Ditemukan 31360 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-03-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 161/Pdt.P/2020/PN Pya Tanggal 7 April 2020 — Pemohon:
BESAR
16 — 14
BESAR
16 — 14
, 24September 1978 (Vide bukti P2), harus diperbaiki dari nama sebelumnyaMULTAZAM lahir di Tamping, 24 September 1978 menjadi nama BESAR, lahir diTamping tanggal 24 September 1978 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregister tak pernahada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jikabeberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan
Register : 01-06-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 447/Pid.B/2015/PN Dps Tanggal 6 Agustus 2015 — ALBERT DIVINUBUN
30 — 20
30 — 20
Tunggak Bingin Blok B 2Sanur Denpasar Selatan atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, masuk denganmerusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebihdahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktumalam, dianggap memaksa masuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengancara cara sebagai berikut:Hal 5 dari 21
Register : 16-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKADANA Nomor 20/Pdt.G.S/2018/PN Sdn Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
Kepala Unit Pekalongan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Unit Pekalongan
Tergugat:
1.Omedi
2.Muslimah
66 — 28
Kepala Unit Pekalongan PT. Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk. Kantor Unit Pekalongan
Tergugat:
1.Omedi
2.Muslimah
66 — 28
maka tidak perlu untuk dilakukanpembuktian;Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan bahwa semuaperjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undangundang bagimereka yang membuatnya;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan, untuk sahnyaSuatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu Sepakat mereka yangmengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakanperjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yangakan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan
Register : 14-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2018 Tanggal 19 September 2018 — DRS. ANDI RUSDI UNTUNG, M.Si., DK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAJO., II. HJ. ANDI GADING;
41 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 161 PK/TUN/2018Kembali tentang adanya kekhilafan Hakim tidak dapat dibenarkan,sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkandengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan Judex Facti danJudex Juris bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik; Oleh karena itu alasan peninjauan kembali dari Para PemohonPeninjauan Kembali tidak berdasarkan hukum,
Putus : 02-12-2019 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 72 PK/PID/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — Sunipan Als Sisu Bin Ngadi
218 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
218 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembali yang diajukanhanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian dan pengulanganterhadap pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatukenyataan, atas permohonan peninjauan kembali yang sedemikian tidakdapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaanpeninjauan kembali, karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (8) KUHAP;Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusanJudex Facti ternyata tidak memperlihatkan suatu kekhilafan
Putus : 17-05-2017 — Upload : 10-07-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 88/Pdt/2017/PT.SMG Tanggal 17 Mei 2017 — ANASTASIA SRI WIJAYANTI, S.E. M.M melawan KARMINI MAHFUD
50 — 30
50 — 30
Bahwa tergugat berjanji dengan persetujuan bersama bersediamelakukan perbuatan hukum berkenaan dengan SHM 169/MakamhajiHalaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian.UNTUK DINAS10atas nama Titi Hartati,SH. yang sudah terikat jaminan tersebut apabilaterjadi kekhilafan atau kekeliruan yakni :Akan membatalkan segala surat yang terjadi setelah suratpernyataan penambahan Agunan/Jaminan tanggal 02 Maret 2006,jika itu telah dan akan terjadi ;Akan melakukan perbuatan hukum yaitu dengan melakukanpemisahan tanah
Putus : 27-08-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 223/B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA Inc. Ltd vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakankarena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya";b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;2.
diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak";Dalam sengketa ini, Penggugat berpendapat bahwa sanksi administrasi yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak (selanjutnya dalam Surat Gugatan inidisebut sebagai "Tergugat") melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak PPN Nomor00014/187/08/091/10 tanggal 18 Agustus 2010 atas PPN Masa Pajak Desember2008 (selanjutnya dalam Surat Gugatan ini disebut sebagai "STP 14") telahdikenakan kepada Penggugat bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan
Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/2013alasan yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberian sanksiadministrasi yang terdapat dalam STP 14 tersebut adalah tidak tepat karenasanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atas keterlambatan penyetoranPPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan dari Penggugat, sehingga pemberian sanksiadministratif dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menolak permohonankami tersebut merupakan suatu tindakan yang
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajakdapat:Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupadenda, dan kenaikan yang terutang sesual denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;2Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) = diatur dalam KeputusanMenteri Keuangan";Ketentuan Pasal 36 UndangUndang KUP
di atas memberi kesempatan bagiWajib Pajak untuk mengajukan permohonan penghapusan dan atau pengurangansanksi administrasi dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WajibPajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, Termohon diwajibkan untukmemberikan keputusan.
