Patra Jasa ada larangan bahwa penjualan aset dibawah NJOP ;32Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Dirut PT. Pertamina tidak pernah terjadi anakperusahaan menjual aset dibawah NJOP, dan ini baru terjadi sekalinya dilakukanoleh PT.

penilaian itu nilainya diatas NJOP ataupun dibawah NJOP, kalaudipinggiran kota biasanya penilaiannya diatas NJOP dan kalau ditengah kotabiasanya dibawah NJOP ;Bahwa yang mempengaruhi penilaian kalau obyeknya dipinggiran kota diatas NJOPsedangkan ditengah kota dibawah NJOP karena yang telah dipatok oleh Pemerintahharga tanahnya menjadi murah dan kalau banyak yang beli harganya mahal ;Bahwa selama saksi bekerja secara professional melakukan penilaian aset, saksipernah mendapat komplain, keluhan, tegoran

Sucofindo,mengapa nilai tanah itu dibawah NJOP, yang kemudian dijawab oleh PT.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian bagi keuangan Negara cq.

bawah NJOP tersebut telahmengakibatkan kerugian begi keuangan Negara cq.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 49944 /PP/M.VIII/18/2014Jenis PajakTahun PajakPokok Sengketa: Pajak Bumi dan Bangunan: 2012: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadapkoreksi NJOP PBB Tahun Pajak 2012 sebesar Rp93.170.350.000,00 yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut :1. Koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp. 83.186.950.000;2.

.: bahwa kenaikan NJOP bumi menjadi Rp5.250,00/m2 dengan total nilaisejumlah Rp249.560.850.000,00 dalam SPPT PBB Tahun 2012, menurutPemohon Banding terlalu tinggi terutama bila dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya.: bahwa koreksi Nilai Jual Objek Pajak tanah (bumi) sebesar Rp.83.186.950.000 dilakukan berdasarkan analisis sesuai dengan metodePendekatan Harga Pasar (Market Approach) atau Pendekatan PerbandinganData Jual (Sales Comparasion Approach).bahwa alasan pemilihan metode tersebut adalah

KeuanganRepublik Indonesia Nomor : KEP304/WPJ.14/BD.03/2011 tentangPenetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi danBangunan Untuk Kabupaten Kutai Timur (Perubahan yang dilakukan adalahklasifikasi dan besarnya nilai objek pajak bumi sector perkebunan danperhutanan).bahwa dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP270/WPJ.14/BD.03/2013 tanggal 31 Oktober 2013 disebutkan bahwa untuk NOPnomor : 64.06.022.008.0010001.1 atas nama Pemohon Banding dengan klasbumi 160 dan NJOP

KEP115/PJ./2002.: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan kenaikan NJOP Bangunanmenjadi Rp660.000,00/m2 dalam SPPT PBB Tahun 2012.: bahwa Pemohon Banding menyatakan sebagian besar bangunan merupakanbangunan untuk prasarana penunjang produksi dan fasilitas bagi karyawanbukan bangunan komersial dan tidak ada perubahan yang berarti dari tahunke tahun.bahwaberdasarkan SPOP yang disampaikan Pemohon Banding diketahuisemua bangunan dalam kondisi baik dan dengan konstruksi beton dengandinding bata.bahwa

Bangunan/m2 sebesar =Rp.660.000 telah dikonversikan kedalam klasifikasi NJOP Bangunansektor perkebunan sesuai PMK150/PMK.03/2010.bahwa dalam berkas banding tidak terdapat rinci perhitungan komponenbangunan menurut Pemohon Banding yang dapat menyanggah dasarperhitungan Terbanding.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Majelis dapat meyakinikebenaran perhitungan dari Terbanding mengenai Nilai NJOP BangunanPemohon Banding.bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan Koreksi Nilai JualObjek

31.71.000.000.044.5279.3 tanggal 30April 2014 karena tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;4. bahwa membatalkan SPPT PBB Tahun Pajak 2014 dengan NOP.31.71.000.000.044.5279.3 yang diterbitkan oleh Terbanding karenatidak benar dan bertentangan dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku;5. bahwa kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan PemohonBanding dapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini : Luas (M2) Objek Pajak BumiNJOP PER M2 RpTotal NJOP

sebagai Dasar RPengenaan PBB P NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp ;Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp ;PBB yang terhutang (0,5%) Rp Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT096956.18/2014/PP/M.XVA Tahun 2019, tanggal 25 Februari 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhnadap

Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020Simatupang Kav. 2226, Jakarta Selatan 12430, dan menetapkan PBBterutang menjadi sebagai berikut : J . 2 NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m*) Kelas Perm TainanBumi 4.190.960.000 200 140 586.734.400.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 586.734.400.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 586.734.400.000a : = 40% xNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 586.734.400.000 234.688.960.000Pajak Bumi dan Bangunan yang =0,5% xterutang 234.688.960.000 Lal Tse 800Pajak

Kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan dihitung kembali sesuaidengan perhitungan di bawah ini;Luas (M2) Objek Pajak Bumi NJOP PER M2 Rp Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PI Rp aNJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp rsNilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp PBB yang terhutang (0,5%) Rp ~~ Nihil5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1246/B/PK/Pjk/2020huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.173.444.800,00; dengan perincian sebagai berikut: 2 NJOP (Rp)Objek Pajak Luas (m*) Kelas Per me JumlahBumi 4.190.960.000 200 140 586.734.400.000ree. sebagai dasar pengenaan 586.734.400.000NJOPTKP (NJOP Tidak KenaPajak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 586.734.400.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%x586.734.400.000 234.688.960.000Pajak

Bahwa Keberatan dengan ketetapan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)Bumi Produktif Rp.22.597.283.936.374,00 dengan alasan sebagaiberikut:a.Penetapan NJOP Bumi Produktif sebesar Rp.22.597.283.936.374,00tidak disertai penjelasan dan rincian biayabiaya apa saja yang tidakdiakui sebagai biaya untuk mendapatkan hasil bersih;Sesuai UndangUndang Nomor 11 Tahun 1976 Tentang KetentuanPokok Pertambangan Pasal 2 huruf e berbunyi Eksploitasi: usahapertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian danmemanfaatkannya

operasional)dalam satu periode setelah dikurangi taksiran pajak pendapatan;PTBA Dalam rangka mengeksploitasi bahan galian Batubarasehingga tersedia untuk dimanfaatkan oleh konsumen terdapat Biayaproduksi langsung, biaya administrasi yang merupakan biayapenunjang di unit produksi, biaya penjualan yang merupakan biayapenanganan pelabuhan berikut penaganan batubara di pelabuhansampai dengan mencurahkan batubara ke kapal laut maupuntongkang dan biaya pemasaran;Berdasarkan penjelasan butir b s/d d di atas NJOP

Batubara Bukit Asam, NPWP: 01.000.011.5313.001,beralamat di Jalan Jurang Parigi Dalam Nomor 5, Tanjung Enim, LawangKidul, Muara Enim, sehingga penghitungan besarnya Pajak Bumi danBangunan Tahun Pajak 2011 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 NJOP diluar bumi produktif 1.635.902.199.8902 NJOP atas bumi produktif 22.597 .283.956.3743 Jumlah NJOP (1 + 2) 24.233.186.156.2644 NJOPTKP 7.500.0005 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (34) 24.233.178.656.2646 NJKP (40% x 5) 9.693.271.462.5067

Putusan Nomor 2170/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu koreksi NJOP sebagai dasar pengenaan PBBsebesar Rp31.860.361.181.100,00; yang tidak dapat dipertahankanseluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta

Putusan Nomor 2170/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 yangmasin harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp48.466.357.313,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP diluar bumi produktif Rp 1.635.902.199.890NJOP atas bumi produktif Rp 22.597 .283.956.374Jumlah NJOP (1 + 2) Rp 24.233.186.156.264NJOPTKP Rp 7.500.000NJOP sebagai dasar pengenaan

Putusan Nomor 2076/B/PK/Pjk/2020Bahwa NJOP dan besarnya PBB yang terhutang untuk bumi dan bangunandalam SPPT/SKP PBB No. 73.24.180.013.0020002.0 tanggal 3 Januari2011 tersebut seharusnya adalah sebagai berikut: NJOPObyek Pajak Luas Kelas Per M? Jumlah(M?)

Vale Indonesia, Tbk, d/h PT.International Nickel Indonesia, Tok, NPWP: 01.000.541.1803.001, sesuaiKeputusan Terbanding tersebut beralamat di: Malili Camp, Balantang, Malili,dan alamat obyek pajak di: Malili Camp, Desa/Kelurahan: Balantang,Kecamatan: Malili, Kabupaten/Kota: Luwu Timur Sulawesi Selatan, sehinggaPajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar menjadi sebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00

5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00 NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB 23.369.600.000,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupaPenetapan atas NJOP Bumi untuk Tahun 2011 sebesarRp56.200.000.000,00 (Rp200.000,00 per m7?) yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakimsudah tepat dan benar.

