Ditemukan 11260 data
206 — 82
Cipta Eka Puri dan SaksiDominggus Hauteas, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor :620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinyamencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan danaTermin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan FisikKawasan Pameran NTT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimanadiatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Widianto, bersama Saksi Linda Liudianto, SE dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa membuat permohonan pembayaranHalaman 41 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.Kpgtermin nomor : 017/CEPKPG/X2018 tanggal 30 Oktober 2018 denganmelampirkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benarnomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa.Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal31 Oktober 2018 PT.
Cipta Eka Puri dan SaksiDominggus Hauteas, ST menandatangani Berita Acara Pemeriksaan PekerjaanNomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang pada intinyamencantumkan progres fisik pekerjaan terpasang dilapangan sudah mencapai25% yang digunakan sebagai bahan pendukung untuk meminta pencairan danatermin sebesar 25%, seharusnya pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan FisikKawasan Pameran NIT Fair masuk dalam kriteria kontrak kritis sebagaimanadiatur dalam Pasal 43 B.6 tentang penghentian dan
Widianto, bersama Saksi Linda Liudianto, SE dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa membuat permohonan pembayarantermin nomor : 017/CEPKPG/X2018 tanggal 30 Oktober 2018 denganmelampirkan berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat secara tidak benarnomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa.Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal31 Oktober 2018 PT.
Widianto dengansepengetahuan dan persetujuan Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Engmembuat permohonan pembayaran termin nomor: 017/CEPKPG/X2018tanggal 30 Oktober 2018 dengan melampirkan berita acara pemeriksaanpekerjaan yang dibuat secara tidak benar nomor: 620/05.06/BAPP607/X/2018tanggal 30 Oktober 2018 kepada Terdakwa Dona Fabiola Tho, ST, M.Eng;Bahwa berdasarkan SP2D nomor: 3219/1.01.04.01/SP2D/LS/2018 tanggal 31Oktober 2018 PT.
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Minimum Maksimum Tembaga 22.31% 32%Perak 47.43 gram/ton 60 gram/tonEmas 22.93 gram/ton 30 gram/tonBelerang 27.95% 31.52%Besi 19.90% 31.33% Se sekitar 97 mg/kg Mg sekitar 64 mg/kg Bi sekitar 26 mg/kg Ti sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi negatif PemohonPeninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2005 berupa penyerahan yang PPNnyadipungut
24 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bi sekitar 26 mg/kgTi sekitar 620 mg/kg (8) Proses kegiatan: Proses Penambangan (Mining); Proses Produksi (Milling); Proses Pengapalan (Shipping);Bahwa pokok sengketa adalah koreksi positif Pemohon PeninjauanKembali atas Dasar Pengenaan Pajak PPN Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2005 berupa penyerahan yang PPNnya dipungut sendiriatas penjualan ke PT Smelting sebesar Rp10.590.739.470,00;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menerbitkan dua invoice ataspenyerahan konsentrat kepada pembeli, yaitu (1) invoice
57 — 3
Penggugat adalah suami yang sah dari Tergugat yang menikah padatanggal 11 Oktober 2009 yang dicatat olen Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesuaikutipan Akta Nikah Nomor 620/95/X/2009 tertanggal 11 Oktober 2009;2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri(Bada dukhul) namun belum dikarunia anak (keturunan);3.
Terbanding/Penggugat : PT. MALIGI INDUTRIAL ESTATE
Turut Terbanding/Tergugat I : AGUS HIDAYAT
60 — 20
Maligi Permata Industrial Estate)merupakan Obyek Vital Nasional Sektor Industri berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor: 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri jo KeputusanMenteri Perindustrian RI Nomor: 466/MTND/Kep/8/2014 tentang perubahanatas keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/MIND/Kep/12/2012 tentangObyek Vital Nasional Sektor Industri.10.