Register : 04-03-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238/B/PK/PJK/2013 Tanggal 27 Agustus 2013 — BUT CONOCO PHILLIPS INDONESIA INC. LTD VS DIRJEN PAJAK;
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan WajibPajak dapat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan dalam halsanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak ataubukan karena kesalahannya;"b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidakbenar.Halaman 2 dari 43 halaman. Putusan Nomor 238/B/PK/PJK/20132.
Surat Gugatan telah diajukan oleh Wajib Pajak sendiri atau kuasahukumnya;Dalam hal ini, pengajuan Surat Gugatan dilakukan oleh Penggugatsendiri sebagai Wajib Pajak;Alasan Gugatan1.Ringkasan Alasan GugatanSebagaimana telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugatberpendapat bahwa sanksi administrasi yang terdapat dalam STP 09tersebut adalah tidak tepat karena sanksi tersebut dibebankan kepadaPenggugat atas sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesalahanPenggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan
Rincian Alasan GugatanGuna memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa danmemutus sengketa pajak ini, dibawah ini kami jelaskan lebih lanjutalasanalasan yang membuat Penggugat berpendapat bahwa pemberiansanksi administrasi yang terdapat dalam STP 05 tersebut adalah tidaktepat karena sanksi tersebut dibebankan kepada Penggugat atasketerlambatan penyetoran PPN yang sebenarnya terjadi bukan karenakesalahan Penggugat atau setidaktidaknya karena kekhilafan dariPenggugat, sehingga pemberian
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonanWajib Pajak dapat:a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupabunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan dalam hal sanksitersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karenakesalahannya;2. Tata cara pengurangan, penghapusan atau pembatalan utang pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan."
Rincian Alasan GugatanGuna memudahkan Majelis Hakim Agung yang terhormat dalam memeriksadan memutus sengketa pajak ini, di bawah ini kami jelaskan lebih lanjutalasanalasan yang membuat Pemohon berpendapat bahwa pemberian sanksiadministrasi yang terdapat dalam STP 09 tersebut adalah tidak tepat karenasanksi tersebut dibebankan kepada Pemohon atas keterlambatan penyetoranPPN yang sebenarnya terjadi bukan karena kesalahan Pemohon atausetidaktidaknya karena kekhilafan dari Pemohon, sehingga pemberian
Putus : 25-02-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/Pdt/2019 Tanggal 25 Februari 2019 — WENCESLAUS LA RANGKA, S.H
lawan
H. SOELAJI, DKK
137 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yangditerima tanggal 27 April 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariputusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkanbahwa dalam putusan ini telah mengabulkan apa yang tidak dituntut ataulebih dari yang dituntut olen Para Penggugat dan terdapat kekhilafan
Register : 05-08-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN BATAM Nomor 640/Pdt.P/2020/PN Btm Tanggal 10 Agustus 2020 — Pemohon:
Yuliana Pasaribu
22 — 13
Yuliana Pasaribu
22 — 13
Kartu Keluarga atas nama YulianaPasaribu Nomor 217 1112611190005 tanggal 29 November 2019 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam;Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikannamanya untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depannya;Halaman4dari 6 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2020/PN BtmMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 KitabUndangundang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yangtelah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan
Putus : 19-03-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 19 Maret 2020 — HAMDI MAULANA Als MULYADI Bin ANWAR
140 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali Terpidana tidak memenuhisyarat dan tidak ditemukannya Novum/bukti baru serta tidak ditemukanadanya kekeliruan dan kekhilafan nyata putusan Hakim yang digariskanoleh UndangUndang sehingga berdasarkan hukum untuk ditolakpermohonan Peninjauan Kembali Terpidana, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahanterhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh)butir pil ekstacy warna merah merk pink love
Register : 26-07-2012 — Putus : 16-04-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PN BANYUMAS Nomor 202/Pdt.P/2012/Pn.Bms Tanggal 16 April 2012 — pemohon
30 — 4
30 — 4
2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal12 April 2012 dengan register No. 202/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukanpermohonan sebagai berikut :e Bahwa ayah Yoga Zulfan Al Fayyad bernama Yan Ekamphosya Prihanta telahmelangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan Yuni Triningsih padatanggal 26 Juli 1997 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernamaYoga Zulfan Al Fayyad lahir di Banyumas pada tanggal 02 Maret 2007 ;e Bahwa karena kekhilafan