/2 (Rp) Total NJOP (Rp)Bumi 281.000 64.000,00 17.984.000.000,00Bangunan 4.488 021 1.200.000,00 5.385.600.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 23.369.600.000,00NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) =NJOP untuk penghitungan PBB = 23.369.600.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% X Rp.23.369.600.000,00 9.347.840.000,00PBB yang terutang = 0.5% X Rp.9.347.840.000,00 46.739.200,00PBB yang harus dibayar 46.739.200,00 Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, makapermohonan peninjauan kembali yang

atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.313.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);16) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HGB / No. 28 yang terletak diKarang Towo Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak denganluas tanah 73 M? atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.519.000,00 (tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

atas nama TERBANDING yang diperoleh pada tahun2007 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 7.313.000,00 (tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).

atasnama Djumadi Pamin yang diperoleh pada tahun 2010 dengan taksiranharga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);56) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 133 yang terletak diJeruk Gulung Dempel Kabupaten Demak dengan luas tanah 7757 M2atas nama TERBANDING/PEMBANDING yang diperoleh pada tahun2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 38.785.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu rupiah

atas namaPEMBANDING / Wahyuni yang diperoleh pada tahun 2005 dengantaksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebihRp 18.360.000,00 (delapan belas juta tiga ratus enam puluh riburupiah);58) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 1613 yang terletakGebangsari Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan luas tanah 140Me atas nama PEMBANDING/TERBANDING yang diperoleh padatahun 2008 dengan taksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kuranglebih Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);59) Sebidang tanah

atas namaPEMBANDING/TERBANDING yang diperoleh pada tahun 2009 dengantaksiran harga berdasarkan NJOP sebesar kurang lebih Rp 570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);60) Sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat HM / No. 02449 yang terletakCabean Kabupaten Demak dengan luas tanah 99 M?

Bangunan 9.559m2 x 2 = Rp 4.827.295.000,003 NJOP (1+2) = Rp 103.767.295.000,004 NJOPTKP : = Rp 12.000.000,005 NJOP untuk penghitungan PBB : (34) = Rp 103.755.295.000,006 Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x (5) = Rp 41.502.118.000,007 PBB yang Terutang 0,5% x NUKP = Rp 207.510.590,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 31 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88372/PP/M.XVIIIA/18/2017, tanggal 7 November 2017, yang

banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP137/WPJ.26/2015 tanggal26 Maret 2015 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratPemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak2014 Nomor 12.05.110.017.9000001.1 tanggal 8 Juli 2014, atas nama PTCitra Sawit Mandir, NPWP 02.097.321.0116.001, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 18 Lantai 7 Gedung Bank Sumut Madras Hulu Medan, denganperhitungan menjadi sebagai berikut: OBJEK PAJAK LUAS (M2) KELAS NJOP

PER M2 TOTAL NJOP(Rp) (Rp)BUMI 14.550.000 145 11.000 160.050.000.000,00BANGUNAN 9.559 078 505.000 4.827.295.000,00NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 164.877.295.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk penghitungan PBB = 164.865.295.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 164.865.295.000,00 65.946.118.000,00PBB yang Terhutang =0,5% x 65.946.118.000,00 329.730.590,00 Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 1853/B/PK/Pjk/2018huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp329.730.590,00; dengan perincian sebagai berikut: NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) =40 % x 164.865.295.000,00NJOP PEROBJEK PAJAK LUAS (M2) a M2 TOTAL NJOP(Rp) (Rp)BUMI 14.550.000 145 11.000 160.050.000.000,BANGUNAN 9.559 078 505.000 4.827.295.000164.877.295.000,NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =NJOPT NJOPTKP

(NJOP Tidak Kena Pajak)= 12.000.000164.865.295.000,65.946.118.000, 329.730.590,PBB yang Terhutang =0,5 % x 65.946.118.000,00329.730.590,PBB yang harus dibayar =Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Objek Pajak Luas Kelas NJOP/M? Jumlah (Rp)(M2) (Rp)1 Bumi (Tanah) 4.585 B.36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Air) 16.940 B.36 131.250 2.223.375.0003 Bangunan 1.198 A.04 700.000 838.600.000NJOP sebagai dasar PBB 58.976.050.000 Bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sesuai dengan KeputusanNomor: Put.17326/PP/M.VII/18/2009 tanggal 27 Mei 2008, adalah untuk PBBTahun 2007, ditetapkan sebagai berikut : Objek Pajak /Luas (M2)Kelas NJOP(Rp)JUMLAHPer M?

