Pelaksana SubBagian Litigasi Pada Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerahkabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 NopemberForm02/SOP/06.3/20182018.Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telahhadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mengupayakan perdamaiankepada para pihak yang berperkara sesuai dengan PERMA no. 1/2016tentang Mediasi dengan menunjuk Mediator yang terdaftar Resmi diPengadilan Negeri Cibinong bernama BEN RONALD P SITUMORANGS.H.M.H.

Tahun 1990 TentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1)Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 268/Pat.G/2019/PN Tnnmenentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajibmemperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P9) yang manatelah memperoleh surat pemberian ijin cerai dari Dinas Badan PerencanaanPenelitian dan Pengembangan Daerah yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian

., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;Sugianto Theresia Ida Purwanti lrianingsih, SH.,M.H., Jabatan KepalaSeksi Pengurangan, Keberatan dan Banding Ill Kanwil DJP JakartaSelatan ;.

Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum danPelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan KanwilDJP Jakarta Selatan ;Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor PusatDirektorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 4042,Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU490/PJ/2013,tanggal 18 Maret 2013;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:PT.

Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Maret 2018 atasnama Boyke Edison, SPd yang ditandatangani oleh Kepala SubBagian Tata Usaha Siharnida Sipahutar, STP dengan Satf BagianTata Usaha Bhaktiur Sihombing, SE serta Boyke Edison, SPd, dandiberi cap stempel, selanjutnya diberi tanda DUKti.............ccceeeeeeeeeees P 6;7.

., Kepala SubBagian Pertimbangan Hukum, Direktorat Jenderal Mineral danBatubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;9. Rahmat Fitriyadi, S.H., Analis Permasalahan Hukum,Sekretariat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral;10. Jaya Kusuma Wardana, S.H., Analis Hukum, SekretariatJenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;11. Muhammad Haris Budi A., S.H., Analis Perundangundangan,Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral12.

., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J. Salmon Manurung, S.H., Pelaksana padaSub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga padaKantor Wilayah DJP Sumatera Utara ;Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27Februari 2019 sebagai Turut Tergugat 1;6.

Saragih, Penanganan Perkara padaBiro Advokasi Kementerian Keuangan;(13) Sere Tiorida Siahaan, S.H., Pelaksana pada SubBagian Advokasi, Pelaporan dan KepatuhanInternal pada Kantor Wilayah DJP Sumatera UtaraI;(14) Harris J.

., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Timur;4.

., jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, KomplekPerkantoran Bukit Pelangi, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi KalimantanTimur, berdasarkan Nota Dinas Nomor 180/01/HK/I/2017tanggal 9 Januari 2017;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017PT.

ARIPRASETYO,SH,Kepala Subbagian Advokasi Hukum II Biro Hukum danOrganisasi ,Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan , 2.HANDAYANI P.U.PANJAITAN,SH, Pelaksana Bagian Hukum,OrganisasiSekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 3. ALIASMADI,SH,Pelaksana Bagian Hukum , Organisasi dan Kerja Sama Sekretariat DitjenPerikanan Tangkap dan 4.

., Jabatan Kepala SubBagian Penyelesaian Sengketa Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;5. Faisal Fauzan, S.H., Staf Pelaksana Biro Hukum SetdaProvinsi Kalimantan Timur ;6.

., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;16.Fresha Anggeni, S.H., Pelaksana Subbagian BantuanHukum, Paloparan dan Kepatuhan Internal, Kanwil DJPKalimantan Timur dan Utara;17.Ahmad Al Bara Dipayana, Amd, Fungsional PemeriksaKPP Pratama Samarinda;Halaman 2 dari 44 halaman. Putusan Nomor 161 PK/TUN/2017Kesemuanya memilih alamat di Kantor Pelayanan PajakPratama Samarinda, berkedudukan di Jalan MT.

