CHEVRON PACIFIC INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4678/PJ/2017, tanggal 27 November 2017 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 12 Desember 2017:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP311/WPJ.02/2016 tanggal29 Januari 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2013 Nomor00001/201/13/218/14 tanggal 7 November 2014 sebagaimana telahdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP14/WPJ.02/KP.11/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang PembetulanAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21Secara Jabatan, atas nama : PT Chevron

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA, diwakili Albert B. M.Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PT. CHEVRONPACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta, 10270;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1. EVISAVITRI, S.H., jabatan Senior Tax Advisor PT. ChevronPacific Indonesia;2. WIDYASTUTI, jabatan Tax Analyst PT. Chevron PacificIndonesia;Halaman 1 dari 39 halaman.

Besarnya overhead allocation bulanApril 2009 yang menjadi beban Wajib Pajak adalah sebesar USD1,691 ,753..e Berdasarkan dataldokumen yang dipinjamkan oleh Wajib Pajakdiketahui bahwa overhead allocation bulan April 2009 merupakan bebanWajib Pajak yang ditagih oleh Caltex International Pte Limited atasSRTC Service Fee dan oleh Chevron Texaco Overseas Petroleum atasC&S Fee.Halaman 5 dari 39 halaman.

Chevron Pacific Indonesia, NPWP:01.308.508.9081.000, alamat: Gedung Sentral Senayan Lantai 11, JalanAsia Afrika Nomor 8, Jakarta, 10270, sehingga jumlah pajak yang masihharus dibayar adalah sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak:Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN: Ekspor Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00Jumlah Seluruh Penyeluruhan Rp 0,00Penghitungan PPN Kurang Bayara.

barang karena pesanan atau permintaandengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.Bahwa kegiatan counseling and service, corporatesecurity, procurement, human resources dan othersyang dilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentinganTermohon Peninjauan Kembali merupakan kegiatanpelayanan yang menyebabkan kemudahan dalammenunjang kegiatan usaha Termohon PeninjauanKembali sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 5 UU PPN maka kegiatan yang dilakukanHalaman 26 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 1279/B/PK/PJK/201 73.1.4.3.1.5.3.1.6.3.1.7.Chevron USA Inc. tersebut termasuk dalam kriteriaJasa.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPNdiketahui bahwa jasa overhead yang dilaksanakanCevron USA. Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasayang tidak dikenakan PPN sehingga jasa overheadyang dilaksanakan Chevron USA.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

./2014, tanggal 22 Desember 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR Ltd, beralamat di SentralSenayan Lt. 11 Jl.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55558/PP/M.B/99/2014 tanggal 24 September 2014, atas namaBUT Chevron Makassar Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTergugat) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor:P.1560/PAN/2014 tanggal O02 Oktober 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) pada tanggal 10 Oktober

Vs PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON PACIFIC INDONESIA disingkat CPI yang beralamat Kantor Pusatdi Sentral Senayan Office Tower, JI. Asia Afrika No.8 JakartaPusat dan Kantor Wilayah Sumatera di Rumbai KotaPekanbaru.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

2629/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU306/PJ/2019, tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Pengadilan Pajak NomorPut115560.35/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00866/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 22Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Final Nomor00001/245/11/081/16 tanggal 29 Februari 2016 Masa Pajak Februari s.d.Desember 2011, atas nama PT Chevron

Desember 2011, atas nama: PT Chevron PacificIndonesia, NPWP 01.308.508.9081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat10270, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember2011 Sebesar USD1.059.273,39 atau ekuivalen sebesarRp9.346.985.813,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena Biaya OverheadKantor Pusat (Parent Company Overhead) bukan obyek PPh Pasal 26sebab seluruh Divisi atau Unit Bisnis yang memberikan kontribusi BiayaOverhead yang dialokasikan atau dibebankan oleh Kantor Pusat yangsekaligus merupakan satu entitas dengan Chevron

CHEVRON MAKASSAR LTD;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2842/PJ/2018, tanggal 21 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 4 April 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01637/KEB/WPJ.07/2016tanggal 29 November 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Barang Dan Jasa Atas Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak MasaPajak Juli 2011 Nomor 00060/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015,atas nama BUT Chevron

