dengan melampirkan fotocopy dokumen/kelengkapannya;e Mempersyaratkan kepada karyawan/ti peminjam untuk membukatabungan di Bank AGRO, dengan saldo minimal 1(satu) kalikewajiban angsuran pada saat pencairan kredit;e Membuat Perjanjian Kerjasama Penyaluran kredit channelingdengan Bank AGRO;e Koperasi Karyawan Pertamina sebagai Mitra Penyalur berhakmendapatkan jasa pemasaran, dan jasa penagihan dari anggsurankredit setiap pemasaran, dan jasa penagihan sebesar 0,5% daribiaya provisi kredit.atas dasar usulan

BRI AGRONIAGA, Tbk, perihal usulan kelayakankerjasama dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan,yang merujuk kepada Memorandum Analisa Kredit (MAK)Nomor:041/011/MAK/V1I/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dandiajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, danhasilkunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupanbekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS1Medan, dan usulan ijin prisip yang diajukan Drs.

kemudian pada tanggal 18 Juli 2012,Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui untuk di follow upsesuai dengan ketentuan PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.e Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO)Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan PenyaluranKredit kepada Karyawan Pertamina UPMSI Medan dengan MitraPenyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang beriksikan:e Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;e Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;e Usulan

BRI AGRONIAGA, Tbk, perihal usulankelayakan kerjasama dengan Koperasi Karyawan Pertamina UPMSMedan, yang merujuk kepada Memorandum Analisa Kredit (MAK)Nomor:041/011/MAK/V1I/2012 tanggal 06 Juni 2012 yang dibuat dandiajukan oleh Kantor Cabang Pembantu sebelumnya, danhasilkunjungan nasabah tanggal 09 Juli 2012, berikut kesanggupanbekerjasama oleh Pengurus Koperasi Karyawan Pertamina UPMS1Medan, dan usulan ijin prisip yang diajukan Drs.

kemudian pada tanggal 18 Juli 2012,Zuhri Anwar selaku Direktur Bisnis menyetujui untuk di follow upsesuai dengan ketentuan PT.BRI AGRONIAGA, Tbk.Pada tanggal 19 Juli 2012, Witri Surjanti selaku Account Officer (AO)Pemrakarsa, mengajukan Form Penilaian Kelayakan PenyaluranKredit kepada Karyawan Pertamina UPMSI Medan dengan MitraPenyalur Koperasi Karyawan Pertamina UPMSI Medan Nomor:23/BRK/RVW/VII/2012, yang beriksikan:Gambaran Umum Perusahaan dan Mitra Penyalur;Potensi Pelayanan Kredit Karyawan;Usulan

Pengadaannya dariKementerian Perhubungan RI.Bahwa Terdakwa pernah mengajukan secara resmi untuk membuat danmengajukan usulan rencana kebutuhan perbaikan dan penggantian sparepart dari KN. ALNILAM. Nahkoda selalu membuat surat usulan rencanakebutuhan perbaikan Kapal namun hal tersebut tergantung dari ketersediaandari DIPA.

Awal mulanya Terdakwa dipanggil untuk menghadap SaudaraIWAN SUGORO diruangan kerja yang bersangkutan.Bahwa usulan atau rencana perbaikan dan penggantian spare part KN.ALNILAM bentuknya seperti daftar item item atau bagian yang akan diganti.Untuk tahun anggaran 2012 bukan Terdakwa yang mengajukannyamelainkan Saudara REGINALDUS, sedangkan untuk tahun anggaran 2015dna tahun anggaran 2018 Terdakwa yang mengajukan rencana kebutuhanperbaikan KN.

ALNILAM memang sudah seharusnya melakukan perawatan danpemeliharaan mesin, karena tidak menjadikan Buku Log Dek dan Buku LogMesin sebagai acuan dalam menyusun usulan rencana kebutuhan perbaikanuntuk KN. ALNILAM.Bahwa yang dilibatkan ikut menyusun usulan perbaikan dan penggantianspare part KN. ALNILAM pada tahun 2017 adalah: Nahkoda: CECE ANDI, A.Md. Mualim : ASTRA DEDI W. Mualim Il: ACHMADI. Mualim Ill: DEDI APRIYADI. Radio Officer : IRWAN SUGENG G. Kepala Kamar Mesin : HENDRA SIMANJUNTAK.

