SYARIF sependapat dengan putusan Majelis HakimPengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikanamar putusan sebagai berikut:MENGADILI :1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kamiPenasihat Hukum SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF;2.

SYARIF terbukti bersalah melakukan tindak pidana PenyalahgunaanNarkotika Golongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumtertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan olehHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNAPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 tidak memuat halhalbaru. yang perlu dipertimbangkan

PutusanPengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Skh, tanggal20 Oktober 2014 yang dimohonkan Eksekusi Terlawan dengan gugatanperdata yang diajukan Terlawan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Semarang dalam Register perkara Nomor 187/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 21 Oktober 2014 yang pada saat ini sedangdalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut, berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprin.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus, tanggal 5 Juli2017, bahwa Penyidik Subdit III/Tipikor

Oleh karena itu kami mohon kepada MajelisHalaman 15, Putusan Nomor 457/Pdt/2018/PT SMGHakim yang memeriksa perkara ini, agar dalil Para Pelawan tersebutditolak atau dikesampingkan;Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil Para Pelawan dalam point12 halaman 7 perlawanan, bahwa berdasarkan Surat PerintahPenyidikan Nomor Sprint.Sidik/496/VII/2017/Reskrimsus tanggal 5 Juli2017, penyidik Subdit Il/Tipikor Ditreskrimsus Polda Jateng telahmemulai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsipembangunan

HakimHakim AdHoc Tipikor padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Ketua Majelis beserta, PROF.DR. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H. Hakim AdHoc Tipikor pada MahkamahAgung dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H. Hakim Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan dibantu oleh R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd. / Ttd. /PROF.

PUTUSANNo. 1221 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : POERWANTO JOHAN RIYADI ;Tempat lahir : Sleman;Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/21 Agustus 1953;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kalijeruk RT. 002/RW 003 KelurahanWidodomartani, Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Sleman ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Wiraswasta ;

No8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juni 2014Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08KS/Akta.Pid.Sus/2014/P.TpkorYk Jo. No : 27/Pid.Sus/2013/P.TpkorYk Jo.

No:8/TIPIKOR/2014/PTY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Juni 2014 dari Jaksa/PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2014;Hal. 62 dari 120 hal. Put.

JTT tidak pernah merugikan kepentinganmaupun keuangan Daerah Pemerintah DIY;Berdasarkan resume yang telah kami kemukakan tersebut di atas, kamiberpendapat bahwa penerapan hukum putusan Pengadilan Judex Fact,sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal30 Mei 2014 Nomor : 8/TIPIKOR/2014/PTY jo. putusan Pengadilan TIPIKORYogyakarta tanggal 27 Maret 2014 Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.

JTT,mempunyai komitmen yang sangat besar, agar sistem angkutanperkotaan di Yogyakarta dapat berjalan dengan baik, dan bermanfaatbagi masyarakat;Dengan demikian sudah sepatutnya bila Terdakwa keberatan atasputusan Pengadilan Tipikor Yogyakarta dalam perkara a quo tersebut,sebab putusan tersebut sangat tidak adil dan tidak berlandaskan hukum,sehingga merugikan hakhak =maupun kepentingan hukumTerdakwa/Pemohon Kasasi.

PUTUSANNO. 80/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraTipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur / Tanggal LahirJenis kelaminKewarganegaraanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikanBAMBANG HARIYONOSidoarjo54 Tahun / 10 Mei 1965Laki lakiIndonesiaDusun Trompo Wetan

