bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge).Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : (satu) batang besi dengan panjang 44,5 cm dan lebar 6,8 cm.barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkankepada Saksisaksi dan Terdakwa, yang oleh mana bersangkutan membenarkannya,sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum etRepertum Nomor YM.01.08 : 195

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa bin Labilomengakibatkan Saksi Epiana alias Epi Binti Agus mengalami luka memarkemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan disebabkan benda tumpul sebagaimana disebutkan dalamVisum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195 / PL / V / 2016 tanggal 16 Mei 2016yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

menempeleng dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1(satu) kali dan pada saat itu Saksi Epi lagi duduk menyusui anak Saksi Epi.Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ahmad Labilo alias Homa binLabilo mengakibatkan Saksi Elpiana alias Epiana alias Epi binti Agus mengalami lukamemar kemerahan di daerah pinggir luar paha kiri, batas luka tidak tegas, luka disertaibengkak dan nyeri tekan yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimanadisebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor YM.01.08 : 195

diajukan oleh Pelawan terlebin dahulu dikaitkan denganpetitum dari perlawanan Pelawan serta buktibukti yang diajukan oleh Terlawan;Menimbang, bahwa perlawanan tereksekusi terhadap pemohoneksekusi diatur dalam Pasal 207 HIR yang menyatakan bahwa Perlawananoleh yang berhutang terhadap pelaksanaan penyitaan baik terhadap bendabenda bergerak maupun terhadap bendabenda tetap, diajukan oleh oleh siPelawan baik secara tertulis maupun dengan lisan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan putusan (Pasal 195

Nomor 676 K/PDT/2018 (Tlwlll) yang telah berkekuatan hukum tetap (TlwIV), dan Terlawan dalam perkara tersebut sebagai pihak yang menang danPelawan sebagai pihak yang kalah, tetapi Pelawan tidak mau melaksanakanputusan tersebut secara suka rela, maka Terlawan mengajukan permohonaneksekusi Sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR (bukti TlwV, TlwVI, dan TlwVil;Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.Plw/2019/PN SkhMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1 dan P2 maupun buktisaksi yang

benar;Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan dinyatakan sebagai Pelawanyang tidak baik dan tidak benar, maka terhadap petitum selanjutnya tidakrelevan lagi untuk dipertimbangakan dan harus ditolak untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Perlawanan Pelawandinyatakan ditolak, maka Pelawan sebagai pihak yang kalah dan dihukumuntuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp694.000,00 ( Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Mengingat dan memperhatikan, Pasal 195

datang lagi menghadap ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk datang menghadap' sebagai wakilatau kuasanya, meskipun telah dipanggil sebanyak 2. kalipanggilan sedangkan biaya untuk pemanggilan selanjutnya sudahhabis.Menimbang, bahwa karena biaya perkara habis maka MajelisHakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untukmenegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara.Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bukittinggitelah mengeluarkan Surat Teguran Nomor : W3A.4/195

., M.H.........ccccceecceeeeeeaeaeees Hakim ;Nama > SrU HANdaru, S.H..... 2. cece eeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaees Panitera Pengganti;Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik yangditerima Pengadilan Negeri Ngawi berdasarkan surat pengiriman berkasperkara Nomor: B/195/X/2018/Polsek, tanggal 29 Oktober 2018;a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan sepanjang dalam berita acarapenyidik ;b.

Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT(Tergugat) surat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30102001,terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, KecamatanTuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban,tertanggal 06 Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santosodengan memakai cara Hibah yaitu Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris /PPAT Nurul Yakin, SH. denganbatasbatas

Netriliantini (BPKB dikuasai Tergugat );1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi : DK 3895 HB tahun 2003warna hitam silver BPKB C No. 6917379 masih atas nama pemiliksebelumnya yaitu Made Partama Beeruck1 unit sepeda motor Merk Yamaha Nomor Polisi DK 5454 J tahun 2007warna Perak BPKB E No. 5939891 Q atas nama PENGGUGAT1 unit sepeda motor Merk Honda nomor Polisi DK 7618 BZ tahun2003warna hitam BPKB C No. 4848130Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No.00143/kel Kutorejo seluas 195