ALNILAM tahun anggaran 2018 ada beberapa item perbaikan danpenggantian spare part dalam daftar usulan perbaikan yang tidak dipenuhidalam kontrak pekerjaan. Namun rinciannya Terdakwa tidak dapatmengingatnya.Bahwa untuk item pekerjaan yang belum dipenuhi/disetujui dalam kontrakpekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin KN.

ALNILAM.Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan usulan perbaikan KN.ALNILAM untuk pekerjaan pemeliharaan peralatan dan mesin TahunAnggaran 2018 kepada Saudara ABDUL SAMAD, AR selaku Kasi OperasiDistrik Navigasi Kelas II Pontianak.Bahwa sebagai Nahkoda KN.

Ol dengan Kelompok Tani Sumber Makmur tanggal02 Juni 2009;32.Asli laporan perkembangan kegiatan pembangunan tanaman pangandana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2009, tanggal ...Desember 2009;33.Asli 1 (Satu) bundle berkas Rincian Rencana Usulan Kegiatan KelompokTani (RUK) Kegiatan SLPTT Jagung Hibrida tahun 2009;34.Asli 1 (satu) bundle berkas Rencana Usaha Kelompok (RUK)Pelaksanaan SLPTT Jagung Hibrida tahun 2009;35.Asli 1 (satu) bundle berkas Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Januari2009

Ol dengan Kelompok Tani Sumber Makmur tanggal02 Juni 2009;32.Asli laporan perkembangan kegiatan pembangunan tanaman pangandana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun 2009, tanggal ...Desember 2009;33.Asli 1 (satu) bundle berkas Rincian Rencana Usulan Kegiatan KelompokTani (RUK) Kegiatan SLPTT Jagung Hibrida tahun 2009;34.Asli 1 (satu) bundle berkas Rencana Usaha Kelompok (RUK)Pelaksanaan SLPTT Jagung Hibrida tahun 2009;35.Asli 1 (satu) bundle berkas Neraca Tingkat Satuan Kerja Per 31 Januari2009

Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT yang mengirimkan suratNomor: 063/IN/M32/I/2012 tanggal 28 Januari 2012 adalah sesuaidengan hukum (rechmatige daad), yaitu sesuai dengan hukum danperundangundangan serta sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan.31.Bahwa berkaitan dengan isu hukum (legal issue) yangkedua, maka TERGUGAT menjawab sebagaimana dalildalilberikut:Bahwa usulan Pergantian Antar Waktu (selanjutnya dalam halini disebut PAW) merupakan hak Partai

Bahwa berdasarkan keputusan rapat Tergugat I DewanPimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP)telah mengajukan usulan pencopotan keanggotaan Penggugat(Ubaidillah) kepada Tergugat II Dewan Pimpinan WilayahPartai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) melalui surat39no.063/IN/M32/1/2012 tanggal 28 Januari 2012, perihalpermohonan dan atas surat dari DPC PPP tersebut DPW PPPtelah melanjutkan surat tersebut kepada Tergugat III DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)melalui surat

Bahwa Penggugat berusaha untuk bisa tetap bersabar, karena setiapada usulan atau bicara baik baik dengan Tergugat pada ahkirnyaberujung pada pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak ada komunikasi.7. Bahwa selain dari pada itu kedua orang tua Tergugat senantiasaintervensi dan ikut campur dalam urusan intern rumah tangga, yang manaPenggugat seolah menjadi bulan bulanan dan tidak ada pembelaanmaupun perhatian dari Tergugat.8.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6(enam) dalam surat gugatannya, bahwa Penggugat berusaha tetap sabar,karena setiap ada usulan atau bicara baikbaik dengan Tergugat padaakhirnya berujung pada pertengkaran, sehingga kehidupan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak adakomunikasi.