Bumi(Tanah) 4.585 B36 12.195.000 55.914.075.000Bumi (Perairan) 16.940 B36 131.250 2.223.375.000Bangunan 1.198 A03 700.000 838.600.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 58.974.050.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Paiak) 12.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 358.962.050.000NJKP (Nilai Jual Kena Paiak) = 40% x NJOP untuk Perhitungan 23.584.820.000PBB yang terutang =0,5% x NJKP 117.924.100 2.

Kep16/PJ.6/1998Tanggal 30 Desember 1998.Perhitungan, sbb : No Objek Pajak ILuas (M2) Kelas NJOP/ M?

Kelas NJOP (Rp)PER M?

Khusus untuk Objek Pajak perkebunan, Nilai Perolehan Objek Pajak(NPOP) yang dipergunakan adalah NJOP PBB pada tahun perolehanhak dimana penentuan NJOP PBB tanah atau NJOP tanah danbangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB mengacupada Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 523/KMK/04/1998 jo.Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 jo.

Areal Kebun adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanahsebagaimana ditetapbkan dalam Keputusan Kakanwil DJP atas namaMenteri Keuangan ditambah dengan jumlah investasi tanamanperkebunan sesuai dengan standar investasi menurut masingmasing jenis dan umur tanaman.Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 18/B/PK/PJK/2007b. Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunanadalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah sebagaimanaditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan.c.

dimaksud pada huruf a,b, c dan d diatas mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor :523/KMK.04/1998 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor : KEP16/PJ.6/1998 serta Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE21/PJ.6/1999 danSurat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE72/PJ.6/1999, dengan Ketentuansebagai berikut :1) Besarnya NJOP PBB untuk objek pajak Perkebunan berupa :a) areal kebun adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanahsebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak

No. 13/B/PK/PJK/2007dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai denganStandar Investasi menurut masingmasing jenis dan unsur tanaman.b) areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan,adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah sebagaimanaditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DirektoratJenderal Pajak atas nama Menteri Keuanganc) bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP bangunanyang disusun berdasarkan Daftar Biaya Bangunan (DBKB)sebagaimana ditetapbkan

dalam KeputusanKeputusan KepadaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama MenteriKeuangan.Ketentuan penghitungan NJOP tersebut diatas masih berlaku secarasah sesuai tatacara peraturan dan belum pernah dibatalkan..

Parman Slipi, Palmerah,Jakarta Barat, sehingga seharusnya pengenaan SPPT PBB Tahun 2011 tidakdikenakan NJOP per M2 sebesar Rp 8.145.000,00, tetapi dikenakan sama denganNJOP pembanding pada lokasi yang sama di RT.010/RW.04 Slipi, Palmerah, JakartaBarat hanya dikenakan SPPT PBB Tahun 2011 dengan kelas 055 dan NJOP per M2sebesar Rp 2.508.000,00 atas nama XXX;: bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pembeitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPT PBB) Tahun Pajak 2012 Nomor Objek Pajak31.74.031.002.0130004.0

tanggal 24 Januari 2012, dengan menetapkan Nilai JualObjek Pajak Pajak Bumi dengan Kelas 041 sebesar Rp8.145.000,00/m2, dan NilaiJual Objek Pajak Bangunan dengan kelas 018 sebesar Rp2.200.000,00/m2;bahwa Terbanding menetapkan NJOP bumi dengan kelas 041 sebesarRp8.145.000,00/m?

berdasarkan kode Zona Nilai Tanah AP;bahwa Pemohon Banding meminta agar NJOP bumi atas objek pajak dengan NOP31.74.031.002.0130004.0 dipersamakan dengan NOP 31.74.031.002.0130125.0dengan lokasi yang sama di RT.010 RW.04 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat yanghanya dikenakan NJOP Rp.2.508.000,00/m2 dengan Kelas 053, dengan alasanbahwa tanah Pemohon Banding secara faktual tidak menghadap secara langsung kejalan Letjen S Parman, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat;bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan

Desember 1998 tentang PengenaanPajak Bumi dan Bangunan, yang dimaksud dengan Nilai Indikasi Ratarata adalahnilai pasar wajar ratarata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu Zona NilaiTanah;bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap datadata yang disampaikan olehTerbanding dan Pemohon Banding diperoleh fakta sebagai berikut:bahwa terbukti dari data ZNT yang disampaikan Terbandig bahwa ada nilai tanahyang menempel dengan lokasi tanah Pemohon Banding dengan kode Zona NilaiTanah AL ditetapbkan NJOP

/2012 tanggal 07 Maret201 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP)31.74.031.002.0130004.0 tanggal 03 Januari 2011 Tahun Pajak 2011, atas nama :XXX, dan menetapkan Nilai Jual Objek Pajak dengan Nomor Objek Pajak :31.74.031.002.0130004.0 dengan perhitungan sebagai berikut : Obyek Pajak Luas Kelas NJOPJumlah Bumi 25.300 041 8.145.000Bangunan 3.344 018 2.200.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOPTKP (NJOP

NJOP pada lokasitanah rumah dinas pada tahun 2007adalah sebesar Rp. 48.000,00 perM?