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;Terdakwa dipersidangandidampingioleh Penasehat Hukum YULIANAHERIYANTININGSIH., .S.H., M.H., LUSI RUSTANTI, S.H., ANDIJ FERRIJANTORO,S.H., para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum YULIANA & REKANberalamatkan di Jalan LEGUNDI NO.31 SURABAYA, berdasarkan Surat PenetapanKetua Majelis Hakim tertanggal 14 Agustus 2019;Pengadilan Negeri/Tipikor

yangmenyatakan terhadap dakwaan Penuntut Umum mereka tidak mengajukankeberatan atau Eksepsi;Telah mendengar keterangan para saksi dan pendapat ahli yang diajukan olehPenuntut Umum;Telah mendengar keterangan Terdakwa;Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Perkara : PDS 09 / Sidoa / Ft.1 / 07 /2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agarterdakwa di jatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa BAMBANG HARIYONO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang undangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Putusan tersebut dibacakan pada sidangterobuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 oktober 2019 dengan dibantuoleh Sjahrizal, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa dengan didampingi oleh PenasehatHukumnya;Hakim Adhoc Tindak Pidana Hakim Ketua MajelisKorupsi sebagai anggota Tid. Ttd.John Dista, S.H., Cokorda Gede Arthana, SH., M.H.

OSALINAN PUTUSANNomor: 60/PDT/2017/PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antaraMUSLIM, SH.I, umur 33 tahun, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempattinggal di Gampong Meunasah Mee, KecamatanJangka Buya, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal inimemberikan kuasa kepada H. Basrun Yusuf, SH.

,M.H. masingmasingsebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 60/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada haridan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutHalaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pdt/2017/PT BNAdibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti, tanpa dihadiri olen keduabelah pihak.HakimHakim Anggota: Ketua Majelis,

Seto Mulyadi,M.Psi.Psi. dan Psikolog Warda Lisa M.Psi.Psi), atas nama Alda WinonaNurramadhani (6 tahun), telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 28 Oktober 2011, ...28 Oktober 2011, diberi tanda P13; 14.Fotofoto Alda Winona R sewaktu di TK Patra V Komplek Pertamina Pondok Ranji Ciputat, Jakarta Selatan, diberi tanda P14; 15.Surat Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor Surabaya Nomor: W.14.U1/895/II/2011, tanggal 10 Februari 2011, Perihal: Keberatan terhadap suratPenetapan No. 776/Pdt.P/2010/PN.

bahwaPenggugat telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya bernama Alda Winona Nurramadhani;Menimbang, bahwa ternyata telah terbukti bahwa dalam pemeriksaanpermohonan penetapan perwalian yang diajukan oleh Tergugat sebagai Pemohon,Penggugat sebagai bapak dari anaknya bernama Alda Winona Nurramadhanitidak pernah diberitahu dan tidak pernah dipanggil oleh Pengadilan untuk diminta keterangannya; Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P15 berupa Surat dariPengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor

Lowokwaru Kota Malang;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Pendidikan : $2.Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan Penahanan dari:1.2.Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal6 September 2017;Penuntut Umum

sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal24 September 2018;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengantanggal 24 Oktober 2017;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;Halaman 1 dari 101, Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2017/PT SBY7.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Surabayasejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018;8. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 12 Januari 2018 sampaidengan tanggal 10 Pebruari 2018;9.

untukdipertahankan dan dikuatkan dalam pemeriksaan di ringkat banding danseyogyanya apabila unsur Setiap Orang dalam Pasal 2 ayat (1) inidinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti, sehingga Terdakwa WIWIK DWISETYOWATI, SKM., MM. harus dibebaskan dari dakwaan Primair.Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan delik yangdituduhkan, maka tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas,sebagaimana dinyatakan oleh SCAFFMEISTER KEIZER dan SUTORIUSyang dikutip oleh MOHAMMAD ASIKIN, Hakim Ad Hoc Tipikor

tingkatkasasi (27102010) Dosen/Guru Besar Hukum Pidana Fakultas HukumUNHAS dalam artikelnya berjudul Penerapan Sanksi Pidana DalamKasus Tipikor pada majalah hukum Varia Peradilan lkatan HakimIndonesia, tahun XXVII No.323, November 2012, halaman 47.Bahwa agar lebih jelas terhadap pembahasan unsur dalam Pasal 2 ayat(1) ini, Kami juga akan membahas dan mengulas tentang unsurselanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan rimair, yaitu unsur SECARAMELAWAN HUKUM yang menurut pendapat Kami unsur ini juga tidakterpenuhi