nnn nnn nnn n een ee n=Smengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;Menimbang, bahwa kewenangan Badan Permusyawaratan Desa tersebut jugakembali ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten BatanghariNomor 6 Tahun 2006, tentang Pembentukan Badan PermusyawaratanMenimbang, bahwa dari kedua ketentuan tersebut maka Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagaipenanggung jawab dari tindakan usulan

pengangkatan maupun usulan pemberhentianKepala Desaj2n on nnn nn nner n nnn nner nnn nnn nnn ne nnn nee n een n neMenimbang, bahwa lebih lanjut terkait kewenangan sebagaimana disebutkandi atas, dalam hal pengangkatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa punmemiliki kewenangan untuk membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.Kewenangan tersebut juga terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) PeraturanDaerah Kabupaten Batanghari Nomor 7 Tahun 2006, tentang Susunan OrganisasiPemerintahan Desa, Tata

Namun jika Penggugat merasa keberatan untuktinggal bersama dengan Tergugat, maka Tergugat mengajukan usulan danmohon dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskanperkara ini dengan pembagian harta bersama sebagai berikut :a.

XXXX/Pdt.G/2017/PA.Btmmengajukan usulan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang Muliauntuk memberikan Hak Asuh kepada kami berdua dengan cara membagiHak Asuh Anak kepada Penggugat dan Tergugat;12. Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadila Agama yangMulia untuk membagi Hak Asuh atas anakanak kami sebagai berikut :a.

Dan Termohon merasa kalau orang tua Pemohon keberatankalau Pemohon berkumpul kembali dengan Termohon;Bahwa karena keberatan, Termohon mengajukan usulan kepada Pemohonuntuk hidup mandiri saja, tidak tinggal di rumah orang tua Termohon dan jugatidak di rumah orang tua Pemohon tapi tinggal di rumah kontrakan. Tanpamemikirkan ke depan dan ke belakang Pemohon langsung menolak dengankeras dengan alasan Pemohon tidak punya uang.

benar kepergian Pemohon dari tempat kediaman bersama disebabkan karenaPemohon telah bosan dari sikap Termohon yang tidak mau berubah, dan jugabenar pada tanggal 20 Desember 2010 Pemohon telah dijemput Termohonuntuk rukun kembali dan sepakat untuk mengontrak rumah di Bukittinggi,namun oleh karena rumah kontrakan belum dapat maka Pemohon usulkanuntuk 12 hari sebelum dapat rumah Pemohon dan Termohon tinggal dulu dirumah orang tua Pemohon, tetapi tidak serumah dengan orang tua Pemohon,namun mendengar usulan

Disamping itu Pemohon juga mempertimbangkan dapat rusaknyareputasi Pemohon jika perkara fitnah digelar perkaranya di Pengadilan;.Bahwa dengan adanya pertimbangan tersebut di atas, dengan sangatterpaksa Pemohon mulai mempertimbangkan usulan Termohon melaluipenasehat hukumnya yang mengusulkan upaya perdamaian denganpencabutan laporan KDRT dengan kompensasi perceraian dan permintaanpembagian harta gono gini, yang kemudian dilakukan dengan cara:a) Pembicaraan tentang permintaan Termohon pembagian harta

SMStersebut juga sempat dicatat olen Pemohon, sehingga Pemohon mendugaTermohon memang telah merencanakan perceraian;34.Bahwa atas usulan perdamaian yang diajukan oleh Termohon yang jugadinyatakan dalam tulisan di email (Vide Bukti PPK 15) yaitu Termohon tetapingin menguasai harta yang didapat, maka Pemohon menolak hal tersebutdan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hal tersebutdisamping adanya syarat yang tidak masuk akal tersebut, karena hal itubertentangan dengan hukum dimana harta

Usulan Penetapan Pemenang Penyedia Barang dilaksanakanpada tanggal 01 Nopember 2006.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelelangan yang tertuangdalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor200/PPB APBN/Diskanlut/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006,terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang/Pengadaan Barangmengusulkan CV.

