Nomor 85 Tahun 1996Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di KabupatenDonggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) UndangUndang RI Nomor 3Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenangmemeriksa dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugatagar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akantetapi upaya

Bahwa Tergugat pada tanggal 24 September 2007 menerbitkan SuratKeputusan Nomor 503 tahun 2007, tentang Pembentukan TimSosialisasi tempat penampungan sementara pedagang PasarFlamboyan dalam rangka Pembangunan/Renovasi Pasar Flamboyan diKota Pontianak;3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2007menandantangani Perjanjian Kerjasama Nomor 33/SPX/2007 tentangPerjanjian Kerjasama Pemanfaatan dan atau Penggunaan Bidang TanahHak Pengelolaan (HPL);4.

bulan berkehendak menikah dengan lakilaki bernama Egi DarmantoBin Utut, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan usia anak Pemohon tersebut belum mencapaiusia perkawinan yang telah ditentukan, namun apabila dalam pelaksanaannyaada penyimpangan mengenai usia perkawinan dapat dimintakan dispensasikepada Pengadilan sepanjang syaratsyarat perkawinan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinanpada dasarnya sebagai upaya pembentukan

Tergugat telah berpisah tempat tinggalselama 5 (lima) tahunMenimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorangpria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis),merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan

tidak berkumpulnya suamiistri dalam satu kediaman bersama.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 tahun1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang priadengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalahsuatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syaratyang sangat urgen bagi pembentukan

SarolangunFoto copy Peraturan Bupati Nomor: 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari2012, Tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kab.Sarolangun Nomor: 40/ULPSRL/2012 tanggal 05 Maret2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (Bidang CiptaKarya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahpada Dinas PU dan PERA Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan

SarolangunFoto copy Peraturan Bupati Nomor: 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari2012, Tentang Penetapan Pembentukan Unit Layanan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kab.Sarolangun Nomor: 40/ULPSRL/2012 tanggal 05Maret 2012, Tentang Penetapan Kelompok Kerja Konstruksi II (BidangCipta Karya dan PERA) Unit Layanan Pengadaan Barang/JasaPemerintah pada Dinas PU dan PERA Kab.SarolangunFoto copy Keputusan Kepala Unit Pelayanan

JMB9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)Pembentukan Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP) dilingkungan Dinas PU dan PERA Kab.Sarolangun TA.2012Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan PekerjaanNomor: 280/BAPP/PHO/2012, tanggal 24 Desember 2012Foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor:34/DPPKAD/2012 tanggal 15 Februari, Tentang Penetapan PenunjukanPejabat Unruk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Pemerintah Kab.Sarolanngun TA.2012Foto copy Surat Keputusan Bupati Sarolangun

Kaltim sesuai Keputusan Gubernur No. 8 Tahun2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja DinasDinasDaerah Propinsi Kalimantan Timur :a. Tugas : Pasal 166 ayat (1) Bidang pemanfaatan hutan mempunyai tugaspokok menyiapkan rencana pemanfaatan hutan.b.

dengan alat bukti lainnyamaupun yang berdiri sendiri, dan faktafakta persidangan tentangkeadaankeadaan Terdakwa terutama mengenai unsur subyektifTerdakwa, padahal perbuatan Terdakwa telah voltoid, sebagaimanadiuraikan dalam surat tuntutan kami dalam pembuktian unsur"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan" hal 41 sampai dengan hal. 46.Terdakwa selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan berdasarkan sesuaiKeputusan Gubernur No. 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Setelah pembentukan tim tersebut hasilpemeriksaan dari tim dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 10Desember 2004 untuk Koperasi madani dan tanggal 30 Oktober 2004untuk Koperasi Beringin, yang selanjutnya diberikan advis teknis olehSdr. AMINULLAH HAK yang pada pokoknya mengambil alih telaahanyang diberikan Terdakwa tanoa melakukan pengecekan sendiri kelapangan. Sdr.

lainnya mengatasnamakan PKNPDP, membentuk kepengurusan baru di beberapa daerah Provinsidan Kabupaten/Kota, pada hal sesuai dengan ketentuan Pasal 58ayat (4) huruf c dan Pasal 65 ayat (4) huruf c menegaskan bahwaPembentukan Pimpinan Kolektif Provinsi dan Kabupaten/Kota adalahsepenuhnya menjadi wewenang dan harus melalui Konferensi Provinsi danKabupaten/Kota, sedangkan kewenangan PKNPDP membentuk PimpinanKolektif di Provinsidan Kabupaten/Kota dengan membuat Surat KeputusanPengangkatan PKNPDP hanya pada pembentukan

Apalagi pembentukan PimpinanKolektif Provinsi dan Kabupaten/Kota pasca pergantian PLHPKNPDPtanggal 8 Mei 2009 jelas batal demi hukum dan tidak sah karena posisiTermohon Kasasi dan Termohon Kasasi Il berada dalam posisi laranganmenjalankan kepengurusan Partai karena ketentuan Pasal 26 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan tegasmelarang/tidak diperkenankan Para Termohon Kasasi untuk membentukkepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama dan jika dibentukkepengurusan dan/atau

Para Termohon Kasasi , Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IIIsampai dengan Termohon Kasasi VIII telah bertindak bertentangan denganketentuan Pasal 54 ayat (4) huruf e dan f, Pasal 58 ayat (4) huruf c danPasal 65 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Partai juncto Pasal 26 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dengan caramembentuk kepengurusan baru di tingkat PKNPDP dan PLHPKNPDPserta membentuk beberapa kepengurusan baru lainnya di beberapaProvinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya pembentukan

KantorPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL;5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yangmenyatakan bahwa Pelaksanaan pelelangan yang tidakdilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, makalelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224HIR/258 RBG sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parateeksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011tentang Pembentukan

Sengketa AntaraPemohon Keberatan Dengan Termohon Keberatan;Bahwa penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan bukan merupakan kewenangan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara denganpertimbangan sebagai berikut:1.Domisili Termohon Keberatan selaku Konsumen berada diluar wilayahhukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara Sumatera Utara;Bahwa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010tentang Pembentukan

Peraturan MenteriKeuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang tidak termasuk dalam Peraturan Perundangundanganmerupakan pertimbangan yang keliru dan bertentangan denganUndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundangundangan;Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan menyatakansebagai berikut:Ayat (1):Jenis peraturan perundangundangan selain yang dimaksud dalamPasal 7 ayat (1) mencakup peraturan

Holcim Indonesia, Tbk. di Desa Rangai Tri Tunggal KecamatanKatibung Kabupaten Lampung Selatan tanggal 8 April 2015 (Fotocopysesuai denganaslinya): Bukti T8: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung SelatanNomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerjaPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy sesuaidenganaslinya): Bukti T9 : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2011tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi danTata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopy Putusan No. 22/G/2015/PTUNBL him.55 sesuai denganaslinya): Bukti T10: Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi danTata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Fotocopysesuai

. ; ++ ee eee eee e eeeP 3 : Copy Keputusan Majelis Wali Amanat UGM No.12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah TanggaUGM tanggal 18 Oktober 2003 ; P 4 : Copy Keputusan Rektor UGM Nomor114/P/SK/KP/2004 tentang Tata Cara Pemilihandan Penetapan Dekan serta Pengangkatan WakilDekan tanggal 17 Mei 2004 (tidak adaP5 : Copy Keputusan Rektor UGM Nomor541/P/SK/KP/2004 tentang Penetapan AnggotaSenat Fakultas Filsafat UGM tanggal 22 MeiCopy Keputusan Rektor UGM Nomor125/P/SK/HT/2004 tentang Pembentukan PanitiaPenjaringan

AnggaranRumah................Rumah Tangga Universitas GajahMada ; eee e ee reeT 3 : Copy Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 114/P/SK/HT/2004 tanggal 17 Mei 2004tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Dekanserta Pengangkatan WakilDekan ; T 4 : Copy Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 246/P/SK/HT/2004 tanggal 21 Oktober2004 tentang kode etik Dosen Universitas GadjahT 5T 6aT 6bT7T 8aCopy Keputusan Rektor Universitas Gadjah MadaNomor : 125/P/SK/HT/2004 tanggal 26 Mei 2004tentang Pembentukan

