Ditemukan 3883 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-05-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 12-11-2017
Putusan PT PEKANBARU Nomor 82/PDT/2017/ PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2017 — Ir. H. HELFIAN HAMID, M. Si, DKK Sebagai PENGGUGAT Lawan BUPATI KUANTAN SINGINGI Sebagai TERGUGAT
4817
  • Put.No82/PDT/2017/PT PBR 3 Tunjangan berdasarkanbeban kerja4 Tunjangan Kesra (TPP) 17 850.000 14.450.000Jumlah 56.610.000 3..PENGGUGAT VI (Drs.
    Put.No82/PDT/2017/PT PBR 3 Tunjangan berdasarkanbeban kerja4 Tunjangan Kesra (TPP) Jumlah 199.860.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah)10.PENGGUGAT X (Yunita Trisia, SH.
    Put.No82/PDT/2017/PT PBR Tunjangan berdasarkanbeban kerjaTunjangan Kesra (TPP) 57 750.000 42.750.000Jumlah 145.530.000 ( Seratusempat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)12.PENGGUGAT XiIl (M.
    Put.No82/PDT/2017/PT PBR beban kerja 4 Tunjangan Kesra (TPP) 57 750.000 42.750.000 Jumlah 145.530.000(Seratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) 14.PENGGUGAT XIV (Tetty Suryani, S.
    Tunjangan berdasarkan 18 750.000 13.500.000eselon 39 1.500.000 58.500.0003 Tunjangan berdasarkanbeban kerja4 Tunjangan Kesra (TPP) 57 750.000 42.750.000 Hal.25 dari 45 hal.
Register : 11-10-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 218/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
JOKO PRAMUDHIYANTO, SH. MH
Terdakwa:
ASMUNGI. S.Pd. M.Si
6926
  • Catatan dari saksi Sunaryo tentang nama-nama guru yang menyerahkan uang TPP atau Tunjangan sertifikasi Tahun 2013 s/d 2016.
  • Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

    1. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
    Sby.Bahwa uang tersebut adalah uang syukuran TPP yang digunakan untukpembangunan Pagar dan membeli pedel Halaman kantor UPT Disdik Kec.Ngimbang dan tidak ada bukti setoran saat menyerahkan iuran TPP ke UPTDisdik kec.
    Bahwa benar uang TPP sebesar Rp. 126.950.000, tersebut akan diminta olehterdakwa ASMUNGI kalau membutuhkannya.
    sebesar Rp. 126.950.000, yang dipergunakanterdakwa ASMUNGI didukung dengan bukti penggunaannya.4.Bahwa benar saksi menampung uang TPP dari Kepala sekolah dilakukansetiap selesai pencairan TPP kurang lebih setiap 3 bulan yang mana setiappenerima menyetorkan sebesar Rp. 150.000,/penerima TPP yang di bayar olehKepala sekolah SD Masingmasing.
    Bahwa benar Setelah uang TPP terkumpul kKemudian saksi menghadapdiruangan terdakwa ASMUNGI kemudian diarahkan untuk memberikankepada K3S sebesar Rp. 50.000, untuk setiap penerima TPP dan sisanyasaksi diperintah untuk membawa untuk disimpan. Selanjutnya apabilaterdakwa ASMUNGI selaku Kepala UPT ada kebutuhan baru memintakepada saksi untuk mengeluarkan TPP yang diminta sehingga total uangyang saksi himpun sejak tahun 2013 s/d 2016 untuk K3S saksi Warnosebesar Rp. 91.900.000,.
    Namun untuk mengajukan usulan TPP bagi Kepala Sekolah terdakwa yangmembuatnya.38. Bahwa benar prosedur pengajuan usulan TPP dan pencairan TPP bagi guruguru diKec. Ngimbang Bagi guru yang sudah dinyatakan lulus sebagai guru profesional yangdibutikan dengan adanya sertifikat sebagai guru profesional untuk usulan menerimaTPP, Kepala sekolah membuat surat keterangan aktif mengajar.
Putus : 29-06-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 29 Juni 2010 — Ir. RAHMI FAJARLINA ;
4226 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa telah menyetujui Berita Acara Pemeriksaan FisikPekerjaan Nomor : 621/9A/TPP/DPPK/2005 tanggal 5 September2005 beserta lampirannya yang dibuat oleh : 1. Ir. Ali Berti, MM,(Ketua Tim TPP), 2. Drs. Firdaus (Sekretaris Tim TPP), 3.Sapparuddin (Anggota Tim TPP), 4. Noprisman, ST (Anggota TimTPP), 5. Wisnu Fibro Nugroho, ST (Anggota Tim TPP), 6.Hal. 12 dari 53 hal. Put. No. 562 K/Pid.Sus/2010Syaparuddin, ST (Anggota Tim TPP), 7.