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serangsejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;4. Majlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24November 2015 sampai dengan 24 Desember 2015 ; 5.

kandung)Bahwa selain perkawinan dengan PEMOHON diketahui bahwa JhonEdward bin Zainal Arifin Limin akhirakhir ini diketahui meninggalkananak atas perkawinan dengan miranda yakni.Metti purnama sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Meiske permata sari bin Jhon Edward (dari istri yang pertama)Andi nara bin Jnon Edward (dari istri yang pertama)Bahwa berdasarkan surat pernyataan ahli waris 10 Maret 2020Bahwa berdasarkan surat keterangan ahli waris yang di sahkan oleh ketuaPengadilan Negeri/ PTHI/TIPIKOR

Materal......................0 RD. 6.000,Jumlan.........ccee Rp. 186.000,00 (Seratus delapan puluhenam ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/IV/2019Untuk salinan yang sama,diberikan untuk dan atas permintaan dari ,Mailisna (Pemohon).Banda Aceh, 4 April 2019PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAPenetapan Nomor 70/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bna. Hal. 1 dari 7.TANWIMANSYAM,SHNIP. 196107121982031004 Penetapan Nomor 70/ Pdt.P/ 2019/ PN. Bna. Hal. 1 dari 7.

Menetapkan barang bukti berupa:Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 23, selengkapnyasebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bireuen, tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA tanggal 20Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima

Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSPanitera Pengganti,NYAMBANG, S.H.TURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPiIh.PANITERA,Panitera Muda Tipikor,Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSH. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 11 dari 10 hal. Putusan No. 642/PID/2018/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 12 dari 10 hal.

Siti Rabiah (yang perkaranya telah divonispengadilan tipikor makassar dan perkaranya di ajukan secara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukumtetap);2. Surat Keterangan Garapan Tanah, yang pada pokoknyaberisipernyataan bahwa tanah/sawah tersebut benar telah digarap/dikuasai olehpenggarap/pihak yang terletak di dusun Badobado dan tanah tersebut tidak dalam sengketa;Hal 14 dari 140 halaman putusan perkara No.18 /PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS..,3.

,tersebut; KEBERATAN KEDUA;non Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 134 alinea KEDUA bahwaMenimbang, bahwa dari rangkaian di atas telah tergambar dengan jelas adanyaperbuatan Para Terdakwa selaku ketua dan anggota Satgas A yang dapatdikategorikan sebagai suatu penyimpangan yang bertujuan untuk menguntungkanorang lain yakni atas nama Abd Gaffar, Hj berre Risnawati, H. Tjappe, Hj. Sunni,Najma, Jalali dan H.

Andi Nuzuliah, SH;KEBERATAN KEEMPAT: wonnnen Bahwa Judex Facti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Makassar didalam pertimbangan hukumnya pada halaman 141 alinea terakhir bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa dan Terdakwa II selaku Ketua dan Anggota Satgas Ayang telah melakukan pengukuran sebagaimna yang telah dituangkan dalam PetaBidang yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangundangan serta adanyatanah yang tidak bertuan/tanah Negara yang seakan akan telah dikuasai masyarakatsecara teruS menerus

ketakutansebagaiaman ditentukan dalam pasal 28G ayat (1) UndangUndang Dasar 1945.Selain itu, menurut Mahkamah kata dapat dalam pasal 2 ayat(1) dan pasal 3UndangUndang Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidanayang harus memenuhi prinsip hokum tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan sepertiyang dibaca (lex scripta), dan tidak multitafsir (lex certa), oleh karenanyabertentangan dengan prinsip Negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1ayat (3) dengan prinsip Negara hukum

Konsepsi tersebut Sebenarnya Sama dengan penjelasan kalimatsecara nyata telah ada kerugian Negara yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1)Undangundang Tipikor sebagaimana dijelaskan dala penjelasannya yangmenyatakan sebagai kerugian yang sudah dihitung jumlahnya berdasarkan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk.