Tingkat Universitas tanggal 10 JuniCopy Undangan~ Rapat Senat tanggal 3 JuliT 8bT 9T 10T= 11T 12T 13T 14Copy Hasil Pencatatan Rapat Senat AkademikUniversitas Gadjah Mada i tanggal 12 = Juni2004 5 Copy Surat Rektor Nomor : 2984/P/SP20/2004tanggal 12 Juni 2004 perihal PerpanjanganBatas Waktu Pendaftaran Bakal Calon Dekan ;; Copy Keputusan Rektor No. 154/P/SK/HT/2004tanggal 28 Juni 2004 tentang Bakal Calon DekanFakultas 20042008 ; Copy Keputusan Rektor No. 166/P/SK/HT/2004tanggal 7 Juli 2004 tentang Pembentukan

sekitar bulan Juli 2016, Terdakwa menghubungi WIDIONOmeminta agar ANDRIRINI YAKTININGSASI dimasukkan menjadi tenagaahli SDM pada Pekerjaan Perencanaan Strategis Korporasi, Proses Bisnisdan Pemetaan Karyawan PJT Il TA 2016 tersebut dengan alasanTerdakwa dan ANDRIRINI YAKTININGSASI sudah banyak bekerjasamayang selanjutnya disetujui oleh WIDIONO.Bahwa untuk memuluskan program kegiatan dan anggaran, Terdakwapada tanggal 22 Juli 2016 mengeluarkan keputusan Direksi PJT II nomor :1/DIR/127/KPTS/2016 tentang Pembentukan

Tentang Penyampaian Usulan Rencana KerjaTriwulan (RKT) Ill Tahun 2016 Beban Kerja Non Pegawai yang telahdilegalisirFotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Perusahaan Umum JasaTirta Il nomor: 1/DIR/127/KPTS/2016 tentang Pembentukan TimEvaluasi dalam Rangka Penyusunan Anggaran Perusahaan tanggal 22Juli 2016 yang telah dilegalisirFotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Perusahaan Umum JasaTirta Il nomor: 1/106/KPTS/2016 tentang Rencana Kerja Triwulan (RKT)Il tahun 2016 Beban Belanja Non Pegawai

Purwakarta 2017550.1 (Satu) bundle dokumen Executive Summary Perencanaan KomprehensifPengembangan Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta Il SeabgaiAntisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan Perum Jasa Tirta Il PerumJasa Tirta II551.1 (Satu) bundle dokumen print out Pembentukan Learning Center PerumJasa Tirta II552.1 (Satu) bundle dokumen Proposal Learning Center Perum Jasa Tirta II553.2 (Dua) lembar Uraian Singkat Gedung Learning Center Divisi SumberDaya Manusia Perum Jasa Tirta Il, Wilayah Jatiluhur

Divisi Diklat PerencanaanKomprehensif Pengembangan Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta IISebagai Antisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan tanggal 30 Agustus2017566.1 (satu) bundel photocopy Perubahan & Pembentukan FundamentalSistem SDM Perum Jasa Tirta Il Perencanaan KomprehensifPengembangan Sumber Daya Manusia Perum Jasa Tirta Il SebagaiAntisipasi Pengembangan Usaha Perusahaan tanggal 28 September 2017.567.1 (satu) bundel photocopy Inventarisasi Peraturan Pola Karir danPemetaan Potensi Karyawan

Tentang Penyampaian Usulan Rencana KerjaTriwulan (RKT) Ill Tahun 2016 Beban Kerja Non Pegawai yang telahdilegalisirHalaman 153 dari 238 putusan Nomor 16/TIPIKOR/2020/PT BDG.164.165.166.167.168.169.170.171.172.Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Perusahaan Umum JasaTirta Il nomor: 1/DIR/127/KPTS/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasidalam Rangka Penyusunan Anggaran Perusahaan tanggal 22 Juli 2016yang telah dilegalisirFotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Direksi Perusahaan Umum JasaTirta Il nomor

Pembentukan aturan tata kerja ini gunameningkatkan profesionalisme, integritas dan kemandirian dari KPUberikut jajarannya. Peraturan KPU 8/2019 memuat aturan tata carapemeriksaan dan putusan dugaan pelanggaran kode etik PenyelenggaraPemilu yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Adhoc;b. menginisiasi dan mendorong terbentuknya Sistem Informasi RekapElektronik.

Bila aduan dan/ataulaporan sudah dicabut Pengadunya, maka aduan dan/atau laporan yangmenjadi tujuan pembentukan dan dijadikan tugas DKPP sudah tidak ada(lenyap).

DKPPmelaksanakan delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanadimaksud melalui pembentukan Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimanadiubah dengan Peraturan DKPP 2/2019.

Penetapan Putusan DKPP 317/2017 Melanggar ProsedurPasal 36 ayat (1) Peraturan DKPP 3/2017 sebagaimana diubahdengan Peraturan DKPP 2/2019 Yang Mengatur Rapat PlenoPutusan DKPP Dilakukan Sepuluh Hari Setelah PemeriksaanTerakhir;Bahwa Pasal 38 ayat (4) UU 7/2017 tentang Pemilu mendelegasikankepada DKPP kewenangan pembentukan aturan pelaksana tentangtata cara DKPP mengambil putusan.