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01637/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 29 November 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang Dan Jasa AtasPemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Juli 2011Nomor 00060/287/11/081/15 tanggal 2 September 2015, atasnama BUT Chevron Makassar Ltd., NPWP 01.863.567.2081.000,beralamat di Sentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT CHEVRON MAKASSAR, Ltd

./2014 tanggal 22Desember 2014:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;melawan:BUT CHEVRON MAKASSAR Ltd, tempat kedudukan di SentralSenayan Lt. 11, Jalan Asia Afrika, No.8, Gelora Tanah Abang,Jakarta Pusat 10270;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17 Desember2013, tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemungutan Pajak olehPemungut Pajak Masa Pajak September 2008 Nomor 00036/187/08/081/12tanggal 7 Agustus 2012 atas nama: BUT Chevron

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.1B/99/2014 tanggal 24 September 2014, atas namaBUT Chevron Makassar Ltd (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPenggugat), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTergugat) melalui surat dan telah diterima oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) pada tanggal 10 Oktober 2014 dengannomor dokumen 201410100515;4.

Pajaksebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55552/PP/M.IB/99/2014 tanggal 24 September 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan sebagian permohonan Gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP2657/WPJ.07/2013 tanggal 17Desember 2013, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa PajakSeptember 2008 Nomor 00036/187/08/081/12 tanggal 7 Agustus 201.2atas nama: BUT Chevron

CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

./2016 tanggal 15 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta,10270; dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, selakuPresiden Direktur, selanjutnya memberikan kuasa kepada:1. Evi Savitri, S.H., Senior Tax Advisor PT Chevron PacificIndonesia;2.

Widyastuti, Tax Analyst PT Chevron Pacific Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0133/POA/III/2016tanggal 16 Maret 2016;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanHalaman 1 dari 42 halaman.

Putusan Nomor 302/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali merupakan kegiatan pelayanan yangmenyebabkan kemudahan dalam menunjang kegiatanusaha Pemohon Peninjauan Kembali sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPN makakegiatan yang dilakukan Chevron USA Inc. tersebuttermasuk dalam kriteria jasa;Berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN diketahui bahwajasa overhead yang dilaksanakan Cevron USA.

Inc tidaktermasuk ke dalam jenis jasa yang tidak dikenakan PPNsehingga jasa overhead yang dilaksanakan Chevron USA.Inc terutang PPN;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PPN antaralain diatur bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasasebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakanpajak berdasarkan Undangundang ini. Mengingat jasaoverhead yang dilaksanakan Chevron USA.

Mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankan sendirioleh induk perusahaan, bahwa dengan tidak adanyapenyesuaian fiscal atas biaya overhead maka dapatdisimpulkan bahwa memang terdapat suatu fasilitas ataukemudahan yang diberikan Chevron USA.Inc sebagaiinduk perusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembalisebagai anak perusahaan sehingga Chevron dapatmenagih fasilitas atau kemudahan tersebut kepadaTermohon Peninjauan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU305/PJ/2019tanggal 25 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

tanggal 31 Oktober 2108, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00867/KEB/WPJ.07/2017tanggal 22 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang danJasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor00002/277/11/081/16 tanggal 29 Februari 2016 Masa Pajak Februari s.d.Desember 2011, atas nama: PT Chevron

Desember 2011, atas nama: PT Chevron PacificIndonesia, NPWP 01.308.508.9081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat10270, terkait dengan sengketa a quo adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;1.3.

BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 523/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY, beralamat diSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh AlbertB.M. Simanjuntak, jabatan Vice President:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr.

amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009386. 15/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 30 Januari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP02006/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 14 Agustus 2018tentang Pembetulan Atas Surat Keputusan Keberatan Secara Jabatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh)Nomor 00010/216/12/081/17 tanggal 17 April 2017 Tahun Pajak 2012, atasnama BUT Chevron

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

./2016tanggal 15 Januari 2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Jakarta,10270; dalam hal ini diwakili oleh Albert B.M.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumenyang diserahkan Termohon Peninjauan Kembaliberupa perincian atas biaya overhead, General Ledgerdan invoice dapat diketahui bahwa terdapat biayaoverhead yang berasal dari tagihan Chevron USA Inc.atas jasa counseling and service, corporate security,procurement, human resources dan others yang telahdilakukan Chevron USA Inc. untuk kepentingan PTHalaman 29 dari 43 halaman.

Inc tidak termasuk ke dalam jenis jasayang tidak dikenakan PPN sehingga jasa overheadyang dilaksanakan Chevron USA.

Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/20173.1.7.3.1.8.Bahwa mengingat Chevron USA Inc. merupakanpengusaha yang berada di Luar Daerah Pabean makaatas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USAInc. oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakanpemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar DaerahPabean di Dalam Daerah Pabean yang harusdikenakan PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A ayat (3) UUPPN antara lain diatur bahwa Orang pribadi ataubadan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidakberwujud dari luar Daerah Pabean sebagaimanadimaksud

Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/2017Bahwa mengingat induk perusahaan adalah entitasyang terpisah dari anak perusahaan maka biaya kantorpusat/induk perusahaan hanya dapat dibebankansendiri oleh induk perusahaan;Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiscal atasbiaya overhead maka dapat disimpulkan bahwamemang terdapat suatu fasilitas atau kemudahan yangdiberikan Chevron USA.Inc sebagai induk perusahaankepada Termohon Peninjauan Kembali sebagai anakperusahaan sehingga Chevron dapat menagih faslitasatau.

CHEVRON PACIFIC INDONESIA;

./2015tanggal 13 November 2015;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA, tempat kedudukan diGedung Sentral Senayan Lt.11, Jalan Asia Afrika, Nomor 8,Jakarta 10270, dalam hal ini diwakili oleh ALBERT B. M.SIMANJUNTAK, Presiden Direktur PT Chevron PacificIndonesia;Selanjutnya memberikan kuasa kepada: EVI SAVITRI, S.H.

Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan, PerjanjianParent Company Overhead (PCO) dilakukan antara PTCaltex Pacific Indonesia (Pemohon Banding) denganChevron Texaco Overseas Petroleum (CTOP) sebuahdivisi dari Chevron USA Inc.;.

Pihak Luar Negeri (Affiliasi) Amount USD JenisJasa1 Caltex (Asia) Limited Philip 34.190,81 AAP HRSS2 Caltex Services Pte Limited 88.937,20 Finance Service Charges3 Chevron Business & Real Estat 54.171,03 International Mail Service4 Chevron Corporation 1.876.651,26 HR Expat Admin Services5 Chevron Overseas Petroleum 7.110.412,93 C&S Fees6 Chevron Research and 4.384.745,53 ETC R&D ServicesTechnologiChevron Services Company 1.738.402,92 Procuremet Strategic Sourcing8 Project Resources 345.432,56 PRC

Putusan Nomor 325/B/PK/PJK/20175.1.16.5.1.17.5.1.18.5.1.19.atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar DaerahPabean di dalam Daerah Pabean;Bahwa mengingat Chevron USA Inc. merupakanpengusaha yang berada di Luar Daerah Pabean makaatas pemanfaatan jasa overhead dari Chevron USA Inc.oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dariLuar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yangharus dikenakan PPN;Bahwa dalam ketentuan Pasal 3A ayat (3) UndangUndang PPN

Bahwa dengan tidak adanya penyesuaian fiskal atasbiaya overhead maka dapat disimpulkan bahwamemang terdapat suatu fasilitas atau kemudahanyang diberikan Chevron USA.Inc sebagai indukperusahaan kepada Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sebagai anak perusahaansehingga Chevron dapat menagih faslitas ataukemudahan tersebut kepada Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding);Halaman 39 dari 49 halaman. Putusan Nomor 325/B/PK/PJK/2017e.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4904/P J/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

INDONESIA COMPANY, beralamat diSentral Senayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh VilliaSimon, jabatan Tax Officer BUT Chevron IndonesiaCompany;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan

Desember 2011, atas nama BUT Chevron IndonesiaCompany, NPWP 01.001.262.3081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Desember 2011, atas nama: BUT Chevron IndonesiaCompany, NPWP 01.001.262.3081.000, beralamat di SentralSenayan Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang,Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Desember 2011 sebesarRp.2.160.233.434,00 atas jasa liquefaction yang diserahkan oleh PTBadak NGL kepada BUT Chevron Indonesia Company (TermohonPeninjauan Kembali) yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta,buktibukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. DenganHalaman 5 dari 8 halaman.