    Cipta Jaya SulindaPerkasa dan tanpa didukung dengan administrasi teknik yang benar.> Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui Berita Acara PemeriksaanFisik Pekerjfaan Nomor : 621/9A/TPP/DPPK/2005 tanggal 5September 2005 beserta lampirannya yang dibuat oleh : 1. Ir. AliBerti, MM, (Ketua Tim TPP), 2. Drs. Firdaus (Sekretaris Tim TPP), 3.Sapparuddin (Anggota Tim TPP), 4. Noprisman, ST (Anggota TimTPP), 5. Wisnu Fibro Nugroho, ST (Anggota Tim TPP), 6.Hal. 18 dari 53 hal. Put.
    Terdakwa menyetujui Berita Acara Pemeriksaan Fisik PekerjaanNomor : 621/9A/TPP/DPPK/2005 tanggal 5 September 2005 besertalampirannya yang dibuat oleh Tim TPP yang terdiri dari : 1. Ir. AllBerti, MM (Ketau Tim TPP), 2. Drs. Firdaus (Sekretaris Tim TPP), 3.Sapparudin (Anggota Tim TPP), 4. Noprisman, ST (Anggota TimTPP), 5. Wisnu Fibro Nugroho, ST (Anggota Tim TPP), 6.Syaparudin, ST (Anggota Tim TPP), 7.
    Cipta Jaya Sulinda Perkasaatas dasar persetujuan Berita Acara Pemeriksaan TPP yang diketuai Ir.Ali Berti, MM No. 621/9A/TPP/DPPK/2005 tanggal 5 September 2005sebesar 27,/7% bukanlah kesalahan dari Terdakwa sebagai PimpinanKegiatan (PK) karena ia Terdakwa menerima hasil dari Tim PemeriksaPekerjaan (TPP) yang didasarkan atas hasil laporan kontraktor dankosultan pengawas.
    Bahwa atas permasalahan tersebut Majelis Hakimberpendapat bahwa kelebihan pembayaran akibat perbedaanperhitungan TPP pertama 22,957%, TPP Ill 27,77% dan Tim JaksaPenuntut Umum 24,0512% oleh karena penambahan pekerjaan yangHal. 40 dari 53 hal. Put.
Putus : 15-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/PUD.SUS/2011
Tanggal 15 Juli 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang VS Prof. dr. ZARKASIH ANWAR, Sp.A (K), DKK
7839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 524 K/Pid.Sus/201 1 Uang SumbanganPendidikan (SOP) 10.000.000 12.000.000 12.000.000 Peserta 4 dasar 5.000.000 6.000.000 6.000.000 Peserta lainnya.Uang TPP(TunjanganPelaksanaanPendidikan) PPDSper semester.PNS Depkes :TPP PPDS 1.500.000 1.500.000 1.500.000FakultasTPP Universitas 2.200.000 2.200.000 2.200.000Non PNS:a. Pasca TPP <2 tahun 1.500.000 1.500.000 1.500.000TPP FakultasTPP 2.200.000 2.200.000 2.200.000Universitasb.
    Uang TPP(TunjanganPelaksanaanPendidikan ) PPDSper semester.PNS Depkes : TPP PPDS 1.500.000 1.500.000 1.500.000Fakultas TPP Universitas 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Non PNS: a. Pasca TPP 4.000.000 4.000.000 4.000.0002 tahun TPPFakultasTPP 2.200.000 2.200.000 2.200.000Universitasc. ABRI 1.500.000 1.500.000 1.500.000TPP FakultasTPP 2.200.000 2.200.000 2.200.000Universitasd. Mandiri/ 10.000.000 10.000.000 10.000.000EkstensionTPP FakultasTPP 2.200.000 2.200.000 2.200.000Universitase.
    No. 524 K/Pid.Sus/201 110.11.12.13.14.Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan DokterSpesialis (PPDS) Tanda Penyetoran TPP yang terdiri dari : Tanda Penyetoran TPP Bulan JanuariJuni 2006 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli Desember 2006 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan JanuariJuni 2007 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli Desember 2007 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan JanuariJuni 2008 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli Desember 2008 ;Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan DokterSpesialis (PPDS)
    Rekening Koran Buku Tabungan Program Pendidikan Dokter Spesialis(PPDS) Tanda Penyetoran TPP yang terdiri dari : Tanda Penyetoran TPP Bulan JanuariJuni 2006 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli Desember 2006 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan JanuariJuni 2007 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli Desember 2007 ;Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 524 K/Pid.Sus/201 1 Tanda Penyetoran TPP Bulan JanuariJuni 2008 ; Tanda Penyetoran TPP Bulan Juli Desember 2008 ;2.