Asyakur (Alm) selaku Kepala SubBagian Hukum dan Perundangundangan Pada bagian Hukum dan Kepegawaian SetdaKabupaten Musi Rawas utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor :823.3/57/KPTS/II MRU/2014 dan selaku Anggota Panitia Daerah Penerimaan CPNS diKabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran2014 bersama

.170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), setelah itu saksi Hartonomengatakan kalo sudah siap uangnya kemunikasikan dengan Azhari, biarHalaman 21 dari 101 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN.PlgAzhari yang mengambil uangnya, dan pada saat pertemuantersebutsaksi Hartono memperkenalkan saksi Muhammad Nazari Bin Sunarno kepadaterdakwa guna melakukan pengawalan terhadap uang yang akan dibawa olehterdakwa nantinya dari Bengkulu ke Jakarta.Bahwa setelah orangorang mengetahui terdakwa menjabat selaku Kepala SubBagian

Asyakur (Alm) selaku Kepala SubBagian Hukum dan Perundangundangan Pada bagian Hukum dan Kepegawaian SetdaKabupaten Musi Rawas utara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara nomor :823.3/57/KPTS/IL MRU/2014 dan selaku Anggota Panitia Daerah Penerimaan CPNS diKabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan Keputusan Bupati Musi Rawas UtaraNomor 134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penerimaan Calon PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran2014 bersama

untukdibantu dalam kelulusannya pada seleksi tes CPNS 2014 Kabupaten Musi RawasUtara dan sebagian lagi ada yang merupakan orang orang yang merupakansaudara dari terdakwa yaitu MRM (Maryam) , Gusti, Taslim, KDR (Kodri ) danLKM (Lukman), dalam hal ini perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwayang telah menerima pemberian sejumlah uang dari orangorang yang memintabantuan kepada terdakwa dengan harapan supaya bisa diluluskan Tes CPNS dikabupaten Muratara telah bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala SubBagian

kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek apiHalaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2016/PN.Cjr.kemudian asapnya Terdakwa hisap seperti merokok.Bahwa terhadap Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian sebanyak15 (lima belas ) bungkus yang berisikan shabushabu sesuai dengan BeritaAcara Pemeriksaan Laboratoris No. 92 G /VIV2016/BALAI LAB NARKOBAtanggal 20 Juli 2016 pemeriksa Sri Lestari, S.Si, M.Si, Erlana Nindya Maulida,S.Farm mengetahui An Kepala Balai laboratorium Narkoba BNN Kepala SubBagian

Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan II Kantor Pertanahan Kota Tanjungkarang,Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, yang telah dilegalisir olen Kepala SubBagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (bermeterai cukup),lalu diberi kode P.3;B. Saksisaksi :1.

., dan kawankawan, Kepala SubditBantuan Hukum, Kepala Seksi Bantuan Hukum lI, Il, Ill, IV SubditBantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II, Kepala SubBagian bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP SumateraUtara , Kepala Seksi Pengawasan Konsultasi KPP PratamaMedan Belawan, Para Pelaksana Subdit Bantuan HukumHalaman 17 dari 21 hal. Put.

Sekedarinformasi sampai dengan saat diterbitkannya Surat Keputusanpenurunan Jabatan sebagai Staf Penggugat belum pernah dipanggilbaik secara dinas maupun pribadi oleh Kepala Biro maupun WakilRektor II;Pada tanggal 27 Agustus 2015 Penggugat menerima Surat KeputusanRektor Institut Agama Islam Negeri Ternate Nomor 001 Tahun 2015tentang Mutasi Pegawai Pada Institut Agama Islam Negeri TernateTahun 2015, dimana Penggugat diberhentikan dari Jabatan sebagaiKepala Subbagian Tata Usaha Lembaga Penelitian PengabdianMasyarakat

dan tanggungjawab pada bidang tugasnya, sehingga Atasan Penggugat Ketua LembagaPenelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ternatemenyampaikan kepada Rektor IAIN Ternate (Tergugat) melalui SuratNomor In.27.1/C1/KS.02/04A/205 tanggal O03 Agustus 2015 tentangPertimbangan Jabatan Kasubbag Tata Usaha LP2M (bukti T6), sehinggaRektor IAIN Ternate (Tergugat) melakukan Rapat Pimpinan Rektorat IAINTernate guna membahas dan membicarakan permasalahan, pemindahanPenggugat dan kekosongan jabatan Kepala Subbagian

