Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagian subagiat subagiana subagiani subbagpam sabagian subagia subagan
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-05-2016 — Putus : 12-07-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN SUBANG Nomor 101/Pid.Sus/2016/PN PN.SNG
Tanggal 12 Juli 2016 — ROHMAT IMRONI alias IRON Bin NURYANI MUHAMAD ARIF.
88 — 7
  • Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) subbagian unsur yang masingmasing berdiri sendiri sehingga cukup jika salah satuPutusan No.101/Pid.Sus/2016/PN.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 17-05-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.KAB.MLG
Tanggal 17 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 7
  • Bahwa apa yang di dalilkan oleh PEMOHON pada point angka No. 4 subbagian (a,b,c,d) adalah merupakan dalil yang sengaja di buatbuat sendirioleh Pemohon, tapi semua itu tidak mengapa, karena merupakan suatuhalaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2806/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlgalasan hukum yang di buat sebagai dasar di ajukannya gugatanPermohonan cerai dari Pemohon, yang walaupun atas alasan gugatan dariPemohon itu Semuanya penuh dengan dusta, namun fakta dan kenyataanhukum sebelumnya, rumah tangga antara
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 23-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN PELAIHARI Nomor 141/Pid.Sus/2021/PN Pli
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.DIMAS PURNAMA PUTRA, S.H,M.H
2.EKA DAHLIANA, S.H
Terdakwa:
HERU FEBRYAN CRISTIAWAN Als HERU Bin M. NOOR ARIFIN
79 — 16
  • UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telahditentukan bahwa Narkotika serta barangbarang atau peralatan yangdigunakan untuk melakukan tindak pidana Nakotika haruslah dinyatakandirampas untuk negara, yang lebih lanjut dapat dimaknai bahwa untuk barangbarang yang tidak memiliki nilai ekonomis khusus dalam perkara yangmenyangkut tindak pidana Narkotika, dapat dilakukan pemusnahansebagaimana diatur dalam Buku II pada bagian Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Pidana Khusus Bab II subbagian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 05-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 25 Nopember 2014 — VICTOR TAMBUNAN;MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
63 — 31
  • ,Kepala Subbagian Organisasi dan KepegawaianBahwa, Pada tanggal 22 September 2012, Penggugat mengirim SuratKeterangan Sakit yang ditandatangani oleh dr. DP Velyani/dr.
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 23-07-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 20/PID.TPK/2014/PT BNA
Tanggal 25 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : ZUHELMI, SH
Terbanding/Terdakwa : MUCHTAR, SKM, M.Si Bin MUHAMMAD
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : Oktalian Darmawan, SH
Turut Terbanding/Jaksa Penuntut : IDAM KHOLID DAULAY, SH
56 — 29
  • Kwitansi tanggal 03 Maret 2011sebesar Rp 500.000,Rp. 2.000.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp. 58.000.000, Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian
    Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesarRp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak DapatRp. 58.000.000, Dipertanggungjawabkan (12) 34 Bahwa terdakwa selaku Kepala Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulankepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikankepada PT Askes (Persero) Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalamPedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada Bab VPendanaan Program Subbagian 5.5 tentang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 19-05-2014 — Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan PTUN AMBON Nomor 19/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 12 Agustus 2014 — KANES AMANUPUNYO Sebagai Penggugat Melawan PEJABAT PELAKSANA TUGAS (Plt) DIREKTUR PD PDAM KOTA AMBON
166 — 88
  • Putusan No. 19/G/2014/PTUN.ABNfasilitas kantor, menghentikan rapat Plt dengan Kepala Bagian dan SubBagian, jelasjelas tindakan dan perbuatan Penggugat sudah barangtentu berdampak merugikan PDAM, dengan demikian adalah berdasardan beralasan keputusan Tergugat objek sengketa;4.
