Ditemukan 20445 data
15 — 8
telah diubah menjadi UndangUndang Nomor 16 Tahun2019, dalam kata dapat dimintakan dispensasi memberi pemahamanbahwa umur 19 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipunmerupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak;Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itutanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267
18 — 8
Bahwa yang menjadi Pemohon adalah lbu kandung yang dimohonkandispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispensasinikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:267/DCT/X1/2020 tanggal 04 November 2020;Hal.1 dari 7 hal. Penetapan 0342/Padt/P/2020/PA.
142 — 16
Aceh Timur telah melakukan pengukuran sehingga telahditerbitkan Peta Bidang Tanah No. 267/2005 yang ditandatangani oleh KepalaKantor tersebut bertanggal 24 Desember 2005, telah dibentuk Panitia/Pemeriksaan......5Pemeriksaan Tanah "A", telah diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.3136/2005 tanggal 24 Desember 2005 serta telah pula mengirimkan berkas permohonanpenerbitan SHM tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Kakanwil BPN Prop
NADdan dengan demikian jelas bahwa SHM yang Penggugat mohon sedang dalamproses penerbitannya ;Bahwa didalam Peta Bidang Tanah No. 267/2005 tanggal 24 Desember 2005 yangmerupakan hasil pengukuran kadaster Kantor Pertanahan Kab.
NOMOE. sence 15Nomor: KLIW P J MI 2008 tanggal 30 Januari 2008Perihal : Pengosongan Rumah Dinas ;Nomor: B258/N. 1.67 Gp. 1/02/2008 tanggal 1 Februari 2008 Tentang : Negoisasiuntuk menyelesaikan dan mengosongkan rumah ;Nomor: KLIW P/ 267 2008 tanggal 21 Februari 2008Perihal : Pengosongan Rumah Dinas (susulan surat kedua) ;Nomor : KLIW P 7287 2008 tanggal 28 Februari 2008Perihal Pengosongan Rumah Dinas (susulan surat kedua) ;Nomor: KLM /P 139 / 2008 tanggal 17 April 2008 Perihal: Pengosongan RumahDinas
tanggal 4 April 2006 dan surat kedua dengan surat Nomor :01.7/X1 371/2006 tertanggal 22 Mei 2006, dan Surat yang ketiga Nomor : Nomor : 01.6/X/340/2008 tanah 22 April 2008 dan sudah mendapat j'awaban persetujuan oleh BPN KotaLangsa dengan suratnva Nomor 5402 1.4/2 19/2008 tertanggal 12 Mei 2008 untukmelakukan pengukuran ulang kelelasan status asset Tergugat dan asset yang sudah di lepasagar tidak di putar balikkan fakta oleh pihak lain terutama Pengugat ;Bahwa atas dasar peta bidang tanah Nomor : 267
Foto copy Peta Bidang tanah tanggal 24 Desember 2005 No. 267/2006 ;d. Foto copy Akta Hibah No. 054/2004 tanggal 2 Maret 2004;e. Foto copy Surat PTPNI No. 01 Dir/XJ243/2001 tanggal 7 Maret 2001;f. Foto copy Surat Bupati Aceh Timur No. 137.a12002 tanggal 7 Pebruari 2002 ;g. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 3136/2005tanggal 24 Desember 2005 ;h. Foto copy SPPTPBB tahun 2005 ;i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Jumiati Cut;j.