    Bahwa dalam amar putusan Judex Fatie Pengadilan Tingkat Pertama padabutir ke6 Angka 1 telah menetapkan alat bukti surat berupa Tandapenyetoran TPP dari PPDS ke Kas Negara, yang terdiri :1. Tanda Penyetoran TPP bulan JanuariJuni 2006;2. Tanda Penyetoran TPP bulan JuliDesember 2006 ;3. Tanda Penyetoran TPP bulan JanuariJuni 2007 ;4. Tanda Penyetoran TPP bulan Juli Desember 2007;5. Tanda Penyetoran TPP bulan Januari Juni 2008 ;6. Tanda Penyetoran TPP bulan Juli Desember 2008;dst. ......5.
Register : 04-02-2021 — Putus : 11-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Plw
Tanggal 11 Februari 2021 — Pemohon:
ROIDA RUSLIANA SARAGIH
319
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DKPS/PK/0482/2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 477/DKPS/TPP/10268/2010 yang semula bernama ROIDA RUSLIANA Br.
    Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:477/DKPS/TPP/10268/2010 bernama BILL ROY VICTORIOUS yangdikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPelalawan, yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya,6.
    Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon padaKutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DKPS/PK/0482/2010 danpada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:477/IDKPS/TPP/10268/2010 yang semula bernama ROIDA RUSLIANA Br.SIMBOLON menjadi ROIDA RUSLIANA SARAGIH.3.
    Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:477/IDKPS/TPP/10268/2010 bernama BILL ROY VICTORIOUS yangdikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenPelalawan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P5 ;.
    SIMBOLON menjadi ROIDA RUSLIANA SARAGIH ; Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan mengganti namaPemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor477/IDKPS/PK/0482/2010 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohondengan Nomor: 477/DKPS/TPP/10268/2010 yang semula bernama ROIDARUSLIANA Br.
    Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon padaKutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 477/DKPS/PK/0482/2010 danpada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor:477/IDKPS/TPP/10268/2010 yang semula bernama ROIDA RUSLIANA Br.SIMBOLON menjadi ROIDA RUSLIANA SARAGIH ;3.
Register : 19-01-2023 — Putus : 02-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN PELALAWAN Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Plw
Tanggal 2 Februari 2023 — Pemohon:
HENGKI ARITONANG S
252
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon dan anak-anak Pemohon, yakni sebagai berikut :
    • Perbaikan Nama Lengkap Pemohon yang termuat didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama GRACE AYUMI SARI ARITONANG S Nomor. 477/DKPS/TPP/07589/2010, dan
    • Perbaikan Nama Lengkap Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ECHA
    ULI PITARONA ARITONANG S Nomor. 477/DKPS/TPP/07596/2010,

yang semula tertulis bernama HENGKI SIMARE MARE menjadi HENGKI ARITONANG S, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor. 1405022109100087 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan ;

  • Perbaikan Nama Anak Pertama Pemohon didalam Kartu Keluarga Nomor 1405022109100087 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, yang semula tertulis GRACE AYUMI SARI ARITONANG
    S menjadi GRACE AYUMI SARI BR ARITONANG SIMARE MARE ;
  • Perbaikan Penulisan Tempat Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama GRACE AYUMI SARI BR ARITONANG SIMARE MARE Nomor 477/DKPS/TPP/07589/2010, yang semula tertulis Pkl.
Register : 11-09-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 20/Pid.C/2019/PN Rgt
Tanggal 11 September 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
WENDY ARIESMEN
Terdakwa:
LEGIATI binti PAIMIN
283
  • TPP;

Dikembalikan kepada pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

TPP (Tunggal Perkasa Plantations) terjadi pada hari Rabutanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Afdeling Fanta 18Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu;Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.45 WibSaksi beserta rekan rekan kerja security lainnya sedang melaksanakanPatroli keseputaran areal kebun Kelapa sawit milik PT.
TPP tepatnya diareal Afdeling F, Lalu ketika Saksi dan rekan rekan lainnya memasukiAreal Afdeling F 18 Saksi melihat Terdakwa sedang mengambil buahbrondolan kelapa sawit milik PT.
TPP (Tunggal Perkasa Plantations) terjadi pada hari RabuHalaman 2 dari 6 Perkara Nomor 20/Pid.C/2019/PN.Rgttanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 Wib di Afdeling Fanta 18Desa Jatirejo Kec. Pasir Penyu Kab. Inhu; Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 11.45 WibSaksi beserta rekan rekan kerja security lainnya sedang melaksanakanPatroli keseputaran areal kebun Kelapa sawit milik PT.
TPP;Dikembalikan kepada pihak PT. Tunggal Perkasa Plantation;5.
Register : 15-08-2022 — Putus : 05-09-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 172/Pdt.P/2022/PA.Pbr
Tanggal 5 September 2022 — Pemohon melawan Termohon
252
  • Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak kandungnya bernama :

    a. Emi Faslina, umur 16 tahun sesuai akta kelahiran nomor 29138/TPP/2009;

    b. Ashari Ramadan, umur 14 tahun sesuai akta kelahiran nomor 29118/TPP/2009;

    c. Syafka Maharani, umur 10 tahun sesuai akta kelahiran nomor 1471-LT-14122012-0115;

    d. Akifa Nayla, umur 3 tahun sesuai akta kelahiran nomor 1471-LT-14062019-0009 ;

    4.

Register : 03-07-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 13 Nopember 2013 — MURSAL, CS
4212
  • MURSAL dalam kedudukannya selaku Ketua TimPemeriksa Pekerjaan (TPP) Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Wilayah PropinsiSumatera Barat Tahun 2010 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjung danterdakwa II.PERI ANTONI.
    S.Hut dan Terdakwa IIIl.FATHONI UNTORO, S.Hut selakuAnggota Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) WilayahPropinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Sijunjungyang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah AliranSungai (DAS) Indragiri Rokan Nomor : SK.159/BPDASINROK/2010 tanggal 1Nopember 2010 tentang Pembentukan dan Penunjukan Personil Tim PemeriksaPekerjaan (TPP) Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) Wilayah Provinsi SumateraBarat
    Bahwa terdakwa MURSAL, terdakwa Peri Antoni, S.Hutdan terdakwa Fathoni Untoro, S.Hut selaku Tim PemeriksaPekerjaan (TPP) mempunyai tugas dan tanggungjawab :21.
    MURSAL dalamkedudukannya selaku Ketua Tim Pemeriksa Pekerjaan (TPP) Kegiatan Kebun BibitRakyat (KBR) Wilayah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010 pada Dinas KehutananKabupaten Sijunjung dan terdakwa II.PERI ANTONI.
Register : 27-07-2012 — Putus : 29-05-2013 — Upload : 06-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-45262/PP/M.VIII/16/2013
Tanggal 29 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
9923
  • Kerjasama Operasi antara lain diatur bahwa:(1) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam menangani/melaksanakanProyek ini dikelola secara terpadu (Integrated Management);(2) para pihak sepakat satu sama lain bahwa dalam pelaksanaan Proyek iniPara Pihak tidak dibenarkan bertindak sendirisendiri ataupunmengatasnamakan KSO baik secara langsung maupun tidak langsung yangakan merugikan KSO dan menguntungkan kepentingan sendiri;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas dokumen Pembubaran PerjanjianKSO TPP
    H R, MT dalamkedudukan sebagai Project Manager KSO TPP dalam hal ini tidak memilikilegitima persona standi in judicio (kewenangan bertindak secara hukum)dalam mengajukan permohonan banding karena sesuai dengan dokumenPembubaran Perjanjian KSO TPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaran sehingga sesuai denganPasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf b UU KUP yangberhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau
    B S secara bersamasama;MengingatMemutuskanbahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat Surat BandingNomor : 016/KSO TPP/VII/2012 tanggal 27 Juli 2012 tidak memenuhiketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor : 016/KSO TPP/VII/2012tanggal 27 Juli 2012 tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak danketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan
Register : 28-08-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 177/Pid.B/2019/PN Rgt
Tanggal 23 September 2019 — Penuntut Umum:
VIDI EDWIN SIAHAAN, SH
Terdakwa:
1.ARI KUSADI alias ARI bin WAKIMIN alm
2.HERY PERAYONO alias HERI bin WAKIMIN alm
299
  • TPP ( Tunggal Perkasa Permanen ) denganmenggunakan 1 (satu) buah eggrek.
    TPP dan selanjutnya diamankan ke PolsekPasir Penyu.e Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi An. Sumarno Bin (Alm)Sarmin sebagai PJS Asisten Kebun Afdelling A yang bertanggung jawabmengenai buah kelapa sawit milik PT.
    TPP dan selanjutnya diamankan kePolsek Pasir Penyu.e Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi An. Sumarno Bin(Alm) Sarmin sebagai PJS Asisten Kebun Afdelling A yang bertanggungjawab mengenai buah kelapa sawit milik PT.
    TPP sehingga PT. TPP mengalamikerugian lebih kurang sebesar Rp.2.825.000,(Dua juta Delapan ratus dua puluhlima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurmengambil sesuatu barang telah terpenuhi ;Ad. 3.