Kutorejo, seluas 195 m2 atas nama TERGUGATsurat ukur No. 62/Kutorejo/2001tertanggal 30102001, terletak di JalanYos Sudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sebagaimanaSertifikat yang diterbitkanoleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, tertanggal 06Januari 2011, yang dibeli dari Bambang Djoko Santoso dengan memakaiHalaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.cara Hibah yaitu Akta Hibah No. 876/2010 tanggal 27 Desember 2010yang

Uang hasil sewa kontrakan rumah sertifikat hak guna bangunan No.00143/kel Kutorejo seluas 195 m2 atas nama TERGUGAT surat ukurNo. 62/Kutorejo/2001 tertanggal 30102001 terletak dijalan YosSudarso Nomor 12 Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban KabupatenTuban Jawa Timur sebanyak Rp. 100.000.000, ( seratus jutarupiah ) yang dipinjam oleh orang tua TergugatHalaman 10 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 175/Pdt.G/2016/PN.Dps.10.h.

membeli tanah tersebut yang harganya sekitar 1,2 Milyarrupiah sedangkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepadaBank BNI sebesar Rp. 300.000.000, yang tidak bisa dibayar dandilunasi;Jadi disini jelas tanah SHM No. 6800 seluas 200 m2 tersebut bukanlahharta bersama melainkan adalah harta milik orang tua Tergugat dan halini juga telah digugat oleh orang tua Tergugat di Pengadilan NegeriDenpasar;Bahwa harta yang juga bukan harta bersama adalah tanah dan bangunanSHM No. 00143.Kel.Kutorejo seluas 195

(ANANLT NS) 2(16) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 355.00 508.00 Im/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 358.00 508.00 Im/F12 1 TE(20) 1(2) =2(L365) 2(1L727) 1(5S) 2(LAN2Z2) 2(2) 2(65) 2(3411232) 2(L367) 1(LSV7) T(L167) 1(1145) 2(137) 1(22) 2(1L11037) 1(WAY) #1(X22) 2(24) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 543/F12 1 TE(11) ToRTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 546/F12 1 TE(63) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 195

484.00 Tm/E1lZ 2 DE(22) 25) 721L722) 27) 111) 1291015) 236135) 211) TodT((((((((((((((((T(((((((EQqB0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 213.00 462.00 Tm/F12 1T(155) 2(341167) 1(20) 1(5) 2(34175) 2(16115210) 1(2) 2CQ24NLINIG2) 2(20) 1(2645) 2(22) 2(LI65) 2iay7) 1(1150) 1(2) 2(165210) 1(7) 1(22) 2(7) 1(5) 2(3) TdETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 427/E1lZ 2 DE(11) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 430/F12 1 TE(63) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 195

(7) 1(11) 46(1015) 2(36135) 2(11) 46(14) 1(2) 2(3442635) 2(((((((1L75) 2311) 4622) 22) 2162) 265) 211) 4614) 15220) 1521311) 46100) 1((((((((245) 2(11) 46(61) 2(7) 1(5211) 46(20) 1(5) 2(3165) 2(11) 46(12) 1(52165210) 1(11) 46(65) 2(311) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 213/Fl12 1 TF(135) 2(34175) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 246/F12 1 TE(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 249/E1lZ 2 DE(63) ToETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 195

46)45)11)2322)51)22)24)43)1.11#95Pep ppp5345) 1(((((((((((((((((((43((((((((((((((((((((72) ETQqBT0.00011.00TJ0.000 0.000 rg0.00 0.00 11.00 456.00 636.00 Tm/F8 1 Tf(11)ETQqBT0.000 TI0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 460.00 636.00 Tm/F8 1 Tf(5542) 1(23) 1(61) 1(46) 1(47) 1(45) 1(43) 1(11) 95(46) 1(47) 1(11) 95(46) 1(45) 1(50) 1(45) 1(23) 1(ALD) TaKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 217.00 623.00 Tm/F8 1 Tf5411) 19536) 1(56) 1(42) 1(24) 1(60) 1(45) 1(50) 1(45) 1(43) 1(45) 1(43) 1(11) 195