55 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Administrasi Kepegawaian Negara Nomor02 /SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (Surat Pernyataan MendudukiJabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);Bukti Penyetoran/Pengembalian dari DISPENDA;Surat Perintah Nomor : 800/731/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;24 (dua puluh empat) lembar Kuitansi dari Kelurahan ManggarKecamatan Balikpapan Timur;Tetap terlampir dalam berkas perkaraMenetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 267
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.50/PID/2007/PT.KT.SMDA., tanggal 12 Juli 2007 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menerima permohonan banding dari Terdakwa;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Januari2007 Nomor : 267/Pid.B/2006/PN.Bpp., yang dimohonkan banding tersebutdengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti dan status penahananTerdakwa
(lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.267/Pid.B/2006/PN.BPP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan NegeriBalikpapan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2007Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 September 2007 dariTerdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan PengadilanNegeri Balikpapan pada tanggal 20 September 2007;Membaca suratsurat yang bersangkutan
MARDIANAH
18 — 14
FARULIN ANGRIANI Nomor: 474.1/267-DKCSKB/GTS/2006 tertanggal 16 Mei 2016 yang lahir di Tangerang pada tanggal 10 Juni 2004 tersebut yaitu sebagai berikut :
- Pada Nama pemohon yang semula tertulis FARULIN ANGRIANI diperbaiki menjadi FRAULEIN ANGREANI;
- Pada nama pemohon yang semula tertulis MARDIANAH MARJASAN seharusnya diperbaiki menjadi MARDIANAH;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat
12 — 5
Bahwa pada tanggal 13 Desember 1998, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Torgamba, Kabupaten LabuhanBatu Propinsi Sumatera Utara sebagaimana tercatat dalam Buku KutipanAkta Nikah Nomor: 267/26/XI11/1998, tertanggal 15 Desember 1998, yangdikeluarkan oleh KUA Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu PropinsiSumatera Utara;Hal. 1 dari 16 Put. No. 0257 /Pdt.G/2015 /PA.Utj. .
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/26/X1I/1998, tertanggal 15Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTorgamba, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, bermateraicukup dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos serta telah dilegalisir olehPanitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk kepentingan pembuktian,telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyatacocok, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam danmenandatanganinya pada
108 — 69
SyaifulUmar,M.MP selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang pengangkatanIr. Syaiful Umar, M.MP sebagai Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bone Bolango dan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor:821.2/SK/BUPBB/161/XI/2014 tanggal 04 November 2014 tentangpengangkatan Ir.
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT.Dokumendokumen/ surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapalikan 5 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten BoneBolango Tahun Anggaran 2013.1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.2/BUPBB/SK/267/2010 Tentang PengangkatanPejabat Struktural Eselon II Di Lingkungan Pemerintahan KabupatenBone Bolango atas nama Ir. Syaiful Umar, M.
MP, NIP: 19690603199703 1 006, Pangkat : Pembina (IV/a), Eselon II B, dilampiri SuratKeterangan Menduduki Jabatan Lowong Nomor : 800/BKPPDBB/267/2010, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPPDBB/267/ 2010, dan Surat Penyataan Melaksanakan Tugas Nomor :800/BKPPDBB /267/2010 tanggal 21 Desember 2010;1 (Satu) Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati BoneBolango Nomor: 821.4/SK/BUPBB/08/2011 Tentang PengangkatanHalaman 62 dari75 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT.GTOPejabat Struktural Eselon
Cahaya Tirta untukperbaikan kapal 5 GT;Dokumendokumen /surat yang berhubungan dengan penangananperkara tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pengadaan kapal ikan5 GT pada dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bone Bolangotahun anggaran 2013;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.2/BUPBB/SK/267/2010 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon Il di Lingkungan pemerintahan Kabupaten BoneBolango atas nama Ir.
Syaiful Umar,M.MP ,NIP:19690603199703 1 006,pangkat: pembina (IV/a), eselon Il B, dilampiri surat keteranganmenduduki jabatan lowong nomor:800/BPKPPDBB/267/2010 tanggal21 Desember 2010;1 (satu) fotocopy sesuai aslinya surat keputusan Bupati Bone BolangoNomor:821.4/SK/BUPBB/08/2011 tentang pengangkatan pejabatstruktural eselon IV di lingkungan pemerintahan kabupaten BoneBolango atas nama Ir. Joize T.
Terbanding/Tergugat : Herwanda
25 — 21
iyah Banda Aceh Nomor 267/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah;
- Menolak gugatan Cerai Gugat Pembanding/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menyatakan gugatan rekonvensi
MENGADILI SENDIRI:
Dalam Konvensi
Dalam Rekonvensi
96 — 10
Ama Mita;Tanah objek perkara tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Surat JualBelidari (Alm) Fanusugi Manao (suami Tergugat Ill dan Orangtua Tergugat IV s/dTergugat IX) kepada Penggugat tertanggal 17 September 1980, kemudiandikuatkan dengan Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalamselaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal 15September 1982 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bawonahono dan diketahuiCamat Teluk Dalam;1.2.