Atau dengan kata lain tujuan dari Putusan DKPPadalah mewujudkan tujuan dari pembentukan DKPP menurut UU 7/2017tentang Pemilu Pasal 155 ayat (2) yang mengatur: DKPP dibentuk untukmemeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaanpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU (...).

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor522/2689/Il.1/Dishut tanggal 02 Agustus 2019 kepada Direktur Rencana,Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, menyampaikanantara lain :1) Dalam rangka verifikasi lapangan, Dinas Kehutanan Provinsi KehutananKalimantan Tengah, UPT KPHP Barito Hulu Unit V, dan BPKH Wilayah XXIPalangkaraya telah melaksanakan pemeriksaan terkait indikasipertambangan dan tanah terbuka pada areal permohonan IPPKH PT.

Bahwa surat Penggugat tanggal 25 Juli 2019 terkait permohonan panangguhanpenerbitan objek sengketa yang ditujukan antara lain kepada Direktur Rencana,Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, telah ditindaklanjutioleh Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah PengelolaanHutan dengan Surat Nomor S.884/REN/PPKH/PLA.0/9/2019 tanggal 11 September2019 kepada Kepala Kepolisian Resor Barito Utara untuk meminta klarifikasi terkaitproses hukum atas nama PT.

Kasat Reskrim Polres Barito Utara atas nama Kepala Kepolisian Resor BaritoUtara melalui Surat Nomor B/1404/X/Res.5.5/2019 tanggal 09 Oktober 2019kepada Direktur Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan WilayahPengelolaan Hutan, pada intinya menyampaikan bahwa berdasarkan hasilpengecekan lapangan yang dilakukan bersama Dinas ESDM ProvinsiKalimantan Tengah dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada titikkoordinat 114 54 23,3 BT 00 46 52,2 LS dan 114 54 35,9 BT 00 4650,7 LS tidak ditemukan aktifitas

Kapuas Hulu dengan dasar Surat Keputusan Bupati Kapuas HuluNomor : 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupaten Kapuas Hulu tanggal 15 Pebruari 2006 dengan susunansebagai berikut :1.Bupati Kapuas Hulu sebagai Ketua Panitia yaitu saksi Drs. H.ABANG TAMBUL HUSIN;. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaiWakil Ketua yaitu saksi Drs.

Hal 32 dari 50 hal putusan Nomor 7/PID,SUSTPK/2018/PT PTK15.Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor :57 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan TimTeknis Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah di KabupatenKapuas Hulu.16.Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor23 Tahun 2006 Tentang Penunjukan Pejabat Pada BagianKeuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yangBerhak Menanda Tangani Surat Perintah Membayar (SPM),Daftar Penguji (B.XII) Yang Memberatkan

Kapuas Hulu.;14.Fotocopy 1 (satu) bundel berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 24Tahun 2006 tanggal 15 Februari 2006 tentang Pembentukan PanitiaPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk KepentinganUmum di Kabupaten Kapuas Hulu.15.Fotocopy 1 (satu) berkas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 57 Tahun2006 tanggal 5 April 2006 tentang Pembentukan Tim Teknis PembebasanTanah Pemerintah Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.16.Fotocopy 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun2006

13). penentuan kewajibanmemberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuansuatu kewajiban bagi bekas isteri; (14). putusan tentang sah tidaknya seoranganak; (15). putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; (16).pencabutan kekuasaan wali; (17). penunjukan orang lain sebagai wali olehpengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; (18). penunjukanseorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapanbelas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; (19). pembentukan

No. 294 /Pdt.G/201 3/PA.M nj.Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgenbagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan.

sebagaimana awal pernikahan penggugatdan tergugat.Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebutadalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), danmerupakan syarat utama yang sangat urgen bagi pembentukan

pertengkaran/percekcokan yang terus menerus, dan para Ssaksimenerangkan bahwa dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat,sehingga memperhatikan alasan perceraian yang disebutkan oleh Penggugat,majelis Hakim menilai alasan tersebut telahMenimbang bahwa, yang lebih penting, menurut Majelis, antaraPenggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Pebruari 2013 ;Menimbang bahwa, faktafakta hukum demikian telah menunjukkanbahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesatuan hati dan cinta,sehingga dasar pembentukan

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangHalaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1045/Pdt.G/2018/PA.Sgmwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kKeluarga atau rumah tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatuketerikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangaturgen bagi pembentukan