, NJOP Rp.64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp.27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT. Cipta Sangraha Lestari, Luas 40.350 m?, NJOP Rp.20.000, ;27)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2000 No. 32.05.150.006.0020077.0An. PT.

, NJOP Rp. 64.000, ;20)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2007 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 64.000, ;21)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2006 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 48.000, ;22)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2005 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 36.000, ;23)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2004 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT.

Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;24)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2003 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;25)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2002 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 27.000, ;26)1 (satu) lembar SPPT PBB Th. 2001 No.32.05.150.006.0020077.0 An. PT. Cipta SangrahaLestari, Luas 40.350 m2, NJOP Rp. 20.000. ;Hal. 65 dari 57 hal. Put.

Kelas NJOP(Rp/m?)

Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0,5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505.400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017

Putusan Nomor 4607 B/PK/Pjk/2020Objek Pajak Luas (m* Kelas NJOP(Rp/m*) Jumlah (Rp)Bumi 116.890.000,00 192 430,00 50.262.700.000,00Bangunan NJOP sebagai dasar pengenaan pajak PBB 50.262.700.000,00NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak)NJOP untuk penghitungan PBBNJKP (Nilai Jual Kena Pajak) 40% x Rp50.252.700.000,00 20.101.080.000,00PBB yang terutang 0.5% x Rp20.101.080.000,00 100.505.400,00PBB yang harus dibayar 100.505 400,0010.000.000,0050.252.700.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Memerintahkan Termohon & Il memberikan ganti kerugian yang layakdan adil sebesar Rp100.000,00 per meter persegi atau setidaktidaknyasama dengan NJOP kawasan yang telah ditetapbkan PemerintahKabupaten Bulungan sebesar Rp43.200,00 per meter persegi;3. Memerintahkan kepada Termohon & II untuk tidak melakukan kegiatanapapun di atas lahan Termohon sebelum ada keputusan mengenaipokok perkara yang berkekuatan hukum tetap;4. Menyatakan sah dan berharga semua buktibukti yang diajukanPemohon;5.

Menetapakan besar ganti kerugian yaitu sesuai dengan Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah);3. Menghukum Termohon Keberatan dan Termohon Keberatan II untukmelaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatansesuai dengan Nilai Jual Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp43.200,00(empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);4. Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1202 K/Pdt/20215.

Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasitanggal 15 Januari 2020, kontra memori kasasi tanggal 29 Januari 2021dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanNegeri Tanjung Selor, Mahkamah Agung berpendapat alasanalasan kasasidapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam menilai besarnya ganti rugi tidak dapat ditentukandengan berdasarkan pada nilai yang ditentukan dalam NJOP

(Nilai JualObjek Pajak) karena NJOP adalah dasar dalam mengenakan Pajak Bumidan Bangunan pedesaan dan perkotaan, sehingga NJOP bukanlah dasarpatokan harga jual beli tanah atau nilai ganti kerugian dalam pengadaantanah, melainkan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunanpedesaaan dan perkotaan;Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2012 mengatur bahwa keberatan atas nilai ganti kerugian dalamsuatu pengadaan tanah dilakukan dengan membandingkan antara nilai gantikerugian

tersebut dengan nilai yang telah dihitung oleh seorang ahli dibidang penilaian, dan bukan dengan membandingkan dengan NJOP;Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tanjung Selor yangmemberikan ganti rugi sebesar Rp43.200,00 (empat puluh tiga ribu dua ratusrupiah) per meter persegi menurut NJOP, tidak didasarkan pada penilaianTim Penilai yang independen sedangkan ganti rugi dalam musyawarahsebesar Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) per meter persegi didasarkanpada Tim Penilai yang bersertifikasi

Selanjutnya Tergugatsecara sepihak meminta kepada Penggugat untuk melunasi pembayaranBPHTB sebesar Rp. 66.964.500, (enam puluh enam juta sembilan ratusenam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan mengacu pada NJOP padaTahun 2014 bukan NJOP dengan Harga JualUnit Rumah Susun yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PPJB yaituRp. 568.804.500, (lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat juta lima ratus Rupiah);Bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 Penggugat mengirimkan surat tanggapankepada Tergugat

mempertanyakan dan keberatan tentang kenaikan biayaBPHTB dan NJOP yang menimbulkan selisin sebesar Rp.9.509.500,(sembilan juta lima ratus sembilan ribu lima ratus Rupiah)Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor53/Pat.G/2016.