Fanusugi Manao berdasarkanSurat Jual Beli tertanggal 17 September 1980 dan dipertegas kembalimelalui Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalam selakuPejabat Pembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal 15September 1982 yang diperbuat oleh Kepala Desa Bawonahono, tetapitanaman berupa pohon cengkeh, pohon kelapa dan pohon kueni sudahditebang dan tidak ada lagi, sekarang tinggal beberapa pohon karet, pohonpisang dan semak belukar, dan sekarang objek sengketa dikuasai oleh paraTegugat
Akta Jual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalam selaku PejabatPembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 269 tanggal 15September 1982 yang diperbuat oleh kepala Desa Bawonahono;3.3.Surat Jual Beli tertanggal 17 September 1980 dari (Alm) FanusugiManao yaitu suami Tergugat Ill dan orang tua Tergugat IV S/d TergugatIX kepada Penggugat dan kemudian dipertegas kembali melalui AktaJual Beli yang diperbuat oleh Camat Teluk Dalam selaku PejabatPembuat Akta Tanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal
Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 267, selanjutnya diberi tanda bukti P2.3. Fotocopy Surat Jual Beli tanggal 14 September 1980, selanjutnya diberitanda bukti P3.4. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 266, selanjutnya diberi tanda bukti P4.5. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 269, selanjutnya diberi tanda bukti P5.6.
Ama MitaTanah objek perkara tersebut Penggugat peroleh berdasarkan SuratJualBeli dari (Alm) Fanusugi Manao (suami Tergugat Ill dan OrangtuaTergugat IV s/d Tergugat IX) kepada Penggugat tertanggal 17September 1980, kemudian dikuatkan dengan Akta Jual Beli yangdiperbuat oleh Camat Teluk Dalam selaku Pejabat Pembuat AktaTanah dan Surat Keterangan No. 267 tanggal 15 September 1982yang diperbuat oleh Kepala Desa Bawonahono dan diketahui CamatTeluk Dalam;1.2.
292 — 393 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2235 K/Pdt/2017Nomor 267/Pdt.G/201VPN.Bdg, anehnya pada hari yang sama juga.Tergugat dan Tergugat II kemudian mengeluarkan kembali uang tersebutdan menyerahkan dalam bentuk cek Nomor CM 783557, atas nama PT PosProperti Indonesia sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliarrupiah) dan menyerahkannya kepada Tergugat Ill melalui Sdr. Aulia Abrar(Marketing Manager Bank Syariah Mandiri) dengan tujuan penempatanDeposito, namun sampai saat ini tidak terdapat Bilyet Depositonya.
dalam kasus depositosebagaimana tersebut dalam Pasal 1 di atas";Bahwa dengan demikian, berdasarkan (akta hukum tersebut di atas mengingatpermasalahan terkait deposito telah selesai secara tuntas maka mohon kiranyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung agar menyatakan bahwa gugatanPenggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima dan menyatakan Tergugat IIIdikeluarkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telahmemberikan Putusan Nomor 267
SriWikani berdasarkan Benta Acara Sita Jaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN Bdg tanggal 11 Februari 2016; Harta Kekayaan Tergugat II berupa:Sebidang tanah dan bangunan seluas 195 m? yang terletak di Jalan PuriDago VIII Nomor 6, Arcamanik. Bandung, sesuai dengan sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 2335/Kelurahan Sukamiskin, Surat Ukur Nomor00082/2013, atas nama Lilis Sulistiani berdasarkan Berita Acara SitaJaminan Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg tanggal 11 Februari 2016;5.
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Februari2016, Nomor 267/Pdt.G/2015/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut:;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Pembanding semulaTergugat I, dan II;2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;3) Menghukum kepada Terbanding semula Penggugat membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesarRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
209 — 48
Tanah pekarangan NB 03871 lokasi sebelah selatan diwakafkan untuksumur dan tempat wudlu Masjid Karangkemasan seluas 39 m2,sedangkan yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi adalah bagianselatan seluas 267 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H.Dja'far seluas 694 m2.Tanah pekarangan NIB 038732 yang menjadi hak Tergugat Rekonvensiseluas 251 m2, sedangkan yang kembali ke ahli waris alm. H. Dja'farseluas 767 m2..