Chevron Pasific Indonesia

Chevron FIndonesia yang telah mengikuti Program WFM, atas nama :1. Hendrik Sumardik, Nomor Badge #178112 Suryadi, Nomor Badge #183823. Musanif, Nomor Badge #175974. Ganda Osman Siagian.

Chevron Pacific Indonesia denganChevron Indonesia Company, Chevron Geothermal Salak, Ltd danChevron Geothermal Indonesia Ltd;T21B Terjemahan Secondment Agreement PT.

Chevron Pacific Indonesidengan Chevron Indonesia Company, Chevron Geothermal Salak,dan Chevron Geothermal Indonesia Ltd;T21C Secondment Agreement Chevron Indonesia Company dengan PT.Chevron Pacific Indonesia, Chevron Geothermal Salak, Ltd danChevron Geothermal Indonesia Ltd;T21D Terjemahan Secondment Agreement Chevron Indonesia Condengan PT. Chevron Pacific Indonesia, Chevron Geothermal Saladan Chevron Geothermal Indonesia Ltd;T22 Perjanjian Kerja Bersama PT.

Chevron Pacific Indonesia tahun2012T23A Amandemen 1 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011 2012 antaChevron Pacific Indonesia dengan Serikat Pekerja Nasional CheSerikat Pekerja Chevron Indonesia, Sarikat Buruh Muslimin IndcBasis PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 21 Desember 2012;T23B Berita Acara Perundingan Lanjutan Pembaharuan PKB CPI 2014tanggal 11 April 2014;T23C Surat Kesepakatan Perundingan Pembaharuan PerjanjianBersama PT.

Chevron Pacific Indonesia dengan Serikat Pekerja NaChevron, Serikat Pekerja Chevron Indonesia, Sarikat Muslimin Indonesia Basis PT. Chevron Pacific Indonesia tang:Desember 2012 dan Berita Acara Perundingan LalPembaharuan PKB CPI 20142015 tanggal 11 April 2014 (ccbukti T 23 A dan T 23 B) adalah sah.

CHEVRON INDONESIA COMPANY;

2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU789/PJ/2020,tanggal 10 Februari 2020;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT CHEVRON

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put002324.15/2018/PP/M.IB Tahun 2019, tanggal 13 November 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak KEP02076/KEB/WPJ.07/2017 tanggal15 Desember 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor00024/216/11/081/16 tanggal 14 November 2016 Tahun Pajak 2011, atasnama BUT Chevron

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh) Nomor00024/216/11/081/16 tanggal 14 November 2016 Tahun Pajak2011, atas nama BUT Chevron Indonesia Company, NPWP01.001.262.3081.000, beralamat di Sentral Senayan Lantai 11,Jalan Asia Afrika Nomor 8, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.4.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4689/P J/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Putusan Nomor 1313/B/PK/Pjk/2018Desember 2013 Nomor 00001/203/13/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP13/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance Main OfficeRumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehingga perhitungan PPhPasal 23

Desember2013 Nomor 00001/203/13/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP13/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20Januari 2016 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Secara Jabatan, atasnama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, terkaitsengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan

CHEVRON PACIFIC INDONESIA

CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA

CHEVRON OIL PRODUCTS INDONESIA, beralamat di GedungSentral Senayan Lt. 17, Jl.

Chevron Oil ProductsIndonesia, NPWP 01.958.043.0056.000, beralamat di Gedung Sentral Senayan Lt. 17, Jl.

Ltd. dan sebagian kecil dari Chevron Oil Thailand,untuk diperdagangkan di dalam negeri.

PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4696/PJ/2017, tanggal 27 November 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT CHEVRON

Putusan Nomor 1315/B/PK/Pjk/2018Desember 2012 Nomor 00060/203/12/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP12/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP. 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehinggaperhitungan PPh Pasal 23

Desember2012 Nomor 00060/203/12/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan melalui Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP12/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20Januari 2016 tentang Pembetulan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Secara Jabatan, atasnama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, terkaitsengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan