PUTUSANNomor 1927 K/PID.SUS/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama : DAUD LATIF, SKM;Tempat lahir : Parepare;Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/11 Mei 1968;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : BTN Minasa Upa Blok L 11 Nomor 16Makassar;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan;Terdakwa ditahan dalam

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.ttd./ Prof. Dr.

adalah benarbenar untuk proses balik nama keatas nama PemerintahDesa Troketon, sehingga kamipun tidak menanyakan lagi kepada Tergugat Idan membacanya.Bahwa kami baru mengetahui apabila Tanah Sengketa beralih keatas namaTergugat IV karena jual beli setelah kami dipanggil oleh pihak KejaksaanNegeri Klaten untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana korupsi atastanah sengketa dengan Terdakwa Tergugat I ( Kepala Desa Troketon saat itu ).Hingga akhirnya perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tipikor

Kepala Desa Troketon tentangpeminjaman/dibawanya Sertipikat Asli Nomor Bondo 85 Hak Milik no. 279, persil 30luas 1.900 meter persegi di Desa Sobayan, bahwa surat bukti tersebut oleh Majelis telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, kemudian diberi tandabukti (P6) ;Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 279, Desa Sobyan Surat ukur No. 2265, Tahun1980,, bahwa bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan bermeterai cukup kemudiandiberi tanda bukti (P7)Foto copy Putusan perkara Tipikor

dijualhanya boleh ditukar guling.Bahwa BPD pernah mengadakan rapat satu kali tanggal 12 Juni 2012 dibuatdalam Berita Acara, yang menyepakati tanah kas desa boleh untuk ditukar gulingtetapi tidak untuk dijual.Bahwa pada saat itu ternyat Kepala Desa Ahmadi Tri Atmaja telah menjualtanah tersebut kepada Sony namun saksi tidak tahu berapa harganya dan saksitidak tahu digunakan untuk apa uang hasil penjualan tersebut.Bahwa Ahmadi Tri Atmaja, akibat menjual tanah kas desa tersebut, telah dijatuhipidana di Tipikor

Suparti) hal ini sesuaibukti T. 2. 3. 4 III surat pernyataan antara Tergugat II dengan Tergugat IV.Menimbang bahwa, dari faktafakta di persidangan yang melakukan penjualantanah SHM No. 279 adalah Tergugat I kepada Tergugat IV.Menimbang bahwa, hal ini juga terbukti, dimana Tergugat I telah diadili dandiatuhi pidana di Pengadilan Tipikor Semarang dan di Pengadilan Tinggi Semarang,dimana Tergugat I sebagai Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi

Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014.C: Contoh 2 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 tetapi belum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017.d. Contoh 3 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatsebagai PNS yang melakukan tipikor setelah berlakunya UU No. 5Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.16.

Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober 2018perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau KurunganKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, dimana telah secarategas ditentukan Contoh 1 Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormatHalaman 58 dari 64 halaman Putusan Nomor : 18/G/2019/PTUN.PBR.sebagai PNS yang melakukan tipikor

Pematang Reba Lintas TimurKecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Pematang Reba Lintas Timur KecamatanRengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaktidaknya pada suatu tempattertentu. yang berdasarkan Undangundang RI Nomor 46 Tahun 2009 TentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaktidaknya Pengadilan Tipikor

Dadang Hasbi untuk memenuhi kembali gabahyang hilang dan diduga telah dijual oleh suami Muslimah dan mengembalikannya ke Gudang Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon yang terletakdi Desa Cisaat sehingga dari kedua peristiwa keluarnya Gabah stokcadangan pangan dari Gudang Dinas ketahanan Pangan KabupatenCirebon, sehingga dalam hal ini tidak ada Kerugian Negara sebagai salahsatu unsur delik Pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang juga harus terpenuhi sebagaikonsekuensi bergesernya kualifikasi tindak pidana

agar tindakan penyidik tidaksewenangwenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harusdilindung);Bahwa, sampai saat Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, sama sekallitidak terdapat buktibukti, baik berupa saksisaksi maupun bukti surat yangmelahirkan Fakta Hukum tentang adanya perbuatan dari Pemohonbaiksebagai Pelaku (pleger), Yang menyuruh melakukan (doen plegen), atausebagai Yang tutut melakukan (medeplegen) tindak pidana Korupsisebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 2, 3 dan 11 UU Tipikor

Sampai Saat Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, samasekali tidak terdapat buktibukti baik berupa saksi maupun surat yangmelahirkan fakta hukum tentang adanya perbuatan dari permohonsebagai pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger)atau sebagai yang turut melakukan (medepleger) tindak pidanakorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2, 3 dan11 UU Tipikor.

Bahwa penetapan sebagai tersangka kepada Pemohon karena adanyadugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik olehPemohon yang didasarkan isi postingan Pemohon dalam akun FaceBooknya pada tanggal 20 Juni 2018 atau setidaknya dalam bulantersebut yang memposting sebuah berita yang dikutip dari berita harianonline habadaily.com dan kutipan dari pasal 4 UU TIPIKOR No. 31Tahun 1999 serta penjelasannya.Bahwa isi postingan pemohon adalah sebagai berikut Haba Daily.compernah memberitakan kasus korupsi

Bahwa karena isi postingan tersebut merupakan kutipan dari berita onlinehabadaily.com terkait putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.No.51/Pid.SusTPK/2014/PN Bna dan kutipan dari pasal 4 UU TIPIKOR No.31 Tahun 1999 maka dapat dipastikan bahwa isi postingan tersebutadalah mengandung kebenaran bukan sebuah karangan..

