SUBAGIO, Direktur CV BINTANG SAKTIlawanPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang PPKM Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Kemudian Penggugat mendapat surat yang sama dariPejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu suratnya No.179/10...3/1X/2011 tertanggal 23September 2011, Perihal: Konfirmasi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, yangpokoknya menyatakan bahwa PPK belum dapat menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa (SPPBJ) karena ada beberapa hal yang masih memerlukanklarifikasi. ; Bahwa jawaban Tergugat I maupun Tergugat III tersebut diatas hanyalah sesuatu halyang dibuatbuat dan tidak berdasar hukum sama sekali

Proses penetapan pemenang tidak sesuai dengan Perpres 54 Tahun 2010 dan Dokumenpengadaan, hal tersebut antara lain diketahui dari: a.Terdapat perubahan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan yang secaraformal tidak disetujui oleh PPK (Tergugat I), sehingga Rancangan Dokumenpemilihan Penyedia Barang (Pasca Kualifikasi) No.903/09A/L/A O/2011tanggal 8 Agustus 2011 yang merupakan bagian dari Dokumen Pengadaantidak ditandatangani oleh PPK.

HPS.Pasal 65(1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b.Perubahan atas dokumen pengadaan hanya dituangkan dalam berita acarapemberian penjelasan, tidak dibuatkan addendum dokumen pengadaan, karenatidak ada persetujuan dari PPK.

(pasal 64 dan 65). ; Perubahan atas spesifikasi teknis barang yang terjadi pada saat aanwijzing tidak adapersetujuan dari PPK dan tidak dituangkan dalam Addendum Dokumen Pengadansesuai pasal 77 ayat (6). ; ==" === Calon pemenang yang dipilih oleh Panitia lelang ternyata tidak memenuhi persyaratanspesifikasi teknis yang telah mengalami perubahan. ; Belum diterbitkan SPPBJ karena PPK tidak sependapat atas penetapan pemenang.

PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karenaproses Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan PeraturanPresiden ini.b.

Penggugat:
SUPARDI ALIAS MULAWI
Tergugat:
1.JAMALUDDIN
2.SUPIYATI
3.Panitia TOL/PPK

KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI vs PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi & Rawa II

Um.02.01Ah/II/87 tanggal 14 November 2013, timbul dari suatu perjanjian antarapenggugat dan tergugat yaitu surat perjanjian No 04/SPAh/IRII/2013 Tanggal22 Mei 2013 di atur dalam Pasal 40.1 :yang menyatakan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undangundang Hukum Perdata, PPK dapt memutuskan kontrak melalui pemberitahuantertulis kepada penyedia setelah terjadinya halhal sebagaiDervikul: weeeeecceeseeeesa Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnyakontrak ;b Berdasarkan

penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50(ima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan ; c Setelah diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai 50 (lima puluh)hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaa pekerjaan, penyedia tidakdapat menyelesaikan pekerjaan ; d Penyedia lalai/cedera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidakmemperbaiki kelalaiannya

=;Saksi mengatakan jadwal waktu sejak penunjukan pemenang dengan melakukanpekerjaan adalah 7 hari ;Saksi mengatakan bahwa alasan keterlambatan Penggugat karena kurangnya SDMdan peralatan tidak memenuhi ;Saksi mengatakan pada saat rapatrapat Saksi selalu ikut dan kontraktor juga ikut ;Saksi mengatakan PPK mengeluarkan peringatan sebanyak 3. kali;Saksi mengatakan isi surat peringatan adalah agar kontraktor bisa memenuhi danmencapai target ;Saksi mengatakan tidak ada pekerjaan yang dikerjakan yang

mengatakan untuk perpanjangan waktu 50 hari itu apabila deviasinya jauhdari target, target tidak terpenuhi, progres dilapangan tidak tercapai 70 % ;Saksi TUBAGUS SUPRIHATIN ; === n nnn24Saksi mengatakan kenal dengan Penggugat karena ada hubungan kerja di PT.KARYA SARANA SEJAHTERA ABADI, kenal dengan Tergugat sebagaiKonsultan, tidak kenal dengan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan tidakada hubungan keluarga dengan para pihak ;Saksi mengaku tahu permasalahan ini adalah antara Penggugat dengan PPK

Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif)Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi sertaJawaban Tergugat, Majelis memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadisubyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan badan hukum swastayang termasuk kategori Badan hukum perdata dan sebagai pihak Tergugat adalah PPK(Pejabat Pembuat Komitmen) Bagian Pelaksana Kegiatan Irigasi dan Rawa Kementrian

ROULI NAPITUPULU >< PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARIS PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA,cs

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BIRO UMUM SEKRETARISPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanMedan merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) BIRO UMUM SEKRETARISPEMERINTAH DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA., beralamat di JalanMedan merdeka Selatan, Nomor 89, Jakarta Pusat.Hal dari 75 hal. Putusan Perdata. Nomor : 610/Pdt.G/2014/PN.Jkt.PstSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3.