Faktanya Penggugatsampai dengan saat ini belum melaksanakan syarat sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 17 ayat1 huruf (d) didalam PPUJB tersebut; Bahwa Tergugat menolak dalil poin 7 halaman 4 didalam surat Gugatan Penggugat dengan alasan bahwa nilai jual objekpajak (NJOP) yang dapat dijadikan dasar adalah NJOP tahun 2015, karena faktanya pada tahun 2008 unit apartemenhanya baru akan ada dikemudian hari sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) unit apartemen tersebut belumditerbitkan oleh Dinas

Tergugat melaluisuratnya tertanggal 20 Juni 2014 menyampaikan rincian biaya untuk prosespenandatanganan AJB yang tidak absurd (masuk akal) sehingga ditolak olehPenggugat karena pembebanan bea BPHTB mengacu pada NJOP Tahun 2014yang saat itu kenaikannya hampir mencapai 300% dan membebankan biayaselisihkenaikan NJOP yang nyatanyata tidak diatur dalam PPJB;Bahwa keterlambatan proses penandatanganan AJB adalah merupakankesalahan dan kelalaian dari Tergugat hingga dalam kurun waktui 6 (enam) Tahunsampai

Selanjutnya Tergugat secara sepihak memintakepada Penggugat untuk melunasi pembayaran BPHTB sebesar Rp. 66.964.500, (enam puluh enam juta sembilan ratusenam puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dengan mengacu pada NJOP pada Tahun 2014 bukan NJOP dengan Harga JualUnit Rumah Susun yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) PPJB yaitu Rp. 568.804.500, (lima ratus enam puluh delapanjuta delapan ratusempat juta lima ratus Rupiah);10.

.45019/PP/M.II/18/2013 Jenis Pajak:Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak:2008 Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap perbedaan besarnya angkNJOP PBB Tahun Pajak 2008 antara penetapan yang dilakukan Terbanding dengan perhitungan mPemohon Banding dengan nilai sengketa sebesar Rp.54.003.200.000,00; Menurut Terbanding:bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Obyek Pajak Bumi dan Bangunan NOP 73.24.180.013.002yang dilakukan oleh Fungsional PBB, Terbanding menetapkan NJOP

untuk Bumi dan Bangunan sdasar pengenaan PBB sebesar Rp.61.585.600.000,00, dari jumlah tersebut NJOP Bumi yangdisengketakan menjadi Klas A26 dengan NJOP per m2 sebesar Rp.200.000,00; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2WPJ.15/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menetapkan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sebesarRp.61.585.600.000,00 dengan Luas Bumi sebesar 281.000 m2 dan Luas Bangunan sebesar 4.488atas SPPT PBB Tahun Pajak 2008

NOP 73.24.180.013.0020002.0, sedangkan yang Pemohon Batsengketakan adalah atas NJOP Bumi, yang menurut Pemohon Banding adalah Klas A35 dengan nNJOP Bumi per m2 adalah sebesar Rp.10.000,00; Menurut Majelis :bahwa penetapan Terbanding atas NJOP Bumi per m2 sebesar Rp.200.000,00 adalah berdasarkanZona Nilai Tanah (ZNT) Nilai Indikasi Ratarata (NIR) dengan cara menganalisa melalui pendekadata pasar;bahwa menurut Terbanding tujuan dilakukan penilaian ini adalah untuk menentukan NJOP sebag:pengenaan PBB

sebagai dasar pengenaan PBB 6NJOP Tidak Kena PajakNJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak 40% x Rp. 61.585.600.000 2:PBB yang terutang 0.5% x Rp.24.634.240.000PBB yang harus dibayar 1. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan ketidak setujuan dengan NJOP BumiRp.200.000,00 per m2, karena data Pembanding yang digunakan oleh Terbanding dari Villa MataiG1/16 dan Blok 01/6 serta Desa Magani sebagai obyek pembanding.