Register : 28-12-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN PURWODADI Nomor 316/ Pdt. P/ 2016/ PN Pwd. Tanggal 12 Januari 2017 — . Perdata LASOETI
Lahir di Grobogan, 27 November 1971, Pekerjaan Wiraswasta, Agama: Islam, bertempat tinggal di Dusun Bodag Rt. 005 Rw. 005 Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan ;
Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------- PEMOHON;
18 — 2
18 — 2
SUMIYATI, akan tetapi padapenulisan didalam Kartu Keluarga No.3315041807076355 milik Pemohondengan nama LASOETI dan Pemohon bermaksud untuk mengganti namaPemohon menjadi SUMIYATI seperti yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon ;Menimbang berdasarkan Pasal 13 KUH Perdata menentukan bahwa jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperihatikan telah terjadinya kekhilafan
Putus : 02-06-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pid.Sus/2019 Tanggal 2 Juni 2020 — SAMSUDIN alias SAM bin SALIM
148 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
148 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alasan permintaan PeninjauanKembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksapada pemeriksaan Peninjauan Kembali, karena tidak memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud Pasal 263 Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP; Bahwa selain itu uraian pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan JudexFacti ternyata tidak memperlinatkan suatu kekhilafan hakim ataukekeliruan yang nyata dalam memutus perkara a quo, serta dalamputusan Judex Facti dimaksud tidak terdapat pernyataan sesuatu telahterbukti dan
Putus : 27-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 PK/Mil/2019 Tanggal 27 Maret 2019 — BOY BRIMA ARJUNA SIREGAR
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembaliselengkapnya termuat dalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut :Bahwa alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tentang adaya kekhilafan
Register : 02-01-2020 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 6/Pdt.P/2020/PN Pya Tanggal 13 Januari 2020 — Pemohon:
MUHAMMAD TAHIR
20 — 12
MUHAMMAD TAHIR
20 — 12
, dan P5 bersesuaiandengan keterangan saksisaksi bahwa identitas Pemohon yang sebenarnyaadalah bernama MUHAMMAD TAHIR lahir di Pengempokan tanggal 12 Januari1991;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) menyatakan Jikaregisterregister tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan,digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika aktaaktayang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan
Register : 09-08-2012 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 09-08-2012
Putusan PN BANYUMAS Nomor 318 / Pdt.P / 2012 / PN.Bms Tanggal 12 Juni 2012 — pemohon
36 — 2
36 — 2
surat permohonannya tertanggal 04 Juni 2012yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 04 Juni 2012 denganregister No. 318/Pdt.P/2012/PN.Bms telah mengajukan permohonan sebagai berikut :e Bahwa ayah Pemohon bernama Munarjo telah melangsungkan perkawinan denganseorang perempuan bernama Karsini pada tanggal 07 Oktober 1976 ;e Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak lakilaki bernama Rantolahir di Banyumas pada tanggal 14 Desember 1983 ;e Bahwa karena kekhilafan
Register : 29-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SAMPIT Nomor 407/Pdt.P/2019/PN Spt Tanggal 4 September 2019 — RITA RIA SAFITRI
37 — 4
37 — 4
adalah LANGA berdasarkan bukti surat P2;Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon yang bernama RITA RIA SAFITRI tertulisnama lbu Pemohon adalah MARIA MARGASARI LANGA (vide bukti P4);Bahwa seharusnya nama lbu Pemohon tertulis LANGA berdasarkan bukti suratP2 dan P3;Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksisaksi yang bersumpah di persidangandan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1315 KUHPerdata menyatakanpada pokoknya bahwa terhadap akta yang terjadi kekhilafan
Putus : 01-08-2012 — Upload : 30-04-2015
Putusan PN SIBOLGA Nomor 652/Pdt.P/2012/PN-Sbg Tanggal 1 Agustus 2012 — SINTAULI MARBUN
31 — 15
31 — 15
Cimahi Selatan Kota Cimahi, yaitu anak ke2(dua) dari LUSTER MARBUN dan MARIAMSA NAINGGOLAN, karenaketerlambatan dan kekhilafan dari orang tua Pemohon ;bahwa benar saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mendapatkanPenetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal pengurusan Akta Kelahirannya sendiri keKantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan dan demi kelengkapanadministrasinantinya ;SAKSI Il.
Register : 16-07-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Pya Tanggal 23 Juli 2020 — Pemohon:
MURNIATI
29 — 14
MURNIATI
29 — 14
Mei 2017 (Vide bukti P2),harus diganti dari nama sebelumnya KAGADRA DANI A RAHMAN, lahir di Bodaktanggal 24 Juli 2014 menjadi nama AHMAD ALFARIZI, lahir di BODAK tanggal 24Juli 2014 ;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan Jika registerregister tak pernahada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jikabeberapa akta didalamnya, atau jika aktaakta yang telah dibukukan memperlihatkantelah terjadinya kekhilafan