28 — 13
seluas 179.775M2, dengan Sertifikat Hak Milik :e Nomor : 6538 surat ukur Nomor : 608/1997 tanggal 10September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor ; 6545 surat ukur Nomor :615/1997 tanggal 10 September 1997, luas 19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6544 = surat ukurNomor :614/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6549 surat ukurNomor :619/1997 tanggal 10 September 1997, luas19.975 M2 ;e Sertifikat Hak Milik Nomor : 6550 surat ukurNomor :620
138 — 58
/2006 Perihal :Rekomendasi Percepatan Pembangunan Kota Bontang Tahun Anggaran2006, selanjutnya diberi tanda bukti P 6;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 24September 2009 Nomor : 600/1107.1/PU Perihal : Usulan Tindak lanjutHalaman 14 dari 47 Putusan Nomor 34/Padt.G/2016/PN Bon10.11.Pembangunan Jalan Lingkungan Jalan Semarang Rt. 29 Gunung TelihanBotang Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Foto copy Surat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang tanggal 22 Pebruari2007 Nomor : 620
118 — 38
tersebut;Bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebutmembuat resah Penggugat, karena Tergugat mengatakan jika hartatersebut adalah milik (Alm) SUTISNI (sebagai ahli waris tunggal dariAlm SOLO SUTRISNO BIN KARSO), dan Tergugat adalah ahli waris dariSUTISNI sehingga Tergugat lebih berhak atas harta peninggalan (Alm)SOLO SUTRISNO BIN KARSO dan (alm) SUTISNI, dan jika dibagimenurut hukum Islam, maka bagian SUTISNI adalah 155 M2 (1/4) dari totalharta peninggalan SOLO SUTRISNO BIN KARSO 620
62 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Impor Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah;Bahwa Tergugat selalu beralasan bahwa Tergugat hanya menjalankan PMKNomor 620/PMK.03/2004 tentang Penerapan PPnBM, sehingga jelas bahwaTergugat sengaja menutup mata terhadap SPPKP Nomor PEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 30 September 2011 dan SPPKP NomorPEM00112/WPJ.07/KP.0503/2011 tanggal 4 September 2014 atas namaPenggugat;Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1604/B/PK/PJK/2017Bahwa tidak hanya Penggugat yang merasa keberatan dengan kewajibanmemungut
294 — 173 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya dengan novum (bukti PPKIV) dimanaSertifikat HGB Nomor 1328 oleh Kantor Pertanahan KotaMedan telah dikeluarkan luasnya seluas 47 m2 sesuaidengan Surat Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan KotaMedan selaku penanggung jawab proyek pembebasantanah Nomor 620/3797 tanggal 05 Juni 2011 (tercatatdalam Sertifikat);Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1428, terdaftar atasnama PT.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGATbk
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MEDAN
72 — 247
Bali Sesuai dengan SertifikatHak Milik No. 1499/Ubung dengan luas tanah 620 M2 dan luas bangunan400 M2 yang tercatat an.
39 — 8
409855rsid3413448rsid3416759rsid3417408rsid3 419248rsid3 420238rsid3420926rsid3421966rsid3422803rsid3424807 rsid3427269 rsid34288 80 rsid3431076rsid3 432980rsid3434005r$id3437467rsid3476177rsid3477821rsid3 482555rsid3482759rsid3485302rs103 487104rsid3487405rsid3489308rsid3 49122 6rsid3 491427rsid3 492 410rsid3495020 rsid3496691rsid3498020rsid3503200 rsid3504829rsid3505452 rsid3539104rsid3539257rsid3542800r$id3542870rsid3544829rsid3545277rsid3546877rsid3547214rsid3555123rs103 562361rsid3566904rsid3605153rsid3 606838rsid3 60 6947rsid3 620
Terbanding/Tergugat I : Departemen Perdagangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT. SUCOFINDO Cabang Cilacap
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Cilacap cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia
64 — 19
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620 K/Pdt/1999tanggal29 Desember 1999, bila yang digugat adalah Badan atau PejabatTata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yangmenjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang mengadiliperkara tersebut adalahPengadilan Tata Usaha Negara bukan PengadilanNegeri.Halaman 7 Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT.DKI..
1.H. MARULLOH
2.ASEP RUSMAN EFENDI
3.HAMZAH
4.RAHIM
5.SUDARMAN
6.EDI MULYADI
7.NIMAN BIN SIDIK
8.SANUDIN BIN TONI
9.DINA BIN H. ASMAN
10.ALWI
11.SUJA
12.SUDARMANTO
13.SRI WAHYUNI
14.BUNTUNG NASIR
15.IDAH DAHLAN BINTI DAGANG
16.NISAN BIN SANAN
17.NAPIH
18.ROMLI
19.HASIM
20.SUTARMIN
21.MISAD JAM
22.RAMAH
23.NURJAYA
24.AGUS SURYADI
25.M. ALI BIN MISAD
26.NIAN BIN RISAN
27.EDO MS
28.ROSIDAH BINTI SALIM
29.SELO
30.RIMSAH
31.RAZALI GINTING
32.AAS SUDARMIKA
33.SUDIRMAN
34.KIKI LUKIAWATI
35.YAHMAN
36.H. DELAN BIN MUSI
37.JOKO PURNOMO
38.E. HIDAYAT
39.KARJU M. RIDWAN
40.MARLIUS
41.SADIYO UTOMO
42.MARDJIMAN
43.ANI ITEM
44.H. MUSANIP BIN H. MASIR
45.ECIH
46.SAPRUDIN
47.NURHASAN
48.MARAN BIN H. NIAN
49.ROSILAH
50.H. SATINO
51.SRI WAHYONO
52.TAUFIK BUDIYONO
53.LISAN
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Jorr II Ruas Cengkareng, Batuceper, Kunciran
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PPK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CENGAKARENG BATUCEPER KUNCIRAN
3.GUBERNUR BANTEN
4.Walikota Kotamadya Tangerang
5.KEPALA KANTOR JASA PENILAI PUBLIK FIRMAN AZIS DAN REKAN
422 — 308
Pemohon Penetapan Lokasi (TERMOHON II sudah memiliki PenetapanLokasi Pembangunan (SP2LP) yang dituangkan dalam KeputusanWalikota Tangerang Nomor 620/KEP.193 Bappeda/2013 tentangPersetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Toi JORR 2 RuasBandara Batuceper Serpong, tanggal 7 Maret 2013 ;c. Adanya Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh TERMOHON III padatanggal 7 Mei 2015, dibuktikan dengan adanya Surat Undangan Nomor005/1830Pem/2015 tanggal 28 April 2015 Perihal Undangan;d.