LESTARI dan CV PUTERA BORNEO dinyatakan tidakmemenuhi syarat karena masing masing tidakmelengkapi Neraca Tidak Beraudit maupun = AnAudit.Verifikasi/Pembuktian kualitas dilaksanakan pada tanggal31 Oktober 2006.Usulan Penetapan Pemenang Penyedia Barang dilaksanakanhalaman 21 dari 53 halamanPutusan Nomor 42/Pid.Sus/2011/PT.Bjm.22pada tanggal 01 Nopember 2006.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelelangan yang tertuangdalam Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan Nomor200/PPB APBN/Diskanlut/X/2006 tanggal

Utsman Anis, SPdl membuat proposal Bhakti Sosial PelayananKesehatan dan Rehab Ringan Gedung Madrasah Desa Ujung PiringKecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani olehterdakwa Muhammad Nasbir SY sebagai Ketua Panitia diketahui olehAbdul Azis, SH Kepala Desa Ujung Piring pada bulan Agustus 2008.Adapun usulan lokasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Mayarakat(P2SEM) kepada Gubernur Jawa Timur di Surabaya, dengan RABsebagai berikut : VOLNO.

Utsman Anis, SPdl membuat proposal Bhakti Sosial PelayananKesehatan dan Rehab Ringan Gedung Madrasah Desa Ujung PiringKecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan yang ditanda tangani olehterdakwa Muhammad Nasbir SY sebagai Ketua Panitia diketahui olehAbdul Azis, SH Kepala Desa Ujung Piring pada bulan Agustus 2008.Adapun usulan lokasi Program Penanganan Sosial Ekonomi Mayarakat(P2SEM) kepada Gubernur Jawa Timur di Surabaya, dengan RABsebagai berikut :Hal. 14 dari 32 hal. Put.

No. 921 K/PID.SUS/2009Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah Nomor800/143/DIKES tanggal 28 Februari 2005 ;Bahwa sebagai tindak lanjut untuk penanggulangan adanya anakanakpenderita gizi buruk, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan KabupatenLombok Tengah mengajukan permohonan usulan Revisi DASK ProgramYankesmas kepada Bupati Lombok Tengah dengan Surat Nomor445/616/YANKES tanggal 04 Juli 2005 untuk mengalihnkan sebagian daridana pengadaan obatobatan dan blanko LP LPO, yaitu sebesar Rp.600.000.000

Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ;Bahwa sebelumnya pada tanggal 01 Juni 2005 bertempat di Kantor BupatiLombok Tengah dilakukan pertemuan dalam rangka pembahasanpenanggulangan terhadap 2.222 orang anak penderita gizi buruk di Kab.Lombok Tengah ;Bahwa sebagai tindak lanjut untuk penanggulangan adanya anakanakpenderita gizi buruk, Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan KabupatenLombok Tengah mengajukan permohonan usulan Revisi DASK ProgramYankesmas kepada Bupati Lombok Tengah dengan Surat

SiliwangiNo.7, Jalan Kromong No.1 Pamitran dan di Tangkil menjadi hakmutlak Bambang Djumhana Ruslani sendiri telah ditanggapi olehPara Penggugat bahwa usulan itu idak sesuai dengan hukumpembagian waris sehingga usulan tersebut tidak dapatdipertimbangkan oleh Para Penggugat;Bahwa setelah mengirimkan somasi I, somasi II dan menanggapisurat dari Tergugat lalu Para Penggugat mengirimkan sommasi IIIkepada Tergugat dengan harapan Tergugat mau melakukanpembagian harta peninggalan itu secara kekeluargaan

