Ditemukan 22795 data
613 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
GULRAJ SINGH bin JASWANT SINGH ;: Medan ;: 37 tahun/1 April 1980 ;: Lakilaki ;: Indonesia ;: Jalan Gajan Mada Nomor 23 Kelurahan Babura,Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, SumateraUtara dan Kamar Residen Bedah RSU M.Hoesin Palembang ;: Islam ;: Dokter ;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan:Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembangkarena didakwa dengan dakwaan sebagai mana diatur dan diancam pidanaPasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan
GULRAJ SINGH bin JASWANT SINGH terbuktibersalah melakukan tindak pidana Menikah Tanpa Izin sebagaimana dalamSurat Dakwaan melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;Halaman 17 dari 6 hal. Put. Nomor 765 K/Pid/20182. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. GULRAJ SINGH bin JASWANTSINGH berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangiselama berada dalam tahanan ;3.
alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannyapidana bukan alasan kasasi, kasasi hanya berkenaan dengan ketentuanPasal 253 KUHAP ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pulaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi sesuai ketentuan Pasal 222KUHAP ;Mengingat Pasal 279
155 — 61
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana :Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan ataupernikahanpernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) Ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana.b.
terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yangdikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan ataupernikahanpenikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 279
06/AD/I/2021Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah sematamata hanya memidanaorangorang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untukmendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadiprajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.Menimbang, bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Pasal 279 ayat (1) Ke1Kitab UndangUndang Hukum Pidana dikaitkan dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang
Nofi Kusyananik, dalam hal ini Majelis Hakim menilai adalahbentuk kesadaran dan juga keinginan Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memperbaikikehidupan keluarganya lebih baik lagi dan ini merupakan tujuan yang diinginkan dariPasal 279 ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dikaitkan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebin dahulu memperhatikan halhal
06/AD/I/2021Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkanselurunnya dari pidana yang dijatunkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan untukmempermudah dalam pelaksanaaan eksekusinya dan dikhawatirkan Terdakwa melarikandiri, atau mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwatetap ditahan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.Mengingat, Pasal 279
125 — 79
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah telah melakukan Tindak Pidana :Barang siapa mengadakan pernikahan padahalmengetahui bahwa pernikahan atau pernikahanpernikahannya yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk ituSebagaimana diatur dan diancam dengan pidanadalam Pasal 279 ayat 1 ke1 KUHP.DANMiliter yang dengan sengaja melakukanketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damailebih lama dari tiga puluh hari.Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurutPasal 87 ayat 1 ke2 jo ayat 2 KUHPM.b
Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin,Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaandamai, kesatuan terdakwa serta terdakwa sendiritidak sedang dipersiapkan untuk ' tugas operasimiliter.Berpendapat, bahwa perbuatan perbuatan terdakwatersebut telah cukup memenuhi' unsur unsur tindakpidana sebagaimana dirumuskan dan diancam denganpidana yang tercantum dalam :Pertama : Pasal 279 Ayat 1 ke1 KUHP.DANKedua : Pasal 87 ayat 1 ke2 jo ayat 2 KUHPM.Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwamenerangkan
Padahal mengetahui pernikahan = yangtelah ada menjadi penghalang yang sah untuk itutelah terpenuhi.Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatasyang merupakan' fakta fakta yang diperoleh dalampersidangan, Majelis berpendapat telah cukup buktiyang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalahtelah melakukan tindak pidana :Barang siapa mengadakan pernikahan padahalmengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk itu, Sebagaimana diaturdan diancam dengan diancam menurut pasal 279
Pasal 279 (1) ke1 KUHP.Pasal 87 (1) ke2 Jo (2) KUHPM.Pasal 26 KUHPM.2 Pasal 180 (1) dan Pasal 190 (1) dan (4) Undangundang Nomor 31 tahun 1997.5. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang undanglain yang bersangkutan dengan perkara ini.ROND":MENGADILI1. Menyatakan, Terdakwa Arsad Efendi Jaya, LetnanSatu).
62 — 31
279/PDT/2016/PT.MKS
TAWASNAHU, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jalan SiliwangiBatili, Kelurahan Galonta, Kecamatan = Enrekang,Kabupaten Enrekang, semula sebagai PENGGUGATsekarang TERBANDING;Hal. 1 dari 51 hal, Put.No.279/PDT/201 6/PT MKSPengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal20 Oktober 2016, No.279/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan MaielisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkatbanding ;2.
Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2016,No.279/Pdt/2016/PT.Mks, tentang penetapan Panitera Pengganti untukmendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut dalam tingkat banding ;3.
Ratna Ali,maka tanah sengketa tersebut sepenuhnya dimiliki dan dikuasai secaraintensif oleh Manika;Hal. 11 dari 51 hal, Put.No.279/PDT/2016/PT.M KS6.
Hal tersebut tidak benarHal. 35 dari 51 hal, Put.No.279/PDT/2016/PT.M KSsebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan NegeriEnrekang dimana H.
