Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE.

Dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR dalam bentuk copy dan Legalisiroleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;1 (satu) buah Buku asli Peraturan Walikota Tomohon No.1 Tahun 2007tanggal 31 Januari 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2007 yang ditandatangani oleh JEFFERSON S.M.RUMAJAR,selaku Walikota Tomohon

RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT,SE;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR,SE. dalam bentuk copy legalisir oleh Pengadilan NegeriJakarta Pusat;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAWJAR.

KrisnaHarahap, S.H., M.H HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr.Mohammad Askin, S.H. ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.ttd/Prof. Dr.

EkoTjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (diajukan dalam berkas terpisah danperkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smg., tanggal23 Oktober 2015) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagisecara pasti antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknyapada wakiuwaktu tertentu sekitar tahun 2005 sampai tahun 2006, bertempat diKantor Kelurahan Karangklesem, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (sekarangKantor

Eko Tjiptartono bin Tedjo Hadi Soemarto (Diajukan dalam berkasterpisah dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Semarang berdasarkan putusan Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Smgtanggal 23 Oktober 2015), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatHal. 14 dari 79 hal. Put.

Nomor 1933 K/Pid.Sus/2016Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangtanggal 9 Febuari 2016, Nomor 144/Pid.SusTPK/2015/PN Smg., yangdimintakan banding tersebut, dan :Mengadili sendiri :1. Menyatakan bahwa Terdakwa . SOEHARSONO bin R. SOEKARSODIdan Terdakwa Il AGUS PUJI SANTOSA, S.Sos., M.M. bin H.

AGUSPUJI SANTOSA (Putusan Pengadilan Tipikor Semarang, Pengadilan TinggiJawa Tengah dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terlampir).Suatu putusan yang janggal dan menjadikan ketidakpastian hukum dimanadalam objek perkara yang sama tetapi dengan putusan yang berbeda bahkanPutusan Mahkamah Agung RI yang memutuskan Terdakwa Drs. Soeryantojustru dibatalkan dengan putusan pengadilan di bawahnya yaitu PengadilanHal. 72 dari 79 hal. Put.

Iniberarti Pasal 3 tidak terpenuhi apabila si pelaku bukan Pegawai Negeri,penyelenggaran Negara, yang mempunyai tugas, pekerjaan, kewenangandalam jabatan pemerintahan;Pasal 3 UndangUndang Tipikor melarang penyimpangan penggunaankewenangan oleh Pegawai Negeri, Penyelengara Negara, pemangkujabatan Negara/Pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuanganNegara/ Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.Hal. 75 dari 79 hal. Put.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARD FREDYPAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

;Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat ;Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQUE RUMAJAR.

Dalam bentuk asli, disita dari lelaki EDUARDFREDY PAAT, S.E.Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONS.M. RUMAJAR, S.E. Dalam bentuk copy legalisir oleh PengadilanNegeri Jakarta Pusat.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Terdakwa atas nama JEFFERSONSOLEIMAN MONTESQIEU RUMAJAR.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat peradilandan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01 / AktaKasasi Nomor : 29/Pid.Sus/2012/PT.MDO., Jo Nomor : 14/Pid.Sus/2012/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriManado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Terdakwamengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.

No. 1324 K/Pid.Sus/20131 Menetapkan supaya Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu No. 32 / Pid.B / TIPIKOR / 2012 / PN.BKL tanggal 15 Februari2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:621 Menyatakan Terdakwa SUHARMUN,S.T BIN M.

Lebong Tahun Anggaran 2010, tetapisebagaimana terlampir dalam Dokumen Penawaran, pada saat mengikutipelelangan umum yang ditawarkan adalah bahan merk Serasi ByMaxistyle, sebagaimana tersebut dalam Putusan No.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

Lebong Tahun Anggaran 2010 adalahselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), menerangkan bahwa"merk bahan yang tercantum dalam kontrak tersebut adalahmerk Serasi", sebagaimana tersebut dalam PutusanNo.32/Pid.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL.

No. 1324 K/Pid.Sus/201376sebagaimana tersebut dalamPutusan No.32 / Pid.B / TIPIKOR /2012 / PN.BKL.

,M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasingsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Penuntut Umum.Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ M.S. Lumme, S.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

Tipikor.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Semarangyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama DR. HM. IQBAL WIBISONO, SH., MH.Tempat lahir : TemanggungUmur/Tgl.lahir : 51 tahun/28 Desember 1963Jenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

Candi Mas Selatan No.198, Rt.04,Rw.07, Kelurahan Kalipancur, KecamatanNgaliyan, Kota Semarang.Agama : IslamPekerjaan/Jabatan : Dosen / Mantan Anggota DPRD ProvinsiJateng periode 20042009Pendidikan : $31.Terdakwa ditahan dengan penahanan Rutan oleh :Hakim PN Tipikor : sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengantanggal 14 januari 2015;. Perpanjangan KPN : sejak tanggal 15 januari 2015 sampai dengantanggal 15 Maret 2015 ;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. THEODORUS YOSEP PARERA, SH2.

EKO SUPARNO, SHKesemuanya, Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YOSEPPARERA & PARTNER , ADVOKAD , KONSULTAN HUKUM,KURATOR dan PENGURUS yang berkantor di JI Semarang Indah BlokD 16No 5 Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12Nopember 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarangnomor:138/Pen.Pid. Sus/2014/PN.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Dr.

5.000, (limaridbu rupiah).Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Semarang pada hari SELASA, 17 PEBRUARI 2015, olehHASTOPO, SH MH, sebagai Hakim Ketua, ANTONIUS WIDIJANTONO, SHMH dan ROBERT PASARIBU, SH MH, Hakim AD Hoc, masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari SELASAtanggal 24 PEBRUARI 2015 oleh Hakim Ketua dengandidampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULASTRI PaniteraPengganti pada Pengadilan Tipikor

kepadaMajelis Hakim tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan TinggiPalangka Raya untuk : Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum; Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 29/Pid.SusTPK/2019/PN Plk tanggal 14 Januari 2020, khususnyamengenai pasal yang terbukti dan lamanya penjatuhan pidana penjaraterhadap diri Terdakwa Andreas Arpenodie;Menimbang, bahwa atas alasan keberatan yang disampaikan oleh PenuntutUmum dalam memori bandingnya tersebut diatas Majelis Hakim Tipikor

Srikandi ( Saksi RikaChristina ) sebesar Rp 212.641.129, (dua ratus dua belas juta enam ratusempat puluh satu ribu seratus dua puluh Sembilan) sesuai hasil temuanInspektorat Kabupaten Gunung Mas;Bahwa setelah Majelis Hakim tipikor tingkat banding memeriksa denganseksama terhadap Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten GunungMas yaitu berdasarkan LHP Reguler No: 700/21/V/LHPR/2018 tanggal 28 Mei2018 diperoleh rincian hasil perhitungan sebagai berikut :nilai sisa pekerjaan yang belum dilaksanakan

Srikandi (Saksi Rika Christina) ;Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor tingkat banding pada PengadilanTinggi Palangka Raya tidak sependapat dengan alasan keberatan Penuntutumum yang disampaikan dalam memori bandingnya, yang menyatakan bahwaperbuatan melawan hukum Terdakwa telah memperkaya orang lainsebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, karena uang yang telahdiperoleh CV.Srikandi (Saksi Rika Christina) dari pekerjan pembangunangedung tersebut tidak dapat dikatakan menjadikan lebin kaya

dengan Putusan Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair, akan tetapiHal.85 dari 93 hal putusan No.5/PID.SUSTPK/2020/PT PLKMajelis Hakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayaakan memperbaiki sekedar mengenai besarnya jumlah Uang Pengganti yangdibebankan kepada Terdakwa dan akan diuraikan dalam pertimbangan putusandibawah ini;Menimbang, bahwa

yang akan digunakan untuk membayarpajak yang dipegang oleh Operator Desa sejumlah Rp 26.000.000, (dua puluhenam juta rupiah) dan Uang Jaminan Pemeliharaan gedung yang dipegang olehSekretaris Desa sejumlah Rp 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) sehingga totaluang pembangunan Balai Pertemuan Desa yang telah dipinjam oleh Terdakwasejumlah Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah) dan sampai saat ini uangtersebut masih belum dikembalikan oleh Terdakwa;Menimbang , bahwa oleh karena itu majelis hakim Tipikor

BJM (PENGADILAN TIPIKOR)

Sayed Mahdar Bin Sayed Usman sekarang disebutPemohon Banding bukan merupakan balas dendam, namun dalamkesempatan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKORBanda Aceh untuk dapat memberi suatu putusan yang mempunyalkeadilan bagi pemohon Banding.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami PenasihatHukum Terdakwa Sayed Mahdar Bin Sayed Usman sangat keberatan atasPutusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon maka kami PenasihatHukum Terdakwa memohon kepada Pengadilan Tinggi/Tipikor

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa.Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 208/PID/2021/PT BNA.A.

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

PUTUSANNOMOR :725/PID.B/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub. Industrial Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :1.Nama lengkap : TAUFIK HIDAY ATTempat lahir : JakartaUmur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Juli 1992Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.

PUTUSANNomor 205/PID.B/2017/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPersidangan umum pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru, yang mengadili perkaraperkara Pidana pada Pengadilan TingkatBanding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkaraTerdakwa;Nama lengkap : SUDIRMAN, DT aTempat lahir : Payakumbuh (Sumatera Barat) QRUmur/tanggal lahir : 67 Tahun / 28 September 1949 WYJenis kelamin : Lakilaki LYKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pramuka

cues somes Rp. 5.000,00~ ROAKSIL....... 0. ccc cceec ccc eccecueeccceeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeueeeneeeaes Rp.5.000,00 M@TeV Al... eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeaaaees Rp. 6.000,00~ JUMMAN ooo eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesaeeeeeeeeeeaaaees Rp.196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/I1X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

Kendari, sejak tanggal 8Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2018;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari, sejak tanggal 7Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara (tahap I), sejak tanggal 6 Januari 2019 sampai dengantanggal 4 Februari 2019;Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.