Selain itu kasustersebut sudah berkali kali dimuat di media cetak maupun media online.14.Bahwa dengan pengembalian uang tersebut tentu' tidak bisamenghilangkan tindak pidananya kecuali hanya dapat meringankan hukumansesuai pasal 4 UU TIPIKOR 1999.15.Bahwa jika kemudian apa yang diposting oleh Amri Sinulingga tersebutdijadikan sebagai alat bukti tentu tidak signifikan dan kuat untuk menetapkanyang bersangkutan sebagai tersangka.16.Bahwa dengan penetapan tersangka kepada Pemohon oleh pihak PolresAceh

Pid /Tipikor /2020/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yangmenerangkan bahwa pada tanggal 20 Mei 2020, Jaksa Penuntut UmumHal. 40 dari 44 halaman , Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PT BGL.mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebutdan Akta Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru sitaPengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu kepada terdakwa pada tanggal 26 Mei2020 secara sah;Membaca Akte Pemberitahuan Permintaan banding Jaksa

Pid /Tipikor /2020 /PN.Bgl padatanggal 26 Mei 2020;Membaca Akta Pemberitahuan Memori banding Jaksa Penuntut UmumNomor 9/Akta.

Pid /Tipikor /2019 /PN.Bgl kepada Terdakwa pada tanggal 26Desember 2019;Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara(Inzage) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing Nomor :W8.U1/2288/pid.SusTPK.01.10/5/2020, masingmasing tertanggal 27 Mei 2020baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kKesempatan untukmempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal27 Mei 2020 sampai dengan tanggal O02 Juni 2020, sebelum berkas perkaradikirim ke Pengadilan

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Acehsejak tanggal 27 September 2015 s.d 26 Oktober 2015berdasarkan Surat Penetapan No.507/Pen.Pid/2015/PT.BNAtanggal 21 September 2015 ;Terdakwa ditunjuk seorang pengacara oleh Majelis Hakim yakniPenasehat Hukum HASNAN,SH,MH yang beralamat di dijalan Cut Mutia No.91Rimo kecamatan gunung meriah kabupaten aceh singkil, sebagai PenahehatHukum CumaCuma untuk mendampingi Terdakwa Jandi Boang Manalu Bin SimaBoang Manalu (Alm) tanggal 08 Juli 2015, yang

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalammemberikan suatu keputusan hukum pada tingkat banding telahmenyatakan penerapan hukum, oleh Hakim tingkat pertama tidak tepat didalam suatu kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan terjadinyakecelakaan tidak terlepas akan dapat terjadi sesuatu, dalam pertimbanganberikutnya dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis HakimPengadilan Tinggi melinat terdapat adanya suatu kelalaian dari Terdakwaadanya kurang kehatihatian dalam

., M.H masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor BandaAceh Nomor 37/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 2 Juni 2017, putusan tersebutdiucapkan pada hari itu juga persidang terobuka untuk umum oleh Hakim Ketuahadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpadihadiri oleh kedua belah pihak;HakimHakim Anggota Ketua MajelisNy. Irdalinda, SH.

PUTUS ANNOMOR /76/PID.SUS/2016/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama Lengkap : WAHYU AKBAR ASDY Bin MARDIWAN;Tempat lahir : Duri Bengkalis;Umur/Tgl.

Suratmo bahan bnkus rokok evolution merah dpnpager garasi bis samping pengadilan neger tipikor.0.50.kKemudiansesampainya lokasi dimaksud, di JI. Suratmo, lalu terdakwa SUHARSONOturun dari mobil dan mencari shabu.

Santoso, SH, NIP:196605261993061001.1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR JakartaPusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, denganjabatan: Panitera Pengganti.1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama:AHMAD YANI.1 (satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata KuninganBuilding 20th Floor Jl.

SK25/WY/1015, Tanggal 22Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PTHal 56 Putusan No. 92/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.Mitra Maju Sukses.5. 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan IndustrialJakarta Pusat (DR.

Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember 2015.6. 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh KetuaPengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan IndustrialJakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 30 Oktober 2015.7.1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti No.503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. EdyNasution,SH.

Santoso menyatakan baru kali ini dia tahu apa isi amar putusannya,sehingga sebelum tanggal 30 Juni 2016 Santoso belum mengetahui isi dari putusantersebut.Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar jam 14.15 perkaratersebut diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Partahi dengan HakimAnggota Agustinus, sedangkan Casmaya tidak ikut sidang putusan, karena adaperkara Tipikor yang harus dia sidangkan, sehingga Casmaya diganti oleh MarulakPurba.Bahwa ini dari amar putusan perkara tersebut

Santoso, SH, NIP:196605261993061001.1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR JakartaPusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, denganjabatan: Panitera Pengganti.1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama:AHMAD YANI. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.. 1 (Satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata KuninganBuilding 20th Floor Jl.