I Made Sucahya
Terdakwa:
Karniwati
59 — 18
,MAE Luu eee eee ee eee AKIN joe eee eens2, A.A, GEDE NGURA Thess cnssnms oss sammmace o6 02s samen 620 os rememeen Panitera Pengganti ;....Setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik Kepala Kepolisan SektorKintamani, dalam Berkas Perkara Tipiring tertanggal 25 Juni 2018 Nomor : B / 96/ VI /2018 / P. Ktm. ;A. Terdakiwa Mmenpakil Cah Oa, eccccnecercesnsnnecemncsemmesncanms erenuivmcacemsenananmeennenceesaeeneeneraceeummnenmenarrisb. Keterangan saksisaksi : 1. NI PUTU SUKURINI, 2.
15 — 7
No. 0105/Pdt.G/2019/PA Tlg.Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah terbukti selama 11 bulanTergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya selaku seorang suamidengan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah dalam kitab Muhadzab Juz IIhalaman 175 yang diambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim disebutkanbahwa:V9 aiod 69 ly> aaa wylo 620 Cum. i> Gay plg ada) Urgoll (Soi!
1.BETTY MAESAROH SARONA, SH.
2.DEWI AGUSTIANY ANDARINI,SH.
Terdakwa:
1.OCTA RISKY YOLANDA Bin MUHAMMAD GALANG ERY SUDEWO
2.MUHAMMAD ILMI Bin BURHAN
3.HENDRI Bin FU'ADI
51 — 41
67,40020038957 CREAM (95399) TUB 50g FAIR & LOVELY MULTIVITAMIN132 1 19,500 19,50020038958 CREAM (95385) TUB 25g MAMASUKA SUP KRIM AYAM PCK133 1 7,300 7,30020039011 55g MAMASUKA SUP KRIM JAMUR134 1 7,300 7,30020039013 PCK 55g SHINZU' BODY CLEANSER SKIN135 4 30,600 122,40020039727 MATSU PCH 450mL ANTIS TANGAN A/SPTIK SPRAY136 1 15,400 15,40020040153 JERUK NIPIS BTL 55mL ANTANGIN JRG OBAT MASUK137 1 14,700 14,70020041621 ANGIN (SIRUP) BOX 5x15mL DAIA DETERGENT138 11 10,300 113,30020042466 BUBUK+SOFTENER BAG 620
141 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tjintjing Karaeng Lengkese tanggal 08Mei 1959:Dikembalikan kepada Saksi Korban in casu ahli waris Tjintjing KaraengLengkese;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor140/PID/2016/PT MKS tanggal 22 Juli 2016 yang amar selengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum tersebut:;Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Maret 2016,Nomor 620
83 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
dasar alasanalasan tersebut dan sesuai denganketentuan Pasal 1 ayat (9), Pasal 53 ayat (1), Pasal 50 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, junto Putusan MARI Nomor 3199 K/Pdt/1992 tanggal 27Oktober 1994, Jo Putusan MARI Nomor 2480 K/Pdt/1997 tanggal 30Oktober 1997, Jo Nomor 3838 K/Sip/1971 tanggal 3111971, JoNomor 716 K/Sip/1973 tanggal 591973, Jo Nomor 620
AMINAH
Tergugat:
1.AHLI WARIS ALM CAHYONO TEJO ALS ACHAI
2.Badan Pertanahan Kota Pontianak
Turut Tergugat:
HAMIDAH Binti BUJANG
57 — 12
berupa Keputusan Tata Usaha Negara yaitu SertipikatHak Milik Nomor: 13701/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor: 1313/1985tanggal 30 Oktober 1985, seluas 10.835 M2, juga salah satu subyek hukumadalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan KotaPontianak, maka secara absolut perkara ini bukan wewenang Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili, tetapi merupakan wewenang Peradilan TataUsaha Negara sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung DalamYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 620