(Seratus lima puluh ribu rupiah);Hal. 51 dari 51 hal, Put.No.279/PDT/2016/PT.M KSHal. 52 dari 51 hal, Put.No.279/PDT/2016/PT.M KS
251 — 141
dan Termohon telah pisah tempattinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya suamiistri hingga sekarang; Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak ditemukan faktatentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun terbuktiPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang laluhingga sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RItanggal 23 Maret 1997 Nomor 279
36 — 17
Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena keduabelah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masingHalaman 12 dari 16Putusan 0056/Pdt.G/2018/PA.Nbrmasing pihak terhadap yang lainnya.Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan tidak ditemukan faktatentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun terbuktiPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2011hingga sekarang, maka dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RItanggal 23 Maret 1997 Nomor 279
HJ. SOHRA ABBAS
Termohon:
NEGARA RI. CQ. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR CQ KASAT RESKRIM POLRESTABES MAKASSAR
72 — 33
SP3/279/X/RES.1.9/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018 dan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor. S.Tap/279/X/RES.1.9/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018 adalah tidak sah;
- Menetapkan bahwa penghentian penyidikan oleh Termohon terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penghentian penyidikan Nomor. SP3/279/X/RES.1.9/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018 dan surat ketetapan tentang penghentian penyidikan Nomor.
S.Tap/279/X/RES.1.9/2018/Reskrim tanggal 17 Oktober 2018 adalah tidak sah;
- Memerintahkan kepada Termohon agar penyidikan terhadap Tersangka Max Robertsen Hendrayanta wajib dilanjutkan;
- Membebankan boaya perkara kepada Termohon sebesar nihil;
80 — 10
Putusan Nomor 153/Pdt.G/ 2014/PTA.Smg.Tahun 1975 dan mengoptimalkan upaya perdamaian melalui mediasi sesuaiPERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatarbelakangiperselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak sebagai akibatnyaadalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejakbulan Nopember 2013 sampai sekarang, maka sesuai dengan YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung RI Nomor 279 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
14 — 7
MENETAPKAN:
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 279/Pdt.G/2023/PN Sgr;
- Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 279/Pdt.G/2023/PN Sgr dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor: 279/Pdt.G/2023/PN Sgr pada register perkara perdata gugatan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
279/Pdt.G/2023/PN Sgr
1.H. DEDY BUDHIMAN GARNA
2.NINA YULIA
3.H. MOCHAMMAD TOFAN GARNA
4.HJ. DEVY F GARNA AMPUTRA. DRG
Tergugat:
4.BADAN PENGELOLAAN TABUNGAN WAJIB PERUMAHAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
5.NGADIMIN DARMO SUJONO
6.SAMUEL KRISTIANTO
7.CORI WAHYUDI
123 — 0
MENETAPKAN :
- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Bdg;
- Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 279/Pdt.G/2021/PN Bdg dicabut oleh Kuasa Para Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mencoret perkara perdata Register Nomor 279/Pdt.G/2021/ PN Bdg pada register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
279/Pdt.G/2021/PN Bdg
1.Emil Eri Panov Pakpahan
2.Larosa Pangaribuan
14 — 7
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Smg.
- Menyatakan pemeriksaan perkara Permohonan Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Smg tidak dapat dilanjutkan karena dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara Permohonan Register Nomor 279/Pdt.P/2022/PN Smg yang diajukan oleh Pemohon dan dicoret dari buku Register perkara Permohonan yang ada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
- Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
279/Pdt.P/2022/PN Smg
FEROLINE KURNIAWAN dan HANTHONY HALIM
42 — 10
MENETAPKAN
- Menyatakan permohonan Pemohon No.279/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr, dicabut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;
- Memerintahkan permohonan Pemohon No.279/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Utr. dicabut dari register perkara perdata;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
279/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr
14 — 0
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabutperkara Nomor 279/Pdt.G/2024/MS/Tkn
2. Menyatakan perkara Nomor 279/Pdt.G/2024/MS/Tkn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima riburupiah)
279/Pdt.G/2024/MS.Tkn
WINARTA
23 — 6
- Memyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor : 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencoret Perkara Permohonan No. 279/Pdt.P/2023/PN.Bpp tersebut dari Register perkara ;
- Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 145.000,- (seratus emparpuluh limaribu rupiah);
279/Pdt.P/2023/PN Bpp
YULITA METI PITOY
21 — 13
MENETAPKAN
- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan perdata Pemohon No.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, tersebut;
- Memerintahkan permohonan Pemohon No.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. dicoret dari register perkara perdata;
- Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr
PNJUPDTFR06/Rev 00PENETAPANNo.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA :Kami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 16 April 2019, tentang PenunjukkanHakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;Membaca pula surat permohonan pemohon tanggal 11 April 2019 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. tanggal
tidak ada perbaikan;Menimbang, bahwa pada siding berikutnya hari Selasa, 30 April 2019Pemohon tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hari Selasa tanggal14 Mei 2019 Pemohon hadir dipersidangan dan menerangkan bahwapermohonan Pemohon akan dicabut karena Pemohon belum dapat mengajukanbukti surat yang lengkap dipersidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Hakimberpendapat cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mencabut permohonanKuasa Pemohon No.279
Menyatakan permohonan Pemohon No.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr,dicabut dari register perkara permohonan yang sedang berjalan;2. Memerintahkan permohonan Pemohon No.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.dicabut dari register perkara perdata;3.
Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 362.000(tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);Hal 1 dari 2 hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 14 Mei 2019 olehSarwono, SH., MHum. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utaratersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itujuga, dengan dibantu Umi Parmini. SH.
Sarwono, SH., MHum.Biayabiaya: PNBP :Rp 30.000,00 ATK :Rp 75.000,00 Biaya Panggilan >Rp 225.000,00 PNBP Panggilan Pemohon :Rp 10.000,00 Biaya Redaksi :Rp 10.000,00 Baiaya Materai :Rp 12.000,00Jumlah : Rp.362.000,00(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)Hal 2 dari 2 hal Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.
1.PUTU SUKEMARA
2.LUH YASMINI
15 — 29
M E N E T A P K A N:
- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 279/Pdt.P/2023/PN Sgr;
- Menyatakan perkara Perdata Para Pemohonan sebagaimana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 279/Pdt.P/2023/PN Sgr dicabut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 279/Pdt.P/2023/PN Sgr pada register perkara perdata permohonan
279/Pdt.P/2023/PN Sgr
H. Zulkifli Lubis HM, S.AP
Tergugat:
1.Nindy Permatasari
2.Indra Solikhin selaku orang tua dari Nindy Permatasari
51 — 9
- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 279/Pdt.G/2020/PN Bks;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencoret perkara Nomor : 279/Pdt.G/2020/PN Bks dari register perkara yang sedang berjalan;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.370.600,00 (Tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).
279/Pdt.G/2020/PN Bks
PENETAPANNo.279/Pdt.G/2020/PN BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama antara :H.
secara tertulis dari Penggugattertanggal 17 Juli 2020;Menimbang, bahwa pencabutan secara tertulis oleh Penggugatmenganggap surat gugatan kurang sempurna karena seharusnya Tergugatyang mengajukan gugatan, oleh karena itu maka pencabutan surat gugatandapat dikabulkan oleh Majelis;Menimbang, oleh karena pencabutan perkara Nomor279/Pdt.G/2020/PN Bks dikabulkan oleh Majelis, maka untuk tertibnyaadministrasi, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untukHal 1 dari 3 halaman Penetapan No.279
Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaraNomor : 279/Pdt.G/2020/PN Bks;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untukmencoret perkara Nomor : 279/Pdt.G/2020/PN Bks dari registerperkara yang sedang berjalan;3.
,M.H.PRANOTO, S.H.Panitera Pengganti,Hal 2 dari 3 halaman Penetapan No.279/Pdt.G/2020/PN BksPerincian biaya :Suhartatik, S.H.,M.H. Pendaftaran Rp. 30.000,Biaya proses Rp. 75.000,Biaya penggandaani Rp. 9.600,Panggilan Rp. 200.000,PNBP Rp. 30.000,PNBP Surat cabut Rp. 10.000,Redaksi Rp. 10.000,Meterai Rp. 6.000,Jumlah Rp. 370.600,(Tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).Hal 3 dari 3 halaman Penetapan No.279/Pdt.G/2020/PN Bks
MUHAMMAD SUBANDI
17 — 6
M E N E T A P K A N
- Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara Nomor : 279/Pdt.P/2019/PN.Gsk dari Pemohon tersebut ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencoret/mengeluarkan perkara Nomor : 279/Pdt.P/2019/PN.Gsk dari daftar register perkara perdata permohonan ;
- Membebani pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000,- ( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ) ;
279/Pdt.P/2019/PN Gsk
PENETAPANNomor 279/Pdt.P/2019/PN Gsk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara perdata permohonantelah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;MUHAMMAD SUBANDI, Lahir di Gresik Tanggal lahir 14 Desember 1974pekerjaan Swasta, beralamat di Dusun WatesRT/RW.09/02 Desa Cangkir, Kecamatan Driyorejo,Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;Pengadilan
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gresik untukmencoret/mengeluarkan perkara Nomor 279/Pdt P/2019/PN Gsk daridaftar register perkara permohonan;3.
Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yanghingga kini diperhitungkan sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapanpuluh satu ribu Rupiah);Halaman 1 dari 2 Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN Gsk.Demikianlah ditetapbkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 olehAriyas Dedy, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Gresik, penetapan tersebutdiucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nurtianingsih, S.H., M.H.
Materai : Rp6.000,00Jumlah : : Rp281.000,00(dua ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)Halaman 2 dari 2 Penetapan No.279/Pdt.P/2019/PN Gsk.
reza hilmi fadhlurahman
6 — 6
MENETAPKAN:
- Menyatakan perkara perdata Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mks di Cabut
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Reguster Perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PN Mks;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
279/Pdt.P/2024/PN Mks
Fitriani
33 — 3
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan pencabutan oleh Pemohon ;
- Menyatakan perkara permohonan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN.Mks dicabut ;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan Nomor 279/Pdt.P/2020/PN.Mks dari register perkara yang sedang berjalan ;
- Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp.106.000 (seratus enam ribu rupiah) ;
279/Pdt.P/2020/PN Mks