Ditemukan 604863 data
112 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
STEVEN LUTAM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA;
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor AdvokatAmpera Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKKAMLF/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASIJAKARTA UTARA, tempat kedudukan di Jalan Melur RayaNomor 10 Rawabadak Timur, Kelurahan Koja, Jakarta Utara;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Satria Eri Wibowo, S.ST.
(tiga puluh empat ribu meter persegi) dari daftar buku tanahKantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Utara yang diterbitkan olehTergugat;Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.Eksepsi tentang Gugatan lewat waktu;2. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Berkwalitas;Halaman 2 dari 8 halaman.
, atas nama Soenarjonodari daftar buku tanah Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Utara;4.
127 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si VS GUBERNUR SUMATERA UTARA;
., M.Si, kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Amaliun Gg KesatuanNomor 6B, Kelurahan Kota Matsum Ill, Kecamatan MedanKota, Kota Medan pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil:Pemohon Kasasi;LawanGUBERNUR SUMATERA UTARA, tempat kedudukan diJalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 800/2864/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Aris FadillahHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2020Acheen, ST, M.Si, dengan NIP. 19690606 199203 1 003 ditetapkan padatanggal 14 Desember 2018;4.
Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukanharkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai NegeriSipil di Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara;5.
Mewajibkan kepada Temohon Kasasi untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 800/2964/2018 tanggal 14 Desember2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Aris Fadillah Acheen,S.T.,M.Si., dengan NIP 19690606 199203 1 003;4. Mewajibkan Temohon Kasasi untuk merehabilitasi Pemohon Kasasidalam kedudukan harkat dan martabat seperti Keadaan semula sebagaiPegawai Negeri Sipil;5.
121 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI MOROWALI UTARA VS MOH. YAMIN ABD. SAMAD., DKK;;
183 — 122
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) vs GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 4276/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung Summitmas Lantai 15 Jalan JenderalSudirman Kav. 6162 PO BOX 6917 Jakarta 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Putusan Nomor 4276/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 16 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT109855.06/2016/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 November 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan GubernurSumatera Utara
2016 tanggal O07 Oktober 2016 tentang Keberatan Pajak AirPermukaan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)Masa Pajak Maret 2016 Nomor 27908 tanggal 28 Juni 2016 atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.001.780.4092.000; adalah yang nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) olehPemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungaiAsahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, sedangkan Terbandingmenghitung PAP menggunakan Harga Dasar Air berdasarkan VolumeAir yang digunakan (Rp/m?)
59 — 8
SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.
Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik GampongCot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara danmemberitahukan juga pada TURUT TERGUGAT II dalam kafasitasnyasebagai Camat Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkanbukti surat pada kedua Turut tergugat tersebut, namun juga tidakdihiraukan sehingga tanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata
Bahwa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugattersebutlah yang menjadi objek sengketa yang panjang dari sebelah Barat KeTimur sepanjang 100 M dan dari Utara ke Selatan sepanjang 500 M denganluasnya seluas 50.000 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Matang Kumbang;e Sebelah Selatan berbatas dengan Pinggir Lung Air;e Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Muhammad Ishak;e Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan.Menimbang, bahwa atas kesempatan yang
Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.
Panjangnya tanah yang Tergugat kuasai adalahHalaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pat.G/2013/PN .LSKdari sebelah Barat Ke Timur sepanjang 600 M dan dari Utara ke Selatansepanjang 523 M dengan luasnya seluas 313.800 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Matang Kumbang;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Ishak Gade;e Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj.
89 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI GORONTALO UTARA vs IRAN HAMANI DAN IWAN PAKAYA;
PUTUSANNomor 196 K/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di JalanKusno Danupoyo, Desa Molingkapoto, KecamatanKwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Harson M.
., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat/Tim Advokasi Pemerintah Daerah KabupatenGorontalo Utara, beralamat di Kompleks Blok Planperkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara,Jalan Kusno Danupoyo Nomor 01, Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Hkm/SKTUN/V/2019, tanggal 14 Mei 2019;Pemohon Kasasi;LawanIRAN HAMANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, KabupatenGorontalo
Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan Petani/Pekebun;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Bahtin R.
Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan BupatiGorontalo Utara Nomor SK.137.I 2019 tanggal 8 Februari 2019 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kabupaten GorontaloUtara Nomor SK.137.I 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati GorontaloUtara Nomor SK.137.I1 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tolite Jaya KecamatanTolinggula Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Iwan Pakaya;4.
111 — 13
SAMSIAH- CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq. GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA- BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq. CAMAT KECAMATAN KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA
CAMAT KECAMATAN BAKTIYA KABUPATEN ACEH UTARA Cq.GEUCHIK GAMPONG COT MANE, KECAMATAN BAKTIYAKABUPATEN ACEH UTARA, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat ;BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH UTARA Cq.