Register : 21-03-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN JANTHO Nomor 78/Pid.B/2017/PNJth
Tanggal 24 Juli 2017 — SAIFULLAH KHAN BIN SAMSIR KHAN
3511
  • terdakwa tidak meminta izin pada komandan piket danlangsung membawa keluar dari Lapas saksi InvanYudha Prawira(narapidana) ;Bahwa terdakwa melakukan pengeluaran saksi lIrwan Yudha Prawira(narapidana) dari Lembaga Pemasyarakat tanoa sepengetahuan dan izin dariKepala Lapas maupun tidak sesuai standar operasional prosedurpengeluaran tahanan yang seharusnya dilalui untuk memperoleh ijin keluardari Lembaga Pemasyarakat yaitu narapidana membuat surat permohonanyang diajukan kepada Kalapas, diadakan sidang TPP
    kasusnarkotika yang dihukum selama 5 (lima) tahun ;Bahwa ada prosedur resmi apabila seorang narapidana minta izin keluardari Lapas Klas IIA Banda Aceh yaitu awalnya keluarga membawa suratpermohonan keppada Kasubsi Biwasmat, kemudian Kasubsi Biwasmatmembawa surat tersebut ke Kalapas untuk didisposisikan, selanjutnyaKasubsi Biwasmat mengikuti disposisi dari Kalapas jika disposisinya diTTPkan maka Kasubsi Biwasmat berkoordinasi dengan Kasi Binadikselaku atasan Kasubsi Biwasmat untuk melakukan sidang TPP
    terhadap narapidana yang melakukanpelanggaran, membuat SK sanksi terhadap narapidana, menginventarisasialatalat Keamanan, membuat pengurusan surat izin penggunaan senjataapi, dan saya bertanggung jawab menegakan keamanan dan ketertiban diLapas ;Bahwa proses resmi apabila mengeluarkan tahanan dari dalam Lapasadalah kalau ada permohonan dari keluarga diserahkan kepada KasiBimnadik di bawah Kasubsi Bimaswat, setelah itu dilampirkan disposisiuntuk diajukan ke Kalapas jika disposisinya diadakan sidang TPP
    barudiadakan sidang TPP, setelah itu diadakan sidang TPP yang harus dihadirioleh dua pertiga peserta sidang, untuk ditentukan pengawalnya siapa ;Bahwa sesuai protap proses keluarnya Narapidana dari Pukul 8.30 Wibsampai dengan Pukul 15.00 WIB dari hari Senin sampai dengan hariSabtu, untuk hari Minggu tidak diperbolehkan ;Bahwa proses pengeluaran Narapidana dari dalam Lapas diatur dalamUndangundang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berikutPeraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan
    di Kampung Laksana KecamatanKuta Alam Banda Aceh ;Bahwaada prosedur resmi apabila seorang narapidana minta izin keluar dariLapas Klas IIA Banda Aceh yaitu awalnya keluarga membawa suratpermohonan keppada Kasubsi Biwasmat, kemudian Kasubsi Biwasmatmembawa surat tersebut ke Kalapas untuk didisposisikan, selanjutnyaKasubsi Biwasmat mengikuti disposisi dari Kalapas jika disposisinya diTTPkan maka Kasubsi Biwasmat berkoordinasi dengan Kasi Binadik selakuatasan Kasubsi Biwasmat untuk melakukan sidang TPP
Putus : 28-02-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 54 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 28 Februari 2013 — Drs. H. SOEMARMO HADI SAPUTRO, M.Si
8286 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ), maka pada tanggal 14 November 2011 dilakukan rapat BadanMusyawarah DPRD Kota Semarang dengan agenda membahas jadwalpembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) TahunAnggaran 2012, yang dijadwalkan tanggal 23 s/d 24 November 2011;Pada tanggal 23 November 2011 dilakukan pembahasan khusus mengenaiTambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara Badan Anggaran DPRD KotaSemarang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) beserta Badan Kepegawaian Daerah (BKD
    Kemudian GUSTI MADE AGUNG selaku Kepala BKDmemberitahukan kepada AYI YUDI MARDIANA bahwa Dewan minta uanguntuk pembahasan TPP, namun yang bersangkutan tidak punya uang.Selanjutnya AYI YUDI MARDIANA menyarankan kepada GUSTI MADEAGUNG untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada AKHMATZAENURI;Pada tanggal 24 November 2011, untuk merealisasikan permintaan DPRDKota Semarang dalam pembahasan TPP, maka AYI YUDI MARDIANA, Drs.CAHYO BINTAROM (Kepala Inspektorat) dan GUSTI MADE AGUNG(Kepala BKD) menghadap
    ), maka pada tanggal 14 November 2011 dilakukan Rapat BadanMusyawarah DPRD Kota Semarang dengan agenda membahas jadwalpembahasan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP) TahunAnggaran 2012, yang dijadwalkan tanggal 23 s/d 24 November 2011;Pada tanggal 23 November 2011 dilakukan pembahasan khusus mengenaiTambahan Penghasilan Pegawai (TPP) antara Badan Anggaran DPRD KotaSemarang, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) beserta Badan Kepegawaian Daerah (BKD
    Kemudian GUSTI MADE AGUNG selaku Kepala BKDmemberitahukan kepada AY YUDI MARDIANA bahwa Dewan minta uanguntuk pembahasan TPP, namun yang bersangkutan tidak punya uang.Selanjutnya AYI YUDI MARDIANA menyarankan kepada GUSTI MADEAGUNG untuk menyampaikan permasalahan tersebut kepada AKHMATZAENURI;Pada tanggal 24 November 2011, untuk merealisasikan permintaan DPRDKota Semarang dalam pembahasan TPP, maka AYI YUDI MARDIANA, Drs.CAHYO BINTAROM (Kepala Inspektorat) dan GUSTI MADE AGUNG(Kepala BKD) menghadap
    Setelahitu SUMARTONO keluar mobil untuk mengikuti rapat Banggar DPRD yangmembahas TPP dan RAPBD 2012 sambil membawa sebagian uang dariAKHMAT ZAENURI, sedangkan sebagian lagi di bawa oleh AGUNGPURNO SARJONO.
Register : 09-09-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Sak
Tanggal 22 September 2022 — Pemohon:
SRI WARDANI
369
  • M E N E T A P K A N :

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 29766/TPP/2009 tertanggal 14 Desember 2009, yang tertulis lahir di Pekanbaru seharusnya tertulis dan terbaca yang benar lahir di Okura;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
Register : 06-08-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 418/PID.B/2020/PT PBR
Tanggal 14 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : SITI RAHAYU, SH
Terbanding/Terdakwa I : RIKARDO MARBUN Bin RONAL MARBUN
Terbanding/Terdakwa II : ERWIN SINAGA Bin DARTON SINAGA
4721
  • TPP di Afdeling G Blok 21 Desa Air PutihKecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaktidaknya padaHalaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 418/PID.B/2020/PT PBRsuatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan NegeriRengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barangsesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, denganmaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh duaorang atau lebih dengan bersekutu.
    sawit milik PT.Tunggal Perkasa Plantation ( TPP ).
    Tunggal Perkasa Plantation (TPP) mengalamikerugian lebih kurang Rp.2.719.500, (dua juta tujuh ratus Sembilanbelas ribu lima ratus rupiah). Perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Hendro Edwar SihombingBin Yulima Sihombing dalam mengambil 183 (Sseratus delapan tiga)janjang buah kelapa sawit dilakukan tanpa seizin dari PT. TPP (TunggalPerkasa Plantations). Akibat perbuatan Para Terdakwa bersama saksi Hendro EdwarSihombing Bin Yulima Sihombing, PT.
    TPP mengalami kerugian kuranglebih sebesar Rp. 2.719.500, (dua juta tujuh ratus Sembilan belas ribulima ratus rupiah);Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP;Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg.
    Tunggal Perkasa Plantations (TPP)v Sebilah dodos.v Sebuah keranjang gandeng terbuat dari rotan.Dirampas untuk dimusnahkanv 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor merk Supra X 125 warna hitamles merah Tanpa Nopol dengan Nosin : JBN1E1129354 dan Noka :MH1JBN119HK132526.Dirampas untuk negara4.
Register : 29-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 09-04-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 25/Pdt.P/2021/PN Plw
Tanggal 7 April 2021 — Pemohon:
ROHMANA
4015
  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
    2. Memberikan izin kepada Pemohon agar diterbitkan akta kelahiran atas nama Pemohon;
    3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon NIK. 1405010211076418, yang semula bernama SITI ROHMANAH menjadi ROHMANA;
    4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 447/DKPS/TPP/015571/2011 yang
    Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor :447/DKPS/TPP/015571/2011 atas nama RIO SFYAN FERNANDO,yang telah diberi materai dan sesuai dengan aslinya;Bahwa berdasarkan halhal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohonmemohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu haripersidangan dengan memanggil Pemohon terlebin dahulu) gunamemeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan;2.
    Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohonpada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor:447/DKPS/TPP/015571/2011 yang semula bernama SITI RAHMAHmenjadi ROHMANA;5. Membebankan biaya yang timbul akibat pemohonan ini kepadaPemohon.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti Surat, berupa :1.Fotocopy KTP Pemohon dengan NIK: 1405015010680005, yang telahdiberi materai dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1;.
    Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor : No. 175/1983, yangtelah diberi materai dan sesuai dengan copynya, diberi tanda P3;Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nomor :447/DKPS/TPP/015571/2011 atas nama RIO SFYAN FERNANDO, yangtelah diberi materai dan sesuai dengan copynya, diberi tanda P4;Menimbang, bahwa surat bukti tersebut masingmasing telah diberimaterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P2, P3, dan P4, sehingga bukti Surat tersebut dapat digunakan
    penetapan pengadilannegeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalahmemperjelas nama pemohon pada beberapa dokumen administrasiKependudukan pemohon dengan menyesuaikannya pada KTP Pemohon yangbernama Rohmana;Menimbang, bahwa fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksisaksi dan juga bukti surat bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon NIK.1405010211076418, nama Pemohon bertuliskan SIT ROHMANAH (Bukti SuratP2) dan pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor447/DKPS/TPP
    Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohonpada Kutipan Akta~ Kelahiran Anak Pemohon Nomor447/DKPS/TPP/015571/2011 yang semula bernama SITI RAHMAHmenjadi ROHMANA;5.
Putus : 11-06-2013 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN MADIUN Nomor 111/Pid.Sus/2013/PN.KD.MN
Tanggal 11 Juni 2013 — RINO BUDI SANTOSO
5010
  • PERK.PDM59/MDN/2013, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaiberikut :Bahwa ia terdakwa RINO SANTOSO bin KABUL BUDIONO pada hari dantanggal yang tidak diingat pada bulan April 2013, pada hari dan tanggal yang tidakdapat diingat lagi pada bulan April 2013 dan pada hari Jumat tanggal 12 April 2013atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun2013bertempat di dalam gudang TPP RURAL Jalan Apotik Hidup No.51, KelurahanNgegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
    tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : yang pertama pada awal bulan April 2013 terdakwa mengambil minumanPULPY isi 350 ml sebanyak 2 (dua) karton ; yang kedua terjadi hanya berselang 3 (tiga) hari setelah yang pertamatersebut terjadi dan yang minuman PULPY isi 350 ml sebanyak 1 satu)karton ; yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 yang diambilterdakwa minuman PULPY isi 350 ml sebanyak 2 (dua) karton ;Bahwa barangbarang milik saksi yang diambil terdakwa tersebut di dalamgudang TPP
    SAKSI KEIII BERNAMA JOKO WINARTO: (dibacakan)Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah terdakwa RINO BUDItelah mengambil barang dagangan berupa minuman PULPY milik Bu Sukemidi gudang;Bahwa minuman PULPY yang diambil terdakwa yaitu: minuman PULPY isi350 ml sebanyak 5 (lima) karton yang diambil berturutturut sebanyak 3 (tiga)kali;Bahwa terdakwa bekerja pada saksi Bu Sukemi sebagai buruh/kuli angkut digudang TPP RURAL Ngegong tersebut dengan tugas mengangkut barang barang yang keluar masuk gudang
    saksi SUKEMI bahwa pencurian tersebutterjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: yang pertama tindak pidana pencuriantersebut terjadi pada awal bulan April 2013, yang kedua tindak pidanapencurian tersebut terjadi hanya berselang 3 (tiga) hari setelah tindak pidanapencurian yang pertama tersebut terjadi, yang ketiga tindak pidana pencuriantersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 ;Bahwa tempat terjadinya tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kalitersebut di atas terjadi di dalam gudang TPP
    Hal: 14 of 18minuman PULPY sebanyak 5 (lima) karton yang disimpan di gudang yang terletakdi TPP RURAL NGEGONG Jalan Apotik Hidup No. 51 Rt. 004, Rw. 001Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, barang mana olehterdakwa lalu dijual kepada saksi bernama JOKO sebagai sales saksi SUKEMIpertama sebanyak 2 (dua) karton dijual dengan harga Rp.60.000, yang keduasebanyak 1 (satu) karton dengan harga Rp.30.000, dan yang ketiga sebanyak 2(dua) karton dengan harga Rp.60.000.