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 20-03-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dum
Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 3
  • Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon danTermohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 setelah Pemohon di lantikHalaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 122/Pdt.G/2017/PA.Dumsebagai Kepala Subbagian Tata Usaha di UPT, ketika itu terjadi pertengkaranantara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon terlambat PulangKerja karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, Termohon menuduhPemohon betah ditempat kerja karena banyak staf perempuan.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 17-06-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 19/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 24 September 2013 — ANWAR EFFENDI, SE Melawan BUPATI KAPUAS
137 — 118
  • Jabatan Pelaksana SubBagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Kapuas; 6. FATMAH, SH. Jabatan Pelaksana Sub BagianDokumentasi Hukum Setda Kabupaten Kapuas.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Pemuda Km 5,5 No. 1 Kuala Kapuas.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 522/Pid.B/2013/PN.Slmn
Tanggal 10 Maret 2014 — KUNCORO bin MUKHOZIN
25 — 3
  • pelamar yang dinyatakan lulus tes diberitahukan secara tertulis melalui surat yangkemudian wajib melengkapi administrasi.Bahwa saksi tidak tahu kalau tahun 2009/2010 ada pegawai yang mengundurkanBahwa tahun 2010 ada tes penerimaan pegawai baru di BPN, namun tidak ada samasekali pungutan biaya.Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ; 7 Saksi SRI SURYANTI;2 222222 nnn nnn nn nen nen en enn eensBahwa saksi bekerja di Kanwil BPN DIY dan saya menjabat sebagai pelaksana subbagian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 10-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1101 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2013 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH V BANDAR LAMPUNG DI BANDAR LAMPUNG Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG METRO ; Drs.H. CHAIRUL THABRANI,dkk
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasya Ilma Adhana, SH, Kepala SubBagian Bantuan Hukum ID pada Biro Bantuan Hukum DepartemenKeuangan, Hikmah Yuliandri, SH.MH, Kepala Seksi Hukum danInformasi pada Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Metro, 7. Palomes Tampubolon, SE.MH, Kepala SeksiPelayanan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Neara danLelang (KPKNL) Metro, 8. Arif Purwadi Satriyono,SH, PenangananPerkara Tk. Il pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumDepartemen Keuangan, 9. Sahat B.H.J. Pardede,SH, 10.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 24 Nopember 2014 — Ratna Murtini, Am. Keb Binti Amiruddin
66 — 33
  • 500.000,3 Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000, Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.000.000, e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian
    Kwitansi tanggal 03 Maret 2011 sebesar Rp 500.000,Rp000.01 Penggunaan Dana yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (12) Rp.58.001 e Bahwa terdakwa selaku Bendahara JKA pada Puskesmas Langkahan tidak pernah membuatdan mengirimkan Laporan Penggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada KepalaDinas Kesehatan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero)Cabang Lhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian
    Rp.8.0002010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian 5.5 tentang Mekanismepembayaran kepada fasilitas kesehatan.Terdapat rincian penggunaan dana yang tidak dicatat dalam Buku Kas Umum sebesarRp.60.211.446,00.
    memproses usulan penempatan tugas bagi PNS.Bahwa bidang kepegawaian pada dinas kesehatan Kab Aceh Utara TIDAKmempunyai Hubungan Kerja Program dengan Proses pelayanan kesehatanmelalui Program JKA pada Puskesmas Puskesmas dalam Wilayah KabAceh Utara, KECUALI terhadap kebutuhan Pegawai pada PuskesmasBahwa Puskesmas untuk tenaga pelayanan berdasarkan informasi BagianPelayanan Kesehatan (YANKES) pada Dinas Kesehatan Kab Aceh Utaratentang kebutuhan tenaga pelayanan, maka atas dasar informasi tersebut SubBagian
    PuskesmasLangkahan (Dana JKA) pada PT Bank BPD Cabang Pembantu Pantonlabu dengannomor Rekening: 032.01.02.6000195 adalah Kepala Puskesmas dan BendaharaJKA tahn 2011/Pengeluaran.Puskesmas Langkahan tidak pernah membuat dan mengirimkan LaporanPenggunaan Dana JKA Tahun 2011 per triwulan kepada Kepala Dinas KesehatanKabupaten dengan tembusan disampaikan kepada PT Askes (Persero) CabangLhokseumawe, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Dana JKA Tahun2010 dan Tahun 2011 pada Bab V Pendanaan Program Subbagian
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 28-05-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 36/PDT/2021/PT JAP
Tanggal 29 Juli 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
99 — 129
  • ,Kepala Subbagian Tata Usaha, a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong,dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Leidy Asri Manganguwi, S.H., 2.Hendra Wasaraka, S.H., 3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-02-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 PK/TUN/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — MENTERI KEHUTANAN RI VS PT. LANJAK DERAS JAYA RAYA;
102 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi;5. Yudi Ariyanto, S.H., M.T., jabatan Kepala Sub BagianAdvokasi Hukum Perdata;6. Hatoni, SH., jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan danAdvokasi Hukum Ditjen PHPL;7. M. Zaenuri, S.H., jabatan Staf Biro HukumSetjen;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 30-06-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/TUN/2010
Tanggal 30 Juni 2011 — BUPATI BANYUMAS VS PT. BAMAS SATRIA PERKASA
149 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Peraturan Perundang undangan pada BagianHukum Setda Kabupaten Banyumas, 4. ArifHarjanto, SH., Kepala Sub Bagian Penelaahan danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum SetdaKabupaten Banyumas, 5. Bambang Aris Sujarwo,SH., Staf pada Bagian Hukum Setda KabupatenBanyumas, 6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 07-09-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — DASAR HARIADJI, S.Pd. vs. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Staf SubBagian Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2510/436.6.4/2014 tanggal 18 Maret 2014;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 05-03-2014 — Upload : 01-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 5 Maret 2014 — HINDARTO VS PT KIKI WIJAYA PLASTIK
212 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Demikian pula apabila dilihatbukti P63, P64 yang telah dilegalisir Kementerian Perindustrian RI, dimanapada Jjin Industri yang dimiliki Tergugat adalah untuk produk kantong plastik.Hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Andi Awandi dibawahsumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijinindustri Tergugat berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kepala SubBagian Tata Usaha dan Manajemen Kerja, Kementerian Perindustrian RI, Jl.Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta Selatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-12-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 K/TUN/2010
Tanggal 22 Desember 2010 — PEMERINTAH KOTA MALANG, yang diwaklli oleh Drs. PENI SUPARTO, M.AP,vs KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR, dkk
34 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Kepala SubBagian Bantuan dan Perlindungan Hukum padaBagian Bantuan Hukum Biro Hukum, PemerintahProvinsi Jawa Timur ;6. Ir. AGUS HERU WIDODO, MM, Kepala Seksi JasaKontruksi dan Pengelolaan Bangunan Gedung DinasPekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata RuangProvinsi Jawa Timur ;7. KOTOT PUGUH PRABOWO, S.H., Staf BagianBantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah ProvinsiJawa Timur ;8. IRFAN IHSANPURO, S.H., Staf Bagian BantuanHukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi JawaTimur ;9.