Bahwa atas' perbuatan TERGUGAT yang menguasaitanahPENGGUGAT, dimana PENGGUGAT telah memberitahukan kepadaTURUT TERGUGAT dalam kafasitasnya sebagai Geuchik Gampong cotMane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara dan memberitahukanjuga pada TURUT TERGUGAT Il dalam kafasitasnya sebagai CamatBaktiya, Kabupaten Aceh Utara dengan memperlihatkan bukti surat padakedua Turut terugat tersebut, namun juga tidak dihiraukan sehinggatanah terperkara tetap di kuasai oleh TERGUGAT.Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata
Bahwa Penggugat menerangkan bahwa tanah yang ditunjuk Penggugattersebutlah yang menjadi objek sengketa yang panjang dari sebelah Barat KeTimur sepanjang 250 M dan dari Utara ke Selatan sepanjang 175 M denganluasnya seluas 43.750 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Pinggir Sungai Piadah;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Tebat Ikan Amiruddin;e Sebelah Timur berbatas dengan Tebat Ikan H.
Bahwamenurut pihak Tergugat, tanah yang di tunjuk oleh pihak Penggugat tersebutadalah tanah yang dikuasai Tergugat dan tanah tersebut benar terletak di DesaGampong Cot Mane, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, namun tanahyang ditunjuk Pihak Penggugat tersebut luasnya bukanlah seperti yangdisebutkan oleh Penggugat.
Panjangnya tanah yang Tergugat kuasai adalahHalaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pat.G/2013/PN .LSKdari sebelah Barat Ke Timur sepanjang 250 M dan dari Utara ke Selatansepanjang 400 M dengan luasnya seluas 100.000 M2, dengan batasbatas:e Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Keuchik Ismail;e Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa Cot Mane;e Sebelah Barat berbatas dengan Tanah A.Gani Wahab (dulu), sekarangdengan Hj. Syamsiah;e Sebelah Timur berbatas dengan Tgk. M.
67 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SANARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA;;
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
RANI ANDINI YASA VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA;;
168 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUPARMAN VS KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA;;
62 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI BARITO UTARA., II. ALI SUPERJAN VS JHON KENEDY;
323 — 194 — Berkekuatan Hukum Tetap
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU) VS MUHAMMAD FACHRI ZENDRATO;
Dalam penundaan:1.Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang SkorsingMahasiswa Fakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah SumateraHalaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/2020Utara Atas Nama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142,tertanggal 24 Oktober 2017, sampai ada putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetap;B. Dalam pokok perkara:1.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor UniversitasMuhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing Mahasiswa Fakultas TekhnikUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara Atas Nama MuhammadFachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24 Oktober 2017:3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan RektorUniversitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Nomor3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentang Skorsing MahasiswaFakultas Tekhnik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara AtasNama Muhammad Fachri Zendrato NPM 1207230142, tertanggal 24Oktober 2017;4.
Menyatakan Surat Keputusan Rektor Universitas MuhammadiyahSumatera Utara Nomor 3385/KEP/II.3AU/UMSU/F/2017, tentangSkorsing Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas MuhammadiyahSumatera Utara atas nama Muhammad Fachri Zendrato NPM120723014 2, tanggal 24 Oktober 2017 M bertepatan dengan 4 Shafar1439 H sah dan berkekuatan hukum:6. Memerintahkan Para Pihak untuk mematuhi putusan ini;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 PK/TUN/20207.
Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Kembaliadanya novum yaitu surat bukti yang diberi tanda PK1 berupa suratpermohonan maaf dan pindah kuliah tersebut tanggal 16 Agustus 2018dibuat setelah diterbitkannya objek sengketa, maka objek sengketasecara prosedural tetap bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 SuratKeputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara(UMSU) Nomor 1891/KEP/II/3AU/UMSU/2012, tentang PeraturanDisiplin Mahasiswa;6.
