Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015hanya mengatur jabatan panitera Pengganti danKepala Subbagian, dalam stuktur jabatan di bawahnyadan jabatan di bidang teknis Kemiliteran tidak diatursehingga menimbulkan permasalahan di bidangkepengurusan personel militer untuk kenaikanpangkat.b.

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur;4.

., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi KalimantanTimur, berdasarkan Nota Dinas Nomor 180/01/HK/I/2017tanggal 9 Januari 2017;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017PT.

., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J. Salmon Manurung, S.H., Pelaksana padaSub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga padaKantor Wilayah DJP Sumatera Utara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27Februari 2019 sebagai Turut Tergugat 1;6.

Saragih, Penanganan Perkara padaBiro Advokasi Kementerian Keuangan;(13) Sere Tiorida Siahaan, S.H., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J.

., Jabatan Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;5. Faisal Fauzan, S.H., Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;6.

., Jabatan Subbagian Bantuan Hukumdan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;Sugianto Theresia Ida Purwanti Irianingsih, SH.,M.H.

Pelaksana Subbagian BantuanHukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan;Akhmad Reiza Herbowo, SE., Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di KantorPusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot SubrotoNomor 4042, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU490/PJ/2013, tanggal 18 Maret 2013;Halaman 2 dari 49 halaman.

MUHAMMAD RIZKI, SH.MH ( Kepala SubBagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum Pemerintah Provinsi JawaTIMUT ) j7. CHOLIK HIDAYAT, SH, M.PSDM ( Kepala SubBagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ) ;8. PURWATI UTAMI, S.Sos. M.Si ( Kepala SeksiSyarat Kerja, Upah dan Jaminan Sosial Dinas TenagaPutusan Perkara Nomor : 118/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 2 dari 75 HalamanKerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa9.

Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1)Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pat.G/2019/PN Tnnmenentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P9) yang manatelah memperoleh surat pemberian ijin cerai dari Dinas Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

Asyakur (Alm) selaku Kepala SubBagian Hukum dan Perundangundangan Pada bagian Hukum dan Kepegawaian SetdaKabupaten Musi Rawas utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor :823.3/57/KPTS/II MRU/2014 dan selaku Anggota Panitia Daerah Penerimaan CPNS diKabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran2014 bersama

.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi Hartonomengatakan kalo sudah siap uangnya kemunikasikan dengan Azhari, biarHalaman 21 dari 101 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.PlgAzhari yang mengambil uangnya, dan pada saat pertemuantersebutsaksi Hartono memperkenalkan saksi Muhammad Nazari Bin Sunarno kepadaterdakwa guna melakukan pengawalan terhadap uang yang akan dibawa olehterdakwa nantinya dari Bengkulu ke Jakarta.Bahwa setelah orangorang mengetahui terdakwa menjabat selaku Kepala SubBagian

Asyakur (Alm) selaku Kepala SubBagian Hukum dan Perundangundangan Pada bagian Hukum dan Kepegawaian SetdaKabupaten Musi Rawas utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor :823.3/57/KPTS/IL MRU/2014 dan selaku Anggota Panitia Daerah Penerimaan CPNS diKabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran2014 bersama

untukdibantu dalam kelulusannya pada seleksi tes CPNS 2014 Kabupaten Musi RawasUtara dan sebagian lagi ada yang merupakan orang orang yang merupakansaudara dari terdakwa yaitu MRM (Maryam) , Gusti, Taslim, KDR (Kodri ) danLKM (Lukman), dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwayang telah menerima pemberian sejumlah uang dari orangorang yang memintabantuan kepada terdakwa dengan harapan supaya bisa diluluskan Tes CPNS dikabupaten Muratara telah bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala SubBagian

Kepala Subbagian Bidang Bina Marga dan PIW,Bagian Advokasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR,5. Deny Risnardi Setiawan, SH. Kepala Subbagian Advokasi Hukum, BagianHukum dan Komunikasi Publik, Setditjen Bina Marga, Kementerian PUPR, 6. GDArya Mahendra Putra,ST., MT., Kepala Sub Bagian Pengamanan Barang MilikNegara, Bagian Pengelolaan barang Milik Negara, Setditjen Bina Marga,Kementerian PUPR, alamat masingmasing jalan Pattimura No. 20 KebayoranBaru Jakarta Selatan, 7.

Kepala Subbagian Tata UsahaBalai Pelaksanaan Jalan Nasional Banda Aceh, alamat JIn. Jenderal SudirmanHalaman 2 dari 65 Putusan Nomor 68/PDT/2019/PT BNANo. 59 Banda Aceh., 8. Krisna Pramudita, SH. MH., Staf Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemnterian PUPR, alamat jln. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan., 9. Gusta Ardianto, SH., MH. Staf BagianAdvokasi Hukum , Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR, alamatjln.

., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 0202 nen neeVITRIA FARISH MAYASARI, SH., jabatan Staf Sub BagianHukum Bagian pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKota Surabaya ; 2202 nn ene n renee nen nn ene n nn nnenensHalaman 2 dari 81, Put. Perkara No. : 192/G/2018/PTUN.SBY8. MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; 9.