XXX, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang mesebagai berikut: Obyek Pajak Luas m2 Kelas NJOP /2 (Rp)Bumi 281.000 64.000,00Bangunan 4.488 AOI 1.200.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP tidak kena pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40 % PBB yang terutang = 0.5%

Nomor 652 PK/Pdt/2019eoSPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 1995 sebesar Rp541.423,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp243.000,00 diberi tanda bukti P3;4. STTS (Surat Tanda Terima Setor) tahun 1995 sebesar Rp541.423,00lunas tanggal 23 Oktober 1995 diberi tanda bukti P4;5. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 1996 sebesar Rp644.385,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2011 sebesar Rp886.416,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp1.416.000,00 diberi tanda bukti P35;36. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2011 sebesar Rp886.416,00 lunas tanggal 19 Agustus 2011 diberitanda bukti P36;37. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 sebesar Rp984.698,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2013 sebesar Rp984.698,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp1.573.000,00 diberi tanda bukti P39;40. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2013 sebesar Rp984.698,00 lunas tanggal 19 Juli 2013 diberi tandabukti P40;41. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2014 sebesar Rp1.739.654,00, NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2015 sebesar Rp1.940.600,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp3.100.000,00 diberi tanda bukti P43;44. Resi pembayaran pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) PT Bank DKItahun 2015 Rp1.940.600,00 lunas tanggal 25 Agustus 2015 diberi tandabukti P44;45. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2016 sebesar Rp4.225.500,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2017 sebesar Rp4.688.740,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m? sebesar Rp3.745.000,00 diberi tanda bukti P47;48. Tax payment receipt internet banking BCA tahun 2017 sebesarRp4.688.740,00 lunas tanggal 8 Mei 2017 diberi tanda bukti P48;49. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan) tahun 2018 sebesar Rp5.202.060,00 NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) per m?

terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.14/2016tanggal 3 Oktober 2016 tentang keberatan atas Surat Pemberitahuan PajakTerutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2011 NOP64.01.000.000.0000002.3 tanggal 18 Agustus 2015, atas nama PT KidecoJaya Agung, NPWP 01.060.102.9726.002, beralamat di Gedung MenaraMulia Lt. 17, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 911, Jakarta Selatan 12930dan menetapkan PPB yang terutang dan yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Objek Luas NJOP

(Rp)Pajak (m2) elas Per m2 JumlahBumi L 7 iBangunan ; NJOP sebagai dasar pengenaan PBB Rp.

NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Rp. NJOP untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Rp. NJKP sebagai dasar penghitungan PBB Rp. PBB yang terutang Rp.1.175.865.506,00Pengurangan Rp. PBB yang telah dibayar Rp.1.175.865.506,00PBB yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 100/B/PK/Pjk/2019 NJOP (Rp): : 2Objek Pajak Luas(m?)

Kelas Perne Jumlah BumiBangunan Uraian Luas NJOP/m NJOP (Rp)NJOP sebagai dasar pengenaan PBBNJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)NJOP untuk penghitungan PBBNilai Jual Kena Pajak (NUKP)NJKP sebagai dasar penghitungan PBB PBB terutang 1.175.865.506,00Pengurangan PBB yang telah dibayar 1.175.865.506,00PBB yang masih harus dibayar 0,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak

Bandingharus mengajukan ketetapan NJOP kepada Menteri Keuangan, namun Pemohon Banding tidakpernah mengajukan ketetapan NJOP kepada Menteri Keuangan;bahwa berdasarkan Salinan SPPT dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:KEP61/WPJ.05/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai JualObjek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kotamadya JakartaBarat Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cengkareng dapat diketahuihalhal sebagai berikut:bahwa

Pajak (NJOP) PBB per tanggal 7 Januari 2008 adalahsebesar Rp. 1.722.000,00 / M2;bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan halhal sebagai berikut:bahwa Terbanding mendasarkan pada bukti Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) yangmenyatakan bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB per tanggal 7 Januari 2008 adalahsebesar Rp. 1.722.000,00 / M2;bahwa sistem pajak yang dianut dalam PBB adalah Official Assessment yaitu Pemerintah(Terbanding) yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya

Bank DKI pada tanggal 27 Maret2008, dan atas pembayaran ini sudah dibuktikan dengan print out rekapitulasi pembayaran PBBdari SISMIOP KPP Pratama Cengkareng dan konfirmasi dari Bank DKI tanggal 18 Januari2012;bahwa Pemohon Banding tidak pernah menerima SPPT dengan NJOP sebesar Rp1.722.000,00,Terbanding hanya mendasarkan kepada DHKP untuk NJOP sebesar Rp1.722.000,00,sedangkan SPPTnya tidak pernah ada;bahwa Pasal 6 (1), (2), (3), dan (4) UndangUndang Nomor 21 Tahun 1997 s.t.d.d.

Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa apabilaNPOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, dasarpengenaan Pajak yang dipakai adalah NJOP PBB;bahwa Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 1985 jo.

