Ditemukan 2491 data
23 — 5
. + POA 5 csacninassessaanaminass as vsaawamas sass saaunmasas Rp. 166.000.( Seratus enam puluh enam ribu rupiah. ).
9 — 1
ERAl HAKEVHKE POA. 3#41839600ENANI RIBU RUPIAHDrs. SyekhPANITERA SIDANG,Dra. Hj.Sy. Ummi KalsumPerincian Biava Perkara:1.Pendaftaran Rp. 30.000,2. Biaya Proses Rp. 50.000,2. Panggilan Rp. 240.000,3. Redaksi Rp. 5.000,4.Meterai Rp. 6.000.J umlah Rp. 506.000, (lima ratus enam ribu rupiah)Hal. 10 dari 10 Put. No. 0579/Pdt.G/2016/PA.Jmb.
106 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawan, kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ArieHutagalung & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Nomor 048/POA/VIII/2020, tanggal 11 Agustus2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENCIANJUR, tempat kedudukan di Jalan Raya Bandung,Sadewata Nomor 61 Cianjur;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa H. Chanuel Feller, S.H.
88 — 31
., Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaanAdvokat dan Asisten Advokat dari Kantor HukumIGNATIUS ANDY LAW OFFICES, beralamat di EqutyTower Lantai 11, Sudirman Central Business Distrief ValanJenderal Sudirman Kav 5258, Jakaita 12190,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0461 / POA /LCALCA / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015,Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ll INTERVENSI2ITERBANDING Ik, A 2 sb aan ann enn ennaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Seria, eer eeeecenenesceeeeTelah membaca : ceeceeeeeeetn
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar MudaKav.VTA, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, dan kwan, jabatanDirektur Utama PT Trubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zeyd, dankawankawan, Para Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3536/POA
9 — 1
Memberi ijin kepada Pemohon MY untukmenjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon Poa di depan sidang Pengadilan Agama Blora ; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara inisebesar Rp. 331.000, (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Ula 1437 H., oleh Majelis HakimPengadilan Agama di Blora yang terdiri dari Drs. H.
11 — 2
Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.02.10/Pw.01/258/2016 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan poa tanggal 12 Mei 2016, diberi tanda (P.2);Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :1 Po dibawah sumpahnya telah memberikan keterangansebagai berikut :e Saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat,mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu pada tahun 2008
43 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bramantya Putra, JabatanDirektur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,Konsultan Hukum Pajak, beralamat di Pondok Indah OfficeTower 3 Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling VTA,Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 4056/POA/TCM/FIN/11/2018, tanggal28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 8 halaman.
68 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 003/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 JI Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama dan AHBramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4053/POA
6 — 1
Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon Poa. yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Blora, bermaterai cukup diberi kode ( bukti. P.1)2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Kabupaten a. tanggal fePO bermaterai cukup diberi kode (buktiP.2)Hal 3 dari 8 hal Put No. 1026/Pdt.G/2016/PA Bla.3.
8 — 2
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni2015 Nomor : re Penggugat ;MELAWANPt umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan Buruh, beralamat tempat tinggal di fFsebagai Tergugat ; Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, dibawah Register Perkara Nomor : poa
37 — 8
PUTUSANNo. 59/Pid.B/2015/PN.PNGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana pada pengadilantingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimanadi bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:Nama Lengkap POA FRO BNI TOYO gamma aa aaa Tempat LahirWono6gIri ; Umur/Tanggal Lahir31 Tahun (09 Nopember 1983) ; Jenis KelaminLAR EVeaD cere royce roe ncemeee es snnoemmemeeoe Kewarganegaraan Indonesia ; Tempat Tinggal Dukuh
8 — 6
Pasal 70 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2(dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkandibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisin danbertengkar dan sekarang sudah berpisah selama 2 (dua) bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohonserta telah dihadapkan dan didengar 2 (dua) orang saksi dibawa sumpahmasingmasing mengaku bernama P dan Poa, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon
Tergugat
12 — 3
bukti tersebut telah dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang berdasarkan undangundang, bermeterai cukup dan cocokdengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhisyarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka harus dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juli2004yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan aa Kabupaten poa
10 — 2
Tambak RT.03 RW.013 DesaSumber, Kecamatan Kradenan, KabupatenBahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sebagaisuami istri yang menikah pada tahun 2002 karena saksi sebagaitetangga dekat dengan jarak sekitar 50 meter;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat selama 9 tahun bulan dan saat kumpulbersama sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (ba'da duhul)dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Poa: rs ee eePenggugat;Bahwa rumah
202 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
., kewarganegaraan Indonesia, dankawankawan, para Advokat pada Kantor Hukum MochtarKaruwin Komar, beralamat di Jakarta, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 086/Ext/TMMIN/POA/SIX/2016, tanggal6 September 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan
35 — 5
yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengansah dan patut sedangkan gugatan Penggugat' baik positamaupun petitumnya tidak melawan hak dan berlandaskan hukumserta telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, makaberdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:Ws p18 cp10 J aot ~plSx Wo oS lx os es&d poa
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertaminabahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang di mana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.
Pembentukan PT ArunNGL Co. dan PT Badak NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan Gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016MasukanPPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2011 sebesar Rp2.125.750.000,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah
Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Faktur Pajak yang sah berdasarkan ketentuan formalhukum perpajakan yang berlaku dengan penjelasansebagai berikut:2.3.3.1 Ketentuan Formal Hukum Komersiala.Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field.
33 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaanLNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA)dan Dokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016pengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Putusan Nomor 811/B/PK/PJK/2016Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaAgustus 2010 sebesar Rp18.607.407.223,00.Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersiali)ii)Principle of Agreement (POA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS
Berdasarkan Principles of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.