Bahwa selain memenuhi prosedur sebagaimana diuraikandalam huruf C angka (2), penerbitan Obyek Sengketa jugatelah sesuai dengan prosedur Administrasi Pemerintahan,sebagaimana dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:1. bahwa surat permohonan penerbitan Obyek Sengketaditerima di Subbagian Tata Usaha Kantor KementerianAgama Kabupaten Kudus pada hari Jumat, tanggal 5Juli 2019; 222222 2n eons nn ene enn neem nen en ene2. bahwa suat permohonan penerbitan Obyek Sengketapada hari yang sama, diberi lembar disposisi

dandiserahkan kepada Subbagian Tata Usaha KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus;3. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, surat permohonanpenerbitan Obyek Sengketa didisposisi dan diserahkankepada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah PondokPesantren Kantor Kementerian Agama KabupatenKudus, untuk diteliti dan dibuat surat tanggapannya;4. bahwa pada tanggal 5 Juli 2019, Kepala SeksiPendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren KantorKementerian Agama Kabupaten Kudus menuliskandalam lembar disposisi ditujukan kepada

., Jabatan Kepala SubBagian Perundangundangan pada BagianHukum ; YUSRON, Msi., Jabatan Plt. Kepala Bagian Pemerintahan ; Drs.

IMAM SUBEKTI, Jabatan Kepala SubBagian Pertanahan dan Ketertiban pada BagianPemerintahan ; TIMOTIUS PRALOYO, Jabatan Kasi UsahaTani Perkebunan ; SUWONDO, Jabatan Staf Bagian Hukum ; SUWASONO, Jabatan Staf BagianHukum ; Kesemuanya bertempat kedudukan di JalanSoekarno Hatta Nomor 1 Kediri, Berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 187.1/1141/418.32/2009,tanggal 19 Juni 2009Yang .............0. Yang selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada : 1 MOCH.

Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskanke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E, MM untukdibuatkan SPMU/SP2D (finalnyapembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PTDJM untuk membayar tagihantersebut diurus langsung olehSekretaris Korpri (saksi Drs.YUSRADIANSYAH, M.Si.) keWALIKOTA. Berdasarkanketerangan saksi Suhandiyansyah,SK Walikota sebagai dasar pencairankadang disusulkan karena ketikauang akan dicairkan SK belumselesai.

Dokumen tersebut selanjutnya diserahkan keBagian Keuangan Subbagian Anggaran (saksi Tony Suhartono, S.E.,MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelah diverifikasi, surat tersebutditeruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakni Hernandar, S.E., MMuntuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);c. Proses penerbitan SPMU kepada PT Davindo Jaya Mandiri untukmembayar tagihan tersebut diurus langsung oleh Sekretaris Korpri64(saksi Drs. YUSRADIANSYAH, M.Si.) ke WALIKOTA.

Dokumentersebut selanjutnya diserahkan ke Bagian Keuangan Subbagian Anggaran(saksi Tony Suhartono, S.E., MM) untuk dilakukan verifikasi. Setelahdiverifikasi, surat tersebut diteruskan ke Subbagian Perbendaharaan, yakniHernandar, S.E., MM untuk dibuatkan SPMU/SP2D (finalnya pembayaran);C Proses penerbitan SPMU kepada PT DJM untuk membayar tagihan tersebutdiurus langsung oleh Sekretaris Korpri (saksi Drs. YUSRADIANSYAH,M.Si.) ke WALIKOTA.

., Pekerjaan Kepala Subbagian BantuanHukum IIIA, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Dewi Sri, S.H., Pekerjaan Kepala Subbagian Bantuan HukumIIIB, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro Bantuan Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Pangihutan Siagian, S.H., Pekerjaan Kepala SubbagianBantuan Hukum IIIC, Bagian Bantuan Hukum Ill Biro BantuanHukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan ;Kingsospol Siregar, S.H., Pekerjaan Kepala SubbagianBantuan

Sudaryono Teguh Wibowo Kepala SubBagian Humas dan Laporan (fotokopi sesuai dengan10) (0) 0) ) )9. Bukti T9 : Surat Nomor W.16.PW.04.02.RHS2392 tanggal 26April 2013 perihal Usul Hukuman Disiplin TingkatBerat a.n. Sdr. Drs. R. Sudaryono Teguh Wibowo(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 10. Bukti T10 : Petikan Putusan Nomor 27/Pid.sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK (fotokopi sesuai dengan fotokopi); 11. Bukti T11 : Petikan Putusan Nomor 16/PID.SUS/2013/PT.PTK(fotokopi sesuai dengan fotokopi); 12.