Bukanlah masyarakat Advokat atau organisasi Advokat yang palingberkepentingan serta mengetahui halhal yang dianggap perlu untukdiadakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003Tentang Advokat atau Organisasi Advokat itu sendiri, dalam hal iniPerhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang anggotanya + 27.000orang.Dimana PARA PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebelumnya telahmemberikan usulan dalam Rapat Dengar Pendapat (hearing) di GedungParipurna Nusantara DPR RI pada hari Senin 25 Maret 2013 yang

yang dimintakan persetujuankepada Presiden Republik Indonesia ada yang berbeda dengan drafsebelumnya yang tidak pernah dibahas di Gedung DPRRI olehHalaman 3 dari Putusan 44/Pdt/2020/PT DKITERGUGAT dan PARA PENGGUGAT beserta TURUT TERGUGAT baikpada hari Senin 25 Maret 2013 maupun sebelumnya yakni tentangadanya Dewan Advokat Nasional (DAN);Bahwa adapun RUU Advokat yang diajukan dan ditanggapi serta yang dibahasdalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) termasuk pada hari Senin 25 Maret2013 adalah merupakan usulan

Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Ruang SidangDPRD dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi.Dalam pembahasan Pendalaman RAPBD T.A 2003 antara Panitia AnggaranDPRD dan Tim Eksekutif dari tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret2003 dimana atas draft usulan Anggaran Belanja Dewan tersebut PanitiaRAPBD Pemkot Singkawang telah menyarankan kepada Panitia AnggaranDPRD Kota Singkawang agar melakukan Revisi tentang besarnya anggaranyang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan PP Nomor

Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2003 bertempat di Ruang SidangDPRD dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi.Dalam pembahasan Pendalaman RAPBD T.A 2003 antara Panitia AnggaranDPRD dan Tim Eksekutif dari tanggal 20 Maret sampai dengan 27 Maret2003 dimana atas draft Usulan Anggaran Belanja Dewan tersebut PanitiaRAPBD Pemkot Singkawang telah menyarankan kepada Panitia AnggaranDPRD Kota Singkawang agar melakukan Revisi tentang besarnya anggaranHal. 17 dari 35 hal. Put.

Bahwa sebagai seorang isteri, harusnya Tergugat Rekonpensi mengertidengan baik kepada Penggugat Rekonvensi mempunyai hutangdikarenakan usulan yang dilontarkan sendiri oleh Tergugat Rekonvensikepada Penggugat Rekonvensi agar mempunyai usaha sendiri agarmendapatkan pendapatan lebih, namun usaha ini gagal tetapi dari pihakTergugat Rekonvensi menganggap bahwa hal ini bukan menjaditanggungjawabnya justru menganggap sebagai kesalahan yang harusditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi.

Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuanyang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak ; g. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulaidari pinjaman dicairkan sampai lunas ; h.

agar Penggugat untuk hamil lagi anak yangkedua dan Penggugat semula tidak setuju, mengingat kehidupan di Jakartasangat susah, apalagi nantinya melahirkan anak kedua yang butuh BiayaPersalinan dan biaya hidup;Bahwa selama Penggugat berada di Jakarta oleh keluarga Tergugat selalumeremehkan keluarga Penggugat dan selalu menjauhi Penggugat;Bahwa karena kehidupan di Jakarta dalam keadaan sudah, sehinggaPenggugat memohon kepada Tergugat agar Penggugat kembali saja keSibolga untuk membuka usaha dan atas usulan

Nomor130/PL.22.1/KU.23/2015 tentang Pengangkatan PejabatHalaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 902 K/Pid.Sus/2019Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Politeknik PertanianNegeri Pangkep Tahun Anggaran 2015;2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direktur Politeknik PertanianNegeri Pangkep Nomor 094/PL.22.1/KU.23/2015, tanggal 2 Januari2015 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa/Penerima Barangdan Jasa Politeknik Pertanian Negeri Pangkep Tahun Anggaran2015;3. 1 (satu) rangkap fotokopi yang telah dilegalisir Usulan

Penggugat sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim,sebelum Penggugat menandatangani perjanjian pembiayaan, karyawanTergugat datang ke rumah Penggugat untuk melakukan survey kelayakanPenggugat, dan setelah Penggugat dianggap layak dan memenuhi klasifikasipembiayaan oleh survey, selanjutnya surveyor tersebut, menyuguhkandokumendokumen yang telah berisi ketentuanketentuan dengan klausulabaku untuk ditandatangani, tanpa adanya kesempatan atau kebebasan yangdiberikan kepada Penggugat, terlepas ada tidaknya usulan