Begitu pun mehhat dan mencermati sisa waktu yangmasih ada di penghujung tahun anggaran 2014 dan setelahPenggugat menerima dan membaca serta mempelajari maksuddan tujuan surat Tergugat tersebut Penggugat tetap optimisdapat melaksanakan proyek pengadaan dengan baik dan tepat0 Bahwa adapun isi pokok surat undangan Tergugat dimaksud adalahmengundang Penggugat agar hadir pada tanggal 18 Nopember 2014di Kantor Sekretariat PPK Biro Umum Balaikota DKI Jakarta Blok FLantai 4 pada Jam 10.00wib untuk maksud

Selanjutnya untuk Tergugat I hadirDalmilus Arnas, S.Sos, SH, MAP Staff PPK Biro Umum SETDA Propinsi DKIJakarta. Sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, danTurut Tergugat I, Turut Tergugat IlI., hadir Kuasanya yang bernamaSolafide Sihite, SH. MH., Endang Sumardi, SH. MH., Taufik Marhendra, SH. M.Si.,Alamsyah, SH. MH., Faruq Ansori, SH. HM., Muchlis, SH., Ocky Prastya Yudha, SH.,Haratua D.P. Purba, SH., Johan H.

Dayatunas Mekarwangi ;BuktiP1la =: Fotocopi sesuai dengan fotocopinya SuratPernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan, Nomor : 017/DMSPKMP/X1/2014, ditujukan kepada *Pejabat pembuat Komitmen (PPK) BiroUmum Setda Propinsi DKI Jakarta, tanggal 18 Nopember 2014 ;Bukti P 11b: Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 9250/SPPBuPPKBU/X1/2014., Perihal : Penunjukkan Penyedia untukPelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Meubelair GedungBlok H Balai Kota, dari Pejabat Pembuat Kemoitmen BiroUmum Setda

Penggugat:
1.YUNELDI
2.YENELDI
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK
2.Pemerintah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

., Advokat/ Pengacarapada Kantor Advokat VERA CHRISTIAN, S.H &REKAN yang beralamat di JI Gajah Mada No. 316Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi SumateraBarat.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24Juni 2020.Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.MelawanPemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala Dinas Pertanian KabupatenAgam Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Kegiatan Pembangunan / Peningkatan Infrastrukturdan Sarana Prasarana Pertanian Paket PekerjaanPengerasan Jalan Usaha Tani Pintu Kambiang KeBancah

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA, DKK VS PT. ANUGRAH PRABU MANDIRI

Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015;b. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015;c. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015;d. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015;e. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015;f. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015;g. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015;h. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015;Hal. 6 dari 37 hal. Put.No.80/PDT/2017/PT. PLG.10.11.i. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015;j. Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015;k.

Nomor : 140/41/SPMK/PPK/BPMPD/2015;b. Nomor : 140/19/SPMK/PPK/BPMPD/2015;c. Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015;d. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015;e. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015;f. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015;g. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015;h. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015;i. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015;j. Nomor : 140/80/SPMK/PPK/BPMPD/2015;k.

SPK No. 140/41/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.2. SPK No. 140/19/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3. SPK No. 140/21/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.4. SPK No. 140/43/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.5. SPK No. 140/20/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.6. SPK No. 140/18/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.7. SPK No. 140/15/SPK/PPK/BPMPD/2015 tanggal 19 Oktober 2015,3.8.

Nomor : 140/21/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.4. Nomor : 140/43/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.5. Nomor : 140/20/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.6. Nomor : 140/18/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.7. Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.8. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.9. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.10. Nomor : 140/30/SPMK/PPK/BPMPD/2015,4.11. Nomor : 140/28/SPMK/PPK/BPMPD/2015,Batal demi hukum;5.