(60) 1(45) 1(50) 1(45) 1(43) 1(11) 195(24) 1(45) 1(S345) 1(11) 195(50) 1(47) 1(43) 1(S1) 1(45) 1(((42(24(45((Pepe2372yew wo wH WH TdBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 394.00 623.00 Tm/F8 1 Tf(11) ToETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 399.00 623.00 Tm/F8 1 Tf(51) 1(42) 1(56) 1(45) 1(S51) 1(43) 1(5345) 1(11) 190(46) 1(47) 1(11) 190(31) 1(47) 1(50) 1(22) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00 479.00 623.00 Tm/F8 1 TfCyl LoETQqBI0.000 0.000 0.000 rg11.00 0.00 0.00 11.00

Dan perlawanan pihakketiga tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakanEksekusi (Vide : Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR). Oleh karena PelawanEksekusi adalah pemegang dan pengelola hak pakai dalam Sertifikat HakPakai No. 82 / Cipayung a/n. H.

Yahya Muhamad berdasarkan PerjanjianPengikatan Pengalihan Hak tertanggal 29 Maret 2010 Nomor : 115 , makaberdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HI R tersebut, Pelawan Eksekusi dalamupaya perlawanan eksekusi ini adalah sebagai Pelawan yang benar danberalasan menurutBahwa pada azasnya perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207ayat (3) HIR), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benardan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidak tidaknya sampaidijatuhkan putusan oleh Pengadilan

Yahya Muhamad)yang dibuat dihadapan Turut Terlawan Eksekusi IX (dalamkapasitasnya sebagai Notaris).e Bahwa perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian peralihanhak atas tanah, dengan kata lain Peralihan hak kepada Pelawantidak terjadi/belumterjadi;e Bahwa Pasal 195 (6) HIR secara ekplisit mensyaratkan; Pihakketiga yang melakukan perlawanan adalah Pemilik mutlak.

tersebut diatas, dalildalil Perlawanan Pelawanmerupakan dalil yang mengadaada, tidak berdasar hukum dan keliru, olehkarenanya harus ditolak. hal 35 dari 66 hal Putusan No.43/Pdt.G/2013/PN Cbn8 Bahwa Para Terlawan Eksekusi menolak dengan keras dalil perlawanan Pelawan padaangka 13 dan 14 pada halaman 7 dengan alasan sebagai berikut1 Perlu kami tegaskan kembali, bahwa sesungguhnyaPelawan atau Perlawanan dalam perkara a quo bukanPelawan atau Perlawanan Pihak Ketiga sebagaimanadimaksud dalam Pasal 195

Perlawanan pihak ketiga tersebut diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri yang melaksanakan eksekusi (Pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR. Bahwa olehkarena Pelawan Eksekusi adalah penerima sah pengalihan hak pakai atas tanahbersertifikat No. 82/Cipayung a/n. H. Yahya Muhammad dari Turut TerlawanEksekusi I s/d.

Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYO PURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIK BUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3. SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 4.

KANTOR CABANGPURWODADI, UNIT DANYANG, yang beralamat di Jl.Diponegoro Nomor: 195, Kelurahan Danyang, Kec. Purwodadi,Kab. Grobogan;Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada : 1. SETYOPURNAWAN, Petugas Administrasi Kredit PT. Bank RakyatIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Purwodadi), 2. DIDIKBUDI CAHYONO, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok Kantor Cabang Purwodadi Unit Danyang., 3.SETIA NUGROHO, Mantri Unit PT.

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

Materai Rp. 6.000,00Jumlah Rp. 316.000,00BERITA ACARA SIDANGNomor 2071/Pdt.P/2020/PA.SbyPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidangPengadilan Agama Tersebut pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 dalamperkara antara:Bin S Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di JI.Simpang Darmo Permai Selatan XV No. 195, RT/RW:004/011, Kel. Lontar Kec.

Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya itu kepada KepalaKantor Urusan Agama Kabupaten Banyuwangi, akan tetapi ditolaksebagaimana suratnya tertanggal 19 Desember 2012, Nomor : XXXdengan alasan karena anak Pemohon belum mencapai umur 195. Bahwa sebagaimanapun Pemohon' tetap bermaksud hendakmelaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan perempuanpillhannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab,dikhawatirkan akan terjadi pelangaran terhadap hukum syara' ;6.

ukuran dan batasbatasnya; Penyitaan berdasarkan perkiraan nilai obyektif danproporsional dengan jumlah tuntutan, yang kesemuanya tentu berdasarkantuntutan dalam pokok perkara sehingga untuk menghindari Penyitaan yangbersifat ekstrim melampaui jumlah gugatan agar tidak dianggap sebagaitindakan yang tidak sesuai dengan hukum acara dan dapat dikategorikansebagai tindakan sewenangwenang;Bahwa ketentuan hukum Penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milikpihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195

Bahwa berdasarkan Buku Il Mahkamah Agung pada halaman145, disebutkan bahwa : perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminanmaupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6)HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974, sita jaminan tidak dapat dilakukanterhadap barang milik pihak ketiga.

Pasal 195 ayat 6HIR dan Buku Pedoman dari Mahkamah Agung tentang PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tersebut, maka yangdibenarkan menurut hukum untuk mengajukan Bantahan atau Perlawananterhadap Berita Acara Sita Eksekusi No.07/Pdt.G/1979/PN.Smda adalahmutlak harus pemilik dan pemegang hak atas obyek eksekusi termaksud.Sehingga tidak ada Obyek sita Eksekusi milik Pihak Ketiga oleh karenaPembantah atau Pelawan adalah SDRI.

Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) jika pihak yangdikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu denganbaik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaankepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat(1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusanitu dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan HukumHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada KetuaPengaadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diSeluruh Indonesia; pada bagian Vil. tentang Bantahan atauPerlawanan, point B menyatakan bahwa Bantahan atau Perlawananpihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo.

Menyatakan Surat Kuasa Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013 tanggal22 Februari 2013 yang di tandatangani General Manager PT Hutama KaryaWilayah IV (Persero) Denpasar yang diberikan kepada Kuasa TergugatPhiladelphia HHP,SH. Anang Dwiatmoko,SH. dan Is Hendrisa Hendrayogi,SH. tidak sah menurut hukum;2. Menyatakan Surat Kuasa Nomor SK 10/P.1/Gp.2/05/2013 tertanggal 8 Mei2013 yang ditandatangani oleh Amri Sata, SH. Kepala Kejaksaan Tinggiselaku Pengacara Negara yang dikuasakan kepada Sukamto, S.H.,M.H.,A.A.

Anang Dwiatmoko, S.H. dan Is HendrisaHendrayogi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013tanggal 22 Februari 2013 yang di tandatangani General Manager PT HutamaKarya Wilayah IV (Persero) Denpasar tidak dapat diterima4. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkaraa quo;5.

Pengadilan NegeriDenpasar) menimbang sebagai berikut:*"Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalam perkara aquoseharusnya bertindak selaku pihak yang mewakili Tergugat adalah DireksiPT Hutama Karya (Persero) dan apabila Direksi ingin menguasakan kepadapihak lain maka harus dilakukan dengan pemberian Surat Kuasa Subtitusiuntuk bertindak dan mewakili Tergugat di Pengadilan, akan tetapi ternyatadalam perkara a quo Kuasa Tergugat diberikan dalam bentuk Surat KuasaKhusus Nomor GM.IV.3350/LL.195

Jadi, baik Surat Kuasa Khusus NomorGM.IV.3550/LL.195/2013 tanggal 22 Februari 2013 maupun Surat KuasaSubstitusi Nomor SK: 10/P.LGp.2/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 dasarnyasamasama bukan pemberian kuasa dari Direksi, melainkan didasarkanpada pemberian kuasa dari General Manager Wilayah IV PT Hutama KaryaHal. 42 dari 48 hal. Put.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan perkara a quoyang menyatakan Surat Kuasa Khusus Nomor GM.IV.3350/LL.195/2013tanggal 22 Februari 2013 tidak sah, dan fakta bahwa Surat Kuasa SubtitusiNomor SK 10/P.I/GP.2/05/2013 tertanggal 8 Mei 2013 yang diakui tidak saholeh Penerima Kuasa Subtitusi karena diberikan tanpa alas hak subtitusimenurut Pasal 1803 KUHPerdata, maka sesungguhnya dalam perkara a quoTermohon Kasasi (Tergugat Asal) tidak pernah diwakili oleh pihak yangberwenang, sehingga