    ,M.Hum., Kepala SubBagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum danPerundangundangan Setditjen Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;3. Ir. ANHAR, Kepala Seksi Pengelolaan RumahNegara Subdit Pengelolaan Gedung dan RumahNegara Direktorat Penataan Bangunan danLingkungan' Direktorat Jenderal Cipta KaryaDepartemen Pekerjaan Umum ;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-11-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 PK/TUN/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — TOGAR MANIHURUK VS I. MENTERI KEHUTANAN RI., II. PT. RIMBA ROKAN PERKASA;
105 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., jabatan Kepala SubBagian Advokasi Hukum Perdata;MARIANA TUTY SIRAIT, S.H., jabatan Kepala SubBagian Dokumentasi Hukum;HATONI, S.H., jabatan Kepala Sub BagianPertimbangan dan Advokasi Hukum DitjenPengelolaan Hutan Produksi Lestari;M. ZAENURI, S.H., jabatan Staf Biro Hukum Setjen;Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 190 PK/TUN/20169.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-06-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2404 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fitriyadi alias Ifit bin Rahmadi selaku Kepala SubBagian Kredit Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)Kandangan, Terdakwa II. Muhammad Ilham Rossady bin (Alm) BambangKusnun selaku Direktur Pemasaran PD BPR Kandangan, Terdakwa Ill AbdulMajid bin Abdullah selaku Direktur Utama PD BPR Kandangan dan TerdakwaIV. NORHASANAH alias SANAH binti HASAN FAKHRUDIN selaku Kepala SubHal. 2 dari 136 hal. Put.
    selalu disebutkandalam Surat Dakwaan dan Pembelaan Penuntut Umum;Bahwa benar ketika terjadi pencairan kredit atas nama Cahya Rienaldi danAkhmad Karyadi, serta pencairan kredit terhadap 7 orang karyawan PDBPR Kandangan, juga Terdakwa IV belum menjadi Kepala Sub BagianKas, melainkan hanya sebagai Kasir/Teller;Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang mendalilkan Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, apabila dinubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian
    NORHASANAH alias SANAH bintiHASAN FAKHRUDIN bekerja di BPR Kandangan terdapat aturaninternal atau SOP tentang tugas yang berkaitan dengan KepalaSub Bagian Kas PD BPR Kandangan yaitu Surat Edaran Direksitentang Pedoman Pelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012, maksud dari Surat Edaran Direksi tentang PedomanPelaksanaan Kredit No.001/PERDIR/PD BPRKDG/2012 apabiladihubungkan dengan tugas Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas PD BPR Kandangan sebagaimana Pasal 13 tentangProses Pencairan Kredit
    Ilham Rossady adalahmenunjukkan adanya bentuk kerjasama yang nyata antara Terdakwa selaku staf bagian kredit, Terdakwa Il selaku Direktur Pemasaran,Terdakwa Ill selaku Direktur Utama dan Terdakwa IV selaku Kepala SubBagian Kas/Kasir/Teller dalam unsur ke empat dakwaan subsidair yaituHal. 132 dari 136 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 14-08-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 18-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 160/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 12 Januari 2021 — H.A.M NURDIN HALID ; DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
546 — 379
  • Subbagian Layanan dan Pertinbangan HukumKementerian; danb.
    Subbagian Advokasi Hukum Kementerian;Pasal 107(1) Subbagian Layanan dan Pertimbangan HukumKementerian mempunyai tugas melakukanpengelolaan layanan konsultasi hukum danpertimbangan hukum serta pengelolaan layananaspirasi dan pengaduan online rakyat.(2) Subbagian Advokasi Hukum Kementerian mempunyaitugas melakukan pengelolaan dan penangananperkara litigasi dan nonlitigasi, serta bertindak selakukuasa hukum kementerian.e Pemberian pendapat hukum yang dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Peraturan Perundangundangamempunyai