mendasari
15 — 14
yang ditentukan oleh UndangUndang,maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara inimelanggar Pasal 352 KUHP;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan/ PutusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 17 Juli 2013, Nomor : 08/Pid.CTPR/2013/PNLP, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari
14 — 2
XXXX, umur 33 tahun ; Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang (POLIGAMI)dengan seorang perempuan berstatus janda mati yang bernama : XXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempattinggal di XXXX Malang ; Bahwaalasan yang mendasari permohonan ini adalah : Bahwa, Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu samalain sudah 14 tahun dan telah saling jatuh cinta ; Termohon tidak mau diajak hubungan suami istri kalau tidak mau mbangunnikah lagi
9 — 16
, pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman XXXXXXXXXX , selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 838/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
MUZAKKIR
Tergugat:
Pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk Kantor Cabang Banda Aceh
120 — 19
tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratusenam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjianPutusan Nomor : 92/Pdt.G/2019/ PN Bna Hal 3 dari 20kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dariharga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari
Menyatakan tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp. 8.109.374, (delapan jutaseratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanpa mendasari pada hargayang ditetapkan oleh
rendah dari harga umum yang berlaku setempat;Bahwa tindakan Tergugat berupa: menaikkan secara sepihak jumlahangsuran hutang Penggugat tiap bulannya dari Rp.8.109.374, (delapanjuta seratus sembilan ribu tiga ratus tujun puluh empat rupiah) menjadiRp.10.268.464, (sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empatratus enam puluh empat rupiah), tidak memberikan perpanjangan masaperjanjian kredit dan menetapkan harga pelelangan secara sepihak lebihrendah dari harga umum yang berlaku setempat tanoa mendasari
,(Sepuluh juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh empatrupiah), tidak memberikan perpanjangan masa perjanjian kredit danmenetapkan harga pelelangan secara sepihak lebih rendah dari harga umumyang berlaku setempat tanpa mendasari pada harga yang ditetapkan olehPenilai Publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) adalah serangkaianperbuatan yang melanggar kepatutan dan menyalahi prosedur hukum yangdikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1365
10 — 18
Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang padapokoknya tetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahanbiodatanya yang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2015/PA.Po.hal 4PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
Undangundang Nomor 3 Tahun2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi :Perubahan yang menyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harusberdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan,Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untukmenyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, makapermohonan tersebut termasuk perkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
116 — 76
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT46456/PP/M.XIII/1 6/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut Terbanding:Menurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi positif DPP PPN yang harus dipungut sendiri sebesarRp11.599.280.470,00;bahwa Terbanding dalam rangka mempertahankan koreksi positif atas DPPPPN yang harus dipungut sendiri sebesar Rp11.599.280.470,00menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik
dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, sertamemberikan penjelasan secara lisan maupun tertulis terkait dengan hasilanalisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;: bahwa Pemohon Banding dalam rangka mendukung alasan pengajuanbandingnya, Pemohon Banding secara implisit memohon kepada MajelisHakim untuk membatalkan koreksi positif atas DPP PPN yang harus dipungutsendiri sebesar Rp11.599.280.470,00 yang dilakukan Terbanding denganmenyampaikan alasan yang mendasari
13 — 7
Bahwa dengan tidak adanya harapan hidup rukun kembali bersuami istri antaraPenggugat dan Tergugat, maka hal tersebut yang mendasari Penggugat untukberpisah/cerai bersuami istri dengan Tergugat ;9.
16 — 4
antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
antara Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah dan pula tidak hadirnya Tergugat tersebuttidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secararesmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, danperkara ini dapat diputus dengan verstek (HIR pasal 125);39Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
CANDRA BOWO LEKSONO bin SUHARI
Termohon:
AYU NOVALIS binti DJAMAALI
89 — 9
Kota Pasuruan pada tanggal 03Februari 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/04/II/2012 tanggal 03Februari 2012 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari
> ale p xt. sw LaciArtinya : "Menolak mafsadat harus Faehaiieen dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibencioleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:5 MbII Ul JI J vel pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung
57 — 7
Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 34/Pdt.G/2016/PN SbgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Oktober 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSibolga pada tanggal 14 Oktober 2016 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2016/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Adapun dalil dalil hukum yang mendasari
Hendra Gunawanadalah sebagai Direktur Utama;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat tersebutdinyatakan bahwa Budi Gunawan memiliki sebidang tanah berdasarkanSertipikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 2001/Desa Hajoran tanggal 8 Oktober 2001dengan luas 39.350 meter persegi, yang selanjutnya menjadi objek sengketakarena diatas tanah tersebut terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 475 Tahun 2013atas nama Tergugat dan Sertipikat Hak Milik Nomor 476 Tahun 2013 atasnama Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari
13 — 0
diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
87 — 33
25 Januari 2011tentang Penetapan Hari Sidang; Telah memeriksa surat surat yang bersangkutan denganperkara ini dan mendengarkan keterangan para pihakdipersidangan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatantertanggal 10 Januari 2011 yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 10Januari 2011 dalam Register Perkara No.07/G.TUN/2011/PTUN.JPR dan telah diperbaiki pada tanggal 25Januari 2011, yang isi gugatannya adalah sebagai berikut:Adapun hal hal yang mendasari
21 — 2
No. 0716/Pdt.G/2014/PA.Bdwbahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan sudah dikaruniai seorang anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat padapokoknya adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis danbahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi uang belanja ataunafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan
bernama TUMYANI binti ISMAIL, ibu Penggugat untukmelakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya damai tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama TUMYANI binti ISMAIL dan ENI ROHMANIYAH binti TAUFIK, dandua orang saksi dari Tergugat masingmasing bernama ABDUS SYUKUR bin MOH.HOLID dan ABDUL AuJIS bin ADAM telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari
20 — 2
tidakberhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dan dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P.2 harusdinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatan Penggugatadalah benar ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari
76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama XXX dan XXX, serta dua orangsaksi yang diajukan oleh Tergugat masing masing bernama XXX danXXX, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalil dalil yang mendasari
58 — 36
tidakberwenang untuk mengadili objek sengketa a quo; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I/Pembanding Idan Tergugat II Intervensi/Pembanding III terbukti dan dikabulkan maka PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 20 Desember 2012 Nomor: 93/G/2012/PTUN.JKT, yang dimohonkan ~ banding haruslah dibatalkan;Menimbang, bahwa selain dari pada itu objek sengketa in litis diterbitkantahun 1989 lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun yang lalu, ketika penerbitanobjek sengketa diterbitkan mendasari
kepada Peraturan Pemerntah Nomor: 10Tahun 1960, sehingga dengan demikian tindakan dari peradilan tingkat pertamayang menguji keberadaan objek sengketa mendasari kepada ketentuan perundangundangan yang lahir kemudian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah adalah telah salah dalam menerapkan toetsing terhadapkeberadaan penerbitan objek sengketa di peradilan tata usaha negara, sehinggasangat beralasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta tanggal