melakukangugatan Perlawanan ini guna membela kepentingan TurutTerlawan I,ll yang memperoleh hak penguasaan tanahsengketa karena membeli dari alm.Arsari Djait selaku orangtua dari Para Pelawan yang dahulu adalah pemilik tanahsengketa tsb karena telah membeli dari alm.Rupik Latipalias Tirto Latip.Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.07 tahun2012 tentang penanganan perkara perdata perihal DerdenVerset ada memberikan penjelasan bahwa Perlawanan pihakketiga atau Derden Verzet adalah berdasarkan PsI.195

keterangan saksiSanusi dan ramiso, Baru Akan Dilakukan pada persidangan gugatanperlawanan pada tahun 2014 yang akan datang seperti diakui padapelawan pada posita (9), sedang gugatan telah terdaftar padatanggal 12 Desember 2013, sama dengan (=) belum ada buktibaru / novum.8.2 Alat bukti baru /novum berupa pencabutan keterangan saksisaksi, yang Baru Akan Terjadi Tahun 2014, sesudah perkara dicatatpada Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 Desember 2013,Sama sekali tidak dikenal dalam ketentuan pasal 195

Menyatakan bukti baru/ novum tidak dikenal dalam perkara gugatanperlawanan sebagai pihak ke tiga, seperti disyaratkan dalamketentuan pasal 195 ayat (6) HIR.7.

sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas,maka eksepsi dari para Terlawan adalah tidak berlandaskan hukumsehingga haruslah ditolak ;Dalam Pokok Perkara3031Menimbang, bahwa bentuk gugatan para Pelawan adalah derdenverzet/ perlawanan pihak ketiga ;Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Perkara Perdata PerihalDerden Verzet memberikan penjelasan bahwa Perlawanan pihakketiga atau derden verzet adalah berdasarkan pasal 195

Tongkat Ajimat Madura Stick - - - 195 ktk OT TIE2 Daun Walisongo Kapsul - - PJ. Sami Jaya Jateng 1316 Sacs sda3. Sesak Nafas Kapsul - - PJ Serbat Mustajab jateng 304 Sacs sda4. Antik Kapsul - - PJ Serbuk Manjur Jaya 46 Sacs sda5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul PJ Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P) Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami = /1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

/Tongkat Ajimat Stick 195 ktk JOT TIEMadura2 Daun Walisongo Kapsul PJ. Sami 1316 sdaJaya SacsJateng3. Sesak Nafas Kapsul P Serbat 304 sdaMustajab Sacsjjateng4. Antik Kapsul P Serbuk 46 Sacs sdaManjurJaya5.

Bahwa, Para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap eksekusiperkara aquo didasarkan pada alasan kepemilikan : yakni sebagaipemegang hak milik atas sebidang tanah yang berdiri bangunandiatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1051 yang terletak diKecamatan Klojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVOKRISTIANA sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) jo. 208 HIR,Pasal 206 (6) RBg dan disyaratkan dalam Surat Edaran MahkamahAgung No. 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapatpleno

bagi pengadilan ( Romawi IlRumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 mengenai bantahan atasHalaman 8 dari 49 Putusan Perdata Nomor 128/Pat.Plw/2019/PN MIigsengketa tanah diperbaiki menjadi bahwa Para Pelawan mengajukanPerlawanan terhadap eksekusi perkara a quo didasarkan pada alasankepemilikan : yakni sebagai pemegang hak milik atas sebidang tanahsebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1051 yang terletak di KecamatanKlojen Kota Malang atas nama IRA KRISTIANA DAN IVO KRISTIANAsebagaimana diatur dalam Pasal 195

Halaman 4 angka 5 semula bahwa oleh karena Para Pelawan adalahselaku pemegang hak ( pemilik dan penguasa ) atas nama IRA KRISTIANADAN IVO KRISTIANA ( Para Pelawan ) yang didasarkan pada Akta JualBeli tertanggal 19Juni2012, maka berdasarkan Pasal 195 HIR, Pasal 206( 6 ) Rbg Perlawanan ini dapat diajukan oleh Para Pelawan dengan dasarHak Milik atas objek perlawanan tersebut dan oleh karenanya perlawananini telah tepat dan benar serta beralasan hukum, diperbaiki menjadi bahwaoleh karena Para Pelawan

