Ditemukan 2491 data
98 — 27
TB Simatupang, Kav. 89G, Pasar Minggu, JakartaSelatan 12520, untuk bertindak untuk dan atas nama Para Penggugatberdasarkan Surat Kuasa Khusus No.115/POA/HNRLAW/VI /2020 tertanggal30 Juni 2020 (terlampir), yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Tangerang Nomor 369/KUASA/IX/2020 tanggal 19 Agustus 2020selanjutnya disebut Para Tergugat;melawanIndah Budi Wulandari, umur 47 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawanswasta, bertempat tinggal di Griya Pipit 6 Blok B.4/45, RT 005/RW023, Pondok
29 — 2
sakit yang luar biasa dan telah menimbulkanpenderitaan baik lahir maupun batin Penggugat, karena sepanjangperkawinan dengan Tergugat hanya penganiayaan yang dirasakan olehPenggugat dan Penggugat tidak ridlo sehingga keluarga yang sakinah,mawadah dan rahmah sebagaimana yang Penggugat harapkan sebelumnyatidak akan pernah terwujud;7 Bahwa perilaku Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita angka 5(lima) di atas dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadapperkembangan psycologis anak ketiga yang bernama poa
apalagi usia anak yang baru menginjak 4 (empat) tahun danPenggugat khawatir Tergugat akan mengambil/memisahkan kasih sayangantara Penggugat dan anak, yang sebelumnya Tergugat telah mengambilanak pertama dan kedua sehingga Penggugat sangat takut apabila anakketiga juga ikut diambil oleh Tergugat untuk itu Penggugat mohon agarhak asuh/perwalian atas anak ketiga bernama poa diberikan kepada Penggugat selaku ibukandungnya;8 Bahwa demi terjaminnya masa depan anak, maka sudah selayaknyaTergugat memberikan
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Marzuki selaku Kepala Puskesmas IeAlang, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar yang lamatelah melakukan mekanisme untuk dapat melakukan pengamprahanterhadap pencairan dana BOK pada Puskesmas Ie Alang, KecamatanKuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar dengan membuat berbagaikegiatan Plan Of Action (POA) / Perencanaan Kegiatan sehingga atasdasar adanya kegiatankegiatan tersebut selajutnya diajukan ke DinasKesehatan, Kabupaten Aceh Besar guna dapat melakukan pencairandana BOK pada Puskesmas Ie Alang
, Kecamatan Kuta Cot Glie,Kabupaten Aceh Besar, sehingga atas dasar hal tersebut BendaharaDinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar melakukan pentransferan danaBOK untuk periode bulan Januari 2012 sampai dengan Mei 2012 kerekening Puskesmas Ie Alang, Kecamatan Kuta Cot Glie, KabupatenAceh Besar dengan Nomor 391301014046539 sebesar Rp.17.083.000, (tujuh belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) sesuaidengan kegiatan Plan Of Action (POA) / Perencanaan Kegiatan yangtelah dilaksanakan oleh Saksi dr.
7 — 0
Majelis Hakim menyatakangugatan Penggugat telah cukup alasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dikabulkan secaraverstek dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat denganiwadh Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam KitabAhkamul Quran Juz II, halaman 45 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis,sebagai berikut : 999 VR eld cpolwoll elS> po pSl> WI GS> poa
12 — 5
Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama : poa Nomor yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blora, tanggal 24Agustus 2012, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya sertadiperlihatkan kepada para pihak dan dibenarkan kemudian diberi kode(P.1. tanggal 04 Nopember 2015 dan diparaf oleh Ketua Majelis) ;2.
14 — 4
Pebruari 2010 Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonanpemohon baik posita maupun petitumnya tidak melawan hukumserta telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, makaberdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstek.Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 145 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405sebagai berikut yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikanpendapat Majelis Hakim:Wr. ps cj10 J aot ~plS Wo oS lx os er&d poa
9 — 3
huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan terbuktipula gugatan Penggugat tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugatdalam perkara aquo harus diputus secara verstek sesuai pasal 125 HIR;Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam posita dan petitumgugatannya tidak meminta agar salinan putusan atas perkara a quo disampaikankepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poa
15 — 1
ES, sclanjuinya disebut"PENGGUGAT"MELAWANes, Ce BB tatun, agama Islam, Pekerjaan iPendidikan terakhir tempat tinggal di Poa y202 sckarangtidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI,selanjutnya disebut "TERGUGAT"; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca surat gugatan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; Telah mempelajari dengan seksama semua buktibukti yang diajukan dipersidanganTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Agustus
13 — 1
disebabkanTermohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin dari Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadapdi persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengansendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukanbuktibukti;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua)orang saksi masingmasing bernama Po dan poa
18 — 6
pekerjaan Tani/Jabatan Imam Desa, tempat tinggal di DesaMatang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernamadan juga kenal dengan Termohon bernama p serta kenal juga dengan suami Pemohon bernamanamun tidak ada hubungankeluarga dengan mereka;Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalahiobu dan anak kandung;Bahwa Pf telah meninggal dunialebih Kurang 1,5 (Satu setengah) bulan yang lalu;Bahwa Pemohon' menikah dengan poa
12 — 7
Banyumaspada tanggal 27Desember 2010 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 873/32/XII/2010;2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Thalak; Hal.1 dari 8 hal.Puts.No.0805/Pdt.G/2014/PA.Pwt3Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungankelamin (bada dukhul) dan memiliki dua anak yaitu : S lakilaki, 3 tahundan Perempuan , umur 1,5 tahun;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguat hidup bersama selama kuranglebih 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di poa
17 — 4
Putusan Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.BLG1 & fo poa. Pendaftaranb. Panggilan PertamaPenggugat/Pemohonc. Panggilan PertamaTergugat/ Termohond. Redaksie. Pemberitahuan isiPutusanBiaya prosesPenggilanPemberitahuan isi PutusanMateralJumlah .............(tujuh ratus tujuh puluh enam ribRp 30.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 75.000,Rp 450.000,Rp 175000,Rp 6.000, Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.BL
49 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd,kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, beralamatdi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3541/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh
23 — 5
. + POA 5 csacninassessaanaminass as vsaawamas sass saaunmasas Rp. 166.000.( Seratus enam puluh enam ribu rupiah. ).
9 — 1
ERAl HAKEVHKE POA. 3#41839600ENANI RIBU RUPIAHDrs. SyekhPANITERA SIDANG,Dra. Hj.Sy. Ummi KalsumPerincian Biava Perkara:1.Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 240.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4.Meterai Rp. 6.000.J umlah Rp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah)Hal. 10 dari 10 Put. No. 0579/Pdt.G/2016/PA.Jmb.
106 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ArieHutagalung & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Nomor 048/POA/VIII/2020, tanggal 11 Agustus2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENCIANJUR, tempat kedudukan di Jalan Raya Bandung,Sadewata Nomor 61 Cianjur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Chanuel Feller, S.H.
88 — 31
., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Asisten Advokat dari Kantor HukumIGNATIUS ANDY LAW OFFICES, beralamat di EqutyTower Lantai 11, Sudirman Central Business Distrief ValanJenderal Sudirman Kav 5258, Jakaita 12190,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0461 / POA /LCALCA / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ll INTERVENSI2ITERBANDING Ik, A 2 sb aan ann enn ennaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Seria, eer eeeecenenesceeeeTelah membaca : ceeceeeeeeetn
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2011 sebesar Rp2.125.750.000,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016pengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS
Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kwan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3536/POA