SHM 03871 luas 267 m2 , lokasi Karang Kemasan.b. SHM 03872 luas 251 m2, lokasi Karang Kemasan akan dimanfaatkansendiri.17. Bahwa Tanah warisan yang berupa Tanah perkarangan yang menjadi/kembali ke Abii xxxxxxxxxx:a. SHM 03871 luas 694 m2 lokasi Karang Kemasan.b. SHM 0372 luas 767 m2 lokasi Karang Kemasan.18. Bahwa masih berdasarkan Surat Kesepakatan Hasil Musyawarah KeluargaAhli Waris Xxxxxxxxxxxxxtertanggal 06 September 2014, dijelaskansebagai berikut:a.
18 — 14
NISFUL LAILA dengandihairi oleh dua orang sakasi yaitu MOESTARI dan YUDIWARDANA dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat,sebagaimana Surat Keterangan dari pengasuh Pondok PesantrenAsy Syifa Nomor : 267/PPAsy Syifa /1IX2005 tanggal 10September 2005 , namun tidak pernah dicatatkan secara resmi diKantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jemberkarena para Pemohon pada saat itu masih kuliah dan belumlulus;2.
253 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1229 K/Pid /2019Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 267/PID.B/2019/PT.PBR tanggal 28 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 127/Pid.B/2019/PN Pbr tanggal 13 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.
89 — 19
Keluarga No. 1214060502100002 yangdikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan pada tanggal 05 Juni2012 ;3 BuktiP3 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik, Nomor: 267 yang dikeluarkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nias pada tanggal 27 Juni 2003 ;4 BuktiP4 : Foto Copy Surat Akta Kelahiran An: YERMIN SARUMAHAdengan Nomor 1214LT080920140076 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKabupaten Nias selatan, pada tanggal 08 September 2014 ;5 BuktiP5 : Foto Copy Surat Bukti Serah Terima Jaminan
11 — 9
berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2011yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor4242/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 08 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari(Kutipan Akta Nikah Nomor : 267
7 — 0
Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/207/V/1995 tanggal 29 Mei1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan CikedungKabupaten Indramayu , telah dicocokkan dengan aslinya dan telahbermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1);Foto copy Kartu. Tanda Penduduk an.
SITI FATIMAH
20 — 3
Grobogan, diberi tanda P3 ;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 0094/103.02/PR/2001, tanggal : 23062001 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahKedungrejo , Kabupaten Grobogan, diberi tanda P4 ;Fotocopy Surat Keterangan/ Pengantar No. 267/X.05/2019, tanggal : 01102019 atas nama: SITI FATIMAH yang dikeluarkan oleh Kepala Tawangharjo,Kabupaten Grobogan, diberi tanda P5 ;Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 115/24/3411/2004, tanggal : 01022004 atasnama: WAWANG ARIF SETIAWAN yang dikeluarkan
7 — 3
;e Foto copy Surat Keterangan ghaib dari Kepala Desa XXX Kecama tanPalang Kabupaten Tuban, nomor : 47/267/414.212.04/2013, tanggal 15 Agustus2013; (P.2);Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksisaksi keluarga/orang dekatyaitu :Saksi I: NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediamandi Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidanganmemberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
149 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengenaan PPN, karena kewenanganpembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan bukanMenteri Pertanian, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo. tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf bPeraturan Menteri Keuangan Nomor 267
33 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.43/B/PK/PJK/2008.Republik Indonesia No. 267/KMK.012 /1978tanggal 19 Juli 1978 (Bukti PK 20), yangmenyatakanYang dimaksud dengan Kontraktor dalam Keputusan iniadalah ~s setiap Kontraktor beserta partnernya yangmelakukan Kontrak Production Sharing (Kontrak BagiHasil) di bidang minyak dan gas bumi mengenaieksplorasi dan produksi disuatu wilayah kerjatertentu.b. Pasal III Surat Edaran Bersama DirekturJenderal Pajak No. SE75/PJ/1980 dan DirekturJenderal Moneter No.
SE6918/M/1990 (Bukti PK21), yang menyebutkan*Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1Keputusan Menteri Keuangan No. 267/KMK.012/1978tanggal 19 Juli 1978, harus diartikan bahwa setiapKontraktor Kontrak Production Sharing/Partner dalameksplorasi dan produksi Minyak dan Gas Bumi padawilayah kerja tertentu, berkewajiban untukmendaftarkan diri kepada ODirektorat Jenderal Pajakuntuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)sendiri.c. Butir 1 dari Korespodensi suratNo.117/D0200/92 S11 tanggal 13.