Perlu TERLAWAN tegaskan,berdasarkan hukum setiap pihak dapatdiperkenankan mengajukan perlawanan apabila pihak tersebut memilikikepentingan juga atas objek a quo yang mana hal tersebut sama sekali tidaktercermin dalam dalil perlawanan yang diuraikan PARA PELAWAN (Vide:Putusan Mahkamah Agung RI No. 3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan, SitaJaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepadapemiliknya untuk mengajukan derden verzet. jo Pasal 195 (6) HerzienInlandsch Reglement (HIR) menyatakan

Bahwa berdasarkan fakta tersebut dan pengakuan para pelawandiatas sangat jelas bahwa para Pelawan tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan pelawanan karena Pelawan bukanlah pemilik objeksengketa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 195 (6) dan7HIR,yang mengatur Perlawanan sita eksekutorial diajukan oleh pihakketiga atas dasar hak milik.Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089K/Pdt/1991 yang menjelaskan Sita Jaminan(CB) yang diletakan atasmilik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untukmengajukan

Yefriardi Wibisono, yang terletak di Jalan Darmo Permai selatanXVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor PertanahanNasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006, dan telah ditegaskanjika Para Pelawan adalah sebagai pemilik dan Pemegang hak yang sah atas tanahtersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat ( 6 ) HIR Jo. Pasal 206ayat 6 RBg, terdapat cukup alasan hukum jika Pelawan mengajukan PerlawananA. quo.

Yefriardi Wibisono, yang terletak di JalanDarmo Permai selatan XVII/06 Surabaya, seluas 135 M2, yang dikeluarkan olehKantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Kota Surabaya, tanggal 15 Desember 2006,maka berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR Jo. Pasal 208 ayat 6 RBg.Perlawanan ini harus diterima dan dikabulkan, dan Grosse Risalah Lelang Nomor: 1066/2012 tanggal 24 September 2012 dan atas Panggilan Aanmanning No. :40/EKS/2013/PN.

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv,gugatan Perlawanan hanya semata mata ditujukan untuk :a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupunsita marital;b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap;c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 3.

;Dengan demikian Pelawan telah mencampuradukkan PerlawananPelaksanaan Eksekusi Pengosongan dengan pembatalan ielangEksekusi Hak Tanggungan atas dasar perbuatan melawan hukum;Eksekusi Pengosongan diatur di daiam Pasai 200 ayat (11) HIRatau Pasal 218 ayat (2) RBg, sehingga sesuai dengan pasal 195 ayat 6HIR maupun pasai 378 Rv, apabila seseorang keberatan atasdilakukannya eksekusi pengosongan maka dia dapat mengajukanPerlawanan, karena Perlawanan hanya sematamata ditujukan untuk :Page 59 of 72 Put.No

Bahwa sesuai dengan pasal 195 ayat 6 HIR maupun pasal 378 Rv, gugatanPerlawanan hanya semata mata ditujukan untuk : a. melawan penyitaan, baik berupa sita jaminan, sita eksekusi maupun sitaMarital ; 22222222222 22b. melawan eksekusi berdasar putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; c. melawan eksekusi grosse akta berdasar kekuatan pasal 224 HIR; d. melawan eksekusi perdamaian berdasar pasal 130 HIR. ; 2.

. ;2, Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;3.

dengan Pasal 45Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ; Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanNo.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa ;Il.

(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi SumateraUtara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998, yang terletak di Desa Lau Bakeri KecamatanHalaman 15PutusanPerkara No.44 / G/2018 /PTUNMDNNamorambe.Kabupaten Deli Serdang dengan batas tanah sebagai berikut Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ronet Ginting dan RobinsonTarigan ; Sebelah Selatan berbatas dengan jalan ke Kutalimbaru ; Sebelah Timur berbatas

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan SertipikatHak Guna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 1281998 ;5.

SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42709/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan SuratTergugat Nomor: S544/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP122/WPJ.04/2011tanggal 1 Februari 2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan Pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195