Putus : 22-10-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2458 K/Pdt/2020
Tanggal 22 Oktober 2020 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. Menteri Keuangan RI cq. Kepala Kantor Wilayah IV Direktorat Jenderal Bea Cukai Jakarta cq. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Type A Tanjung Priok VS PT JAKARTA DISTRIBUTION CENTER DK
9435 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kasasi tersebut, TermohonKasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan,karena judex facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusanJudex facti/Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum,dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa judex = facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yangmempertimbangkan pembayaran sewa TPP
    secara periodik per tahunadalah tidak tepat karena melanggar asas pacta sunt servanda;Bahwa besarnya uang sewa gudang/lahan yang diatur dalam huruf aKMK Nomor 1264/KM.04/2002 juncto Pasal 4 angka 3 KesepakatanBersama Nomor 33/WBC.04/2002 Nomor 023/JDC/Presdir/IX/2002 tidakmengatur pembayaran sewa TPP secara periodik per tahun, tetapipembayaran sewa TPP yang menjadi hak pengusaha TPP/Termohon Kasasiyaitu dari barangbarang tidak dikuasai yang diselesaikan oleh pemiliknyaatau dari Hasil Lelang Barang
    Milik Negara (BMN) dan barang tidak dikuasaiyang ditimbun di dalam gudang/lapangan TPP, oleh karena KeputusanMenteri Keuangan dan Kesepakatan Bersama merupakan kesepakatan yangmerupakan perjanjian kedua belah pihak maka merupakan kewajiban bagipara pihak untuk melaksanakan dengan itikad baik dan ternyata PemohonHalaman 5 dari 8 hal.
    Nomor 2458 K/Pdt/2020Kasasi telah melaksanakan lelang pada tanggal 11 Mei 2006 dan tanggal 25Mei 2011 dan Termohon Kasasi telah menerima hasil lelang yangmerupakan pembayaran sewa lahan TPP, maka oleh karena PemohonKasasi telan melaksanakan kewajibannya maka Pemohon Kasasi tidakterbukti melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA
Register : 08-03-2016 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 08-03-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G/2016/PTUN.MDO
Tanggal 12 April 2016 — Penggugat:
SEPENER TAHULENDING, S.Sos
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI UTARA
11425
  • Karena pengeluarannyajelas disetujui oleh Sidang TPP dan ditanda tangani oleh Pejabat yangbertanggung jawab yaitu KALAPAS.
    Pada angka 6 huruf b penggugat menyatakan bahwa : Pengeluaran tanggal 16 Oktober 2013 tersebut adalah pengeluaran ke4 danpengeluaran ini tidak berdasarkan sidang TPP akan tetapi hanya dikeluarkanoleh kepala seksi berupa bon dan mengeluarkannya yaitu: KaPLP, KasieKamtib, dan Kasie Binadik serta Plh SOEPARMAN ROMULUS:Bahwa pernyataan penggugat ini tidak berdasarkan fakta dilapangan, olehkarena pengeluaran narapidana a.n. FRITS R.
    STENLY WAWOH pada tanggal16 Oktober 2013 telah dilakukan berdasarkan hasil sidang TPP pada tanggal12 Oktober 2013 dan penggugat selaku sekretaris TPP turut menghadiri,Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.MDOmenandatangani dan turut memberikan persetujuan atas pengeluarannarapidana tersebut.
    Dengan demikian pernyataan penggugat tidak berdasardan mengadaada:; 222222 e nen nn nn enn nn nnn ene nn nena nen neneneneeneePernyataan Penggugat pada angka 6 huruf c garis datar 2 bahwa penggugattidak dilibatkan dan tidak ada sidang TPP untuk pengeluaran narapidanaa.n. FRITS R. STENLY WAWOH namun fakta dilapangan penggugat selakusekretaris TPP turut menghadiri, menandatangani, dan turut memberikanpersetujuan atas pengeluaran narapidana tersebut.
    Pengajuankeberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukumdalam hal ini Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I.Pernyataan Penggugat pada angka 6 huruf c garis datar 2 bahwa penggugattidak dilibatkan dan tidak ada sidang TPP untuk pengeluaran narapidanaa.n. FRITS R. STENLY WAWOH namun fakta dilapangan penggugat selakusekretaris TPP turut menghadiri, menandatangani, dan turut memberikanpersetujuan atas pengeluaran narapidana tersebut.
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 9 Januari 2013 — AGUNG PURNO SARJONO
11599 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembahasan TPP tersebut, sehingga sidangakhirnya diskors.
    pada tanggal 23 November 2011 tersebutterjadi perbedaan pendapat antara anggota Badan Anggaran (Banggar)DPRD Kota Semarang dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah(TAPD) dan SKPD Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atas penentuanbesaran pemberian tunjangan pegawai yang mengakibatkan tidak tercapaititik temu atau kesepakatan dalam pembahasan TPP tersebut sehinggapembahasan TPP diskors.
    Begitupun dengan pembahasan TPP yang dilakukan tanggal 23November s/d 24 November 2011 juga karena telah adanya kesepakatanpemberian uang di Hotel Novotel Semarang tanggal 04 November 2011,sehingga sempat terjadi deadlock karena anggota DPRD Kota Semarangmeminta uang untuk pembahasan TPP melalui I Gusti Made Agung dan setelahsaksi AKHMAT ZAENURI memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah), maka pembahasan TPP disetujui oleh anggota DPRDKota Semarang dalam waktu hanya (satu)