., jabatan Staf SubBagian Hukum Bagian pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ; Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, berlamat di JalanTaman Surya No.1 Surabaya ; Selanjutnya disebut SeDagal ............cccccceeeesese eee es TERGUGAT ;PT.

., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;16.Fresha Anggeni, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;17.Ahmad Al Bara Dipayana, Amd, Fungsional PemeriksaKPP Pratama Samarinda;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017Kesemuanya memilih alamat di Kantor Pelayanan PajakPratama Samarinda, berkedudukan di Jalan MT.

IV, Penangan Pekara IA Tk.V pada SubBagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum , Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Staf SeksiHukum dan Informasi KPKNL Bandung, pada Kantor Wilayah DJKNJawa Barat, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2013;. HENDRAWIJAYA, bertempat tinggal di Gang Awiwulung Nomor45/226 RT. 0101/09, Kelurahan Karanganyar, KecamatanAstanaanyar, Kota Bandung;.

DINGIN TARIGAN.Jabatan : Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usahadan Rumah Tangga.10.

., JabatanKepala Subbagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ; DADANG GANDHI, SH., Jabatan KepalaSubbagian Bantuan Hukum II!1, Biro Hukumdan Organisasi Setjen, Kemdiknas,Alamat Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat ;MUHAMMAD RAVII, SH.

Sudaryono Teguh Wibowo Kepala SubBagian Humas dan Laporan (fotokopi sesuai dengan10) (0) 0) ) )9. Bukti T9 : Surat Nomor W.16.PW.04.02.RHS2392 tanggal 26April 2013 perihal Usul Hukuman Disiplin TingkatBerat a.n. Sdr. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 10. Bukti T10 : Petikan Putusan Nomor 27/Pid.sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK (fotokopi sesuai dengan fotokopi); 11. Bukti T11 : Petikan Putusan Nomor 16/PID.SUS/2013/PT.PTK(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 12.

., Jabatan Kepala Subbagian PeraturanPerundangUndangan, Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi;6 Ananta Antasari, SH., Jabatan Kepala Subbagian Perencanaandan Jaringan Dokumentasi Hukum, KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat dan berkedudukan padaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, JalanJenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : SKK

KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buku tentang Laporan Pertanggungjawaban KegiatanSekretaris, Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Seksi Komsumsidan Harga Pangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten TanjungJabung Barat Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buku tentang Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PadaSeksi Distribusi dan Harga Pangan pada Kantor Ketahanan PanganKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;1 (satu) buku tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala SubBagian

KabupatenTanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;10.1 (satu) buku tentang Pertanggungjawaban Kegiatan Sekretaris,Anggota Panitia Pelaksana Kegiatan Pada Seksi Konsumsi dan HargaPangan pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung JabungBarat Tahun Anggaran 2012;11.1 (satu) buku tentang Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PadaSeksi Distribusi dan Harga Pangan pada Kantor Ketahanan PanganKabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012;12.1 (satu) buku tentang Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kepala SubBagian

., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;Sugianto Theresia Ida Purwanti lrianingsih, SH.,M.H., Jabatan KepalaSeksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Ill Kanwil DJP JakartaSelatan ;.

Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU490/PJ/2013,tanggal 18 Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.

Sekedarinformasi sampai dengan saat diterbitkannya Surat Keputusanpenurunan Jabatan sebagai Staf Penggugat belum pernah dipanggilbaik secara dinas maupun pribadi oleh Kepala Biro maupun WakilRektor II;Pada tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat menerima Surat KeputusanRektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor 001 Tahun 2015tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri TernateTahun 2015, dimana Penggugat diberhentikan dari Jabatan sebagaiKepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian PengabdianMasyarakat

dan tanggungjawab pada bidang tugasnya, sehingga Atasan Penggugat Ketua LembagaPenelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ternatemenyampaikan kepada Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melalui SuratNomor In.27.1/C1/KS.02/04A/205 tanggal O03 Agustus 2015 tentangPertimbangan Jabatan Kasubbag Tata Usaha LP2M (bukti T6), sehinggaRektor IAIN Ternate (Tergugat) melakukan Rapat Pimpinan Rektorat IAINTernate guna membahas dan membicarakan permasalahan, pemindahanPenggugat dan kekosongan jabatan Kepala Subbagian

Bahwa selain memenuhi prosedur sebagaimana diuraikandalam huruf C angka (2), penerbitan Obyek Sengketa jugatelah sesuai dengan prosedur Administrasi Pemerintahan,sebagaimana dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:1. bahwa surat permohonan penerbitan Obyek Sengketaditerima di Subbagian Tata Usaha Kantor KementerianAgama Kabupaten Kudus pada hari Jumat, tanggal 5Juli 2019; 222222 2n eons nn ene enn neem nen en ene2. bahwa suat permohonan penerbitan Obyek Sengketapada hari yang sama, diberi lembar disposisi

dandiserahkan kepada Subbagian Tata Usaha KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus;3. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, surat permohonanpenerbitan Obyek Sengketa didisposisi dan diserahkankepada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah PondokPesantren Kantor Kementerian Agama KabupatenKudus, untuk diteliti dan dibuat surat tanggapannya;4. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Kepala SeksiPendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus menuliskandalam lembar disposisi ditujukan kepada