67 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
./2018, tanggal 6 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERAUTARA, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan 20152, yang diwakili oleh EdieRizliyanto, jabatan Direktur Utama dan Didi Duharsa, jabatanDirektur PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
Putusan Nomor 1509/B/PK/Pjk/202100041/207/08/123/12 tanggal 14 Desember 2012 sebagaimanatelah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00002/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 18 Februari 2013, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, NPWP01.100.437.1123.000, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
Peninjauan Kembalimenolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP85/WPJ.01/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP1054/WPJ.01/2014 tanggal 18Juli 2014 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00036/207/09/123/13 tanggal 3 Mei 2013 Masa Pajak Desember 2009, atasnama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
41 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA,tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 18, MadrasHulu, Medan Polonia, Medan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53083/PP/M.XVB/99/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatanHalaman 1
Kantor Wilayah DJPSumatera Utara , dijelaskan bahwasanya Penggugat melakukanpembetulan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004 sesuai dengan Pasal 8ayat (6) UU KUP bukan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU KUP denganalasan SPT Pembetulan dilakukan setelah dihimbau oleh KPP MadyaMedan karena adanya putusan banding, sehingga Penggugat dianggaptidak berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan ataupenghapusan sanksi administrasi sebagaimana yang diatur didalam Pasal36 ayat (2) PP 74 Tahun 2011;Bahwa menurut
Putusan Nomor 354/B/PK/PJK/2015juga menyetujui bahwa sanksi yang dikenakan adalah sanksi bunga Pasal8 ayat (2) UU KUP dan bukan dikenakan terhadap sanksi bunga Pasal 8ayat (6) UU KUP;Bahwa menurut hasil penelitian oleh "Peneliti" Kantor Wilayah DJPSumatera Utara , dijelaskan pula bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8ayat (6) UU KUP, Penggugat yang sudah lama terdaftar seharusnyamengetahui ketentuan tersebut dan melakukan pembetulan SPT TahunanPPh Badan Tahun 2004 pada saat diterbitkannya SKPKB PPh
Bank Pembangunan DaerahSumatera Utara, NPWP 01.100.437.1123.000, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan Polonia, Medan;Halaman 7 dari 34 halaman.
BankPembangunan Daerah Sumetera Utara (Termohon PeninjauanKembali/semula Penggugat), telah diberitahukan secara patut dandikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) melalui Surat Nomor P.528/SP.33/2014tanggal 27 Juni 2014 dan diterima secara langsung oleh PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) pada tanggal 7 Juli 2014dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor201407070603;2.
53 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUNANDAR, vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
72 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA;
sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
Putusan Nomor 1510/B/PK/Pjk/2021atas nama: PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara,NPWP: 01.100.437.1123.000, beralamat di JI. Imam Bonjol No.18,Madras Hulu, Medan Polonia, Medan 20152, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.
Kembali yangMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP104/WPUJ.01/2014 tanggal 6 Februari 2014, tentangKeberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00040/207/08/123/12 tanggal14 Desember 2012 Masa Pajak Januari 2008 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00032/WPJ.01/KP.0703/2013 tanggal 21 Desember 2012, atas nama:PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
100 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA., 2. BUPATI HULU SUNGAI UTARA;
93 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN HULU SUNGI UTARA., 2. BUPATI HULU SUNGAI UTARA VS YAZID FAHMI, DKK;;
138 — 175
KALTIM JAYA MINERAL;melawan- BUPATI PENAJAM PASER UTARA;- PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
PASER UTARA, berkedudukan di Jalan Propinsi Km.9, NipahNipah, Kabupaten Penajam Paser Utara, Propinsi Kalimantan Timur ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.
Heni Susanto, S.H., M.Hum, Jabatan Kepala Bagian Hukum padaBagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenPenajam Paser Utara ; 2. Pitono, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum & HAM pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten PenajamPaser Utara ; 3. M. Ramli NA, S.H., Jabatan Kasubbag Perencanaan PerundangUndangan pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara ; 4.
jika benar Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara No.545/157.a/IUPEksplorasi/Ekonomi/II/2010 tertanggal 8 Maret 2010dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Penajam Paser Utara, makaTergugatII Intervensi mensomer Penggugat untuk mengajukan SuratKeputusan Bupati Penajam Paser Utara tentang Izin Usaha Pertambangan(IUP) Operasi Produksi atas nama Penggugat / PT.
Kaltim Jaya Mineralbukanlah sebagai pemegang IUPEksplorasidi Penajam Paser Utara ;6.
izin tertulis dariBupati Penajam Paser Utara ; Perubahan data Perseroan PT.
187 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
INDONESIA ASAHAN ALUMUNIUM (PERSERO) VS GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA;
further 0 days.PUTUSANNomor 4362/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),beralamat di Gedung The Energy Lantai 19 SCBD Lot 11 A,Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, SenayanKebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, yangdiwakili oleh Budi Gunadi Sadikin, Jabatan Direktur Utama;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanGUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu pengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan(PAP) oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupapengenaan Harga Dasar Air Pajak Air Permukaan (PAP) oleh PemerintahProvinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan air sungai Asahan untukPembangkit Listrik Tenaga Air; sedangkan Terbanding menghitung PAPmenggunakan Harga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan(Rp/M3) dengan golongan Industri K II Sumber Air Permukaan Mengaliryang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis