Ditemukan 12306 data
10 — 3
Putusan Nomor 0576/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
CHARIS KRISNANDIKA
94 — 30
Bahwa kedua orang tua pemohon yang bernama PRIDJOYO PRIBADIdan ENDANG PALUPI telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahanpada tanggal 14 April 1978, sebagaimana petikan buku nikah No.409/72/IV/1978.2. Bahwa dari perkawinan kedua orang tua pemohon yang telahdikarunial4 (empat) orang anak yang bernama Yudista Atmaji, Charis Krisnandika,Rezadi Satya Wardhana dan Nabila Arum Prameswari.3.
24 — 4
harus dicatat, serta denganmemperhatikan pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undangundang Nomor 23 Tahun2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkankepada Pemohon dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke KantorUrusan Agama Kabupaten Sijunjung setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II adalah orangyang miskin dan atas kemiskinannya tersebut Ketua Pengadilan Agama Sijunjungtelah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor W3A10/409
33 — 13
LY4h, 409, lia Long4!
8 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
8 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Bkl, Halaman 8 dari 11Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
11 — 6
Al Rahman AlJaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alihmenjadi pendapat majelis, yaitu :43, 409, (lto Ls, o 3s, 4939, 79514 Sul GS)Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksidan ijab qabul.Hal. 8 dari 11 hal. Pen.
6 — 5
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama KecamatanJatinegara Kabupaten Tegal Nomor: 409/114/VIII/2013, tanggal 21 Agustus2013, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukupdan dinazegelen (bukti P.2);B.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 10
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 409/62/III/2013yangdikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanBabelan KabupatenBekasi , tanggal21 Maret 2013 , sesuai dengan aslinya dan bermeteraicukup (Bukti P.1);Putusan No.2300/Pdt.G/2017/PA.Ckr. hal 3dari12b.
9 — 3
terhadap Termohon di depan sidang PengadilanAgama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
12 — 3
Termohon di depansidang Pengadilan Agama Bangkalan;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 yangmengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap,juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
14 — 2
putusan, denganmempertimbangkan peran, pengabdiaan Termohon serta kelayakan dan kepatutan, karenahal itu merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang suami yang menceraikan isterinya,sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubahlagi dengan Undangundang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta berdasarkanyuris prudensi Mahkamah Agung RI No 409
13 — 3
Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danPutusan Nomor 0420/Pdt.G/2016/PA.Bkl, Halaman 9 dari 12Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
10 — 3
anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudahmenikah ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 409
23 — 9
Fotocopy Surat Keterang Domsili atas nama Pemohon Nomor :474/409/MS.Dp.U/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diterbitkan danditanda tangani oleh Lurah Muara Siban kecamatan Dempu Utara Kotapagar Alam, yang telah diberi materai secukupnya dan dinatzegel pejabatpos, setelah dicocokan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberikode P12.Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :1672037110010001 tanggal 10 April 2019 diterbitkan dan ditanda tanganioleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
padanya atas tanah sengketa, untuk mengosongkan tanah kebunsengketa kemudian menyerahkan/ mengembalikan kepada Penggugat dalamkeadaan kosong tanpa syarat apapun; Menghukum TergugatTergugat untuk membayar ongkos perkara secaratanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp471.000,00 (empatratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassardengan Putusan Nomor 409
8 — 3
., Halaman 9 dari 122009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409 K/AG/2010tanggal 13 Agustus 2010, yang menyatakan : "Panitera berkewajibanmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal
7 — 3
Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan ;Menimbang, bahwa Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 yang mengatur tentang pengiriman salinan putusan yang berkekuatanhukum tetap, juncto Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, danYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 409