Nomor : 140/15/SPMK/PPK/BPMPD/2015;h. Nomor : 140/17/SPMK/PPK/BPMPD/2015;i. Nomor : 140/16/SPMK/PPK/BPMPD/2015;j. Nomor : 140/80/SPMK/PPK/BPMPD/2015;k.

Penggugat:
YANDI
Tergugat:
1.Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK
2.PT. Waskita Karya

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdomisili di Perum Giri Loka,JI. Alamanda Blok B No. 8 Sektor 12 BSD CityTangerang Selatan, dalam hal ini yang bertindakuntuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jendral BinaMarga, Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan,Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Cg. SatuanKerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah , Cq.Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol KunciranSerpong, yangSelanjutnya disebut sebagai .................. TergugatI;2. PT.

Terhadap Tergugat 1, terjadi perlakuan yang merugikan secara materil sejakberlangsungnya pembangunan Ruas Tol Kunciran Serpong atas kelalaianteam PPK, tanah yang saya miliki mengalami kerusakan lahan karena telahdibangun ruas tol oleh Pihak Tergugat II yang saat ini terhenti di bidangtanah saya tanpa seizin dan pemberitahuan bahkan belum terjadi transaksipembayaran ganti rugi;3.

Bahwa Tergugat II sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan tanahuntuk kepentingan umum sebagaimana telah diuraikan diatas jelas samasekali tidak terlibat dalam hal apapun, oleh karenanya Tergugat Ilmenyatakan menolak keseluruhan dalildalil yang diajukan oleh Penggugat;10.Bahwa selanjutnya Tergugat II membenarkan keseluruhan Jawaban yangtelah diajukan oleh Tergugat yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)Pengadaan Tanah Jalan Tol KunciranSerpong, Direktorat Jenderal BinaMarga, Kementerian Pekerjaan

); Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berkompeten membayar ganti rugi; Bahwa saksi tidak tahu apa kaitan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam pemberian ganti rugi; Bahwa setahu saksi yang mengerjakan proyek jalan tol tersebut adalahPT.

kepentinganumum, akan tetapi dalam pelaksanaannya telah terjadi perbuatan melawanhukum oleh Tim PPK; PPK Cq.

Penggugat:
HENGKI SAPUTRA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Sanggah Banding ditujukan kepada KPAbukan kepada PPK, PPK hanya memastikan bahwasegala tahapan telah dilalui sebelum penandatangananobjek sengketa berupa Surat Perjanjian Kerjadilaksanakan.

Hal ini masuk ke dalamproses tender oleh Pokja bukan masuk ke dalam ranahTergugat selaku PPK. Klaim Penggugat yangmenyatakan bahwa post bidding tersebut pun masihperlu diuji kKebenarannya.

Setelah sanggah banding ditolak, saat itujuga PPK harus menerbitkan kontrak;Bahwa setelah paket lelang ditetapkan, ada info publik melaluiserver. Kemudian PPK akan mengirimkan paket kepada saksi diULP bahwa info publik telah tayang di server, lalu saksi mengirimke pokja yang sudah ditetapkan dengan SK, dan pokja sudahmemiliki user password.

dalam evaluasi teknis,bukan ranahnya PPK, masih kewenangan Pokja;Bahwa Pokja tidak dikategorikan sebagai pejabat, tetapi sebagaikelompok, pejabatnya PPK/KPA;Bahwa UKPBu tidak termasuk dalam Pokja paket pekerjaan ini;Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor: 41/G/2020/PTUN.KPGBahwa dalam peraturan menteri dan peraturan lembaga lainnyadisebut pelaku pengadaan barang dan jasa.

;Bahwa PPK berhak menolak apabila PPK tidak menerima hasilpenetapan pemenang dari Pokja.

Penggugat:
FIEN SOMPOTAN
Tergugat:
STENLY ARTHUR MASSIE, ST PPK Jalan Tol Manado Bitung II

S.H.Sarundajang, Kelurahan Manebonembo TengahLingkungan V, Kecamatan Matuari, Kota Bitung,Pekerjaan/Jabatan :Pejabat PembuatKomitmen(PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol ManadoBitung II; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; Pengadilan Negeri tersebut ;Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor :243/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 1 Novemer 2019, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelan membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:243/Pdt.G/2019/PN.Bit

CITRAPRASASTI KONSORINDO vs KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR / PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )

KENCANA RODO;
TERGUGAT:
- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.

., dan Partner,beralamat di Jalan Tukad Pakerisan XIX Nomor 10Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5Januari 2013 ; e eeeSelanjutnya disebut sebagai : PENGGUGATHal. 1MELAWANPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENKLUNGKUNG, berkedudukan di Jalan Gajah MadaNo. 47 Semarapura Kabupaten Klungkung ; Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :TOTOK BAMBANG SAPTO DWIDJO, SH,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KepalaKejaksaan Negeri Klungkung, Alamat Jalan GajahMada No.

Penggugat:
PT Budi Graha Perkasa
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) RSAB HARAPAN KITA KEMENTERIAN KESEHATAN

Penggugat:
EDDY ROY LIANGGA
Tergugat:
PPK SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WILAYAH I PROV KALIMANTAN TIMUR,

Penggugat:
EKA HERASKA
Tergugat:
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Cq Kepala DInas Pertanian Kabupaten Agam Cq PPK

Selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT.MELAWANPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM Cq KEPALA DINASPERTANIAN KABUPATEN AGAM CQ PEJABATPEMBUAT KOMITMEN (PPK) KEGIATANPEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTURDAN SARANA PRASARANA PERTANIAN (BANTUANKEUANGAN KHUSUS PROVINSI) PEKERJAANRABAT BETON JALAN USAHA TANI LURAHKAMPUNG CHANIAGO JORONG KAMPARCANNAGARI BATU KAMBING KECAMATAN AMPEKNAGARI KABUPATEN AGAM. Alamat: JI.

IRHDE JAYA NUSA vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK 05) PELAKSANANAN JALAN MA, TEMBESI MA. BULIAN MANDALO DARAT, dk

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK 05)PELAKSANANAN JALAN MA, TEMBESI MA. BULIANMANDALO DARAT, . diwakili oleh Faisal, beralamat JalanJenderal Sudirman Nomor 141, Jambi, dalam hal ini memberikuasa kepada: Elvis Nardi, S.H., Advokat, beralamat di JalanAsparagus IV, Kompl. Perum Villa Orida RT 05, KelurahanBeliung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 April 2013;2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM Cq. DIREKTORATJENDERAL BINA MARGA Cq.

Mendalo Darat, tahun anggaran 2011(selanjutnya disebut Paket Pekerjaan) yang diadakan oleh PokjaPengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan JalanNasional Wilayah Propinsi Jambi;Bahwa Penggugat telah ditunjuk sebagai penyedia untuk melaksanakanPaket Pekerjaan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang(SPPBJ) Nomor KU03.05w05/PJNI/PPK 05/238 tanggal 3 Oktober 2011;Bahwa terhadap Paket Pekerjaan kemudian diikat dalam kontrak denganPenggugat melalui Tergugat yang dalam hal ini bertindak

Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) padaPelaksanaan Jalan Muara TembesiMuara BulianMendalo Darat Jambibukanlah pejabat yang berdiri sendiri akan tetapi secara struktural adalahpejabat yang berada dalam naungan Kementerian Pekerjaan UmumRepublik Indonesia dan berada dibawah Dirjen Bina Marga, DirektoratPelaksanaan Wilayah Ditjen Bina Marga, Kepala Balai Besar JalanNasional Wilayah dan II dan seterusnya termasuk didalamnya Tergugat Il.Tergugat bekerja dan bertanggung jawab pada Pejabat

No. 1934K/Pdt/2013 Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan buktibukti surat di atas jelasbahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai adanyabanjir yang merupakan "Keadaan Kahar" sebagaimana diatur dalam Pasal 91ayat (3) Perores Nomor 54 Tahun 2010 yang menentukan : "dalam hal terjadi"keadaan kahar", penyedia barang/jasa memberitahukan tentang terjadinya"keadaan kahar" kepada PPK secara tertulis dalam wakiu paling lambat 14(empat belas) hari kalender sejak terjadinya "keadaan

mempertimbangkan bahwa Pemohon Kasasijuga kesulitan mendatangkan aspal minyak sebanyak + 450 Ton, karenakelangkaan bahan baku aspal minyak, karena distributor yang memiliki stokbalk yang ada di Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Selatan dan PropinsiSumatera Barat tidak ada persediaan; Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti P19 PemohonKasasi, yang mana Pemohon Kasasi diperlakukan tidak adil, karenaperubahan kontrak Pemohon Kasasi tidak disetujui, tetapi penyedia jasakontruksi yang lain dengan PPK

CENDANA BAJABAHARITERGUGAT- PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) KANTOR UNIT BANDAR UDARA MATAHORA WAKATOBI- BANK BRI CAB. KENDARI

Perpres Pengadaan Barang Jasa yang menyatakan: ;PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkanpenelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikankeseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50(lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanuntuk menyelesaikan pekerjaan ; Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan:Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyediabarang/jasa : a.

PemutusanKontrak yaitu pada klausul : 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyediatidak memenuhi kewajibannya sesuai kententuan dalam kontrak ; 39.6 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurangkurangnya 14 (empatbelas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencanapemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia ; Demikian pula halnya yang tercantum dalam klausul pada SyaratSyarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.

Pemutusan Kontrakoleh PPK, khususnya pada angka 40.1 huruf a, hurub b, huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan : PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertuliskepada penyedia setelah terjadinya halhal sebagai berikut : a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampaidengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhanbarang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ;b.

PPK, dimana kesimpulan kami tidak bisasama sekali, imposibel untuk menyelesaikan pekerjaan ; Bahwa dalam melakukan analisa justifikasi teknik, kita laporkan mengenaideviasi tiap bulan kita laporkan, tapi semuanya kembali ke PPK, jadi nantisetelah beberapateguran dari PPK, barulah kita membuat justifikasi teknik ; Bahwa benar saksi memberikan justifikasi teknik itu pada tanggal 13 November2015, dengan kesimpulan saksi waktu itu adalah dengan belum terlaksananyarencana perubahan yang diajukan pihak

Bahwa kontrak paketpekerjaan kontrusksi tersebut antara PPK Bandara Matahora Wakatobi dengan PT.CENDANA BAJABAHARI pada Tahun 2015. Bahwa meskipun saksi sebagai GeneralSuperintendent (GS), tetapi saksi tidak pernah membaca ataupun melihat dokumenkontrak antara PT. CENDANA BAJABAHARI dengan pihak PPK Bandara MatahoraWakatobi, sehingga saksi tidak mengetahui nilai kontrak secara pasti.

MAHAKARYA AGUNG JAYA
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa Sanggah Banding ditujukan kepada KPAbukan kepada PPK, PPK hanya memastikan bahwasegala tahapan telah dilalui sebelum penandatangananobjek sengketa berupa Surat Perjanjian Kerjadilaksanakan.

BuktiP5 : Fotokopi sesuai dengan print out, foto gambar suratperjanjian (kontrak) paket pekerjaan pembangunanPuskesmas Seon Nomor : Dinkes.610/PPK.20/KT RK.Seon/47/VII/2020, tanggal 21 Juli 2020;6.

Setelah sanggah banding ditolak, saat itujuga PPK harus menerbitkan kontrak;Bahwa setelah paket lelang ditetapkan, ada info publik melaluiserver. Kemudian PPK akan mengirimkan paket kepada saksi diULP bahwa info publik telah tayang di server, lalu saksi mengirimke pokja yang sudah ditetapkan dengan SK, dan pokja sudahmemiliki user password.

dalam evaluasi teknis,bukan ranahnya PPK, masih kewenangan Pokja;Bahwa Pokja tidak dikategorikan sebagai pejabat, tetapi sebagaikelompok, pejabatnya PPK/KPA;Bahwa UKPBu tidak termasuk dalam Pokja paket pekerjaan ini;Bahwa dalam peraturan menteri dan peraturan lembaga lainnyadisebut pelaku pengadaan barang dan jasa.

;Bahwa PPK berhak menolak apabila PPK tidak menerima hasilpenetapan pemenang dari Pokja.

Penggugat:
Iskak Budisiswanto
Tergugat:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Intervensi:
Irwan Laksamana Pertama

MARI BANGUN PERSADA SPESIALIS vs PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PELAKSANAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI BALI

.; neneeee nee cence cece cecePutusan Nomor 62/B/2020/PT.TUN.SBY, Halaman 1PEJABATKesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamatkantor : Berdikari Law Office di Jalan Ciung Wanara No. 36 B, NitiMandalaDenpasar; 259" 2272 20=Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT ;MELAWANPEMBUAT KOMITMEN (PPK) PELAKSANAAN PENATAANBANGUNAN DAN LINGKUNGAN PROVINSI BALI, TempatKedudukan Komplek PU Werdhapura, Jalan Danau Tamblingan No