Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wakaf-
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1231 K/Pdt/2020
Tanggal 21 Juli 2020 — MAJA Dg. SERANG bin MANDO, DKK VS DAMING Dg. NGEMBA, DKK
154 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Persil 25 D.1 Kohir 557 C.1, Persil 25 D.1 Kohir 74 C.1,Sertifikat Hak Milik Nomor 00408, Sertifikat Hak Milik Nomor 00398 danSertifikat Hak Milik Nomor 3 (wakaf ke masjid):Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Penggugat tidakdapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Para Tergugat dapatmembuktikan dalil bantahannya bahwa objek sengketa milik Para Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yangmenguatkan
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Lbs
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penggugat:
ERDY DENY
Tergugat:
1.SABRI INSAN
2.FAJRIS RAJO BANDARO
3.DEDI ASMADI
Turut Tergugat:
1.EDI NUR
2.Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Pasaman
74 — 10
  • Bahwa Substansi gugatannya yang didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf;f. zakat;g. infaq;h. shadagah
    didalilkan oleh penggugat adalahtentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagian harta pusaka,secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3 tahun 2006 tentangPeradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapat pengaturan sebagai berikut:Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.LbsPengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a.b.Cd.e.f.g.h.perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf
    didalilkan oleh penggugatadalah tentang sengketa waris, tentang hibah dan tentang pembagianharta pusaka, secara tegas diatur dalam UndangUndang nomor 3tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dalam norma Pasal 49 terdapatpengaturan sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN.Lbse. wakaf
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 25-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PN STABAT Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Habibbullah
Tergugat:
1.Suhana
2.Zarina
3.Anisa Hanif
78 — 54
  • Bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, jika dihubungkandengan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang menyatakan :Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang :a. perkawinan;b waris;c wasiat;d hibah;e. wakaf;f.zakat;g. infaq;h. shadaqah; dani.ekonomi syariah.Dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal
    Para Tergugat dalam perkara ini adalah berkaitan dengan kewenanganPengadilan Agama, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelitiundangundang tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 UndangundangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi kewenangan Peradilan Agamaadalah mengadili sengketa antara orangorang yang beragama islam dalambidang tertentu yang dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
    Bahkansejak berlakunya Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilanagama, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadiliperkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sadaqah, kecuali bagi SukuHalaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Stbsunda yang tidak menggunakan hukum waris islam serta objek yangdisengketakan adalah hak kebendaan menurut hukum waris sunda, PengadilanNegeri berhak mempergunakan hukum adat sunda (vide: Putusan MahkamahAgung RI Nomor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-01-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3514 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, DK lawan ROSYID
74 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal1 butir 6:Pemohon keberatan adalah pihak yang berhak yang mengajukankeberatan ke pengadilan negeri yang terdiri atas perseorangan, badanhukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, yang meliputi :Pemegang hak atas tanah ;Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;929 5 pPihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad
    Alas hak kepemilikan tanah sebagai lokasi tempat Usaha Tambak yangdigarap oleh Pemohon Keberatan adalah merupakan Tanah Hak MilikPakualaman (PAG) sebagaimana telah diakui secara tegas olehPemohon Keberatan dalam Permohonan Keberatannya sehingga jelasbahwa Pemohon Keberatan bukan termasuk sebagai Pemegang HakAtas Tanah atau Pemegang Hak Pengelolaan atau Nadzir UntukTanah Wakaf atau Pemilik Tanah Bekas Milik Adat atau MasyarakatHukum Adat atau Pihak Yang Menguasai Tanah Negara DenganIktikad Baik atau
    Nomor 3514 K/Pdt/2016Pemegang hak pengelolaan ;Nadzir untuk tanah wakaf ;Pemilik tanah bekas milik adat ;Masyarakat hukum adat ;~ oa 09 5Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik ;Pemegang dasar penguasaan atas tanah ; dan/atau=ePemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitandengan tanah ;Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menyebutkan :(1) Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengantanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf hberupa
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g. Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan/atauh. Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengantanah;.
    Nadzir untuk tanah wakaf;d. Pemilik tanah bekas milik adat;e. Masyarakat hukum adat;f. Pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikat baik;g.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-03-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2418 K/Pdt/2014
Tanggal 31 Maret 2015 — MUHAMMAD TAIB SANGAJI, ST, DK VS ZULKIFLI KODJA, DK
62 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2418 K/Pdt/2014b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapanpemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yangberwenang;tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan denganakta pemisahan;e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan aktapemberian hak tanggungan.Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan huruf d;Dalam hal ini Termohon Kasasi Il semula TerbandingII/Tergugat II tidak menggunakan Buku Tanah sebagai alatbukti karena telah disadarinya bahwa di dalam Buku
    Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atausejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yangberwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialihkan, atauk. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah penggantitanah yang diambil olen Pemerintah atau Pemerintah Daerah,atau.
