Ditemukan 17793 data
65 — 24
koma tigapuluh enam) gram tersebut dariorang yang demama MUSA (DPO) dengan cara diberi secara Cumacuma oleh orangyang bemama Musa (DPO atau belum tertangkap) ;Bahwa diri terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongai Jenis bukan tanaman berupa 1(satu) bungkus plastik kecil wama bening berisi shabutersebut adalah tidak ada mempunyai izin dan diberi izin dari Menteri Kesehatan atauInstansi yang berwenang untuk itu dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan LaboratorisNo.67.M/2011/UPT
84 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2021Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud akan merekagunakan bagi diri sendiri; Bahwa meskipun pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugasKepolisian tidak sedang menggunakan shabu bagi dirinya sendiri ataubersamasama dengan orang lain namun ternyata urine Terdakwa positifmengandung metamphetamine sesuai Surat Keterangan PemeriksaanUrine dari UPT RSUD Mokuyurli Nomor 350/155.36/RSUD/2019.Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu hanya memenuhi unsurtindak pidana Pasal
46 — 3
Surat dari Dinas Kesehatan UPT.
27 — 19
PENETAPANNomor : 112/Pdt.P/2015/PA.WspPe Nabble 29 lnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawindalam perkara yang diajukan oleh:Baharuddin bin Udin, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,pendidikan SD,bertempat tinggal di UPT Tellulimpoe, DesaTellulimpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,Pemohon.Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas
MOH. KHOLIL
20 — 6
surat permohonan Pemohon pada pokoknyamempunyai maksud dan tujuan untuk diizinkan melakukan perbaikan nama ayahdalam akta kelahiran anak pertama Pemohon MOHAMMAD FAIRUS HABIBI yangsemula dalam akta kelahiran nama ayah tertulis MUH HOLIL menjadi MOH.KHOLIL;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan penemuan tersebut selanjutnyaTerdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Leuwiliangguna pemeriksaan lebih lanjut.Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh UPI LaboratoriumUji Narkoba Pelaksanaan Harian Badan Narkotika Nasionalyang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisNomor: 1701/1X/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tertanggal 24September 2010 diperoleh kesimpulan bahwa barang buktidaundaun kering yang didapatkan dari Terdakwa adalah benarganja mengandung THC (Tetra Hidro Cannabinol
198 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Damin selaku PNS sertaKepala UPT Terminal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo,pungutan tersebut ada juga yang langsung diserahkan oleh calon nonPNS tersebut dengan tujuan agar dapat diterima untuk menjadi tenaganon PNS Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;3. Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar dan bertentangan dengan: UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara khususnya mengenai Pelaksanaan Pendapatan dan BelanjaNegara;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No.2626K/Pid.
21 — 20
Saputra dan saksi Heri Prastyo( Petugas Polsek Tanjung Priok ) melakukan observasi dan pada hari Jumattanggal 02 Nopember 2012 pukul 23.30 WIB kami melihat gerak gerikterdakwa yang mencurigakan dan ketika akan kami tangkap terdakwa sempatakan melarikan diri dan membuang (satu) kantung plastic kecil putih yangberisi Narkotika namun kemudian para saksi berhasil menangkap terdakwa danmengamankan barang bukti yang sempat dibuangnya dan sebagaimana BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 66K/XI/2012/UPT
PANGIHUTAN TAMPUBOLON
22 — 11
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
ELSA MUTAHARA
28 — 18
Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca yaitu Elsa Agnesia lahir di Belajen tanggal 12 November 2004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang tertera yakni Elsa Mutahara lahir di Enrekang, tanggal 20 Desember 2004 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Elsa Agnesia lahir di Enrekang, tanggal 21 Desember 2004 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Lulus Nomor: 420/318-UPT
38 — 11
JHONATAN MARCELLINO oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPT Marsudi Putra Kota Surabaya selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Anak ;
- Menetapkan para Anak tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) dos book handphone merk Redmi Note 8, warna biru silver;
- 1 (satu) unit SIM card
24 — 15
Kebon Bawang Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2012 sekirapukul 19.30 WIB dengan cara membeli seharga Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) dimana selanjutnya terdakwa membawanya perdi.Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 273 E/V/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 22 Mei 2012 yang menyimpulkan bahwa barangbukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putihdengan berat netto 0,0623 gram adalah benar mengandung metamfetamina
NOER FAIZAH
23 — 2
, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwayang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohonhendak memperbaiki nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
13 — 5
PENETAPANNomor 0266/Pdt.P/2017/PA.Gtloers) Gor aU) auDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkarapermohonan penetapan wali yang diajukan oleh :Adolfina Daud, S.H binti Muchtar Daud umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS UPT Lembaga Pemasyarakatan Pohuwato padaKementerian Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo,tempat kediaman di Jalan Prof. DR.
29 — 27
BinSarifudin mengalami luka lecet dibagian leher sebelah kiri dan sakit dibagian telingasebelah kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 445/06/V/2014 tanggal 28Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Betung Kota yangditanda tangani oleh dr.
RISTI FATMAWANDARIE
28 — 16
wonennnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
ADI PRATAMA
25 — 12
Pemohon yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
ALEKSANDER
23 — 13
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
36 — 11
Pada saat ditanyakan ijin dari Menteri Kesehatan maupun daripihak yang berwenang lainnya atas kepemilikan dan penguasaan (satu) bungkus kecilkertas diduga berisi ganja tersebut pada dirinya, terdakwa tidak dapat menunjukannya ;Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris UPT Laboraatorium UjiNarkoba Badan Narkotika Nasional : 2470/II/2014/BALAI LAB NARKOBAtaanggal.18 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah , S.Si.,M.Si.Riseka Dwi Widayati, S.Si.,.M.Si dan Tanti, ST.
TRIYANTO
112 — 25
penduduk berdomisili dapat menerbitkan kutipankedua Akta Kelahiran sebagai pengganti kutipan akta kelahiran yanghilang/rusak;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas telah ternyatasebagaimana keterangan saksisaksi, bukti P1 s/d P5, dan juga keteranganPemohon bahwa benar Akta Kelahiran Anak Pemohon hilang pada saatpemohon pindah rumah dan pemohon sudah melaporkan kehilangannya padapihak Kepolisian Sektor Metro Utara;Menimbang, bahwa pemohon sudah berkoordinasi dengan InstansiPelaksana Atau UPT