Banda Aceh, sejak tanggal 12Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;10Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh,sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yang bernama T.Safrizal.SH,dkkHalaman 1dari 8 Putusan Nomor 35/PID/2019/PT BNAPENGADILAN,yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Peukan Pidie,Kecamatan PidieKabupaten Pidie;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pat.P/2019/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2019/PN Bgl

Perpanjangan Mahkamah Agung selama 30 hari terhitung sejak 25 Pebruari2013 ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada PengadilanNegeri Pangkalpinang Nomor 12/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP dalam perkaraterdakwa tersebut di atas;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh JaksaPenuntut Umum dalam surat dakwaan NO. REG.

2013, saat Penggugat sedangmenjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)Pemalang atas vonis pidana penjara 1 tahun karena terbukti melanggarPasal 3 UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, ada sosialisasi dariTergugat di Lapas Pemalang tentang Pileg 2014 di hadapan + ratusanorang saksi termasuk para narapidana di Lapas Pemalang;Bahwa Penggugat pada saat itu menanyakan kepada Tergugat perihaldirinya dengan status tahanan, apakah Penggugat yang terkenaancaman hukuman Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Tergugatdinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya pelanggaranadministrasi, padahal Penggugat telah lolos verifikasi administrasi,verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah verifikasi administrasiyang secara detail telan memeriksa dan meneliti kKebenaran, sertakelengkapan seluruh data dan dokumen administrasi Penggugat;Bahwa informasi yang disampaikan Tergugat tentang Penggugat yangberstatus tahanan boleh mengajukan pencalegan, walau terlibat tindakpidana korupsi Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Aceh TenggaraAgama : IslamPekerjaan : WiraswastaTerdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08 September 2016 ;Terdakwa

Syiah Kuala Kota Banda Aceh7 Agama : Islam8Pekerjaan : Pelajar SMUTerdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:1 Penyidik tidak ditahan ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2016 s/d 18 Mei 2016;3 Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 12 Mei 2016 s/dtanggal 10 Juni 2016;4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal11 Juni 2016 s/d tanggal 9 Agustus 2016 ;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 08

, atas tindakan penyidikan tersebut, KUHAP telah memberikanupaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untukmengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untukmenyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan NegeriRembang (Pasal 65 KUHAP) ; Bahwa, obyek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisiinformasiinformasi saja dan tidak bersifat final, karena informasitersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal iniadalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR

finaldan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, sehingga gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima ; C Pengadilan TUN Jakarta Tidak Berwenang MengadiliPerkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan OlehPenggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian KeputusanTUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN ;1 Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa a quo adalah sebagaiberikuta Bahwa, pada tanggal 5 September 2013, Kejaksaan Agung telahmelakukan penyidikan terhadap kasus Tipikor

Jasa Life Time Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2PLTGU Blok 2 Belawan dilakukan oleh Penyidik pada tanggal 27Januari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print11/F.2/F.d.1/01/2014 dan Nota Dinas Direktur Penyidikan Nomor: B10/F.2/Fd.1/01/2014 tanggal Januari 2014 Perihal: PemberitahuanDimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa, Penyidik Kejaksaan Agung RI telah meminta bantuan kepadaTergugat untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negaradalam perkara TIPIKOR

Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa LifeTime Extention (LTE) Gas Turbine (GT) 2.1 dan GT 2.2 PLTGU Blok2 Belawan Tahun 2012 (obyek gugatan a quo), Direktur PenyidikanJaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah meminta bantuanketerangan ahli kepada Tergugat melalui surat Nomor: B652/F.2/Fd.1/03/ 2014 tanggal 6 Maret 2014 ;2 Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasiyang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnyamenjadi kewenangan Penyidik Kejaksaan Agung, JPU, danMajelis Hakim Tipikor