Baruga, KotaKendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 danyang telah didaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 613/Tipikor/2018/PN.Kditanggal 16 Oktober 2018;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 55/Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang pada hari Rabu, tanggal 17Oktober 2018;3. Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA ODE ADU, A.

TOEMION, dengan demikianunsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Yurisprudensi MARI yangsudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsiadalah baik melawan hukum Formil maupun Materill;Menimbang, bahwa unsur melawan hukum erat hubungannya dengan teorikesengajaan yaitu kesengajaan dalam melakukan perbuatan yaitu perbuatan melawanhukum yang sengaja dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.

KdiHAMSI TAMAL, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadirioleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula olehTerdakwa yang didampingi olen Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,MULYONO DWI P, Ak, SH., M.AB.,CFE. KHUSNUL KHATIMAH, SH., MH.DARWIN PANJAITAN, SH.Panitera Pengganti,FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.Halaman ke 146 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. Kdi

(dua belas ribu limaratus meter persegi) kepada Tergugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satumiliar lima ratus juta rupiah) karena retribusi IMB tersebut merupakanPendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kepentingan pembangunan KotaTernate yang sampai sekarang ini belum disetor/dibayar oleh Tergugat ;Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Ill dalam persidangannya selakuterdakwa membuat Penggugat dirugikan baik secara fisik dan psikis karenadalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor22

dengan Tahun2013;Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat tidak teroukti melakukantindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama denganTergugat Ill terhadap penyimpangan dalam proses penerbitan IzinMendirikan Bangunan (IMB) perluasan pembangunan Mall dan HotelJatiland Tahun 2010, yang telah mengakibatkan terjadinya kerugianKeuangan Negara cq Keuangan Daerah Pemerintah Kota Ternate sebesarRp1.750.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)sebagaimana dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR

AsingBerBadan Hukum Indonesia ;Bahwa dengan kata lain, Disnaker Kota Bandung, yang mewakiliPemerintah NKRI Cq Pemerintah Kota Bandung, telah tidak melaksanakandengan baik Politik Hukum NKRI sebagaimana yang tersebut dalam pembukaanUUD NKRI Tahun 1945, alinea ke4 ;Bahwa melalui gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentangPerselisihan Hak inilah, Penggugat selaku pekerja sekaligus pencari keadilaningin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari PengadilanNegeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR

aktifitas kerja yangdibekukan (frozen) secara sepihak oleh Tergugat I,IL,IIl menyebabkan Penggugatselaku pekerja (Haryanto Utomo pemegang ID 89151200), tidak berpenghasilanselama bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni, daripadadigantungkan tanpa penyelesaian, maka lebih baik Pekerja Haryanto Utomomengajukan, PHK Efisiensi dan menuntut seluruh hakhaknormatifpekerjaselama 15 tahun bekeria pada Terqugat 1,11,111.Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial/ TIPIKOR

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

Kancil No.01,Anduonohu, Kota Kendar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 04Juli 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan NegeriKendari pada tanggal 15 Juli 2014, dibawah Leg.

Nomor 186/tipikor/VII/2014/PN.Kdi;Pengadilan Tipikor tersebut;Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan penyidikan dan suratsuratyang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;Telah mendengar pembacaan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;Telah mendengar pembacaan Pendapat penuntut Umum;Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim dalam perkara ini;Telah mendengar keterangan para saksi, ahli, saksi Ad Charge, ahliAd Caharge dan Terdakwa;Telah membaca dan meneliti buktioukti

Perkara :PDS05/RP3/Fd.1/06/2014, dibacakan dipersidangan Tipikor Kendari padatanggal 03 Nopember 2014, yang pada pokoknya memohon kepada MajelisHakim Tipikor Kendari agar Terdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan membebaskan Terdakwa Ir.

Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Unsur ke1 : Setiap orang :Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang dalam pasal iniadalah siapa saja yaitu baik orang perorangan maupun suatu korporasi yangmerupakan subjek hukum, dalam hal ini telah melakukan perbuatan pidanadan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ialakukan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah Ir.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimTindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Kamis,tanggal 13 Nopember 2014, oleh kami oleh kami JARASMEN PURBA, SH.,sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL BAHRI, S.H. danKUSDARWANTO, S.H. S.E.

ccccccccccccecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaees Rp. 5.000,00~ RECAKS 1... 0... cceccccceccceeeceeceeceeeeeeeeuueceseeueeeaueeeueeeeeueaneeaes Rp. 5.000,00 MTEL Al 0.0... eeeeeeeeseecceecneeceeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeesaaaes Rp. 6.000,00=< DUI ces crmennee ws ene nara ee nnn eetene setenv at TD MR Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/IX/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Hatice Karasah (Pemohon).Banda Aceh, 5 September 2018Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

PUTUSANNo. 449 K/Pid.Sus/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telan memutuskansebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :Namatempat lahir: Drs. MAMAN HERMAWAN, Msi ;Sumedang ;umur / tanggal lahir: 51 tahun/8 Maret 1954 ;jenis kelaminkebangsaantempat tinggalagamapekerjaan.