UU Nomor 12 tahun 1994 tentang PBBmenentukan bawa besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecualiuntuk daerah tertentu ditetapkan setiap 1 tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya;bahwa besarnya NJOP PBB tahun 2008 untuk wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Cengkarengtelah ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep61/WPJ.05/2007 tanggal 27Desember 2007 dimana kelas bumi untuk objek NOP: 31.74.020.001.0010838.0 ditetapkanpada kelas bumi A10 dengan NJOP per m2 sebesar

Hasil Bersih Galian Tambang 751.514.544 (215.297.158) 966.811.702ff NJOP Bumi Produktif 9,5*e) 7.139.388.168 (2.045.322.997) 9.184.711.165Ferhitungan PPB diluar areal produktif:4. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif 13.352.160.000 5.576. 160.000 7.776.000.000y. NJOP Bangunan 7.776.000.000 7.776.000.000q. Jumlah NJOP 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 . Dikurangi NJIOPTKP q.

NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 MenurutTerbandin8 He ares2 TQ diao oaPare creuvuse aprons=BZORe SPEaesete Be OBpeo 5p oa yang diakui dalam menghitung hasil bersih Dang = AneeB 6 8SNosseserwvoso EanveasoyS.

Hasil Bersih Galian Tambang 751.514.544 (215.297.158) 966.811.702f, NJOP Bumi Produktif 9,5*e) 7.139.388.168 (2.045.322.997) 9.184.711.165Ferhitungan PPB diluar areal produktif:a. NJOP Bumi di luar Bumi Produktif 13.352.160.000 5.576.160.000 7.776.000.0004. NJOP Bangunan 7.776.000.000 7.776.000.000qd. Jumlah NJOP 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168qd. Dikurangi NJOPTKP .

NJOP sebagai dasar Pengenaan PBB 20.491.548.168 13.352.160.000 7.139.388.168 == 2 ta = mlSasesebBasvsaspe ati no geh Tone toms Osavysvyna eM OoMAZAAZH ORAMMMS EWE Gs gh=Ssawanouo ZonoOSaMarHnmamnondnoWMooond abhe N Jenis BiayaoODrillingLabourLandcompensationReclamationCursh/ScreenStockpileHandlingKeterangan/AlasanDrilling merupakan biaya pengeboran yang dilakukan untuk mengetahuiarah kemenerusan batubara, menentukan lokasi dan mengetahui seberapabanyak pengupasan lapisan tanah yang harus dilakukan

ROM1.155.360.88843.338.780424.720.04450.476.9324.588.8121.678.485.456 RupiahHasil Produksi Tahun21009(dalam ton)R5.400,00Harga Jual Hasil Tambang ROM PersatuanRp.450.000,00Harga Jual Hasil Tambang ROM KeseluruhanRp.2.430.000.000,00weliaya Ekspoitasi.OMee OStp.1.678.485.456,00Hasil Bersih Galian Tambangcrd Kp.751.514.544,00Nilai Jual Objek PajakRp.7.139.388.168,00roerhitungan PBB TerutangNJOP di luar bumi produktifRp1)3.352.160.000,00NJOP atas Bumi ProduktifRp7.139.388.168,00Jumlah NJOPRp210.491.548.168,00Sbikurangi NJOPPTKP Rp NJOP

Harga NJOP pada PBB th 2007 Rp. 10.000./m?;b. Harga dasar dari Walikota th 2005 Rp. 87.500./m2;c. Harga pasaran pada umumnya Rp. 300.000./m?;Dijumlahkan lalu dibagi tiga menjadi Rp. 132.500./m?

Bahwa tidak ada suatu ketentuan yang menganggap NJOP adalah sebagaikomponen utama dalam penentuan harga ganti rugi sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim pada halaman 71 paragraf ke1. Olehkarenanya, ketentuan ganti rugi berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) HurufA, yaitu didasarkan pada NJOP atau nilai nyata/sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan, berlaku secara alternatif sehinggatidak mutlak.

Sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan serta sudahmenjadi pengetahuan umum bahwa NJOP merupakan dasar penarikanpajak atas tanah dan bukan harga tanah yang riil di suatu daerah;.

Hasbi melampaui harga NJOP sehingga tentu akanmerugikan keuangan Negara apabila diterima meskipun dengan carapenggabungan harga (yaitu harga NJOP, harga Walikota dan harga pemilikdijumlah kemudian dibagi 3) sehingga diperoleh harga Rp105.000,00 (seratuslima ribu rupiah) padahal metode penggabungan harga yang dilakukan olehpanitia 9 tersebut sama sekali tidak dikenal dan dipraktekkan dalam penentuanharga.

Padahal menurutketentuan seharusnya pihak panitia dapat menetapkan harga berdasarkanperhitungan NJOP.