Ditemukan 20445 data
11 — 6
267/Pdt.P/2017/PA.KAG
14 — 0
267/Pdt.G/2012/PA.Jr
9 — 0
267/Pdt.G/2009/PA.Lmj
14 — 7
267/Pdt.G/2022/PA.JU
6 — 0
hadirmenghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan, baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagaiwakilnya walaupun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut:Bahwa, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihakberperkara akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;Bahwa, Pemohon telah meneguhkan dalildalilnya, Pemohon mengajukan alatbukti tertulis berupa Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 267
148 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
seluruhnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan Kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2018 yang padapokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dariPemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan olehkarena judex facti tidak salah menerapkan hukum;Bahwa tanah objek sengketa terbukti telan dijual oleh YeaneRaintama kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 267
54 — 10
Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajibanmembayar kepada Tergugat Konvensi IV/Penggugat RekonvensiIV, Gusti Anom Bagindo Fifa Agus uang pelepasan klaim atastanah tanah seluas 267 M2 sesuai Sertipikat Hak Milik No.1628Desa Sungai Selincah sebesar Rp.26.700.000. (dua puluh enamjuta tujuh ratus ribu rupiah).IV.2.
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
95 — 36
Kantor Wilayah XV Direktorat JenderalKekayaan Negara Makassar, cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangKendari, beralamat di Jalan Made Sabara No.06 Kendari, serta bertindak atasnamanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU 267/MK.1/2013tanggal 16 september 2013, yang semula sebagai Kuasa Para Tergugat I danTergugat II sekarang sebagai para Terbanding I dan Terbanding IT; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari tanggal 19Nopember 2014 Nomor
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 26 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;2.
18 — 8
Bahwa yang menjadi Pemohon adalah lbu kandung yang dimohonkandispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispensasinikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:267/DCT/X1/2020 tanggal 04 November 2020;Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 0342/Padt/P/2020/PA.
TINIK
14 — 13
keluarga ABDUL HASIL, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah padatanggal 28 September 2017, diberi tanda P.3;4. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202LT190620170116, atas nama FAUZAN FIRDAUS, lahir di Bukal Malang,tanggal lahir 9 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah padatanggal 19 Juni 2017, diberi tanda P.4;5. 1 (Satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor 267
16 — 2
kesaksian tersebut dan kemudian pihak yangberperkara menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun kecuali memohon kepadaPengadilan untuk menjatuhkan putusan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka ditunjuk halhal yangsebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai di atas;Menimbang, bahwa pertamatama berdasarkan keterangan Penggugat serta alat buktitertulis berupa Kutipan Akta Nikah nomor : 267
15 — 8
telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, dalam kata dapat dimintakan dispensasi memberi pemahamanbahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipunmerupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
121 — 60
Menyatakan Terdakwa tersebutdi atas yaitu). nama Yohanes DAntaribaba Pangkat Lettu InfNrp. 29200894431 267 terbuktisecara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindakpidana:Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yangbelum cukup umur.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana : penjara selama 8(delapan) bulan.Menetapkan selama Terdakwamenjalani penahanandikurangkan' seluruhnya daripidana yang dijatuhkan.3.
Lettu Inf Yohanes Antaribaba Nrp. 29200894431 267,Pama Denmadam Jaya, yang diwakili oleh Saksi IV SerkaRuben Tupitu, Bapam Ops Denmadam Jaya dan kemudiandimuat dalam Berita Acara Laporan Polisi Nomor: LP/A49/111/2008/Jaya tanggal 6 Maret 2008.e.
137 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1781/B/PK/Pjk/2020Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1/7 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 267/PMK.010/2015;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
18 — 10
Jumlah Rp. 267. 000,Bukittinggi, Ol Maret 2011Untuk salinan sesuai asliPaniteraTtdDrs.Warnelis Watman,SH
49 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
penafsiran hukum, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukan MenteriPertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku. sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
30 — 4
Foto copy Surat Pernyataan Perwalian Nomor 470/267/418.80.10.2016 yangdikeluarkan dari Desa Kedak, diberi tanda P.7;8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/217/418.80.10/.2016 yang dibuatoleh Kepala Desa Kedak, diberi tanda P.8; 9. Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik No. : 2861 , Desa Sukorejo, KecamatanNgasem, Kabupaten Kediri , Tanggal 29 April 2009 , Luas 331 M?
9 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/04/IX/2011 tanggal 06September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanArahan Kabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinyadan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an. Pemohon bernomor3212170702870001 tanggal 11072012 telah dicocokkan dengan aslinyadan telah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2);Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi sebagaiberikut:1.