Dalam unsur ketiga Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor harusdibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengankewajibannya, misalnya Terdakwa meloloskan persyaratan dokumen yangseharusnya tidak bisa lolos karena isinya tidak benar, mempercepatproses permohonan dari yang seharusnya telah ditetapbkan, mempermudah dan memperlancar proses permohonan dengan caracara yangtidak benar dengan menerima imbalan uang, dan sebagainya.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Rlsebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Jaksa /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il :Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./H. Hamrat Hamid, S.H. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.ttd./Prof.Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehsejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H.

Majelis Hakim di Rutan Ternate sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengantanggal 14 April 2016;Pengalihan penahanan Rutan Ternate menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 30Maret 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengantanggal 13 Juni 2016 ;Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 14 Juni 2016sampai dengan tanggal 13 Juli 2016

Baru Kelurahan Tabona, Kecamatan TernateSelatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate denganNo.Reg. 13/SK.Pid.TPK/3/ 2016/PN.Tte, tanggal 21 Maret 2016 ;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16 Maret 2016tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut

;Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate Nomor : 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Tte, tanggal 16Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini ;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum No :Reg.Perk : PDS04/TERNA/Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 yang dibacakantanggal 20 Maret 2016 di persidangan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli

Perk : PDS04/TERNA/ Ft.1/03/2016 tanggal 15 Maret 2016 sebagai berikut :PRIMAIR :Bahwa terdakwa Drs IMRAN YAKUB selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) bersamasama dengan Terpidana ILHAM RAHAYU JUNAIDI, SE(berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor: 6/Pid.SusTPK/2015/PTTTEtanggal 10 Juli 2015 dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaananggaran BSM Pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku UtaraT.A 2010) dalam kedudukannya Selaku Bendahara Pembantu Pengeluaran BSMTahun 2010 Dinas Pendidikan

Provinsi Maluku Utara pada program kegiatanpenyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas PendidikanProvinsi Maluku Utara Pada Tahun 2010 pada program kegiatan penyediaanbeasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP pada Dinas Pendidikan Provinsi MalukuUtara Pada Tahun 2010 berdasakan Surat Keputusan Gubernur Maluku UtaraNomor : 56 / KPTS / MU / 2010 tanggal 09 Maret 2010 dan terpidana RUSLANABDUL MALIK, A.Md (berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Nomor:6/Pid.SusTPK/2015/PTTTE tanggal 10

Tapanuli TengahPendidikan :S2 Dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penahanan oleh:Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampaidengan tanggal 28 Januari 2015; Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan tipikor pada PN Jakarta Pusat;Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11Maret 2014; = 222 nnn nnn nnn nn nnn nnnDiperpanjang oleh

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan tanggal 10Mei 2014;Diperpanjang oleh Ketua Pegadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 11 Mei2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015; Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 18 Mei2015 s/d tanggal 16 Juni 2015 ;Hal 1 dari 45 hal Put.

No.25/PID/TPK /2015/PT.DKITimur.Perumahan Era Mas, Blok B II/15, Jakarta Timur.7 Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 17 Juni2015 s/d tanggal 15 Agustus 2015 8 Perpanjangan Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 16 Agustus 2015 s/dtanggal 14 September 2015 ; Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya: 1 Kores Tambunan, SH. 7 Charles A.M.2 Amor Tampubolon, SH. Hutagalung,3 Eben Ezer Sitorus, SH., M.H. S.H.4 SH.

Melainkan juga asasasas umum yang terdapat di dalam lapanganhukum (algemen beginsel) ;Bahwa Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur melawan hukum.

Lebihjelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan ;Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perudangundangan,namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai denganHal 6 dari 26 hal Putusan perkara Perdata No. 78/PDT/2020/PT MKS.10.Ad.12.rasa keadilan atau normanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, makaperbuatan

: CilalangUmur/tgl.lahir : 38 Tahun/05 April 1973Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.Tempat Tinggal : Kel.Cilalang Kec.Kamanre Kab.LuwuAgama : Islam.Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa ditahan oleh :Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara :e Sejak tanggal 02 Maret 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012;e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2012s/d 29 pril 2012 ;Penuntut Umume Dalam Tahanan Kota Sejak tangggal 27 April 2012 s/d 16 Mei 2012;Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Makasare Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar Sejak tanggal 16 Juli 2012 s/dtanggal 14Agustus 2012 ; Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakasar sejak tanggal 15 Agustus 2012 s/d tanggal 13 Oktober 2012 ;Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum:SYAHRIR, SH.

Penjatuhan hukuman pidana (straafmat):Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yangmemeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwaIRWAN IDRIS,ST.Bin IDRIS telah memutus dengan amar putusannyamenyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001dan dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta dibebanikewajiban membayar uang perkara sebesar Rp 5.000,Bahwa terhadap

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal11 Pebruari 2014 ;5. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkno :2/PID.SUS/ 2014/PN.KPG sejaktanggal 17 Januari 2014 sampaidengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang padaPengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014;7.