Pengadilan PN BALIGE Perdata Tanah
Putus : 13-05-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.BLG
Tanggal 13 Mei 2015 — PANDAPOTAN SIRAIT, DKK LAWAN TONGAM SITORUS, DKK
71 — 253
  • Gereja LumbanNabolon, Desa : Lumban Nabolon, Kecamatan : Uluan,Kabupaten : Toba Samosir, Propinsi : Sumatera Utara, danTanah Perladangan tersebut Luas + 21000 M2 (lebih kurang duapuluh satu ribu meter bujur sangkar) atau disebut juga dengan (+2 Ha 1000 M) dan batas batasnya sebagai berikut :e Sebelah Timur berbatas dengan : Beni Sitorus & St.Gustaf Sitorus& Op.Pulo Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin.
    Pulo Sitorus.Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makamdan Jin. Gereja Lumban Nabolon.Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lumban Tor.Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan. Setapak dan SosorMussa.4.
    Gustaf Sitorus.e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf /Kuburan / Makam dan Jalan Gereja Lumban Nabolon.e Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan.
    Pulo Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan danJalan Gereja Lumban Nabolon;Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lumban Tor;Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak dan SosorMusa;Bahwa jarak tanah perkara dengan rumah saksi sekitar 500(lima ratus) meter, dan dahulu kalau saksi pergi sekolahlewat dari tanah perkara, dimana saksi SD di LumbanNabolon tamat pada tahun 1945;Bahwa pada tahun 1945, ada 6(enam) rumah yang saksilinat, yaitu : 1. Rumah Op. Horas Sitorus, 2.
    JUNJUNGAN SITORUS; Bahwa dipermasalahkan dalam perkara ini adalah masalahtanah Kampung Janji Raja dengan luas lebih kurang 2 Ha(dua) hektar dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Beni Sitorus;Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Wakaf/Kuburan/Makam JI.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 126/Pdt.G/2019/PN Gpr
Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
DYAH PURWANTARI
Tergugat:
1.Perseroan Terbatas PT BANK SINAR MAS Tbk Usaha Syariah
2.TRIONO BASUKI
3.ELVIRA ROSIANA
4.TRI HANDAYANI
5.IDA MUSTIKA, S.H.
Turut Tergugat:
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
87 — 21
  • umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 49 dan 52 UndangUndangNomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan Agamaberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam, dibidang :Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
    Sedangkan dalam Pasal 1 angka 4disebutkan Perkara Ekonomi Syariah adalah perkara di bidang ekonomisyariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransisyariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, suratberharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah,penggadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnissyariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial,baik yang bersifat kontensius maupun volunteer;Putusan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 24-03-2014 — Putus : 13-08-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 765/ Pid.B/ 2014/ PN.Mdn
Tanggal 13 Agustus 2014 — - DAHLAN SIRAIT - NELLY MEINA SIMAMORA
27 — 4
  • Wakaf Il Kel. Lalang Kec.Medan Sunggal.: Kristen Protestan.: Jualan.Terdakwa ditahan tahanan Rutan sejak tanggal 12032014 S/d tanggal21062014.2. Nama LengkapTempat lahirUmur /tgl. LahirJenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaan: NELLY MEINA SIMAMORA.: Medan.: 39 tahun / 7 Mei 1974.: Perempuan .: Indonesia .: dln. Pinang Baris Gg. Wakaf Il Kel. Lalang Kec.
Pengadilan PA Siak Sri Indrapura Perdata Agama
Register : 22-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 630/Pdt.G/2021/PA.Sak
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 22
  • Menurut madzhab Syafiiyah, kesaksianistifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalam perkara nasab(keturunan), kelahiran, kematian, pemerdekaan budak, wala, pemberiankekuasaan (wewenang) kepada seseorang, wakaf, pencabutan kekuasaan(wewenang) dari seseorang, perkawinan dan segala akibatnya, penilaianintegritas atau desintegritas seseorang, wasiat dan hak kepemilikan.
    ImamAhmad bin Hambal dan sebagian ulama Syafiiyah berpendapat bahwakesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat dipergunakan dalamperkara perkawinan, nasab (keturunan), kematian, pemerdekaan budak,wala, wakaf dan hak kepemilikan murni. DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-11-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Nopember 2013 — LA NAMA Bin P. NAMA, DKK VS HJ. P. MARIJANG
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • karena itu PengadilanTinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut;Bahwa oleh Majelis Hakim Tinggi, tidak memperhatikan kewenangan dalammemeriksa dan memutus perkara terutama dalam pasal 2,3 dan 3A UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3tahun 2006, yaitu bahwa wewenang Pengadilan Agama adalah menyelesaikan perkaraditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris,wasiat, hibah wakaf
    pencari keadilan yang beragamaIslam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini;Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah denganUndangundangan Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menentukan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaian perkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di Bidang:a Perkawinan;b Waris;c Wasiat;d= Hibah;e Wakaf
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama
Register : 21-07-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan MS BIREUEN Nomor 274/Pdt.G/2020/MS.BIR
Tanggal 12 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 23
  • .:.05ukuran: + 38,50 M x 38,50 MUtara dengan+ 38,50 MBarat dengan: Alue ukuran + 38,50 Mdengan taksiran harga Rp 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat Il,1(satu) Petak tanah Kebun Rumbia (dahulu), sekarang Tanah Sawahyang terletak di Dusun ................batas dan ukuran: + 4M x 20MUtara dengan: Tanah wakaf Mesjid Juli dengan ukuran + 4MSelatan denganukuran + 20 Mdengan taksiran harga Rp 6.500.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IV dan Turut Tergugat 1(satu) Unit Mobil Toyota.........
    /Pdt.G/2020/MSBir15.+ 38,50 MDengan Taksiran Harga Rp. 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IIJawaban Poin 11 sampai dengan 13:Seluruh tanah sawah bukan dalam penguasaan tergugat Il tetapimenerapkan sistem bagi hasil panen sesuai kesepakatan dengan Hj.Ummi Salamah14.1 (Satu) ........................Kabupaten Bireuen dengan batasbatas dan16.ukuran: + 4M x 20MUtara dengan : Tanah wakaf Mesjid Juli ukuran + 4 MSelatan dengan+20MDengan Taksiran Harga Rp. 6.500.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat
    sekarang dalam penguasaantergugat II22.1 (Satu) petak tanah ....................batasbatas dan ukuran: + 38,50 M x38,50 MUtara dengan+ 38,50 MDengan Taksiran Harga Rp. 90.000.000, Sekarang dalam penguasaanTergugat IIJawaban Poin 11 sampai dengan 13:Seluruh tanah sawah bukan dalam penguasaan tergugat Il tetapimenerapkan sistem bagi hasil panen sesuai kesepakatan dengan Hj.Ummi Salamah23.1 (Satu) ........................Kabupaten Bireuen dengan batasbatas danukuran: + 4M x 20MUtara dengan : Tanah wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 01-11-2017 — Putus : 24-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 412/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 24 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
19 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Glad) balls clit ple duality 54a 5585 agltly Gey Ab Ua) aidALY sll y Yl) Gia y Ca pally Ab puere y Cid ollHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 412/Pdt.P/2017/PA Wng2.Artinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danpenggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Sengketa Perkawinan Lainnya
Register : 20-01-2015 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PA KOTABUMI Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Ktbm
Tanggal 17 Februari 2015 — Pemohon I dan Pemohon II
13 — 3
  • 49 huruf (a) angka (22)Penjelasan Undangundang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang No.3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat;d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 274/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
14 — 1
  • Abdul Karim Zaidan dalam buku Nizamu al Qadhafi al Syariati alIslamiyyah halaman 175 :Halaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 0274/Pdt.P/2017/PA Wng2.lal) Abell y ete) ple duality 52d S985 agbily Cua g ALL) sindALY oll y Yglh Giallg Cagall y Ad jens g Ui gl yArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian istifadlan dalam perkawinan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian,membebaskan perbudakan dan perwalian.Dr.
Pengadilan PA WONOGIRI Perdata Agama
Register : 24-10-2017 — Putus : 17-11-2017 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 297/Pdt.P/2017/PA.Wng
Tanggal 17 Nopember 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 1
  • Gially Ci gally Ad puere y Cid gllyArtinya:"Golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya membolehkankesaksian istifadlah dalam perkawinan, kepemilikan, wakaf danHalaman 7 dari 11 halamanPenetapan Nomor 297/Pdt.P/2017/PA Wng2.penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan danperwalian.Dr.
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 09-03-2017 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.ML
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 7
  • Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian antaraorangorang yang beragama Islam maka berdasarkan pasal 49 dan pasal 50Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undangundang Nomor50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Pengadilan PA MUARA LABUH Perdata Agama
Register : 07-06-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 35/Pdt.P/2018/PA.ML
Tanggal 26 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
  • sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kKedudukan keterangan saksi 1 dan 2yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangberbunyli:Artinya : /Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah(bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalahnasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 54/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 26 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
14 — 1
  • Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 04-11-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 0433/Pdt.G/2014/PA.Ppg.
Tanggal 17 Maret 2015 — Penggugat dan Tergugat
26 — 5
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA KOTABUMI Perdata Agama Perceraian
Register : 01-02-2013 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 13-03-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 41/Pdt.G/2013/PA.Ktbm
Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
18 — 2
  • Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No. 7 Tahun 1989 tenangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdi bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf